SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kehutanan (Dishut) Sumatera Utara mematahkan dugaan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II soal adanya ulah tangan manusia, dalam peristiwa longsor yang menerjang Jembatan Sidua-dua, Kabupaten Simalungun, beberapa waktu lalu. Dinas Kehutanan Sumut memastikan, bencana longsor tersebut bukan akibat ulah tangan manusia, melainkan murni bencana alam.

“JADI waktu tim kita melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis) ke sana meninjau, didapati informasi dari petugas Dinas Perhubungan dan instansi terkait pemda setempat, bahwa clear tidak ada kerusakan apapun dari kawasan tersebut. Dan areal itupun bukan masuk kawasan hutan, melainkan areal penggunaan lain,” ujar Kepala Bidang Penata Gunaan Hutan (PGH) Dishut Sumut, Effendi Pane menjawab Sumut Pos, Senin (21/1).

Bahkan dari analisis mereka bersama instansi terkait lain baik dari Pemprovsu maupun pemda setempat, diketahui ada pori tanah yang sudah sangat banyak menyimpan air. Sehingga logikanya, ketika tekstur tanah yang terus menerus dihantam hujan dengan intensitas tinggi, menyebabkan longsor pada bagian atas tebing. “Kalau kita lihat longsor dari atas yang turun hingga Jembatan Kembar, bahwa tanah bercampur air yang mirip adukan bubur. Ketika berada di bawah kondisinya sudah berserak menjadi lumpur. Dinas ESDM Sumut juga sudah menganalisis kalau ada pori atau mata air pada bagian atas,” terangnya.

Pihaknya sudah menyiapkan rencana aksi, antara lain akan terus melakukan monitoring pada kawasan tersebut, begitu juga di daerah-daerah rawan bencana lain yang ada di Sumut. Disamping itu Dishut Sumut juga mau mengajak masyarakat menanam pohon pada areal yang kosong, agar pengelolaan lahan menjadi lebih baik sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh warga. “Informasinya dalam waktu dekat seluruh instansi akan diminta membuat rencana aksi pada rapat koordinasi lanjutan. Rencana aksi ini berguna sebagai pedoman bersama dalam rangka mengantisipasi potensi bencana alam yang terjadi di Sumut, terutama di titik-titik rawan bencana,” kata Panen

Terkhusus di kawasan longsor Jembatan Sidua-dua, imbuh dia, memang terdapat permukiman warga namun jaraknya cukup jauh dari titik longsor. Selain itu memang ada areal yang kosong alias tak dikelola pada kawasan permukiman masyarakat, tetapi itu tidak berada dalam areal kawasan hutan baik lindung maupun produktif. “Jadi kita tidak bisa melarang apapun aktivitas masyarakat di sana, sebab itu tidak masuk areal hutan melainkan disebut areal penggunaan lain. Pertama kali bencana itu terjadi, kami cukup kaget bahwa kawasan itu dinyatakan kawasan hutan. UPT kami di sana langsung turun mengecek dan memastikan lagi, dan ternyata memang bukan kawasan hutan. Dan sekali lagi kami pastikan, bahwa longsor yang terjadi tidak karena ulah manusia,” pungkasnya.

Kapolda Sumut Belum Ada

Sementara tim yang diutus Polda Sumut untuk mengusut adanya indikasi perambahan hutan di kawasan longsor, hingga kemarin belum mau membeberkan hasil penyelidikannya. Subdit IV/Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus, melalui Kasubbid TIpiter, AKBP Herzoni Saragih yang kembali dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (21/1), belum memberikan jawaban. Informasi terakhir yang didapat, ia masih memimpin tim melakukan penyelidikan di kawasan Jembatan Siduadua.

Pimpinannya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus), Kombes Pol Rony Samtama yang dikonfirmasi terkait apa perkembangan hasil penyelidikan yang dilakoni anggotanya di lapangan, juga belum mau memberikan keterangan. Beberapa waktu lalu, kepada Sumut Pos ia sempat menyatakan agar bersabar menunggu hasil investigasi terkait dugaan adanya perambahan hutan lindung yang disebut-sebut terjadi di hulu sungai yang mengarah ke Jembatan Siduadua.

Terakhir, Sumut Pos mencoba menanyakan perihal hasil penyelidikan di Jembatan Siduadua ke Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto. Kapolda yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum ada menemukan indikasi perambahan hutan di kawasan tersebut. “Belum ada,” katanya singkat. Menurutnya, kawasan jembatan Siduadua berada di kawasan bukan hutan lindung. “Jaraknya (jembatan) 6,5 Km di areal APL (Area Penggunaan Lain),” sebutnya.

Menyoal adanya penebangan di kawasan itu, Agus menyebut tim di lapangan masih melakukan pemeriksaan. Salahsatunya soal izin pemanfaatan kayu (IPK). “Ini sekarang lagi dicek soal IPK nya. Untuk sementara beradasarkan data kami menduga longsor disebabkan faktor cuaca,” tambah Agus singkat tanpa merinci pihaknya yang melakukan penebangan di sana.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Polri Watch Abdul Salam Karim yang dimintai komentarnya terkait penyelidikan tersebut mengimbau agar Polda Sumut tidak main-main, apalagi menutup-nutupi hasil penyelidikan kepada publik. “Artinya, katakan yang sebenarnya. Ungkapkan ke media massa agar masyarakat apa yang sebenarnya terjadi,” ungkapnya.

Seperti halnya penyelidikan banjir bandang di Dairi, Polda Sumut bisa lebih cepat menemukan hasil penyelidikan yang diduga disebabkan penebangan pohon di kawasan hutan lidnung. “Padahal waktu kejadiannya tidak jauh berbeda antara banjir bandang di Dairi dengan longsor di Jembatan Siduadua Simalungun. Tapi yang duluan dapat hasilnya di Dairi. Harapan untuk di Simalungun segeralah. Kalau ada yang harus bertanggungjawab ungkap saja. Ini demi kepentingan orang banyak,” pungkasnya. (prn/dvs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Dr Pirngadi Medan berunjuk rasa di Kantor Wali Kota dan DPRD Medan, Senin (21/1). Mereka menuntut kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Pasalnya, tunjangan yang mereka terima terbilang rendah dibanding ASN lain di lingkungan Pemko Medan.

Lina, seorang ASN mengatakan, sejak Juli 2017 mereka hanya menerima TPP Rp1,7 juta. Padahal, sebelumnya menerima Rp2,2 juta. “TPP kami dikurangi Rp500 ribu tanpa alasan yang jelas. Sudah dipertanyakan, tapi manajemen tidak terbuka,” ungkapnya.

Dikatakan ASN yang sudah bekerja lima tahun lebih di RSUD Pirngadi ini, Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 44 tahun 2017 tentang TPP perlu dikaji dan diubah. Sebab, seluruh ASN Pemko Medan mendapatkan TPP penuh sesuai Pasal 6, tapi khusus di lingkungan Dinas Kesehatan dan rumah sakit milik pemerintah daerah yang telah mendapatkan jasa pelayanan, hanya diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja, beban kerja, dan pertimbangan objektif. “Tidak fair kalau seperti itu, kami minta Perwal tersebut diubah demi kesejahteraan,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, jasa pelayanan BPJS Kesehatan lebih baik dihapuskan di RSUD Dr Pirngadi. Soalnya, tidak ada transparansi pembagian jasa pelayanan dan selalu terlambat alias dirapel. “Terkadang kami hanya terima Rp500 ribu dari jasa BPJS Kesehatan, dan tak tentulah karena tak ada transparan dari pihak rumah sakit,” sebutnya.

Senada disamaikan ASN lainnya, Heni. Dia juga mengungkapkan, sejak pertengahan 2017 TPP mereka dipotong Rp500 ribu. “Jika TPP kami berdasarkan penilaian disiplin kerja, beban kerja, dan lain-lainnya, mana bukti penilaiannya? Jasa BPJS yang kami terima juga tak tentu, karena pihak rumah sakit tidak transparan. Lebih baik hapuskan saja jasa BPJS agar TPP kami disetarakan dengan SPKD lainnya,’’ ujarnya.

Setelah hampir satu jam menyuarakan aspirasinya, para ASN Pirngadi Medan ini diterima Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan Musadad dan Asisten Pemerintahan Umum Ikhwan Habibi Daulay di Balai Kota Medan yang diwakili oleh 10 orang ASN.

Menyikapi keluhan ini, Musadad dan Habibi menyatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk menindaklanjuti aspirasi para pegawai. Namun permasalahannya, untuk penambahan anggaran harus terlebih dulu dilakukan Perubahan APBD. “Untuk Perubahan APBD, nanti akan diajukan. Tapi itu juga tergantung persetujuan dari DPRD,” sebut Ikhwan.

Menurut Ikhwan, terkait perubahan Perwal harus diiringi dengan perubahan anggaran. Sementara Perwal tersebut sudah ditetapkan. Jadi, harus ada Perwal Perubahan, baru kenaikan TPP dapat dilaksanakan. Artinya, Pemko Medan butuh waktu untuk melakukannya. “Butuh waktu, sehingga dengan demikian proses itu ya harus kita lakukan sesuai ketentuannya. APBD itu sudah disahkan, tentu kan harus melakukan perubahan dulu. Kalau soal anggaran kita lihat,” ucapnya.

Tak puas mendapatkan jawaban tersebut, massa kemudian mendatangi gedung DPRD Medan. Aksi mereka diterima Anggota Komisi B DPRD Medan, Wong Chun Sen. Menurut Nastri yang juga ASN rumah sakit tersebut, terlalu lama jika menunggu P-APBD pada pertengahan Mei 2019. Oleh sebab itu, mereka mendesak perubahan anggaran maksimal dilakukan pada Bulan April. “Kami minta bulan empat (April) diubah APBD, terlalu lama menunggu bulan enam,” ucapnya.

Kata dia, kesejahteraan ASN RSUD Dr Pirngadi harus sama dengan SKPD lain di Pemko Medan. Namun, kenyataannya berbeda karena lebih rendah. “Contohnya, saya ASN Golongan III B yang mendapatkan insentif dan uang makan sebesar Rp1,7 juta perbulan. Kemudian, ditambah dengan jasa pelayanan BPJS Kesehatan Rp700 ribu. Jadi, totalnya Rp2,4 juta. Namun, kalau jasa pelayanan BPJS Kesehatan rutin setiap bulan diterima. Soalnya, kami sering dirapel atau terima tiga bulan sekali. Sementara, ASN golongan yang sama di SKPD lain mendapatkan TPP Rp3,8 juta. Bisa dibandingkan berapa selisihnya, Rp1,2 juta,” ungkapnya.

Ia menuturkan, ASN rumah sakit milik pemerintah ini berjumlah 1.200 lebih dengan pola kerja tiga shift, pagi, siang dan malam. Sistem kerja tersebut jelas berbeda dengan SKPD lain yang mayoritas hanya pagi saja. “Kami bekerja di rumah sakit yang banyak mengandung virus dan wabah penyakit. Artinya, risiko kami cukup tinggi karena rentan terhadap beragam penyakit yang menular. Tapi, kesejahteraan berbeda dan lebih rendah. Makanya, kami kesejahteraan dan juga perubahan Perwal Nomor 44 Tahun 2017 terkait Pasal 6 ayat 9,” tegasnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi B DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan Direktur Utama (Dirut) RSUD Pirngadi. “Saya rasa ini masalah bagaimana direktur menyejahterakan pegawai. Ini memang permasalahan RS Pirngadi dan nanti akan kita jadwalkan untuk menghadirkan Dirut,” ujarnya.

Ia mengaku, nantinya akan mempertanyakan pemotongan TPP sebesar Rp500 ribu untuk apa. “Ini sudah tidak fair, perlu dievaluasi memang dan segera kita tindak lanjuti,” tukasnya.

Terpisah, Kasubbag Humas RSUD dr Pirngadi, Edison Peranginangin yang dikonfirmasi Sumut Pos, mengaku, tidak ada melakukan pemotongan. Namun TPP yang diterima para pegawai sudah sesuai ketentuan berdasarkan penilaian kerja.

Dia juga mengaku, sebelumnya manajemen rumah sakit sudah menerima dan menindaklanjuti aspirasi ASN ini. Bahkan, dirinya sudah diperintahkan Direktur RSUD dr Pirngadi untuk menghadap asisten di Pemko Medan untuk menindaklanjuti aspirasi para ASN ini. “Sudah dengarnya mereka langkah-langkah yang mau dibuat. Sudah tahunya mereka, Senin kita mau ke sana. Tapi mereka tetap melakukan aksi,” ucap Edison.

Meski melakukan aksi, Edison memastikan operasional di rumah sakit milik Pemko Medan itu berjalan seperti biasa, tidak ada gangguan pada operasional. Menurutnya, pegawai yang mengikuti aksi, khususnya dari perawat, adalah yang bertugas pada sore atau malam hari. Edison memperkirakan, aksi itu sebelumnya disusun sehingga dibuat antisipasinya agar operasional rumah sakit tidak terganggu.

“Tapi tadi sudah bertemu Asisten Umum dan Asisten Pemerintahan serta tujuh orang perwakilan ASN, hasilnya akan dijadwal untuk dibahas secepatnya,” lanjutnya.

Meski begitu, Edison menegaskan, jika para ASN melakukan aksi kembali dan mengakibatkan terganggunya operasional rumah sakit, maka manajemen akan menerapkan sesuai aturan PP 53. “Biar nanti kalau ada yang lain, Kepegawaian kami yang menerapkan aturan itu. Kita mengingatkan bersabar, ini sudah ditindaklanjuti,” tandas Edison. (ris/ain)