Solideo/sumut pos
TERBENGKALAI: Pembangunan Hunian Tetap(Huntap) yang diperuntukkan bagi pengungsi erupsi Sinabung terbengkalai.
Solideo/sumut pos TERBENGKALAI: Pembangunan Hunian Tetap(Huntap) yang diperuntukkan bagi pengungsi erupsi Sinabung terbengkalai.
KARO, SUMUTPOS.CO – Meski gunung Sinabung tak erupsi lagi sejak lebaran bulan Juni tahun lalu, namun dampaknya masih menyisakan penderitaan berkepanjangan bagi ribuan pengungsi. Relokasi mandiri tahap II amburadul, sewa rumah dan lahan pun tak kunjung cair.
Warga pengungsi dari empat desa masing-masing Berastepu, Gurukinayan, Gamber dan Kuta Tonggal mengaku sudah muak dan kecewa dengan janji-janji Pemkab dan BPBD Karo yang tak kunjung terealisasi.
Mereka kian frustasi melihat pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi mandiri tahap II yang dilakukan BPBD Karo, tak kunjung selesai. Beberapa lokasi huntap yang bertahun-tahun terbengkalai itu berada di Gang Garuda, Desa Kacaribu, Desa Kutambelin, Desa Surbakti dan Desa Nang Belawan I dan II.
“Sampai hari ini semua bangunan huntap tidak layak huni dan tak dilengkapi fasilitas umum seperti listrik, air dan lainnya. Hampir semuanya bermasalah,” lirih Moral Sitepu, seorang pengungsi asal Desa Gurukinayan pada kru koran ini, Kamis (17/1) siang.
Kondisi terparah terjadi di Desa Kacaribu dimana meteran listriknya belum dipasang, air sumur bor juga belum bisa dimanfaatkan.
Kondisi lebih buruk juga terjadi di relokasi mandiri Jalan Veteran, Gang Garuda yang pembangunan huntap dan fasilitasnya belum selesai. “Relokasi di Kuta Mbelin, Desa Surbakti dan Nangbelawan I dan II juga sama. Pokoknya sangat menyedihkanlah. Seolah-olah kami ini bukan manusia,” ungkap Sitepu.
Mirisnya lagi, meski tak layak namun sebagian pengungsi sudah ada yang bertahan menempati huntap yang tak dilengkapi fasilitas tersebut. “Mau tak mau sebagian pengungsi terpaksa bertahan dan tinggal di sana. Sementera jatah hidup (jadup) yang dijanjikan pemerintah pun belum cair sampai hari ini. Kami hanya bisa pasrah, bahkan banyak pengungsi yang didera penyakit serius memikirkan kondisi rumah huniaannya yang tak kunjung selesai,” aku Sitepu.
Berlarut-larutnya pembangunan huntap ini diduga terjadi karena dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan. “Sebenarnya warga pengungsi tetap mempertanyakan keberadaan pemerintah dalam menangani relokasi mandiri ini. Asumsi kami, relokasi ini dijadikan ajang mega proyek untuk meraup keuntungan ,” tegas Sitepu.
Meski sudah lelah dalam kondisi terjepit, warga pengungsi berharap Pemkab Karo lebih tulus melayani rakyatnya dan membuat kebijakan dengan hati nurani. “Sudah 6 tahun kami hidup terombang-ambing, kami merasa dihina, dibohongi, dibodoh-bodohi dan sangat teraniaya dengan kondisi ini,” tandas Sitepu.
Kalak BPBD Karo, Martin Sitepu saat dihubungi mengakui pembangunan huntap mandiri tahap II memang belum rampung.
“Pembangunan huntap masih berlangsung, fasilitas umum seperti listrik sudah dipasang, hanya di Kuta Mbelin saja yang belum karena dilarang oleh masyarakat. Saat ini kita juga sudah mempersiapkan pencairan dana sewa rumah selama dua bulan. Dalam waktu dekat ini dana itu akan ditransfer ke rekening masing-masing ,” aku Martin seraya mengaku tak bisa bicara panjang lebar karena sedang menyetir.
Seperti diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo tahun 2016 lalu telah merealisasikan dana hibah Relokasi Mandiri tahap II (kedua) sebesar Rp190,6 miliar.
Uang tersebut diberikan kepada 60 kelompok pengungsi erupsi Sinabung asal empat desa, masing-mading Desa Guru Kinayan, Berastepu, Kuta Tonggal dan Gamber. (deo/han)
ist
BERSAMA: Direktur SDM, M. Hamied Wijaya menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Kelompok Ternak di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Langkat.
ist BERSAMA: Direktur SDM, M. Hamied Wijaya menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Kelompok Ternak di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Langkat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 Cabang Belawan menyerahkan bantuan berupa 2 (dua) unit mesin penggiling konsentrat kepada Kelompok Ternak Maju Bersama dan Kelompok Ternak Makmur di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, pada hari Rabu (16/1).
Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Direktur SDM Pelindo 1, M. Hamied Wijaya kepada Kelompok Ternak Makmur dan Kelompok Ternak Maju Bersama, yang disaksikan oleh Camat Secanggang, Sofyan Tarigan S.sos,Map, Kepala Divisi PKBL Pelindo 1 Santi Saptasari, dan Manejer Keuangan Pelindo 1 Belawan Paruhuman Lubis.
“Bantuan ini merupakan realisasi dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan, yang merupakan wujud kepedulian Pelindo 1 kepada masyarakat di sekitar wilayah kerjanya dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat dipergunakan dan dirawat dengan baik,” jelas Hamied Wijaya dalam sambutannya.
Camat Secanggang, Sofyan Tarigan S.sos,MAP menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelindo 1. “Kami sangat mengapresiasi kepedulian Pelindo 1 yang dalam menjalankan bisnisnya, tidak mengesampingkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kami juga turut mendoakan semoga Pelindo 1 semakin maju untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sofyan.
Selain menyerahkan bantuan, Pelindo 1 Cabang Belawan juga membekali para kelompok ternak ini dengan mengadakan pelatihan tentang bagaimana cara pengolahan pakan yang baik serta merawat kesehatan ternak. Pelatihan ini dibawakan langsung dari Dinas Peternakan Kabupaten langkat, Dr. Azhadi Mazian dan Dr. Sri Wahyuni dan diikuti sebanyak 60 (enam puluh) orang yang berasal dari 2 (dua) desa yaitu Desa Kepala Sungai dan Desa Perkotaan Kecamatan Secanggan Kabupaten Langkat.
“Melalui pelatihan ini, para kelompok ternak bisa menambah pengetahuan tentang pengolahan dan perawatan kesehatan ternak, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan usaha dan produksinya,” ujar Santi Saptasari, Kepala Divisi PKBL Pelindo 1 saat membuka pelatihan ini.
Santi Saptasari menambahkan selain bantuan yang disalurkan melalui Program Kemitraan, Pelindo 1 juga memiliki program bina lingkungan yang meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan kesehatan masyarakat, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, serta sosial kemasyarakatan. (rel/sih/ram)
TERBALIK: Satu unit mobil terbalik saat dilakukan pembersihan matetrial longsor di Jemabtan Sidua-dua dari sisa longsor dengan menggunakan dua alat berat, Rabu (16/1).
TERBALIK: Satu unit mobil terbalik saat dilakukan pembersihan matetrial longsor di Jemabtan Sidua-dua dari sisa longsor dengan menggunakan dua alat berat, Rabu (16/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara tidak ada menemukan terjadinya kerusakan lingkungan di hulu sungai yang menyebabkan longsor berulangkali menerjang Jembatan Sidua-dua di Jalan Lintas Siantar-Parapat, Kabupaten Simalungunn
“Tidak sampai ke sana analisis kami. Lagian itukan kawasan hutan lindung. Tentu Dinas Kehutanan yang lebih tahu dan punya wewenang. Kalau kami kan soal dampaknya saja,” ucap Kepala DLH Sumut, Binsar Situmorang kepada Sumut Pos, Rabu (16/1).
Dia mengungkapkan, analisis yang mereka serahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut sebagai leading sector bersama BBPJN II, akan dibahas lebih dalam pada rapat koordinasi selanjutnya. “Belum bisa bilang analisis yang sudah kami buat itu. Tanya ke BPBD saja, karena mereka leading sector-nya. Tapi intinya untuk dampak lingkungan sebagai penyebab longsor, tidak ada kami temukan. Kami cuma fokus pada dampak lingkungan paskalongsor terjadi,” katanya.
Pihaknya juga belum mengetahui, apakah pada bagian hulu sungai akan lebih dibahas pada rakor berikutnya. “Kalau kami pada prinsipnya siap ketika diminta koordinasi. Memberikan analisis dampak lingkungan akibat bencana longsor di Jembatan Sidua-dua,” pungkas mantan Kadis Tarukim Sumut ini.
Pelaksana Harian Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Bambang Pardede mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian dalam rangka kelancaran arus lalu lintas di lokasi bencana. “Material longsor sudah mulai bersih. Tapi pelayanan lalu lintas kan harus tetap yang utama kita lakukan. Sehingga pengendara nyaman melintasi jalan tersebut. Makanya bersama pihak kepolisian kami terus mengintensifkan kelancaran arus lalu lintas,” katanya.
Menurut dia sejauh ini belum ada agenda yang mengarah pada pengerukan di sisi hulu sungai, yang diduga jadi penyebab longsor yang berulangkali terjadi di kawasan tersebut. “Belum, belum ada. Kita mau koordinasikan lagi pembahasan lanjutannya. Dan memang fokusnya dibagian hulu sungai,” tuturnya.
Termasuk pembangunan benteng atau jembatan baru sebagai salah satu solusi atas bencana longsor yang berulangkali menerjang Jembatan Sidua-dua, dia menyebut belum ada dilakukan pembahasan. “Mungkin saja kalau dari koordinasi nanti ada disepakati, ya akan kita coba. Yang perlu kita koordinasikan lebih jauh bagaimana di hulunya itu,” katanya.
Sama haknya dengan BPBD Sumut, pihaknya berharap dalam rapat koordinasi lanjutan nantinya seluruh instansi terkait lebih serius melakukan pembahasan guna mencari solusi atas peristiwa bencana alam ini. Terlebih berkenaan sumber bencana yang diduga berasal dari hulu sungai.
Sebelumnya, Kabid Reservasi Balai Besar Jalan Nasional (BBPJN) II Sumatera Utara (Sumut) Ir Elvi Roza MT, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR Wilayah 05 Sumut Rudi Mansen Sipayung, Kapolsek Parapat AKP Bambang Priyanto, meninjau perbukitan Bagun Dolok Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Selasa (15/1). Menurut Elvi Roza, pihaknya tidak boleh menyerah dengan alam dan akan mencari solusi untuk penanggulangan bencana longsor Bangun Dolok dengan memproteksi longsor dengan membuat dua stuck dump atau shift file sesuai dengan lekukan perbukitan Bangun Dolok. Hal itu akan membuat longsoran dapat tertahan tidak langsung meluncur ke Jembatan Sidua-dua.
Elvi mengungakapkan, selain penebangan pohon di sekitar perbukitan yang sudah lama, penyebab longsor juga disebabkan karena adanya mata air, di atas perbukitan yang tertahan. “Sebelumnya kurang kita antisipasi yang tetap mengalir terus menerus, sehingga material halus di bawah lapisan tanah perbukitan habis terkikis, terbawa air. Menyebabkan kekuatan antar inter blocking tanah dan batu hilang, sehingga menyebabkan tanah perbukitan longsor,” katanya.
Dia mengaku sudah meminta PPK untuk membuat konsep disain penanggulangan bencana longsor perbukitan Bangun Dolok untuk dibicarakan di kantor dan di tingkat balai. Kemudian dilaporkan ke Jakarta, apakah kontrak bisa diadindum secepatnya, karena bencana ini adalah prioritas dan penanggulangan pengalihan aliran air yang terdapat di atas perbukitan, ujarnya.
Penanganan bencana longsor di Sidua-dua tidak dapat instan, perlu peninjauan dan perencanaan anggaran, kekuatan disain dan butuh koordinasi. Upaya untuk mengantisipasi kelancaran arus lalu lintas di Jembatan Sidua-dua hanya dengan cara pembersihan material longsor dari badan jembatan dengan menggunakan alat berat. “Kita akan mengusahakan alat berat selalu standby di sekitar jembatan untuk melakukan pembersihan bila terjadi longsor, agar jembatan tetap berfungsi,”paparnya.
Pihaknya juga mengharapkan peran serta Balai Pengawas Sungai (BPS) yang memiliki kewewenangan. “Kalau saling menunggu yang jadi korban adalah masyarakat. Kalau perlu desain kita didiskusikan dengan BPS, kalau mereka setuju dengan disain kita, kita akan kerjakan,”tutupnya. (prn)
BALAI KOTA: Dua orang pegawai Pemko Medan berjalan di halaman Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, belum lama ini. Balai Kota ini rencananya akan dipindah karena dianggap sudah tak memadai lagi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis sudah sangat sempit, kapasitas ruangan pun sudah tidak memadai lagi.
Apalagi, lahan parkir di halaman belakang balai kota sudah tak mampu lagi menampung banyaknya jumlah kendaraan.
Karenanya, Pemko Medan berencana memindahkan balai kota ke lokasi baru. Lahan eks Rumah Sakit (RS) Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau pun dibidik. Sayang, hingga kini belum mendapat izin dari Kementerian BUMN.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ritonga mengakui rencana pemindahan balai kota. Menurut Irwan, sebagai tempat baru, dibidik lahan eks RS Tembakau Deli. “Rencananya lahan tersebut akan dijadikan komplek perkantoran Pemko. Sebab, di lahan kantor wali kota saat ini sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan lagi. Pemko sudah memohon agar Menteri BUMN memberikan lahan eks RS Tembakau Deli untuk jadi komplek perkantoran yang baru,” kata Irwan.
Ia mengaku, permohonan agar lahan eks RS Tembakau Deli bisa dijadikan komplek Pemko Medan yang baru bukan kali ini. Melainkan, sudah dilakukan sejak 2014. Namun, Menteri BUMN belum memberikan izin. “Pernah surat Pemko Medan dibalas, dan jawaban Menteri BUMN belum bisa memberikan lahan tersebut. Tapi, kenyataannya hingga sampai ini lahan eks RS Tembakau Deli masih belum dimanfaatkan. Makanya, kami menyurati dan memohon kembali,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution saat berdialog dengan perwakilan warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia di gedung DPRD Medan baru-baru ini juga mengungkapkan rencana pemindahan Balai Kota Medan ini. “Pemko lagi cari lahan baru untuk rencana kantor wali kota,” kata Akhyar.
Dikatakannya, sebetulnya sudah beberapa tahun lalu rencana pemindahan kantor wali kota yang saat ini berada di Jalan Maulana Lubis. Semula, kata dia, akan berpindah ke eks lahan Bandara Polonia karena bandara tersebut dipindahkan ke kawasan Deliserdang (Kualanamu)n
“Memang dulu, ketika Bandara Kualanamu dibangun dengan asumsi seluruh aktivitasnya dipindahkan kesana (Deli Serdang). Maka, pemerintah kota di dalam manajemen penataan kota membuat sebuah desain mau dijadikan apa eks Bandara Polonia ini. Oleh karenanya, dibuatlah desain seperti ada bangunan ruko CBD, taman kota, pemukiman, bahkan LRT dan juga kantor wali kota pindah ke sana,” ungkap Akhyar.
Namun, sambung dia, rencana itu ternyata batal seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2007. Dalam aturan tersebut, lahan eks Bandara Polonia ditetapkan sebagai Pangkalan Udara.
“Itu desain awal sekitar tahun 2005-2006, karena saya kebetulan saat itu sebagai kapasitas pribadi ikut di dalam merencanakan desain tersebut. Saya selaku ketua, dalam menyongsong revisi rencana induk kota yang sekarang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, rencana itu batal karena keluar Perpres dan ditetapkan bahwasanya yang pindah hanya bandara saja. Selain itu, eks lahan Bandara Polonia ditetapkan juga sebagai Pangkalan Udara. Oleh sebab itu, yang telah disiapkan atau didesain gugur atau gagal semuanya,” jelasnya.
Untuk itu, kini terpaksa Pemko Medan berburu lahan kosong baru. Karena kapasitas kantor existing yang saat ini dipakai kapasitasnya sangat tidak memadai. Meski begitu, tidak disebutkan Akhyar kapan ditargetkan lahan tersebut sudah harus didapatkan dan kantor wali kota yang baru didirikan. “Lahannya saja belum dapat, gimana mau pasang target,” tukasnya.
Namun, rencana pemindahan balai kota ini mendapat pertentangan dari DPRD Medan. Parlaungan Simangunsong, anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat mengaku tidak setuju Balai Kota Medan dipindah. Apalagi, jika lahan eks RS Tembakau Deli, Jalan Putri Hijau menjadi penggantinya.
“Kalau alasannya dipindahkan karena tidak bisa dikembangkan, saya tidak setuju. Bangunan Balai Kota Medan sekarang ini masih bisa ditingkatkan. Sesuai dengan gaya bangunan sekarang, Balai Kota itu bisa dibangun vertikal, ditingkatkan ke atas,” paparnya.
Politisi dari Partai Demokrat ini sangat mendukung bila semua kantor instansi di lingkungan Pemko Medan disatukan dalam satu komplek. “Tapi tidak mesti dipindahkan. Cukup sekarang ini ditinggikan menajadi beberapa lantai. Nanti dibagi setiap lantai untuk SKPD. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli lahan,” paparnya.
Jika pun lahan eks RS Tembakau Deli tersebut dibeli Pemko Medan, Parlaungan lebih setuju dibangun rumah sakit. Pasalnya saat ini, masyarakat Kota Medan sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. “Saya lebih setuju jika di lahan eks RS Tembakau Deli itu dibangun kembali rumah sakit.
Ini dilakukan untuk mengimbangi rumah sakit swasta yang terus meningkatkan kwalitas pelayanan. Memang saat ini Pemko Medan memiliki RSUD Pirngadi dan RSU tipe C di Medan Utara yang sedang dibangun. Bisa saja Pemko Medan mendirikan rumah sakit spesialis di lahan eks RS Tembakau Deli itu, jadi akan lebih berguna bagi warga Kota Medan,” pungkasnya. (ris)
istimewa
DEBAT: Capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan mengikuti Debat Capres-Cawapres perdana yang digelar Kamis (17/1), malam ini.
istimewa DEBAT: Capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan mengikuti Debat Capres-Cawapres perdana yang digelar Kamis (17/1), malam ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Gelaran depat Capres dan Cawapres edisi perdana akan digelar Kamis (17/1) malam ini. Debat perdana ini akan mengangkat tema Hukum, HAM, Terorisme, dan Korupsi. Kedua kubu, baik Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun melakukan beragam persiapan.
Tim Kampanye Nasional (TKN) milik Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) milik Prabowo-Sandiaga terus mematangkan soal materi tema debat tersebut. Termasuk meminta masukan dari sejumlah pakar. Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan, masukan itu merupakan bagian dari persiapan dan pendalaman berbagai isu seputar tema debat perdana ini, sebagaimana bocoran pertanyaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sandi mengatakan, dia dan Prabowo telah melakukan persiapan sejak kemarin, terutama masukan dari pakar di bidang korupsi, terorisme, hukum, hingga Hak Asasi Manusia (HAM). Diketahui tema debat kali ini mengangkat isu korupsi, terorisme, hukum, dan HAM. “Hari ini kami akan melakukan pendalaman lagi. Kemarin sudah ada sesi kita dapat masukan dari para pakar dengan melihat 20 pertanyaan yang diberikan total ada empat topik,” kata Sandi ditemui di kawasan Bulungan usai melakukan olahraga rutin, di Jakarta Selatan, Rabu (16/1).
Sandi mengatakan pertanyaan-pertanyaan itu cukup mencakup keseluruhan empat tema yang akan diangkat dalam debat yakni terkait korupsi, terorisme, hukum, dan HAM. Dia sendiri berharap dari 20 daftar pertanyaan yang diberikan ini tentunya bisa memicu diskusi yang nantinya akan membuka wawasan bagi pemilih ketika menyaksikan debat kedua pasangan calon.
Apalagi kata dia, selama debat nanti dia dan Prabowo akan memberikan masukan-masukan yang bisa membuka wawasan pemilih terkait perbedaan cara dia dan Prabowo memimpin dengan Jokowi saat ini. “Mudah-mudahan ini akan memicu satu diskusi yang bisa membuka wawasan dan memperlihatkan sisi perbedaan antara pendekatan Prabowo-Sandi dengan pendekatan pemerintahan sekarang,” kata Sandi.
Perbedaan itu, kata Sandi, misalnya di sisi penegakan hukum dan keadilan. Selama ini kata Sandi masyarakat tahu bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang tebang pilih. Maka dia dan Prabowo akan menawarkan sistem kebalikannya, yakni hukum yang tidak tumpul ke atas tajam ke bawah tapi setara. “Kita akan berfokus pada apa yang dibutuhkan masyarakat bahwa penegakan hukum itu ada rasa ketidakadilan karena dipandang hukum masih tebang pilih, hukum tidak pandang bulu, harusnya hukum itu tajam kebawah dan tajam ke atas juga,” ujarnya.
“Ini harus kita betul-betul berikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Prabowo-Sandi akan menegakkan supremasi hukum,” kata dia.
Sementara terkait HAM yang penting saat ini, kata Sandi, adalah pemerataan lapangan kerja, penjaminan kesehatan, pendidikan yang layak, sebab kata dia itulah hak-hak dasar dari HAM yang seharusnya bisa didapatkan oleh masyarakat. “Untuk masalah HAM juga di konstitusi kita, di undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara menjamin pekerjaan yang layak bagi setiap masyarakat, menjamin mendapatkan pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan, itu juga menjadi pandangan masyarakat terhadap hak asasi,” kata dia.
Hal sama juga berlaku terkait tema korupsi dan terorisme, Sandi mengaku, dia dan Prabowo telah banyak melakukan diskusi terkait kedua hal tersebut.
Ma’ruf Amin: Biasa-biasa Saja
Sementara, Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak melakukan persiapan secara khusus. “Ya, kita datang saja. Datang ya sesuai dengan materi. Materinya kan hukum, HAM, terorisme dan korupsi. Ya, sudah,” kata Jokowi usai menghadiri acara wiraswasta ASN dan Pensiunan di Sentul, Bogor, Rabu (16/1).
Jokowi juga mengaku tak perlu melakukan simulasi dengan calon wakil presiden pendampingnya, Ma’ruf Amin. “Kita datang saja. Kalau ada tanya, ya, dijawab gitu saja,” kata Jokowi.
Setali tiga uang, Ma’ruf Amin mengaku tidak memiliki persiapan dan latihan khusus
jelang debat nanti. Pasalnya dia sudah terbiasa. “ýEnggak lah, seperti biasa (persiapannya). Saya kan biasa kalau berdebat di NU, hanya materinya yang berbeda tentu. Jadi saya membaca kira-kira apa yang akan didebatkan itu,” ujar Ma’ruf di kediamannya Jalan Situbondo, Jakarta, Rabu (16/1).
Ma’ruf Amin bahkan mengaku sama sekali tidak deg-degan dalam debat besok. Dia mengklaim sudah mengkaji materi-materi yang bakal menjadi dibahas dalam debat. ý”Biasa-biasa saja kalau berdebat, mungkin karena forumnya beda saja,” katanya.
Terkait teknis debat, Ma’ruf akan bergantian dengan Jokowi. Sebagai cawapres, dia bakal melengkapi apa yang dirasa kurang disampaikan Jokowi. Dalam debat nanti, apabila pernyataan Jokowi masih dirasa kurang. Maka Ma’ruf Amin bakal memberikan pelengkap. Begitupun sebaliknya. Sehinga bisa saling melengapi. “Kan beliau capresnya tentu beliau yang memberikan (paparan). Tinggal saya yang menambahkan,” ungkapnya.
Dalam debat nanti, Ma’ruf Amin bakal mempriopritas capaian-capaian pemerintahan Jokowi yang harus terus dilanjutkan. Dia juga mengaku sudah mendapatkan masukan dari para pakar yang ahli di bidangnya. “Ya ada, pakar tentu ada saja, bisa menyampaikan masukan, saya juga butuh masukan,” pungkasnya. (bbs/jpc)
tomi sanjaya/SUMUT POS
BARANG BUKTI: Kapolres Tanjungbalai AKBP Irfan Rifai menunjukkan barang bukti saat temu pers di halaman Mapolres, Rabu (16/1).
tomi sanjaya/SUMUT POS BARANG BUKTI: Kapolres Tanjungbalai AKBP Irfan Rifai menunjukkan barang bukti saat temu pers di halaman Mapolres, Rabu (16/1).
TANJUNGBALAI, SUMUTPOS.CO – Melawan saat hendak ditangkap, dua bandar sabu tewas ditembak polisi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Rabu (16/1). Dari kedua tersangka, polisi mengamankan 15 kilogram sabu-sabu yang hendak diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia.
Kedua tersangka masing-masing Rusdi (40) warga Jalan Letjend Suprapto Kelurahan TB Kota III, Kecamatan Tanjungbalai, ditembak di kepala. Sedangkan Zulfikar (35) alias Acong, warga Trengganu, Malaysia, ditembak di punggung.
Kapolres Tanjungbalai, AKBP Irfan Rifai SIK SH, saat menggelar konferensi pers di halaman Mapolres setempat, kemarin menjelaskan, kedua tersangka coba melawan polisi saat hendak diamankann
sehingga diberi tindakan tegas yang mengakibatkan keduanya tewas.
“Barang bukti sudah kita amankan dari kedua tersangka,” kata Kapolres, didampingi Wakapolres dan Kasat Narkoba AKP Adi Haryono. Kapolres juga memperlihatkan foto kedua tersangka yang ditembak.
Kapolres menjelaskan, penangkapan kedua tersangka bermula saat pihaknya melakukan penyelidikan kasus narkoba yang diterima polisi, di Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai. Lewat pengintaian, polisi meyakini keduanya sedang memegang barang bukti. “Petugas segera bergerak cepat dan mengamankan keduanya,” katanya.
Saat ditangkap keduanya masih sempat dimintai keterangan oleh polisi. Tersangka Zulfikar mengaku mendapatkan sabu-sabu dari WN Malaysia lainnya berinisial PJ. Ia berangkat bersama rekannya yang masih buron —UD dan AG warga Indonesia—, selanjutnya membawa sabu ke Indonesia menggunakan boat.
Seperti biasa, para pelaku menyelundupkan narkoba menggunakan jalur tikus di Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.
“Zulfikar dan dua orang tersangka lainnya tiba Rabu (16/1) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB, persis di pinggir sungai Kelurahan Beting. Di situ sudah ada Rusdi yang akan menjemput barang haram tersebut. Kemudian sabu dibawa Zulfikar dan Rusdi menggunakan dua sepeda motor yang sudah disediakan Rusdi. Mereka keluar menuju arah Teluk Nibung dengan membawa tas masing-masing berisi narkotika jenis sabu-sabu,” terangnya.
Setelah diamankan petugas, ternyata kedua tersangka berusaha melarikan diri saat tim berada di Jalan Arteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.
tomi sanjaya/SUMUT POS BARANG BUKTI: Kapolres Tanjungbalai AKBP Irfan Rifai menunjukkan barang bukti saat temu pers di halaman Mapolres, Rabu (16/1).
Petugas sempat memberi tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali, namun tidak diindahkan. Sehingga dilakukan tindakan tegas terukur kepada kedua tersangka.
“Kemudian tim melakukan upaya pertolongan dengan membawa kedua tersangka dengan menggunakan ambulans ke RSU Dr T Mansyur Tanjungbalai. Namun di perjalanan, kedua tersangka meninggal dunia,”ujarnya.
Di lokasi kejadian, polisi mengamankan sebuah tas berwarna biru yang disamarkan menjadi kemasan teh hijau. Tas itu berisi 15 bungkusan teh Cina. “Ke-15 bungkus kemasan teh Cina merk Guanying Wang itu ternyata berisi sabu seberat 15 kg (bruto). Polisi juga mengamankan dua unit sepedamotor dan satu buah tas,” ujarnya.
Kuat dugaan, peredaran sabu yang digagalkan polisi merupakan jaringan internasional, mengingat Kota Tanjungbalai kerap menjadi pintu masuk peredaran narkoba dari negara tetangga.
Saat ini kasus tersebut masih dalam pengembangan untuk mengungkap jaringan dan menangkap dua lagi pelaku yang buron. Pihaknya juga akan mengirim surat pemberitahuan ke Konjen Malaysia terhadap penangkapan seorang WN Malaysia tersebut.
Diotopsi di Pematangsiantar
Selanjutnya, jenazah kedua tersangka dibawa ke Instalasi Jenazah Kedokteran Forensik Kota Pematangsiantar, untuk uji laboratoriun forensik. Jenazah dibawa menggunakan dua ambulan milik Pemko Tanjungbalai, dikawal satu mobil petugas polisi.
Kepala Tim (Katim) I Sat Narkoba Polres Tanjungbalai, Aiptu M Silaban, mengatakan kedua jenazah sebelumnya merupakan tersangka bandar narkoba jaringan internasional. “Tersangka mencoba kabur saat polisi melakukan pengembangan untuk meringkus jaringan lain,” katanya.
Aiptu M Silaban tidak banyak memberikan keterangan saat diwawancarai. Begitu juga dengan tembakan ke arah tersangka. “Kita lakukan tembakan ke udara tiga kali. Kalau ke tersangka saya tidak hapal. Karena saat itu sedang gelap,” ujarnya.
Usul Pasang Alat Pengacak Sinyal
Sementara itu, dugaan keterlibatan narapidana (napi) Lapas Klas I Tanjunggusta Medan, sebagai pengendali narkoba yang diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, membuat repot jajaran Kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia (Kemenkumham) Sumut. Pasalnya, keterlibatan napi Lapas Tanjunggusta, sebagai pengendali bukanlah kali pertama terjadi.
Salah satu pendukung napi dalam menjalankan kejahatannya dari dalam sel tahanan, diduga karena masih adanya alat komunikasi yang menghubungkan dengan dunia luar.
Karena itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumut, Priyadi, menyatakan ini pihaknya terus berupaya melakukan pengawasan.
“Sebenarnya kalau masuk ke dalam (Lapas), sudah melewati X-Ray. Jadi siapapun yang masuk membawa hape, pasti akan ketahuan. Ini ‘kan sebenarnya pola-pola lama. Misalnya, handphone dilempar ke dalam Lapas. Atau melibatkan pegawai. Sudah berkali-kali diperiksa, tapitidak ada yang mengaku,” ujar Priyadi kepada Sumut Pos, Rabu (16/1).
Untuk itu, Priyadi telah mengusulkan kepada pemerintah agar Lapas Klas I Tanjunggusta dipasang alat pengacak sinyal handphone (jammer). Namun usulan itu terlaksana. Alasannya, mengganggu frekuensi komunikasi warga sekitar Lapas.
“Kalau pakai jammer di Lapas, ternyata mengganggu frekuensi phone. Hingga radius 5 kilo dari jammer, sinyalnya terganggu. Itu pernah kita laksanakan. Tapi karena warga minta dicabut, akhirnya dicabut pemerintah,” katanya.
Untuk meminimalisir peran napi agar kasus serupa tidak terulang, Priyadi menyebutkan, akan menyiapkan telepon umum bagi napi. “Tapi kalau saya sih pengennya di-jammer saja. Itu cara satu-satunya yang paling hebat. Pegawai pun nggak bisa nelpon,” tuturnya.
Priyadi mengakui, keterlibatan napi Lapas Tanjunggusta dalam mengkoordinir peredaran narkobam biasanya melibatkan keluarga besar si napi. Untuk itu, pihaknya telah diperintahkan untuk melakukan penindakan ke dalam. “Ternyata BNN sudah tahu duluan. Ya kita tangkap sekalian lah,” katanya.
Berkaitan dengan napi-napi kasus narkoba, Priyadi menyebut, pihaknya berencana mengirim ke Nusakambangan. “Menunggu waktu yang pas,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Gerakan anti Narkoba (Granat) Medan, Sastra meminta aparat penegak hukum menindak pejabat Lapas Tanjunggusta, yang diduga melakukan pembiaran dalam kasus ini. “Kalapas perlu diperiksa itu, apakah ini ada pembiaran? Kenapa ini terus terulang, saya tidak menuduh kerjasama ya,” tegasnya.
Menurut Sastra, tindakan tegas akan menimbulkan efek jera agar kasus serupa tidak terulang. Apalagi narkoba masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. “Berapa ratus hektar rupanya Lapas itu, kok sepertinya sulit sekali menindak dari dalam. Saya menduga ada pembiaran di sana,” pungkasnya.
Sebelumnya, petugas gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai berhasil mengamankan kapal kayu KM Karibia bermuatan 70 bungkus diduga berisi sabu dan 2 bungkus berisi pil ekstasi. Dari penangkapan kapal tersebut, petugas awalnya mengamankan 3 ABK kapal yang diduga anggota sindikat pengedar narkoba jaringan Malaysia.
Kemudian setelah dilakukan pengembangan menjadi lima tersangka. Dengan tambahan tersangka Metaliana (30) dan napi atas nama Ramli Bin Arbi alias Bang Li.
Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari saat memaparkan kasus ini di Dermaga Bea Cukai Belawan mengatakan, KM Karibia dengan 3 orang ABK diamankan di perairan Jambuaye, Kecamatan Pantonlobu, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (10/1).
“Kita amankan 3 ABK yang membawa sabu sebanyak 70 bungkus atau seberat 73,94 Kg dan pil ekstasi sebanyak 10 ribu butir dari Thailand,” kata Arman. (ck-01/dvs/man)
istimewaRAPAT: Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution memimpin rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di Balai Kota Medan, Rabu (16/1).
istimewaRAPAT: Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution memimpin rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di Balai Kota Medan, Rabu (16/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kemacetan seakan sudah menjadi musuh paling nyata bagi warga Kota Medan. Apalagi di saat jam pergi kerja atau jam pulang kerja, kepadatan arus lalu lintas terjadi di sejumlah ruas jalan Kota Medan. Jika keadaan ini terus dibiarkan, dipekirakan pada tahun 2024 Kota Medan akan mengalami gridlock.
Karenanya, untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi, sejumlah infrastruktur akan dibangun pemerintah pusat di Kota Medan. Mulai dari pembangunan Light Rapid Transit (LRT), fly over atau underpass hingga pelebaran jalan dan jembatan. Untuk pembangunan LRT, direncanakan proyek tersebut mulai berjalan pada 2020 mendatangn
“Jika sampai tahun 2024 transportasi yang ada di Kota Medan tidak segera ditangani, maka Kota Medan akan mengalami gridlock. Artinya, jalur lalu lintas akan berhenti, tidak ada yang bisa jalan. Sebab, jumlah luas jalan sama dengan luas kendaraan,” kata Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman saat menghadiri rapat Rencana Pembangunan LRT Kota Medan di Ruang Rapat Kaharuddin Lantai VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (16/1)..Tujuan dibangunnya LRT ini, sambung Wiriya, juga untuk menambah minat masyarakat Kota Medan yang tadinya mengendarai kendaraan pribadi saat bepergian, diharapkan nantinya mau beralih ke transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. “Dengan dibangunnya LRT ini nantinya dapat membangun minat masyarakat Kota Medan untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujar Sekda.
Nantinya LRT tersebut akan dibangun sepanjang 17,3 kilometer (km) dari bagian Selatan Kota Medan, Lau Chi hingga ke bagian utara Medan, Aksara. Dengan jalur yang akan melintasi Stasiun Besar Kereta Api Medan, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Setia Budi, Jalan Djamin Ginting, dan terakhir di Pasar Induk Laucih, Tuntungan. “Panjang LRT ini sendiri sekitar 17,3 km dari Lau Chi ke Aksara atau Pancing yang akan melintasi Stasiun Besar Kereta Api Medan dan nantinya akan melintasi stasiun kecil lainnya,” sebut Wiriya.
Selanjutnya Wiriya menambahkan, selain pembangunan LRT, Pemko Medan juga akan membangun Bus Rapid Transit (BRT) yang akan terpadu dengan LRT mulai dari terminal Amplas hingga terminal Pinang Baris. “LRT ini nantinya akan terpadu dengan BRT dari terminal Amplas hingga terminal Pinang Baris,” tuturnya.
Kemudian dalam kesempatan ini Asisten Pemerintah Provinsi Sumut Drs Jumsadi Damanik, SH, M.Hum berharap dengan adanya rapat ini diharapkan dapat mempermudah serta mempelancar pembangunan LRT ini nantinya sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. “Saya berharap kedepannya proyek LRT ini dapat berjalan sebagimana mestinya serta dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan yang mengganggu,” kata Jumsadi.
Turut hadir dalam rapat ini Kementerian Perhubungan RI, Bappenas, Kementerian Keuangan, PT. SMI, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Binjai, Dinas Perhubungan Deli Serdang, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
Fly Over Pondok Kelapa Segera Dibangun
Selain LRT, pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) juga akan membangun sejumlah infrastruktur untuk mengurai kemacetan di Kota Medan, mulai dari fly over atau underpass di Simpang Pondok Kepala (Jalan Asrama dan Jalan Gatot Subroto).
Selanjutnya, pelebaran jembatan penyebrangan jalan tol di Tanjung Mulia, pelebaran Jalan Jamin Ginting depan Komplek Citra Garden serta pelebaran di simpang Jalan Yosudarso/ Jalan Titi Papan (Simpang Dobi). Agar pembangunan infrastruktur tersebut berjalan dengan baik, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menginstrusikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan untuk terus berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.
“Kita harapkan rencana pembangunan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Akhyar saat memimpin rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Medan di Balai Kota Medan, Rabu (16/1).
“Dengan sinergitas yang dilakukan, kita harapkan rencana pembangunan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Medan. Sebab, tingkat kepadatan arus lalu lintas di Kota Medan saat ini semakin tinggi,” sambungnya.
Selama ini, papar Akhyar, kawasan yang menjadi lokasi proyek pembangunan fly over, underpass, pelebaran jalan dan persimpangan merupakan titik kemacetan, sehingga sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama pagi dan sore hari. Salah satunya yang disoroti Akhyar, kemacetan yang terjadi di kawasan Jalan Jamin Ginting. Kondisi itu tidak telepas dengan keberadaan sejumlah pool angkutan.
Karenanya, dia berharap kepada seluruh pihak yang terkait untuk fokus mendukung pembangunan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. ‘’Kita semua bertanggung jawab untuk memberi ruang dan kemudahan bagi semua pengguna jalan. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh OPD terkait agar serius mendukung pengerjaan yang akan dilakukan nantinya,’’ pesannya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, saat proses pembangunan infrastruktur dilakukan, semua yang berperan agar tetap mengedepankan mutu dan kualitas pembangunan. Pasalnya, pembangunan yang dilakukan itu menyangkut keselamatan banyak orang nantinya. Kemudian senantiasa memikirkan estetika sehingga hasil pembangunan menambah keindahan ibukota P:rovinsi Sumatera Utara tersebut.
“Saya berharap agar OPD terkait agar segera menindaklanjuti rencana pembangunan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selain itu terus jalin koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak Dirjen Bina Marga maupun BBPJN. Meski demikian tetapkan jalankan semua sesuai prosedur yang berlaku. Besar harapan kami (Pemko Medan), rencana pembangunan ini nantinya bisa merubah wajah lalu lintas Kota Medan menjadi lebih baik dan masyarakat pengguna jalan dapat merasakan manfaatnya,” harapnya.
Sebelumnya, perwakilan dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dalam rapat yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu, memaparkan secara singkat gambaran proses dan bentuk rencana pembangunan fly over, pelebaran jembatan penyebrangan dan pelebaran jalan. Khusus untuk pembangunan fly over, kepada Wakil Wali Kota didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Qamarul Fattah MSi, mereka sejauh ini tidak menemukan kendala yang berarti di lapangan. (ris)
sutan siregar/sumut pos
INSTRUKSI: Pelatih PSMS, Abdul Rahman Gurning memberikan instruksi kepada para pemain seleksi di Stadion Kebun Bunga, Rabu (16/1).
sutan siregar/sumut pos INSTRUKSI: Pelatih PSMS, Abdul Rahman Gurning memberikan instruksi kepada para pemain seleksi di Stadion Kebun Bunga, Rabu (16/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Stadion Kebun Bunga yang dalam sebulan terakhir sepi pasca terdegradasi dari Liga 1 akhirnya kembali ramai. Hal itu karena PSMS mulai melakukan pembentukan skuad untuk Liga 2 2019. Seleksi yang digelar untuk pemain nonliga ini diikuti 400an pelamar.
Pelatih baru PSMS, Abdul Rahman Gurning terlihat memantau langsung proses seleksi dibantu asistennya Edy Syahputra dan Sugiar. Dia mengaku cukup kaget dengan banyaknya pelamar.
“Seleksi pertama ini memang dari Sumatera Utara datang. Banyak dari Liga Nusantara (Liga 3). Untuk yang Liga 2 atau seleksi pemain Liga kami akan gelar Senin setelah seleksi ini. Tidak menyangka juga sampai sebanyak ini. Mungkin karena sudah lama tidak seleksi terbuka dan ini membuktikan jika gaung PSMS ini masih terlihat walaupun di Liga 2,” kata Gurning di sela-sela seleksi.
Pada seleksi kemarin, tim pelatih memanggil pemain bergantian untuk unjuk gigi dalam sesi game yang digelar. Satu per satu pemain dicoba.
Memang sudah lama pemain tidak menggelar seleksi terbuka. Sudah dua tahun terakhir, PSMS menggelar seleksi tertutup untuk pemain-pemain yang sudah dianggap layak.
Gurning tak mematok berapa jumlah pemain yang diambilnya dari seleksi pemain amatir ini. Namun dia berharap ada bakat-bakat asal Sumatera Utara yang menonjol.
“Tidak ada batasan. Berapapun asalkan bagus kenapa tidak? Tapi mereka nantinya kalau lolos akan diadu lagi bergabung dengan pemain dari Liga 2. Mungkin dia bisa menonjol di sini, tapi saat jumpa yang di atasnya kita kan tidak tahu,” beber pelatih berlisensi A AFC itu.
Sembari mencari pemain-pemain muda dari seleksi terbuka, Gurning juga sudah punya beberapa kandidat pemain. Termasuk pemain naturalisasi kabarnya akan bergabung. “Sudah ada beberapa pemain siap bergabung, tapi tergantung bagaimana negosiasinya nanti dengan manajemen. Dari naturalisasi juga ada, nanti saja saya sebutkan kalau sudah pasti,” bebernya.
Selain itu dari skuad PSMS yang lama ada sekitar tujuh pemain yang bakal bertahan. Mereka nantinya juga akan langsung negosiasi tanpa seleksi. “Mereka sudah dihubungi, langsung negosiasi juga,” bebernya.
Gurning juga memastikan tidak membuka penambahan pemain seleksi di hari berikutnya. Dia akan menyusutkan pemain yang ada. “Kalau dibuka dan diterima lagi bisa pusing. Karena ini sudah cukup banyak. Kesempatan untuk yang datang hari inilah,” pungkasnya. (don)
RESMI: GM PLN UIW Sumut Feby Joko Priharto bersama rekan, menekan serine tanda diresmikannya Gardu Hubung Bintang 5 di kawasan Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (16/1).
RESMI: GM PLN UIW Sumut Feby Joko Priharto bersama rekan, menekan serine tanda diresmikannya Gardu Hubung Bintang 5 di kawasan Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (16/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Utara Feby Joko Priharto meresmikan Gardu Hubung Kualanamu 1 dan Kualanamu 2 menjadi Gardu Hubung Bintang 5 di kawasan Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Rabu (16/1).
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penekanan sirene serta penandatangan peresmian oleh GM PLN UIW Sumut Feby Joko Priharto bersama Senior Manager Airport of Maintanance PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Kualanamu Yusron Fauzi.
Turut menyaksikan Senior Manager Distribusi PLN UIW Sumut Taufik Hidayat, Manajer UP2D PLN UIW Sumut Aulia Mahdi, Manajer PLN UP3 Medan Lelan Hasibuan dan Manager PLN UP3 Lubuk Pakam Kishartanto, Manager PLN UP3 Binjai Dicky Hiwardi, Manager PLN UP3 Rantauprapat Rizal Azhari dan Manager PLN UP3 Pematangsiantar Joy Sihaloho. Feby Joko Priharto menyempatkan meninjau keberadaan Gardu Hubung Bintang 5 itu.
Feby Joko Priharto mengatakan, dengan diresmikannya Gardu Hubung 5 itu, PLN memastikan hadirnya keandalan listrik di Bandara Kualanamu yang merupakan pelanggan premium PLN UIW Sumut itu, yakni dengan layanan premium silver berdaya 23 MVA.
Keandalan listrik itu mulai dari kehandalan instalasi meliputi kubikel dan proteksi (bintang 1), bangunan dan lingkungan yang asri (bintang 2),
Standard K3 meliputi APAR, P3K dan safety (bintang 3), ketersediaan CCTV (bintang 4) dan terintegrasi dan masuk SCADA (bintang 5 ).
Feby mengatakan salah satu kelebihan layanan bintang lima adalah sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan SCADA, sehingga akan mempercepat eksekusi jika ada manuver jaringan karena langsung dimonitor oleh SCADA dan semakin prima menjamin kehandalan listrik bagi Bandara Kualanamu.
Dengan layanan bintang lima ini, lanjut Feby, PLN UIW Sumut berkomitmen terus memberikan layanan yang optimal dan maksimal kepada pelanggan. “Sehingga harapan kami Bandara Kualanamu diharapkan menjadi bandara pangkalan transit Internasional untuk kawasan Sumatera,” pungkasnya.
Sementara itu, Senior Manager Airport of Maintanance Angkasa Pura II Bandara Kualanamu Yusron Fauzi mengapresiasi dukungan keandalan listrik dari PLN UIW Sumut tersebut. “Tentu Gardu Hubung 5 ini sangat membantu kami dalam operasional pelayanan kami,” kata Yusron Fauzi.
Dia sempat menuturkan terjadinya gangguan pelayanan di tahun-tahun sebelumnya karena kurangnya kehandalan listrik yang sekaligus mengurangi kualitas pelayanan penerbangan bagi penumpang di Bandara Kualanamu.
“Namun dengan adanya Gardu Hubung 5 ini tentu membuat kelistrikan di bandara ini handal. Peresmian ini pun sejalan dengan program kerja kami yang akan digandeng investor untuk pengembangan bandara ini,” kata Yusron Fauzi.
Manager UP2D PLN UIW Sumut Aulia Mahdi mengatakan, semua fasilitas dan peralatan pendukung di Gardu Hubung Bintang 5 Kualanamu sudah siap dioperasikan mendukung keandalan listrik Bandara Kualanamu dalam menjalankan pelayanannya.
Sebelumnya, Aulia Mahdi mengatakan setelah amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Kualanamu pada Februari 2018, PLN UIW Sumut terus meningkatkan pelayanan.
“Kepada pelanggan premium kami seperti Bandara Kualanamu, kami mengembangkan inovasi khususnya pada Gardu Hubung yang memiliki peran cukup penting dalam menjaga kehandalan listrik. Salah satu nya adalah dengan memberikan klasifikasi layanan berupa bintang dengan skala 1 sampai 5.
Dan saat ini, Gardu Hubung KNO telah memenuhi keseluruhan standard tersebut, sehingga dapat kita sematkan layanan Bintang 5 pada Gardu Hubung Kualanamu,” pungkas Aulia Mahdi. (ila/ram)
sofyan/sumut pos
MASUK: Gerbang pintu masuk jalan tol Tebingtinggi terlihat sepi usai ditutup kembali setelah libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Rencananya, pertengahan Februari akan beroperasional secara penuh.
sofyan/sumut pos MASUK: Gerbang pintu masuk jalan tol Tebingtinggi terlihat sepi usai ditutup kembali setelah libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Rencananya, pertengahan Februari akan beroperasional secara penuh.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Setelah beroperasi secara fungsional pada periode libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) menjalani uji laik pada tanggal 10 dan 11 Januari 2019. Uji laik ini merupakan kewajiban sebelum suatu ruas tol resmi beroperasi penuh.
Direktur Tekhnis dan Operasi JMKT (Jasa Marga Kualanamu Tol) Tebingtinggi Kualanamu, Agus Choliq mengatakan bahwasanya pintu tol Tebingtinggi dimungkinkan akan dibuka pada pertengahan bulan Februari, menurutnya karena jalan tol Tebingtinggi Sei Rampah masih menjalani uji laik fungsi dari Bina Marga dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
“Pertengahan Februari baru dimungkinkan dibulan pintu tol Tebingtinggi. Kita masih menunggu izin dari pihak Kementerian PUPR,”jelas Agus Choliq kepada Sumut Pos melalui via telepon, Rabu (16/1).
Dijelaskan Agus Choliq, proses uji laik fungsi terhadap jalan tol Tebingtinggi Sei Rampah Baru saja dilakukan oleh pihak Bina Marga dan Departemen Perhubungan. Setelah itu hasilnya disampaikan kepada pihak Kementerian PUPR untuk disetujui apakah jalan tersebut sudah laik fungsi untuk digunakan bagi pengguna jalan tol.
”Meskipun ada beberapa hal kecil yang perlu disempurnakan yaitu perbaikan rounding, saluran air dan penambahan rumput di lereng jalan tol. Dan ini akan diselesaikan dalam waktu kurang dari dua minggu,” ungkapnya
“Mudah-mudahan izin laik fungsi dan operasional segera kita dapatkan,” sambung dia.
Terbentang sepanjang 9,3 kilometer, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) merupakan seksi terakhir ruas Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang telah selesai pembangunannya pada Desember 2018 lalu.
Sementara Seksi 2-6 (Kualanamu-Sei Rampah) telah dioperasikan sejak Oktober 2017 dan Seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) telah dioperasikan sejak Agustus 2018. Keseluruhan ruas tol ini dikelola oleh PT JMKT yang merupakan kelompok usaha dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Diharapkan, dalam Triwulan I 2019 ini, Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) dapat beroperasi penuh. Jika sudah dapat beroperasi penuh, keberadaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dinilai dapat mempersingkat flat waktu tempuh Medan-Tebing Tinggi, dari 2-3 jam menjadi sekitar 1 jam.
Selain itu, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi juga diperkirakan bisa memperlancar arus transportasi dan logistik antara Kota Medan, Bandara Internasional Kualanamu, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, dan Kawasan Pariwisata Danau Toba. (ian/ram)
