28 C
Medan
Monday, April 6, 2026
Home Blog Page 5640

Lagi, Pemko Medan Bongkar 26 Papan Reklame Ilegal

BONGKAR: Tim Gabungan Pemko Medan kembali membongkar papan reklame ilegal, Sabtu (17/11).
BONGKAR: Tim Gabungan Pemko Medan kembali membongkar papan reklame ilegal, Sabtu (17/11/18).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Gabungan terus menertibkan reklame bermasalah di setiap ruas jalan di Kota Medan. Penertiban ini berlangsung selama dua malam sejak Minggu (6/1) dan Senin (7/1). Tim Gabungan dengan penuh semangat satu persatu menumbangkan puluhan reklame bermasalah. Penertiban ini juga berjalan dengan lancar dan aman tanpa kendala apapun.

Pembongkaran papan reklame ini dipimpin langsung Kasatpol PP Kota Medan HM. Sofyan. Selain melibatkan petugas Satpol PP, penertiban ini juga dibantu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan dengan menurunkan mobil craine dan mobil tangga dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk melakukan pembongkaran.

Dikatakan Kasatpol PP Kota Medan HM. Sofyan mengatakan, pembongkaran reklame ini akan terus berlanjut sampai tidak ada satupun papan reklame yang bermasalah berdiri di seluruh jalan yang ada di Kota Medan, sudah ribuan papan reklame bermasalah yang ditumbangkan sampai dengan saat ini. Tim Gabungan akan terus gencar menertibkan guna menertibkan peraturan yang ada serta menambah nilai keindahan Kota Medan ini sehingga menjadi lebih baik lagi.

“Kita akan terus tegakkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah serta dengan begitu kita dapat membuat Kota Medan menjadi lebih indah dan enak dipandang,” ujarnya.

Tambah Sofyan juga menghimbau kepada seluruh pengusaha advertising agar menaati semua aturan yang telah dibuat Pemko Medan untuk kepentingan bersama dan juga demi menciptakan nilai estetika kota yang lebih indah.

“Saya menghimbau kepada seluruh pemilik advertising yang ada di Kota Medan untuk mengurus izin-izin papan reklame mereka sendiri jika tidak ingin papan reklamenya kami bongkar atau kalian lakukan pembongkaran papan reklame kalian sendiri,” tegas Sofyan.

Adapun pembongkaran reklame oleh tim di masing-masing titik lokasi sebanyak 26 papan reklame bermasalah yang ditumbangkan tersebut yakni 1 unit di Jalan Gunung Krakatau simpang Jalan mahameru ukuran 4×6 dengan materi caleg golkar pemilik Prima Kencana, 1 unit di Jalan Gunung Krakatau simpang jalan Bilal ukuran 4×6 dengan materi hairos pemilik Insane, 1 unit di Jalan Gunung Krakatau simpang Jalan Bilal ukuran 4×6 pemilik Karya Asih, 1 unit di Jalan Sutomo samping cfc ukuran 5×10, 1 unit di Jalan Gunung Krakatau simpang Jalan Bilal depan pos polisi ukuran 4×6, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 4×6, 1 unit di Jalan Gunung Krakatau depan sekolah SDN 060870 ukuran 2×2.

Kemudian 1 unit di Jalan Marelan Raya depan irian materi atm bca ukuran 1×1, 1 unit di Jalan Marelan Raya depan irian materi atm my bank ukuran 1×2, 1 unit di Jalan Marelan Raya depan irian materi atm syariah ukuran 1×2, 1 unit di Jalan Marelan Raya depan bintang prabot materi bintang prabot ukuran 1×2, 1 unit di Jalan Marelan Raya depan central com. materi central com expres power ukuran 2×2, 1 unit di Jalan Marelan Raya depan steak nation materi bakso steak ukuran 1×1, 1 unit di Jalan Marelan Raya samping shorum yamaha materi inco ukuran 1×2, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 2×2, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 2×2, Materi Neon Box.

Selanjutnya 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 2×3 materi Vivo, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 2×3 materi Laria Ponsel, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 1×2 materi Workshop, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 2×1 materi Suzuya, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 2×3 materi CAISAR Budi Jaya, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 1×2 materi Sukses 88 Aksesoris, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 2×3 materi CAISAR Sentosa, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 1×2 materi Neon Box Indofod Toko Sahabat Jaya, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 1×2 , Materi Neon Box Indofod Toko Budi, 1 unit di Jalan Marelan Raya ukuran 1×2 materi Kumon.

Selain itu pada waktu yang bersamaan, pengusaha advertising juga melakukan pembongkaran pada papan reklame milik mereka sendiri yang bermasalah. Ada sebanyak 5 unit papan reklame yang bermasalah ditumbangkan langsung oleh pemiliknya sendiri dengan diawasi oleh Tim Gabungan adapun lokasi tersebut yakni 1 unit di Jalan Marelan Raya simpang Mandiri ukuran 4×8 pemilik SUMO adv, 1 unit di Jalan Marelan Raya depan bank BNI sudut ujung simpang Mandiri ukuran 4×6 pemilik Pelangi Adv, 1 unit di Jalan Gunung Krakatau pas depan toko besi Cahaya Logam, Bando ukuran 5×20 pemilik Era Kencana Adv, 1 unit di Jalan Gunung Krakatau pas tugu KB ukuran 4×8 pemilik Chanell adv, 1 unit di Jalan Gunung Krakatau sudut simpang Bilal ukuran 4×8 pemilik SUMO adv.

Proses pembongkaran papan reklame ini dilakukan pada pukul 23.00 Wib malam hingga pukul 06.00 Wib dinihari guna menghindari terganggunya arus lalu lintas disekitar jalan tersebut. Pembongkaran papan reklame ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan. (ris/ila)

Usut Korupsi Dinas KPP, Massa Berunjukrasa di Kejari Tebingtinggi

SOPIAN/SUMUT POS AKSI: Komunitas Muda Lawan Korupsi Kota Tebingtinggi ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.
SOPIAN/SUMUT POS
AKSI: Komunitas Muda Lawan Korupsi Kota Tebingtinggi ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang mengatasnamakan Komunitas Muda Lawan Korupsi Kota Tebingtinggi berunjukrasa di Kantor Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, Senin (8/1).

Dalam orasinya, mereka meminta kejaksaan agar praktek KKN dan dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) diusut dalam pemberian dana bantuan terhadap penerima.

Selain itu, mereka meminta Wali Kota Tebingtinggi Zunaidi Hasibuan untuk mencopot Kepala Dinas yang melakukan tindakan korupsi.

Kordinator aksi, Risky L Panggabean dalam orasinya, meminta agar kejaksaan mengungkap praktik KKN di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebingtinggi, terkait bantuan untuk kelompok tani dan peternak ikan lele yang anggarannya mencapai miliaran. Namun hasil dari kegiatan tersebut, tak juga membangkitkan perekonomian masyarakat penerima bantuan.

Risky juga meminta pihak Kejaksaan mengungkap praktek KKN yang Dilakukan oleh Kadis Perdagangan Kota Tebingtinggi, yaitu pengadaan Pasar Kecamatan yang tidak di pergunakan sama sekali hingga diduga merugikan pemerintah sampai puluhan miliar.

“Tangkap koruptor, kami juga meminta kepada Bapak Wali Kota Tebingtinggi agar mencopot kepala dinas yang di anggap gagal dalam menjalankan program-programnya,”pinta Risky.

Dia kembali mengatakan, bahwasanya aksi mereka dilakukan atas keresahan masyarakat terhadap semua elemen pemerintah yang bekerja di Kota Tebingtinggi karena dianggap tidak serius untuk membangun Kota Tebingtinggi. Dari keresahan masyarakat itulah, terbentuk sebuah komunitas anak muda yaitu Komunitas Muda Lawan Korupsi. “Kami siap memerangi segala tindak kejahatan Korupsi di Kota Tebingtinggi dan kami akan terus mengawal kinerja Kejaksaan Negeri Tebingtinggi,”tegasnya.

Kajari Tebingtinggi Muhammad Novel SH ketika dimintai keterangannya terkesan enggan berkomentar, dan hanya mengatakan agar menunggu Kasi Pidsus dan Kasih Intel terkait aksi tersebut. “Keduanya masih diluar, untuk penjelasan hal itu, tunggu mereka,”bilangnya sembari masuk ke dalam ruangan kerjanya.

Aksi demo yang dilakukan oleh Komunitas Muda Lawan Korupsi Kota Tebingtinggi mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Kemudian massa di terima masuk di ruangan Kejaksaan Negeri Tebingtinggi beberapa menit, setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, puluhan massa membubarkan diri dengan tertib. (ian/han)

Pasar Baru Seirampah Difasilitasi Wifi, Soekirman Minta Pedagang Bijak Manfaatkan Teknologi

Surya/Sumut POs SAPA PEDAGANG: Bupati Ir H Soekirman menyapa para pedagang saat meninjau Pasar Baru Seirampah, Senin (7/1).
Surya/Sumut POs
SAPA PEDAGANG: Bupati Ir H Soekirman menyapa para pedagang saat meninjau Pasar Baru Seirampah, Senin (7/1).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi rakyat dan para pedagang. Oleh karenanya para pedagang harus mempunyai rasa tanggung jawab dengan membangun rasa memiliki Sense of Belonging.

Demikian disampaikan Bupati Serdangbedagai (Sergai) Ir H Soekirman saat meningau Pasar Baru Seirampah, yang berada di Desa Seirampah, Kecamatan Sei rampah, Selasa (8/1).

Kuncinya, lanjut Soekirman, bagaimana pasar bisa selalu ramai sehingga dapat membangkitkan perekonomian pedagang. Begitu juga dengan konsumen harus merasa nyaman saat berada di pasar.

Bupati Soekirman juga meminta agar para pedagang memanfaatkan fasilitas yang ada di Pasar Baru Seirampah. Salah satunya, pemasangan Wifi gratis di Pasar Baru.

“Diharapkan pedagang bijak memanfaatkan teknologi yang ada di pasar, dan menggunakan media social (medsos) untuk memajukan usaha dengan berdagang online, karena pangsa pasarnya sangat luas sampai ke Internasional,”kata Soekirman.

Sementara itu, ketua HIMPERA Sergai Khairil menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah atas dibangunnya pasar rakyat ini, dan berharap agar akses jalan yang menghubungkan dari desa ke desa segera dibangun, dengan tujuan masyarakat yang belanja mudah sampai ke tujuan.

Hal senada dikatakan tokoh masyarakat Sumut, Dr Ir HT Erry Nuradi, bahwa pemerintahan harus berjalan dengan berkelanjutan, seperti dibangunnya Pasar Baru Seirampah dan jalan tol.

“Semoga diusianya yang ke-15 tahun, Kabupaten Sergai semakin berkembang dengan baik dari segala sector, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”bilang Erry Nuradi. (sur/han)

479,78 Gram Ganja Dimusnahkan

ist MUSNAHKAN: Satresnarkoba Polres Sergai memusnahkan 479,78 gram narkotika jenis daun ganja dengan cara dibakar, Selasa (8/1).
ist
MUSNAHKAN: Satresnarkoba Polres Sergai memusnahkan 479,78 gram narkotika jenis daun ganja dengan cara dibakar, Selasa (8/1).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Satresnarkoba Polres Sergai melakukan pemusnahan ganja seberat 479,78 gram yang disita dari 3 tersangka, Selasa (8/1).

Kasatresnarkoba Polres Sergai AKP Martualesi Sitepu SH mengatakan, pemusnahan barang bukti narkotika jenis daun ganja ini merupakan hasil tangkapan dari 3 tersangka oleh pihaknya pada Desember akhir tahun 2018 dari Tanjung Beringin dan Dolok Masihul, seberat 479,78 gram.

AKP Martualesi menjelaskan, sebelum pemusnahan terlebih dahulu pihaknya membacakan surat ketetapan status barang sitaan ganja oleh penyidik. Selanjutnya, ganja dimusnahkan dengan cara dibakar.

Kegiatan pemusnahan itupun disaksikan oleh JPU Fredi Pasaribu SH, Tumpak Sitohang SH, Penasehat Hukum Yudi SH, KBO Satresnarkoba Polres Sergai IPTU Defta Sitepu, dan seluruh personel Satresnarkoba Polres Sergai. (sur/han)

Hasil Laut Nias Diyakini Bisa Menjadi Sumber PAD

ist Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli, Aliran Telaumbanua, SP MSi saat.

NIAS, SUMUTPOS.CO – Kepulauan Nias yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, memiliki perairan yang sangat luas. Namun hingga kini, kekayaan lautnya belum bisa dinik

ist
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli, Aliran Telaumbanua, SP MSi saat.

mati oleh masyarakat. Sebab, hasil dari nelayan tradisional masih sebatas mencukupi biaya hidup sehari-hari.

Dan jika hasil laut ini dapat dikelola dengan baik, akan menjadi sumber PAD yang utama, dan sebagai penyokong pembangunan, perekonomian masyarakat. Dan tidak tertutup kemungkinan kepulauan Nias akan menjadi salah satu daerah di Indonesia sebagai pengekspor ikan.

Demikian diuraikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli, Aliran Telaumbanua, SP MSi kepada Sumut Pos di kantornya, Jalan Diponegoro-Miga, Kota Gunungsitoli, Senin (27/1). Aliran mengakui, rendahnya produksi ikan di kepulauan Nias, disebabkan keterbatasan nelayan lokal me nguasai teknologi, armada yang mi nim serta alat tangkap yang modern.

“Selama ini kita sudah berusaha mendorong para nelayan dengan memberi beberapa bantuan seperti perahu, alat tangkap dan lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang besar, nelayan butuh kapal yang lebih besar, alat tangkap yang modern. Dengan anggaran yang terbatas, kita berharap ada investor yang mau berinvestasi di daerah kita ini”,harapnya.

Menurut Aliran, selama ini, para nelayan menjual ikan berkualitas ekspor ke Sibolga dengan harga murah. Sedangkan jika kepulauan Nias memiliki industri pengelolaan serta mesin pendingin ikan, harganya pasti jauh lebih mahal.

“Sebenarnya hasil laut kita berlimpah, ikan krapu, kakap,tenggiri serta ikan Tuna yang harganya tergolong mahal, banyak terdapat di perairan kepulauan Nias. Namun karena daerah kita belum memiliki industri pengelolaan ikan, sehingga yang menikmati hasil laut kita adalah daerah tetangga”,pungkasnya.

Diungkapkannya, tahun 2019 ini, pihaknya akan fokus meningkatkan produksi ikan hasil tangkapan nelayan, dengan meluncurkan dua program yakni : pengadaan Rumpon atau rumah ikan, akan dipasang di tengah laut posisinya berada pada 5-10 mil dari pantai, dengan kedalaman 500 meter, berdiameter 40 meter persegi. Kemudian pengadaan perahu untuk para nelayan sebanyak 35 unit berukuran 0,5 GT bermesin 10 PK.

Sedangkan untuk meningkatkan penguasaan teknologi kepada para nelayan, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan akan di kirim magang. “Tujuan pemasangan Rumpon ini, untuk memudahkan para nelayan menangkap ikan. Juga akan kita kirim pegawai magang ke Balai Pelatihan di Semarang. Nantinya, ilmu yang di dapat akan diteruskan kepada nelayan kita di sini”, bilangnya. (mag-5/han)

Pencairan TPP ASN Deliserdang Menunggu Perbup

.
.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Realisasi pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Deliserdang tahun 2019 masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) Deliserdang.

Disebut-sebut, besaran kenaikan TPP itu mulai Rp500.000 hingga Rp5.000.000. Kenaikan paling rendah diterima pegawai yang berstatus sebagai staf sebesar Rp2.000.000 per bulannya. Jumlah itu hanya naik Rp500.000 karena tahun sebelumnya hanya Rp1.500.000.

Untuk para Kepala Bagian, Camat dan Sekretaris (eselon IIIa) TPP tahun lalu Rp7.000.000, dan tahun ini wacananya menjadi Rp8.000.000 per bulannya. Pejabat administrator seperti Kepala Bidang (eselon IIIb) dan Direktur RSUD tahun ini menjadi Rp7.000.000.

Sementara untuk Kapus dan Gudang Farmasi, Pejabat Pengawas eselon IVa, Koordinator PKB /PLKB Kecamatan, Koordinator Satuan Pendidikan Paud, Dasar dan non formal Kecamatan dan Koordinator penyuluh pertanian tahun ini menjadi Rp4.000.000. Pejabat Pengawas eselon IVb menjadi Rp3.000.000.

Sementara untuk yang paling tinggi kenaikannya diwacanakan didapat oleh Sekda sebagai eselon IIa dan para Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten dan Staf ahli yang masuk dalam eselon IIb.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama naik Rp5.000.000 dari tahun sebelumnya. Tahun lalu untuk Sekda TPP nya sebesar Rp30.000.000, sementara untuk tahun 2019 diwacanakan Rp35.000.000.

Khusus untuk pejabat eselon II.b dari Rp15.000.000 pada tahun sebelumnya dan tahun ini diwacanakan Rp20.000.000.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Deliserdang, Edwin Nasution saat ditemui wartawan, Senin (7/1) membenarkan hingga kini persoalan TPP masih dalam pembahasan oleh TAPD.

Setelah selesai dibahas, akan diajukan ke bupati untuk selanjutnya ditandatangani dan dikeluarkan dalam Peraturan Bupati (Perbup). Disadari kalau untuk besarannya masih jauh di bawah apa yang didapat oleh pegawai yang ada di Pemko Medan atau pun Pemkab Serdangbedagai.

“Belum ditetapkan masih dikaji sama tim anggaran. Yang jelas ada peningkatan lah dari tahun sebelumnya. Ya kenaikannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita juga. Karena diharapkan pak bupati kalau sudah dinaikkan nanti kinerja juga harus ditingkatkan,” kata Edwin.(btr/han)

Tahun 2019, DWP Langkat Awali Kegiatan dengan Pengajian

.
.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Langkat memulai kegiatan di tahun 2019 dengan menggelar pengajian, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Selasa (8/1).

Pengajian ini dihadiri oleh seluruh pengurus DWP tingkat Kabupaten seperti Dinas, Kantor dan Badan bahkan pengurus DWP tingkat Kecamatan serta para anggotanya.

Ketua DWP Langkat Ny Indra Salahudin, pada bimbingannya, mengatakan semoga dengan memulia kegiatan diawal tahun dengan mengaji, akan memberikan keberkahan serta semangat baru untuk menjalankan berbagai program DWP, yang notabenya mendukung pembangunan Kabupaten Langkat.

“Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dengan selalu diberikan kemudahan serta jalan keluar yang terbaik dalam upaya menyelesaikan semua program yang telah dicangkan untuk kepentingan masyarakat luas,” sebutnya.

Selain itu, istri dari Sekda Langkat inimenambahkan, agar isi ceramah yang disampaikan oleh Ustad Hendara Wibowo, benar-benar didengarkan agar dapat diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan, baik oleh diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal.

Ustad Hendara pada tausiyahnya, menjelaskan, sebagai umat muslim agar mendapatkan predikat taqwa, harus mampu menyumbangkan sebagian rezekinya baik dalam keadaan senang maupun sempit. Serta mampu menahan amarah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus dan ihklas. “Sebab hal tersebut adalah ciri-ciri orang beriman dan taqwa, yang dijelaskan dalam kitab al-quran surat Ali Imron ayat 134,” paparnya.

Pada kegiatan tersebut pengurus DWP juga memberikan tali asih kepada sepuluh orang anak yatim. (bam/han)

Terkelin Hadiri Natal Menko Kemaritiman

ISTimewa/sumu tpos DISAMBUT: Menteri Kodinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memberikan salam kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menghadiri Natal Bersama Menko Kemaritiman.
ISTimewa/sumu tpos
DISAMBUT: Menteri Kodinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memberikan salam kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menghadiri Natal Bersama Menko Kemaritiman.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH menghadiri perayaan Natal Bersama tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Auditorium Utama, Jalan MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat, Selasa (8/1) siang.

Natal Bersama ini diselenggarakan oleh Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman, BPPT dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Menurut Terkelin Brahmana, kehadirannya hanya untuk memenuhi undangan yang disebar oleh panitia kepada delapan kepala daerah berikut ketua DPRD se-kawasan Danau Toba.

“Natal ini terlaksana sangat meriah dan hikmat sesuai dengan tema yang diangkat yaitu “ Natal Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita (1 Kor 1: 30 a),” ungkap Terkelin. Lanjut Terkelin, mengutip pesan Firman Tuhan yang disampaikan Pdt Dr Bambang Widjaja, mengingatkan kita akan hikmah Allah yang diwujudkan dalam diri Yesus. Natal bukan semata mengenang kelahiran Yesus sebagai bayi diatas palungan, tetapi juga kehidupan Yesus yang penuh hikmat dan dicurahi Roh Kudus.

la datang membawa tahun Rahmat Tuhan, kata-kataNya tidak menekan, tetapi menyejukkan. Nasehatnya tidak menina-bobokan tetapi menegur dan memberi jalan. Tegurannya bukan penghujatan, tetapi jalan keselamatan, ungkap Terkelin. Usai natal, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dengan Menteri Kodinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam kesempatan itu, Luhut mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bupati Karo dan undangan lainnya. “Pesan Menkomaritim, tidak rugi berbuat baik setiap saat dalam kehidupan kita, karena berbuat baik akan menghasilkan buah yang baik, dan jangan percaya akan berita hoaks,”kata Luhut yang dikutip kembali oleh Terkelin Brahmana. (deo/han)

Menag: Banyak Ngaku Pesantren Tapi Hanya Ajarkan Ilmu Kanuragan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengungkapkan, Rancangan Undang- Undang (RUU) Pesantren sangat penting untuk kemajuan pendidikan Islam. RUU yang sedang digodok oleh DPR ini, diniali mampu meningkatkan status pendidikan Pondok Pesantren.

“Pesantren itu jangan disalahpahami. Saya setuju seribu persen,” kata Lukman Hakim Dalam lawatannya ke Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (8/1).

Selama ini, memang banyak stigma yang tersemat ke pesantren. Dimana pesantren acapkali dicap negatif, hingga mengajarkan ajaran radikal.

Lukman menyatakan, dirinya tidak ingin hal itu semakin berkepanjangan. Sehingga, RUU pesantren harus terus dikebut. “Ini bukan salah penegak hukum kita. Karena memang ada orang-orang yang menyalahgunakan nama pesantren ini,” ujar Lukman.

Pesantren lanjutnya, harus dijaga marwahnya sebagai lembaga pendidikan. Kata Lukman, tidak boleh ada orang menggunakan nama pesantren untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Dia melihat, selama ini khususnya di Jawa, banyak yang mengatasnamakan lembaganya sebagai pesantren. Padahal syaratnya juga tidak terpenuhi.

“Tidak ada kitab yang diajarkan. Aktifitasnya hanya mempelajari kanuragan, bela diri. Pokoknya ilmu tenaga dalam. Padahal tidak ada kiainya, masjidnya, kurikulum kepada santrinya. Tapi menggunakan nama pesantren,” ungkapnya.

Lebih lanjut Lukman Hakim mengatakan, pada intinya, pesantren itu adalah tempat untuk mengajarkan agama. Dalam RUU nantinya, diatur syarat tentang dasar pembentukan pesantren. Sehingga, tidak bisa lagi ada yang mengaku mendirikan pesantren tapi tidak isinya tidak sesuai.

“Kemudian dituduh oleh aparat penegak hukum kita yang tidak tahu. Apa sih sebenarnya pesantren. Lalu kemudian, yang jelek ini lah memberikan getah kepada pesantren,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, RUU pesantren diketok palu oleh DPR pada 16 Oktober lalu. Hal itu dilakukan, menyusul posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah. Porsi anggaran yang diberikan pemerintah kepada pesantren, tak sebesar lembaga pendidikan lain.

Sebanyak 10 fraksi di DPR menyatakan sepakat mengesahkan RUU inisiatif DPR. RUU yang diusulkan Fraksi PKB dan Fraksi PPP itu, telah dibahas di internal badan legislasi sebelum diajukan ke paripurna. (yugo/jpg)

LSI Prediksi PDI-P Juara pada Pemilu 2019

Peneliti LSI Ardian Sopa saat merilis hasil surveinya di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Peneliti LSI Ardian Sopa saat merilis hasil surveinya di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksi PDI Perjuangan akan menjadi juara pada Pemilu Legislatif 2019. Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, hal ini terlihat dari lima kali survei LSI yang dilakukan sepanjang bulan Agustus-Desember 2018. Dari lima kali survei LSI, PDI-P menempati urutan teratas dengan elektabilitas stabil di atas 24 persen.

Pada Agustus 2018, elektabilitas PDI-P 24,8 persen. Angka itu naik pada September sebesar 25,6 persen dan Oktober 28,5 persen. Pada November 2018, elektabilitas partai berlambang banteng moncong putih itu turun ke angka 25,4 persen.

Namun, pada Desember, angkanya kembali naik menjadi 27,7 persen. “Dengan hasil lima kali survei ini, kami bisa mengatakan bahwa PDI-P potensial juara pileg 2019 yang akan datang,” kata Ardian saat merilis hasil survei LSI, di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Ardian mengatakan, prediksi PDI-P akan memenangi Pemilu 2019 juga bisa dilihat dari elektabilitas pesaingnya. Sejauh ini, berdasarkan survei LSI, partai yang berada di posisi kedua adalah Partai Gerindra. Namun, suara partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu masih selisih jauh di bawah PDI-P.

Dari lima kali survei LSI, Gerindra mendapat 13,1 persen (Agustus), 11,5 persen (September), 11,3 persen (Oktober), 14,2 persen (November), dan 12,9 persen (Desember). “Sekarang selisih dengan Gerindra 14 persen. Dan selisih ini stabil. Berdasarkan hal ini, kami bisa melihat PDI-P potensial menjadi juara pileg,” kata Ardian.

Ardian memprediksi, faktor Jokowi sebagai kader PDI-P menjadi salah satu yang menyebabkan tingginya elektabilitas partai tersebut. Namun, ada sejumlah faktor lain yang patut dipertimbangkan seperti pergerakan para kader PDI-P sendiri. Survei LSI ini dilakukan dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Sementara, margin of error survei plus minus 2,9 persen. (kps)