26 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 5625

Mendapat Kabar Medan Predikat ‘Kota Terjorok’, Gubsu: Saya Sempat Tak Bisa Tidur Tiga Hari…

RAPAT: Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam suatu kegiatan rapat, belum lama ini.
RAPAT: Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam suatu kegiatan rapat, belum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar bahwa Medan dinobatkan sebagai Kota Terkotor urutan teratas di Indonesia baru-baru ini, ternyata cukup mengganggu pikiran Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Tidurnya bahkan sempat terganggu beberapa hari mendengar berita tersebut. “Terus terang, saya sangat kecewa sekali. Karena itu Kota Medan harus berubah. Gara-gara itu saya tidak bisa tidur selama tiga hari,” kata Gubsu menjawab wartawan usai pe-lantikan Pj Bupati Phakpak Barat Asren Nasution di Kantor Gubsu, JalanPangeran Diponegoro Medan, Kamis (17/1).

Menurut Edy, predikat kota terkotor dalam hal penilaian pengelolaan sampah yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pemko Medan, jadi sinyal bahwa ibukota Provinsi Sumut harus segera berubah karena hal itu benar kenyataannya.“Pokoknya Kota Medan harus segera berubah. Hari ini saya sudah panggil wali kota. Kita mau Sumut is the best. Pokoknya jangan sampai kalah kita dengan daerah lain Apalagi Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumut,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan langsung mengklarifikasi kabar yang menyebutkan Kementerian LHK menobatkan Medan sebagai Kota Terkotor urutan teratas di Indonesia.

Yang ada hanya penilaian berdasarkan bobot yang ditentukan, salah satunya yang paling utama adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam penilaian TPA tersebut, Kota Medan mendapat penilaian rendah karena masih menggunakan open dumping bukan sanitary landfill.

Secara khusus dan resmi dalam penyerahan Piala Adipura 2018 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (14/1), Pemko membantah bahwa Kementerian LHK tidak ada memberikan penilaian 10 kota terkotor, yang salah satunya Kota Medan.

Demikian hasil konsultasi yang dilakukan langsung Kadis Kebersihan ddan Pertamanan Kota Medan M Husni ke Kementrian LHK di Jakarta, Selasa (15/1). Kedatangan Husni diterima Kasubdin Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Kementrian LHK RI Agus Saifudin didampingi Kepala Seksi TPA Arif Sugari S.

“Berdasarkan hasil konsultasi yang kita lakukan dengan pihak Kementrian LHK, penilaian Adipura yang dilakukan berdasarkan bobot yang ditentukan, pengelolaan TPA ternyata merupakan salah satu penilaian yang paling utama. Ternyata dalam pengelolaan TPA ini, kita (Kota Medan) mendapat nilai rendah karena masih menggunakan sistem open dumping, seharusnya menggunakan sistem sanitary landfill. Jadi bukan kota terkotor seperti yang dilansir sejumlah media,” kata Husni.

Sebenarnya Pemko Medan telah menggunakan sistem sanitary landfill dalam pengelolaan sampah di TPA Terjun Jalan Marelan Raya, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Hanya saja belum dilakukan sepenuhnya, sebab sebagian lagi pengelolaan yang dilakukan masih menggunakan sistem open dumping.

Namun yang dinilai Kementrian LHK justru pengelolaan yang menggunakan sistem open dumping sehingga nilai yang diperoleh Pemko Medan sangat rendah. “Penilaian Adipura ada beberapa kriteria, salah satunya menyangkut pengelolaan TPA yang termasuk faktor utama sehingga memiliki bobot nilai 60%. Lantaran kita masih menggunakan sistem open dumping di TPA Terjun, Kota Medan pun mendapat nilai rendah. Jadi bukan kota terkotor seperti yang diberitakan sejumlah media usai penyerahan Piala Adipura oleh Wapres Jusuf Kalla di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin kemarin,” kata Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Rabu (16/1).

Oleh karenanya paskapenilaian ini, Akhyar mengatakan pihaknya akan melakukan pengelolaan sampah berbasis sanitary landfill, termasuk juga di TPA Namo Bintang yang akan dioperasikan dalam waktu dekat. Selain akan menjadi lebih baik, ia juga optimis delivery sampah mulai dari hulu (rumah warga) sampai hilir (TPA) akan berjalan lebih lancar dan cepat dibandingkan yang selama ini dilakukan. (prn/ila)

Anggota Dewan Perlu Baca Aturan Pengangkatan Dewas

.
.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Praktisi hukum asal Medan Ismail Lubis mengingatkan anggota dewan perlu mengetahui konsideran atau tatacara pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Medan sebelum mengeluarkan statement.

“Pengangkatan Dewan Pengawas harus tetap mengacu pada PP 54,” ujar Ismail Lubis menanggapi pernyataan anggota dewan yang menyebutkan keberadaan dewas Tirtanadi saat ini ilegal,Kamis(17/7)

Menurut Lubis, pengangkatan lima orang Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi pada masa Gubsu HT Erry Nuradi sudah sesuai PP No 54.” Jadi tidak ada yang ilegal, sebaiknya wakil rakyat itu baca aturannya sebelum berkomentar,” ujar Pembela Umum dari LBH Medan itu.

Menurut dia,kalau Gubsu mau melakukan pergantian dewas PDAM Tirtanadi sebaiknya merubah dulu Perda dari PP 54 tersebut.”

Mengganti tanpa ada perubahan Perda,saya kira ada aturan yang dilanggar,” jelas praktisi hukum itu. (sih/ila)

Merasa Dicurangi Panitia Lokal, Peserta CASN Protes Bupati Nias Utara

UJIAN: Para pelamar CASN Nias Utara, sedang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang digelar di aula Laverna, Jalan Yos Sudarso, Kota Gunungsitoli, beberapa waktu lalu. ADITIA LAOLI/SUMUT POS.
ADITIA LAOLI/SUMUT POS
UJIAN: Para pelamar CASN Nias Utara, sedang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang digelar di aula Laverna, Jalan Yos Sudarso, Kota Gunungsitoli, beberapa waktu lalu.

NIAS, SUMUTPOS.CO – Merasa dicurangi oleh panitia lokal, salah seorang peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Nias Utara Tahun 2018, Yarisman Hulu yang dinyatakan tidak lulus, melayangkan protes kepada Bupati Nias Utara.

Yarisman Hulu beranggapan dirinya telah dicurangi panitia lokal, dengan tidak memberikan tambahan nilai 10 poin pada hasil ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sementara peserta lainnya diberlakukan tambahan nilai.

Penambahan 10 nilai SKB ini sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 36 tahun 2018, dan pengumuman Bupati Nias Utara dengan Nomor : 800/3207/3-BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018, bahwa putra/putri daerah setempat yang mendaftar formasi untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan pada satuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati, diberikan tambahan nilai pada SKB sebesar 10 dari total nilai SKB.

“Secara resmi saya telah menyampaikan upaya administratif keberatan melalui Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara, di Medan”,Ungkap Yarisman kepada Sumut Pos, Kamis (17/1).

Melalui surat yang dikirimkan oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 15 Januari 2019 dengan nomor 01/LBHT-SUMUT/S/I/2019 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara, Yarisman meminta agar Bupati Nias Utara melakukan perbaikan data pengolahan hasil SKBnya dengan menambahkan nilai 10 dari total nilai SKB, dan melaporkannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk dilakukan integrasi hasil SKD dan SKB kembali.

Selain itu, Yarisman juga memohon agar Bupati Nias Utara berkenan menetapkannya sebagai peserta yang lulus dalam formasi jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat di UPT Puskemas Alasa.

Yarisman Hulu yang melamar pada formasi kesehatan, di UPT Puskesmas Alasa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, menuturkan saat pengumunan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu dia bersama dua peserta lainnya dinyatakan berhak mengikuti SKB.

Yarisman membeberkan hasil tes SKD dirinya memperoleh nilai 271, dan SKB 210. Sementara saingannya (Winter Hulu) yang dinyatakan lulus, memperoleh nilai SKD 264 dan SKB 210. Dari akumulatif nilai, jelas Yarisman Hulu memperoleh nilai lebih tinggi, dan keduanya juga sama-sama putra daerah.

“Jelas nilai saya lebih tinggi, dan si Winter itu kami sama-sama putra daerah, mengapa nilai saya tidak ada penambahan, sementara nilainya ditambah. Alasannya juga aneh, katanya berkas saya belum diterima panitia”,Ungkapnya.

Menurut Yarisman Hulu, dirinya sengaja dicurangi oleh pantia lokal. Dia beralasan sewaktu penyerahan berkas sebagai syarat penambahan nilai 10, panitia tidak memberikan tanda terima.

“Saya menduga, mereka sudah merencanakan menggugurkan saya. Karena alasan panitia sewaktu saya pertanyakan, berkas saya belum diterima. Padahal sewaktu penyerahan berkas penambahan nilai, walaupun sudah saya minta tanda terima berkas, namun mereka tidak memberikan”,pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris BKD Nias Utara, Septianus Gea kepada Sumut Pos, mengatakan persoalan Yarisman Hulu sedang dalam proses, dan sudah ditangani Bupati Nias Utara.

“Ada pengakuan yang berbeda, kata panitia penerima berkas, belum menerima berkas atas nama Yarisman Hulu. Sementara Yarisman Hulu mengaku sudah menyerahkan berkas. Namun persoalan ini, sudah ditangani pak Bupati. Tim sudah berangkat ke Jakarta konsultasi ke BKN. Kita tunggu saja hasilnya, kita harapkan ada solusi terbaik”,kata Gea. (mag-5/han)

TP PKK Asahan Sosialisasi PHBS di Desa Buntu Pane

TOMI/SUMUT POS PEMBINAAN: Ketua TP PKK Asahan saat melakukan pembinaan PHBS kepada warga Desa Buntu Pane.
TOMI/SUMUT POS
PEMBINAAN: Ketua TP PKK Asahan saat melakukan pembinaan PHBS kepada warga Desa Buntu Pane.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan melakukan pembinaan terhadap masyarakat tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Aula Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, Jalan Balai Desa, Kamis (17/19).

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang, MAP mengatakan, pembinaan PHBS yang dilakukan di Desa Buntu Pane ini merupakan sebagai salah satu program pokok PKK untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)di desa maupun kelurahan.

“Artinya program yang dilakukan itu untuk menjalankan program PKK,”kata Winda.

Dilanjutkannya, selain sebagai wahana untuk melaksanakan pembinaan untuk suksesnya penerapan program PHBS di desa, kegiatan itu juga dilaksanakan sebagai wadah untuk menerima masukan dan berbagi informasi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Kabupaten Asahan ini juga berkesempatan melihat langsung proses pengelolaan bank sampah yang terdapat di desa tersebut,”bilangnya.

Untuk itulah, dirinya berharap agar pengelolaan bank sampah tersebut terus berkesinambungan dan dapat ditingkatkan peran dan fungsinya. “Diyakini pengelolaan bank sampah di Desa Buntu Pane dapat diterima baik oleh masyarakat,”pungkasnya.(omi/han)

Dirinya juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari rumah tangga masing-masing. Dengan tujuan, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit, menciptakan masyarakat yang mampu memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan serta mengembangkan kualitas kesehatan di desa.

“Bila kader PKK Desa dan Lingkungan dapat terus berusaha dalam mengelola bank sampah. Tentulah dapat menjadi sebagai penambah perekonomian,”bilangnya. (omi/han)

1.200 Napi Lapas Tebingtinggi Rekam e-KTP

SOPIAN/SUMUT POS REKAM: Warga binaan Lapas Klas II B Kota Tebingtinggi ketika melakukan perekaman e-KTP.
SOPIAN/SUMUT POS
REKAM: Warga binaan Lapas Klas II B Kota Tebingtinggi ketika melakukan perekaman e-KTP.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.200 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Pusara Pejuang Kota Tebingtinggi melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), yang dilaksanakan di Aula Lapas Jalan Pusara Pejuang, Kelurahan Rambung, Kecamatan TebingtinggI Kota, Kota Tebingtinggi, Selasa sore (17/1).

Perekaman e-KTP bagi 1.200 orang warga binaan atau narapidana (Napi) di Lapas Klas II B Pusara Pejuang Tebingtinggi, tidak saja berasal dari daerah Kota Tebingtinggi saja, namun sebagian besar warga Kabupaten Serdangbedagai ini dilakukan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tebingtinggi, akan dilaksanakan selama dua hari terhitung sejak tanggal 17-18 Januari 2019.

“Mudah-mudahan esok hari seluruh warga binaan yang ada di Lapas ini dapat melakukan perekaman e-KTP,”ujar Kalapas Kelas II B Tebingtinggi, Theo Adrianus Purba.

Theo Adrianus Purba menyampaikan, bahwa kegiatan ini juga tengah dilaksanakan di Lapas yang ada di seluruh Indonesia, dan hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para warga binaan dalam mengunakan hak suaranya pada penyelenggaraan pemilu serentak yang pelaksanaannya hanya tinggal beberapa bulan lagi.

“Maka dari itulah kita melakukan perekaman e-KTP bagi seluruh warga binaan yang berada di Lapas. Karena pada dasarnya mereka juga memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti,”terangnya. (ian/han)

Dilantik sebagai Pj Bupati Pakpak Bharat, Asren Pinjam Jas Mantan Bupati

ist LANTIK: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik Penjabat Bupati Pak pak Bharat, Asren Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Kamis (17/1).
ist
LANTIK: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik Penjabat Bupati Pak pak Bharat, Asren Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Kamis (17/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta Penjabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat, Asren Nasution yang baru dilantik segera menjalankan visi misi Pemprovsu untuk daerah itu yakni membangun desa dan menata kota.

“Dengan adanya Pj Bupati Pakpak Bharat, ke depan Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan akan lebih baik,” ujar Edy dalam sambutannya saat melantik Asren Nasution, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (17/1).

Asren dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Pakpak Bharat, paska Remigo Yolando Berutu tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubsu juga mengharapkan menggunakan waktu yang singkat selama mengemban amanah Pj bupati, dimana program kerja yang ada segera dimulai pada bulan ini juga.

Selain itu, Pj bupati diminta dapat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjalankan program pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepada organisasi perangkat daerah Pemkab Pakpak Bharat, Gubsu harap tetap mendukung tugas-tugas Pj bupati dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat.

“Walaupun ini sementara, diharapkan OPD tetap loyal kepada Pj bupati, agar pembangunan dan rencana akan tetap berjalan dengan lancar,” katanya seraya berharap agar DPRD Pakpak Bharat juga harus mendukung program Pemkab Pakpak Bharat. “Kita semua sudah mengetahui bahwa pelantikan Pj bupati Pakpak Bharat ini untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat,” imbuh Edy.

Asren usai dilantik kepada wartawan mengungkapkan, sebagai Pj bupati dirinya akan mengawali tugas dengan bersilaturrahmi kepada OPD dan ASN Pemkab Pakpak Bharat, Forkopimda serta para tokoh masyarakat setempat. “Agar saya bisa dibantu, dikawal dan saya akan me nyosialisasikan apa tugas pokok Pj bupati. Karena Pj bupati tidak sama dengan bupati definitif,” ujarnya.

Sebelum dilantik, Sumut Pos sempat mengonfirmasi staf ahli Gubsu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan itu akan dilantik oleh Gubernur Edy. Ia mengaku begitu mendadak informasi pelantikan kepadanya, sehingga persiapan yang dilakukan juga seadanya. Bahkan untuk jas yang mau dipakai pun, Asren mengaku harus meminjam dari rekan sejawatnya.

“Sedang cari pinjaman baju untuk pelantikan. Saya gak punya persiapan sama sekali, pukul 14.00 WIB baru diberitahu. Alhamdulillah teman-teman sejawat yang pernah menjabat bupati, responsif. Masing-masing nawari saya dipinjami seragam. Ini spirit bagi saya, mohon doa dan dukungan agar dapat jalankan tugas dengan baik,” ungkapnya.

Pelantikan turut dihadiri Sekdaprovsu R Sabrina, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, para asisten, staf ahli Gubsu, para kepala OPD Pemprovsu dan Pakpak Bharat, serta mewakili Forkopimda Provsu dan Pakpak Bharat. (prn/han)

ASN Pemkab Sergai Peringati HKN, Bupati: Tingkatkan Kualitas SDM

SURYA/SUMUT POS ARAHAN: Bupati Sergai Ir H Soekirman memberikan arahan pada saat memimpin upacara HKN di Kantor Pemkab Sergai, Kamis (17/1).
SURYA/SUMUT POS
ARAHAN: Bupati Sergai Ir H Soekirman memberikan arahan pada saat memimpin upacara HKN di Kantor Pemkab Sergai, Kamis (17/1).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pengembangan kualitas SDM dimasa mendatang dibutuhkan pondasi yang kuat, berupa pendidikan dan pengetahuan bagi generasi muda yang kelak menjadi penerus kepemimpinan di Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Berkaitan hal tersebut bahwa sebanyak 280 orang telah diangkat sebagai ASN Pemkab Sergai sebagai tenaga baru, namun tenaga baru tersebut masih dalam masa percobaan selama satu tahun.

Demikian dikatakan Bupati Ir H Soekirman saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang diikuti seluruh ASN Pemkab Sergai di halaman kantor Bupati Sergai Sei Rampah, Kamis (17/1).

Bupati menyampaikan, bahwa sejak 14 Januari 2019 lalu BPK RI perwakilan Sumut melakukan audit Pemkab Sergai. Untuk itu, lanjut Soekirman, diimbau kepada seluruh ASN agar selalu koperatif dalam memberikan informasi terkait yang dibutuhkan BPK.

Soekirman pun menegaskan terhadap OPD maupun ASN untuk dapat mempelajari aturan SOP termasuk Undang-Undang (UU).

“Hal ini penting, karena saat ini kita berada pada era teknologi informasi dan transparansi. Pada era ini pula masyarakat berhak bertanya tentang pemerintahan. Dan kita selaku penyelenggara pemerintahan haruslah bisa menjawab segala pertanyaan yang disampaikan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Soekirman juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi KORSUPGAH KPK RI pertanggal 11 Januari 2019, secara nasional kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menempati posisike 33 dari 542 Pemprov/Pemda se-Indonesia dengan persentase 82%. Dikatakan Soekirman, untuk tingkat Provinsi Sumut, Kabupaten Sergai menempati posisi urutan kedua dari 34 Provinsi Sumut/Kabupaten/Kota se-Sumut dengan persentase 82%.

Adapun aspek yang dinilai Monitoring dan Evaluasi KORSUPGAH KPK RI ada 8 Progress area intervensi diantaranya, pertama perencanaan dan penganggaran APBD 75% se-Sumut peringkat ke 24 dengan bonot 20%.

Kedua Pengadaan barang dan jasa 73% se-Sumut peringkat 1 dengan bobot 15%. Ketiga pelayanan terpadu satu pintu 89% se-Sumut peringkat 5 dengan bobot 15%. Keempat Kapasistas APIP 86% se-Sumut peringkat 1 dengan bobot 15%.

Kelima Manajemen ASN 80% se-Sumut peringkat 6 dengan bobot 15%, keenam dana desa 100% se-Sumut peringkat ke 2dengan bobot 5 %, ketujuh Optimalisasi pendapatan daerah 88% se-Sumut peringkat ke 5 dengan bobot 10%, kedelapan Manajemen aset 77% se-Sumut peringkat ke 20 dengan bobot 5%, terang Bupati Soekirman. (sur/han)

Video Pelajar Histeris jadi Viral

.
.

GALANG, SUMUTPOS.CO – Widia Sri mengunggah tiga video yang berbeda. Para siswa sempat bermohon agar guru-guru mereka itu bisa kembali lagi mengajar.

Didinding facebooknya mendapat respon yang cukup banyak dari pemilik akun lain. Selain ikut mengomentari sebagai pemilik akun facebook juga ada yang membagikannya. Adapun caption yang ditulis pada tiga video yang ia unggah seperti berikut.”7 tahun dibangun dengan susah payah dan 6 bulan berakhir dengan tangisan”. Terlalu banyak pengorbanan dan pengabdian mereka untuk kami. Tidak ada yg bisa menggantikan posisi mereka!!!!

Kemudian isi dinding facebooknya, Gimana nasib adik² kelasku tanpa kalian guru² terbaikku aku tau gimana susahnya mengahadapi UNBK,UJIKOM yg udah tinggal menghitung bulan. Siapa yg akan membimbing mereka??? Apakah ada yg rela pulang malam demi anak muridnya dan menunggu sampai bisa tanpa kalian pikirkan kalian pulang jam berapa yg kalian tau kami bisa. Apakah ada??? I do not think so, A good educator is like a candle that burns itself to light the path of someone else.

Pengamatan Sumut Pos ke SMKN 1 Galang, Kamis (17/1) pagi terlihat suasana aktivitas belajar mengajar sudah berjalan seperti biasanya. Bahkan Kepala SMKN 1 Galang, Tiopan Saragih yang dikonfirmasi membenarkan ada 10 orang guru yang mengundurkan diri dari sekolah. Disebut 10 guru tersebut berstatus sebagai Guru Tidak Tetap atau sering disebut tenaga honorer, para guru mengundurkan diri tanpa ada paksaan siapapun.

“Mereka mengundurkan diri bukan dipecat. Ada ini surat pengunduran dirinya sama saya. Awalnya mereka hanya mengundurkan diri dari jabatan, tapi kemudian mereka mengundurkan diri sebagai pengajar dan tidak lagi bersedia bekerja di sini lagi. Sempat saya tanya kenapa, tapi mereka bilang mereka tidak bisa lagi mengikuti sistem yang saya buat. Kalau sama saya di sini kalau terlambat saya suruh pulang,” kata Tiopan yang baru enam bulan menjabat.

Menurutnya, selama ini para pengajar dan siswa seluruhnya wajib untuk datang tepat waktu pukul 07.15 WIB. Ia tidak pernah membeda-bedakan peraturan untuk guru yang berstatus PNS ataupun yang honorer. Ia mengaku wajib untuk menegakkan disiplin karena dirinyalah yang menjadi pimpinan.

“Yang PNS pun kalau terlambat ya saya suruh pulang juga. Ya memang kemarin seperti itu (siswa menangis-nangis) tapi sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Sudah selesai. Saya kecewa lihat mereka yang mengundurkan diri itu kenapa mereka memprovokasi anak-anak ini. Inikan generasi penerus,” kata Tiopan.

Wartawan sempat menghubungi satu di antara guru yang mengundurkan diri. Walaupun sudah tidak lagi mengajar di tempat itu ia meminta agar namanya tidak untuk dituliskan. Katanya, ia mengundurkan diri karena mengikuti jejak rekannya yang lain lantaran dirinya juga merasa memang sudah tidak nyaman lagi bekerja di sekolah itu. Namun saat ditanyai apa yang membuatnya tidak nyaman ia tidak dapat menjabarkannya.

“Susah bilangnya. Bukan karena disuruh masuk pukul 07.15 WIB. Kalau masalah itu kami tidak mempersoalkannya karena kami juga pengajar. Sudah tidak nyaman lagi, lebih baik saya mundur. Kalau gaji kami di situ dibayar Rp40.000 perjam,” katanya. (btr/han)

Masyarakat Apresiasi Anggota DPRD Said Hadi

ISTimewa/sumut pos DIASPAL: Anggota DPRD Deliserdang H Said Hadi didampingi jajaran Dinas PUPR Deliserdang menyaksikan pengaspalan jalan.
ISTimewa/sumut pos
DIASPAL: Anggota DPRD Deliserdang H Said Hadi didampingi jajaran Dinas PUPR Deliserdang menyaksikan pengaspalan jalan.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Masyarakat mengapresiasi H Said Hadi SE yang juga anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena sudah menyalurkan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Deliserdang. Apresiasi ini juga disampaika kepada Bupati Deliserdang Ashari Tambunan dan jajaran yang telah merealisasikan masukan dari anggota DPRD.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi H Said Hadi SE yang telah menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga, beberapa ruas jalan rusak yang kami harap diaspal, kini telah mulus,” sebut Kepala Dusun XI Desa Bangun Saribaru, Abu Daud, Kadus Dusun III Bapak Kasiman, Kadus Dusun V Bapak Dedi, Kadus Dusun VIII Bapak April, Selasa (15/11).

Ungkapan senada juga disampaikan Ketua Ranting PKB Bapak Salam dan peduduk Gang Banten,Gang Bilal,Gang Mawar Dusun III, Dusun IV Gang Bilal,Gang Keluarga Dusun V dan Jalan utama Gang Keluarga Dusun VIII Desa Bedimbar yang mengaku sangat bahagia karena wakil rakyat sangat peduli pada keresahan warga. “Tentunya kami sangat berterima kasih pada H.? Said Hadi,SE sebab langsung menindaklanjuti keinginan warga,” sebutnya.

Terpisah, H Said Hadi SE menuturkan, awalnya masyarakat menyampaikan keluhan jalan rusak saat dirinya reses di kawasan tersebut. Berdasarkan pantuan, beberapa ruas jalan memang sudah rusak dan sangat layak untuk diaspal.

“Ketika pembahasan rapat badan anggaran (banggar) di kantor DPRD, aspirasi warga itu kami sampaikan langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deliserdang. Kami minta supaya jalan di kawasan tersebut diaspal dengan kualitas bagus, jangan asal tempel,” terangnya.

Alhamdulillah, katanya, aspirasi warga mendapat sambutan dan direalisasikan. Ini salah satu kewajiban dengan menyampaikan aspirasi? rakyat kepada pemerintah.

“Kami juga berterima kasih kepada Bupati Deliserdang H Ashari? Tambunan, Kadis PUPR Deliserdang Donald L Tobing, Kabid Pemeliharaan Jhon, H Simaremare selaku pelaksana kegiatan, Kepala Desa Buntu Bedimbar Mus Mulyadi, dan Kepala Desa Bangun Saribaru Sumber Edy Siswoyo,” pungkasnya. (rel/azw)

Semarak Peringatan HUT Ke- 269 Kabupaten Langkat, Bupati Bercengkerama Seharian Bersama Warga

bambang/sumut pos HUT: Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mendapat suapan nasi tumpeng dari Gubsu Edy Rahmayadi pada peringatan HUT ke-269 Langkat.
bambang/sumut pos
HUT: Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mendapat suapan nasi tumpeng dari Gubsu Edy Rahmayadi pada peringatan HUT ke-269 Langkat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Langkat sudah memasuki usia ke-269 tahun, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Langkat pada tahun 2019 ini pun, bersama dengan detik-detik berakhirnya masa jabatan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, setelah 10 tahun memimpin negeri bertuah.

Kemeriahan dan kesemarakan momen ini tidak dibiarkan lewat begitu saja oleh Ngogesa. Sebab, dirinya mengambil kesempatan untuk berbaur tanpa batas dengan bercengkerama seharian bersama seluruh lapisan warga Langkat, yang ikut merayakan HUT Langkat.

Terlihat saat seluruh rangkain kegiatan hari jadi Langkat, satu persatu diikuti oleh ayah dari ketua KNPI Langkat, tanda ada yang terlewatkan.

Bupati Langkat saat memimpin upacara peringatan hari jadi Langkat, mengajak seluruh warga untuk bersyukur kepada Allah SWT, serta selalu menghormati dan berterimakasih kepada leluhur yang telah berjuang mendirikan Kabupaten Langkat, dari sistem kerjaaan Langkat pada 17 Januari 1750 silam.

“Mari rasa syukur itu kita wujudkan dengan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan negri bertuah ini, dengan menjadikan pekerjaan rumah bersama, untuk terus berjuang demi kemakmuran masyarakat Langkat tercintah,” harapnya, di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (17/1).

Selapas upacara, Bupati Langkat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka hari jadi Kabupaten Langkat.

Dalam sambutannya, Ngogesa memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yaitu alim ulama, kaum cendikiawan, tokoh adat, para senior terdahulu, seluruh pejabat lembaga legislatif.

Pimpinan pemerintahan baik sipil maupun militer dan kepolisian, para pimpinan BUMN/BUMD, pengusaha swasta dan mereka yang telah ikut memberikan prestasi dan berparisifasi dalam mendukung pemerintah, bagi kemajuan Langkat selama ini. “Terus cintai lah daerah ini dengan sepenuh hati dan mari bersama kita jaga kehormatannya,” sebutnya, di ruang rapat paripurna DPRD Langkat.

Dalam rangkaian acara rapat paripurna ini juga dibacakannya Lintasan Sejarah Hari Jadi Kabupaten Langkat oleh Sekdakab Langkat dan pemberian cendramata kepada mantan Bupati/Wakil Bupati Langkat, mantan Ketua DPRD, mantan Sekda dan keluarga para pejuang serta tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah Langkat. (bam/han)