MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan mengakui pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang kini ditandai kehadiran media sosial tidak bisa dikesampingkan karena mempunyai arti dan peranan penting dalam memengaruhi kehidupan, termasuk di lingkungan prajurit.

“Kehadiran media sosial baik untuk mendukung tugas kegiatan sehari-hari, sebagai wadah mencari ilmu, informasi sarana hiburan, dan lain-lain,” kata Kapendam I/BB Kolonel Inf Roy J Hansen, saat memberikan materi singkat pada Rapat Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Kodam I/BB tahun 2018 Bidang Teritorial di Makodam di Medan, Selasa (8/1).

Namun, menurut dia, kehadiran media sosial juga tidak boleh lepas dari kewaspadaan terhadap pengaruh efek dan ekses negatif yang sangat luar biasa, dapat memengaruhi lingkungan kehidupan prajurit.”Penggunaan media sosial (medsos) di lingkungan prajurit, perlu disosialisasikan dengan baik agar bermanfaat dan mengurangi efek negatif baik di satuan maupun tempat bertugas,” ujar Kolonel Inf Roy.

Kapendam mengatakan, dalam hal ini, perlunya seluruh prajurit mematuhi rambu-rambu dan aturan yang telah disampaikan baik dari Komando atas maupun oleh pimpinan masing-masing.

Sementara itu, arah kebijakan pimpinan dalam menghadapi Tahun Anggaran 2019, baik pada dimensi keamanan di wilayah terkait dengan masih adanya kelompok-kelompok radikal yang secara latin mengembangkan pengaruhnya.

“Koreksi dan evaluasi yang ditemukan pada Tahun Anggaran 2018 terkait hal tersebut harus dapat dieliminir, sehingga aparat kewilayahan lebih tajam dan peka terhadap perkembangan radikalisme tersebut,” kata Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah.

Pangdam mengatakan, sasaran fisik Pembinaan Teritorial (Binter) merupakan sarana untuk memperbesar hasil pada sasaran non fisik yaitu merebut hati dan pikiran rakyat agar berpihak pada TNI.

Kemudian, menurut dia, pada tahun politik 2019, agar aparat Satkowil dan Satnonkowil perlu mewaspadai kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan posisi TNI ataupun yang ingin memecah belah soliditas TNI yang telah terbangun selama ini.”Yakinkan betul sikap netral TNI dipahami sampai dengan prajurit terendah,” ujar Mayjen TNI Fadhilah. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolsek Sunggal, Kompol Yasir Ahmadi mengaku, mereka menolak laporan kehilangan ribuan buku speksi itu karena menemukan adanya kejanggalan.

“Kami pada dasarnya tidak menolak setiap laporan yang datang. Begitu ada laporan kehilangan, saya perintahkan Kanit Reskrim, saat itu pak Budi Simanjuntak untuk cek TKP ke kantor Dishub Medan. Setelah di lokasi, bukti-bukti awal yang menyebutkan itu pencurian tidak ada, petunjuk awalnya tidak ada pengerusakan di sana,” ung-kapnya ketika dikonfirmasi Sumut Pos (9/1).

Yasir menyebut, laporan itu di tahun 2018 sekira bulan Agustus atau September. Mereka tidak menerima laporan tersebut karena dari olah TKP tidak ditemukan adanya pencurian di sana.

“Kalau kehilangan iya. Makanya saya bilang kalau mau bikin laporan penggelapan bisa, siapa yang menguasai buku-buku speksi itu kita periksa, kenapa kok bisa dokumen negara ada di tangan dia yang menyimpannya bisa hilang,” ungkapnya.

Namun, sekali lagi Yasir menyatakan tidak menuduh kalau itu penggelapan. Ia menyebut kalau mereka tidak bisa menerima laporan itu dengan dalih pencurian.”Jadi atas dasar setelah olah TKP, kita tidak bisa menerima laporan kalau itu pencurian, karena bukti-bukti awal nya tidak ada kerusakan kalau memang itu pencurian. Namun, kalau mereka mau buat itu penggelapan bisa kita terima laporannya,” terangnya.

Yasir juga merasa curiga dengan kabar kalau buku speksi itu hilang dicuri. Karena menurutnya, buat apa buku speksi yang belum ditandatangani dicuri orang. “Makanya saya tidak bisa terima laporan kalau itu dicuri, buat apa buku speksi belum ditandatangani dicuri,” ujarnya.

Meski demikian, Yasir tak menampik ada laporan tersebut diterima oleh Polsek Sunggal di bulan Maret 2018 , dan bukan di saat kepemimpinan dirinya . “Nah, sewaktu saya menjabat ada lagi masuk laporannya, itu yang saya belum bisa menerima kalau itu kehilangan, soalnya hasil cek TKP tadi tidak ditemukan bukti awal terjadi pencurian,” pungkas Yasir.

Berapa Kerugian Negara?

Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah meminta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menjelaskan nilai kerugian yang telah dialami negara akibat hilangnya buku speksi itu.

“Bagaimana pertanggungjawaban Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, terutama mengenai berapa kerugian negaranya dan harus dijelaskan,” ungkap Ilhamsyah yang dihubungi, Rabu (9/1).

Tak hanya itu, kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan ini, Dishub Medan juga harus menjelaskan bagaimana kronologisnya bisa hilang. “Kenapa bisa hilang, ini menjadi per-tanyaan yang harus dijawab Dishub Medan. Padahal, buku tersebut disimpan di kantor Dishub Medan. Kemudian kalau memang benar itu terjadi berapa yang hilang, perlu dijelaskan juga,” tegasnya.

Ilhamsyah menduga, kehilangan buku speksi yang terjadi tersebut untuk menghindari retribusi. “Kalau memang benar hilang hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Dishub Medan,” ujarnya.

Mengenai pemanggilan Kepala Dishub Medan Renward Parapat, ia mengatakan, sedang dalam proses. “Masih kita bahas dalam rapat di Komisi D, untuk menentukan kapan dipanggil dan dijadwalkan RDP (rapat dengar pendapat),” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dishub Medan Renward Parapat yang dihubungi mengaku buku speksi yang hilang pada pertengahan tahun 2018. “Sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa persoalan ini telah dilaporkan ke polisi dan bahkan sudah disidangkan. Kasusnya dilaporkan ke Polsek Medan Sunggal,” akunya.

Terhadap pelayanan pengurusan speksi maupun Uji KIR, Renward mengatakan, tidak ada terganggu. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa lantaran buku speksi masih ada stoknya. “Dalam pengadaan buku speksi ini, kita selalu lebihkan stoknya sampai akhir tahun. Dengan begitu, pelayanan tidak ada masalah dan tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Renward melanjutkan, sekalipun stok bukunya habis maka diberikan surat keterangan sementara. Setelah stok bukunya ada, lalu diberikan kepada masyarakat yang mengurus. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto bersama dengan Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nurvelani melakukan silaturahim dengan warga Jalan Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

Dalam silaturahim itu, Dadang mendengar curahan hati (curhat) dari warga sekitar yang menyatakan kalau mereka sangat khawatir saat hujan turun. Kekhawatiran mereka karena pasti rumah mereka terendam banjir, mengingat sungai sangat dekat dengan pemukiman mereka dan tidak ada bendungan ataupun benteng di pinggir sungai.

“Sudah berulang kali kami merasakan banjir apabila hujan turun yang mengakibatkan sungai Deli meluap dan masuk ke rumah kami,” kata Walistopa, warga sekitar, Rabu (9/1).

Ia berharap dengan kedatangan Kapolrestabes Medan ini masalah banjir yang acapkali mereka rasakan segera teratasi. Warga mengharapkan Dadang bisa membantu menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah agar mengentaskan masalah banjir yang terjadi saban tahun.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto didampingi Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nurvelani langsung meninjau lokasi penyebab banjir yang acapkali melanda kelurahan sei mati.

Warga menunjukkan apa yang menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Menurut warga, banjir mungkin bisa cegah bila Pemko Medan menembok di bibir sungai.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan pihaknya akan menyampaikan harapan waega Sei Mati itu kepada instansi terkait di Pemko Medan.”Kita di sini hanya sebatas jembatan penghubung antara warga dan pemerintah Kota Medan,”katanya, Rabu (9/1).

Dalam permasalah ini, pihaknya menyatakan akan ada program jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir ini.

“Selain banjir, di daerah ini juga banyak masalah narkoba. Nanti kita akan berantas masalah narkoba ini. Sedangkan untuk masalah banjir, kita akan kordinasi dengan instansi lain dalam hal ini Pemko Medan,”terangnya.

Kepada masyarakat, Dadang meminta agar mereka tidak segan dan ragu untuk mengadukan setiap masalah yang mereka hadapi. Menurutnya, silaturahmi kepada warga Kelurahan Sei Mati agar mereka bisa mengeluarkan unek-unek mereka kepada pemerintah dan pihak kepolisian.

“Dengan adanya kita di sini, mereka kan bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Mungkin dengan itu mereka sudah sangat lega bisa menyampaikan. Dan berharap agar masalah mereka bisa teratasi,” ujarnya.

Menurut Dadang, kedatangan pihak kepolisian ke Kelurahan Sei Mati untuk menjaga suasana Kamtibmas di sana.Memang, diakuinya, masalah banjir bukan permasalahan pihak kepolisian, namun dengan adanya pihak kepolisian paling tidak bisa mengurangi potensi kericuhan.

“Polisi menyelesaikan permasalahan sosial hingga tidak berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas. Ini juga termasuk program 1092 kita. Minimal masyarakat punya tempat untuk mengadu,” katanya. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak diterapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 71/2016 tentang alat tangkap, terus menimbulkan gejolak bagi kalangan nelayan di Belawan. Nelayan tardisional atau skala kecil kembali melakukan sweeping terhadap 2 unit kapal pukat tarik dua dan kapal pukat layang di perairan Bagan Deli, Belawan, Selasa (8/1) sore. Kisruh dua kelompok nelayan skala kecil itu telah ditangani Ditpolair Polda Sumut.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan nelayan dari Bagan Deli terhadap nelayan dari Kampung Kurnia, terjadi saat kapal menggunakan alat tangkap yang melanggar Permen KP 71/2016 melintas di kawasan perairan Bagan Deli.

Lantas, kelompok nelayan tradisional itu mensweeping dengan menangkap 3 unit kapal bertonase 5 GT tersebut. Keributan antar nelayan itu mendapat respon petugas Polair dengan datang ke lokasi. Kemudian, kapal yang disweeping diboyong ke Mako Ditpolair.

Nelayan pukat teri, Syahrial menyesalkan sikap dari nelayan Bagan Deli yang menangkap kapal mereka. Padahal, mereka melaut untuk mencari makan bukan mencuri. Seharusnya, pemerintah yang disalahkan, karena sampai saat ini belum didistribusikan alat tangkap pengganti.

Selain itu, kata Syahril, mereka kesalkan penangkapan dan sweeping yang dilakukan nelayan Bagan Deli, terkesan untuk menekan mereka, agar mendapat kesepakatan keuntungan bila mereka ingin tetap melaut. Namun, kesepakatan itu tidak mereka terima.

“Kami melaut mau cari makan untuk anak istri, masa kami dilarang melaut sampai alat pengganti turun. Mau makan apa anak istri kami, apalagi adanya kesepakatan yang harus kami terima, agar kami bisa melaut, ini tidak benar,” kesal Syahrial.

Terpisah Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sumut, AKBP Nagari Siahaan mengatakan, pihaknya selalu melakukan pengawasan terhadap kapal yang terlarang, pihaknya sudah menegaskan agar nelayan tradisional untuk tidak main hakim sendiri.

“Kasus itu sudah kita tangani, untuk alat tangkapnya akan kita sita, sedangkan kapal dan nelayan akan kita pulangkan. Kita minta kepada nelayan jangan saling ribut, serahkan ke kita kalau ada masalah. Bila terjadi hakim sendiri, melanggar pidana, akan kita proses secara hukum,” tegas Nagari.

Menanggapi itu, Ketua Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan, M Isa Al Basir membantah tindakan yang mereka lakukan untuk kepentingan, mereka menindak itu murni, karena tidak ingin kapal pukat tarik dua melaut merusak biota laut dan melanggar Permen KP 71/2016.

“Yang jelas, kesepakatan itu melarang kapal pukat tarik dua melaut. Tidak ada kesepakatan lain. Kalau memang mereka mau melaut, silahkan ke pak wali kota atau ke Polair, biar dicari tahu solusinya,” ungkap Basir.

Ditegaskan Basir, selama peraturan itu belum ditarik, mereka tetap mengawasi kegiatan kapal ikan yang melakukan ilegal fishing. Pihaknya juga selalu kordinasi dengan Polair, karena tidak ada tindakan makanya nelayan tradisional main hakim sendiri.

“Kita tangkap bukan mau kita hakimi, kita cuma ingin melarang melaut. Itu untung saja saya ada, kalau tidak pasti dibakar sama nelayan. Makanya, kami serahkan kasus itu ke Polair,” beber Basir.(fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas BUMD Pemprovsu terkesan ‘menyembunyikan’ hasil rekrutmen yang sudah sampai tahapan wawancara. Padahal mekanisme tersebut sudah selesai hampir dua minggu ini.

Hal itu tampak dari jawaban Ketua Pansel Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas BUMD, R Sabrina, saat ditanya wartawan perihal ini. Ia tampak irit bicara mengungkapkan nama-nama peserta seleksi yang lolos.

“Itu bukan kewenangan saya. Saya tidak dalam posisi bisa menjawab atau memberi keterangan. Saya hanya ketua tim penilaian, hasil penilaian hanya boleh disampaikan di tingkat Internal,” ujarnya, Rabu (9/1).

Informasi dan data yang Sumut Pos peroleh, total terdapat 76 peserta yang mengikuti seleksi Dekom dan Dewas BUMD Pemprovsu 2018. Sampai tahapan ujian tertulis, ada sebanyak 22 peserta yang lolos untuk selanjutnya berhak mengikuti tahapan wawancara.

Namun, satu peserta diketahui tidak hadir dalam tahapan itu sehingga otomatis gugur dalam seleksi. Alhasil peserta seleksi menyisakan 21 orang lagi. Hasil tes wawancara inilah yang sampai sekarang belum diumumkan pansel kepada publik.

Disinggung lagi mengenai tahapan ini, Sabrina kembali irit bicara. Secara berulang ia mengatakan tidak bisa menyampaikan hasil tersebut, sebab informasi itu masih bersifat internal dan rahasia. “Tunggu nanti ya, belum bisa sekarang disampaikan. Itu kan belum boleh saya sampaikan itu masih internal,” katanya.

Dirinya juga mengaku hanya sebagai tim penilai sehingga tidak memiliki hak untuk menyampaikan hasil seleksi peserta yang dilakukan. Menurutnya Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang pas untuk menjawab hasil dari seleksi ini.

“Karena itu belum boleh kami sampaikan. Karena sebagai penilai kami tidak bisa berikan keluar (hasilnya). Kalau misalnya keputusan ini hanya ada di pimpinan, tim penilai ini hanya menilai. Tolong ditanya kepada pimpinan, kami hanya penilai,” katanya lagi.

Gubsu Edy Rahmayadi sendiri sebelumnya justru menyatakan bahwa tidak ada calon yang memenuhi syarat kualifikasi. Karena itu, ia akan membuka kembali pendaftaran rekrutmen Dekom dan Dewas BUMD ini. “Dari segi kuantitas proses rekrutmen ketemu, tapi dari segi kualitas tidak ketemu. Kita akan membuka pendaftaran lagi,” katanya kepada wartawan, usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kantor Gubsu, Jumat (4/1).

Menurut dua, dibukanya kembali pendaftaran Dewas dan Dekom ini karena belum ada peserta yang memenuhi syarat atau berkualifikasi. “Dari sisi kuantitas peserta seleksi ketemu, tapi dari segi kualitas tidak ketemu,” katanya.

Edy menolak jika dikatakan proses rekrutmen waktunya molor dengan dibukanya kembali pendaftaran. “Tidak molor, mau dibuka lagi pendaftaran. Kuantitas ketemu, kualitas tidak ketemu,” katanya lagi.

Diketahui, adapun BUMD yang membutuhkan Dekom dan Dewas baru itu, yakni PDAM Tirtanadi, PD AIJ, PT Perkebunan dan PT Dirga Surya. Adapun nama-nama calon Dekom dan Dewas BUMD Pemprovsu yang namanya masuk dan berhak mengikuti seleksi wawancara, yakni;

Ade Fernanda Wijaya, Akmal Hidayat, Arminsyah, Asrul Masir Harahap, Eddy Sufri Hutasuhut, Eko Sujatmoko, Eko Dermawan, Hardi Mulyono, Hasnudi, Hendra Suryadi, Sandri Alamsyah Harahap, Ikbal Hanafi Hasibuan, Mangindang Ritonga, Marihot Manullang, M Syafril Lubis, Parapat Gultom, Rudi Dogar Harahap, Rustam Effendi, Syahruddin Siregar, Tauhid Ichyar, T Ariefanda Aziz dan Walid Mustafa Sembiring. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyaluran bantuan insentif guru honorer yang dicairkna hanya 6 bulan dari satu tahun yang dianggarkan, hal itu dilakukan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan berdasarkan hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut). Sebab, jika tetap dicairkan selama satu tahun maka menjadi temuan lembaga tersebut.

“Itu (bantuan insentif) dari hasil rekomendasi BPK, bahwasanya sumber dana yang sama menjadi temuan. Artinya, tidak boleh ada double cost,” ujar Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Medan, Linda yang dihubungi, kemarin.

Dijelaskan Linda, bantuan yang dicairkan hanya 6 bulan sebesar Rp600 per bulan tersebut bukan merupakan insentif. Melainkan, bantuan kesejahteraan guru honorer di sekolah negeri. Begitu juga dengan tunjangan fungsional sebesar Rp250 ribu selama 6 bulan untuk periode Januari-Juni 2018, bantuan ini merupakan bantuan kesejahteraan guru non-PNS dan nonsertifikasi untuk guru sekolah negeri dan swasta.

“Keliru kalau selama ini bantuan Rp600 ribu dan dicairkan 6 bulan disebut bantuan insentif. Bantuan itu namanya adalah bantuan kesejahteraan guru honorer di sekolah negeri. Sedangkan bantuan yang disebut tunjangan fungsional sebesar Rp250 ribu juga demikian, karena bantuan ini merupakan bantuan kesejahteraan,” katanya.

Oleh karena itu, sambung Linda, makanya bantuan dengan besaran Rp600 ribu per bulan hanya dicairkan selama 6 bulan terhitung Juli-Desember 2018. Pasalnya, guru honorer telah menerima bantuan sebesar Rp250 ribu perbulan periode Januari-Juni. “Kedua bantuan ini baik yang Rp600 ribu perbulan dan Rp250 perbulan berasal dari APBD (Pemko Medan), tidak ada dari APBN sama sekali. Jadi, kalau tetap dicairkan yang Rp600 ribu selama setahun maka menjadi temuan BPK,” paparnya.

Linda menyebutkan, bantuan kesejahteraan sebesar Rp600 ribu per bulan untuk guru honorer sekolah negeri ini diberikan kepada mereka yang memiliki Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Medan. SK tersebut diperoleh sewaktu mengajar di sekolah induk (awal mengajar). Selain itu, harus berpendidikan minimal sarjana (S-I)

“Guru honorer sekolah negeri yang tidak memiliki SK Kepala Dinas Pendidikan Medan di sekolah induk banyak. Jadi, kalau tidak memiliki SK tersebut maka tak mendapatkan bantuan Rp600 ribu tetapi mendapatkan bantuan Rp250 ribu,” paparnya.

Ia berharap, para guru honorer dapat memahami regulasi atau atau main terkait penggunaan anggaran yang ada. Sebab, kalau tetap dipaksakan berdampak buruk terhadap Disdik Medan.

Sebelumnya, Plt Kepala Disdik Medan, Ramlan Tarigan mengakui memang pencairan insentif hanya 6 bulan. “Tidak bisa penuh dicairkan, tahun depan baru bisa. Karena, enam bulan pertama mereka sudah terima. Jadi, tidak mungkin dianggarkan lagi sehingga hanya dicairkan 6 bulan,” ujarnya.

Kata Ramlan, dua kali menerima negara atau double cost tidak dibolehkan dalam aturan. “Apabila nomenklaturnya sama tetap tidak bisa, kita harus hati-hati nanti berisiko dalam pemeriksaan atau menjadi temuan. Guru boleh saja menuntut, tapi pertanggungjawabannya kami (Pemko Medan). Jadi, tidak bisa main-main,” ketusnya.

Ia menambahkan, penggunaan uang negara itu harus ada alur yang pas. Sebab, kalau tidak bisa berbahaya. “Yang namanya untuk guru kami tidak berani main-main. Tapi kalau itu betul atau tidak melanggar aturan, aku di depan memperjuangkannya,” pungkas Ramlan yang kini sudah pensiun.

Sementara, Ketua Forum Honorer Medan, Fahrul mengatakan keputusan hanya membagikan insentif selama 6 bulan tidak sesuai dengan kesepakatan sewaktu duduk bersama dengan DPRD Medan karena dianggarkan untuk satu tahun.

“Apa dasar hukum yang jelas kenapa hanya dicairkan 6 bulan bantuan insentif guru honorer? Padahal, sudah dianggarkan setahun tapi kok cuma separuh yang disalurkan, kemana sisanya kan jadi tanda tanya,” kata Fahrul. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Empat nelayan berasal dari Belawan selamat setelah kapal mereka ditabrak kapal niaga bermuatan kontainer di kordinat N. 04-17-569 / 099.24.55 E tepat di perairan Selat Malaka, Selasa (8/1) pukul 05.00 WIB.

Keempat nelayan yang selamat merupakan warga Lorong Melati, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan adalah Aidil Fadlan (48) sebagai tekong serta ABKnya, Amran (46), Arifin Purba (31) dan Mahyudin (45) telah melaporkan kecelakaan laut itu ke Ditpolair Polda Sumut.

Menurut keterangan Aidil, Rabu (9/1), ia bersama ABK-nya sudah melaut selama 3 hari dengan menggunakan kapal motor (KM) Angga beronase 5 GT. Sebelum kejadian itu terjadi, cuaca buruk disertai hujan dan ombak besar.

Mereka telah bersiap – siap ingin pulang ke Belawan, bersamaan itu ada kapal besar bermuatan kontainer datang secara tiba – tiba menabrak kapal mereka. Akibatnya, masing – masing dari mereka melompat ke laut untuk menyelamatkan dirin

“Setelah kapal kami ditabrak, langsung tenggelam. Saya sempat baca nama kapal itu Wan Hai tulisannya. Kami pun berusaha berenang meminta pertolongan dengan kapal nelayan lain,” cerita Aidil.

Setelah mendapat pertolongan dengan kapan nelayan lain, kata Aidil, dalam keadaan lemas setelah menyelamatkan diri, mereka dibawa ke Belawan pulang ke rumah masing – masing.

“Kami semua trauma dan masih lemas, kami tidak menyangka bisa ditabrak. Tapi untunglah kami selamat semua. Kasus ini sudah kami laporkan ke Polair. Kami berharap agar kecelakaan ini dapat diusut penegak hukum,” sebut Aidil.

Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sumut, AKBP Nagari Siahaan membenarkan kasus kecelakaan kapal itu telah dilaporkan, pihaknya masih menyelidiki kapal yang menabrak tersebut.

“Dari keterangan korban, ciri – ciri kapalnya sudah dijelaskan, kita masih tanyakan kepada agen kapalnya. Karena kapal yang dimaksud sudah berlayar ke luar negeri. Jadi masih kita usut kasus ini,” kata Nagari.

Menyikapi itu, Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (AMANSU), Alfian MY, menegaskan, agar penegak hukum dapat mengusut kapal muatan kontainer yang menabrak kapal nelayan, secara psikologis telah membuat nelayan trauma dan nelayan juga mengalami kerugian material.

“Kita minta agar pihak kapal harus bertanggung jawab, setidaknya merasakan kerugian kapal nelayan senilai Rp100 juta. Makanya, minta Polair mengusut kasus ini,” ungkapnya.(fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan rumah toko (ruko) di pinggir kanal Gang Kelapa Kuning No15 Titikuning, Kecamatan Medan Johor yang melanggar Izin Mendirikan Bang-unan (IMB) hampir rampung. Ruko yang mendapat izin dua unit dan dimanipulasi menjadi tiga unit tersebut sepertinya tak peduli dengan teguran Kecamatan Medan Johor.

Menurut Jhon warga sekitar menyebutkan , jika dalam waktu dengan ini Pemerintah Kota Medan tidak membongkar kelebihan pembangunan unit ruko tersebut, masyarakat akan turun langsung melakukan penindakkan. “Masyarakat yang akan turun melakukan penindakkan dengan memberhentikan pembangunan hingga dieksekusi,” katanya, Rabu (9/1).

Jhon mencurigai ada keterlibatan pihak Kecamatan Medan Johor dalam proses pembangunan ruko milik Alaw. Pertama, katanya, IMB seharusnya tidak dapat dikeluarkan oleh Pemko Medan karena lokasi merupakan pembangunan tempat tinggal, bukan ruko. Kedua, nama pemilik IMB bukan atas nama Alaw, melainkan nama orang lain, Burhanuddin.

Ketiga, lanjutnya, selama proses pembangunan ruko tersebut plang disebunyikan atau tidak dipampangkan di depan bangunan. “Nah, di sinilah yang curigai, kalai benar-benar ini bangunan itu tidak menyalah, mengapa plang harus disembunyikan,” tandasnya.

Begitu juga dengan Iwan, warga lainnya. Menurut dia, jika masalah bangunan Alaw ini tidak dituntas Pemko Medan, setidaknya pihak Kecamatan Medan Johor, sejumlah ormas juga akan turun memprotes bangunan tersebut. “Kita lihat saja nanti,” tandasnya.

Sebelumnya pemilik bangunan, Alaw terus berkilah bangunan itu sesuai aturan. Bahkan dia pernah menyebutkan, bahwa IMB sudah sesuai ketentuan. Bahkan dia menyebutkan Daniel, petugas Dinas Perumahaan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan itulah yang seharusnya disalahkan.

Sementara, Daniel, pernah mengakui bahwa dirinya memang mengurus IMB milik Alaw. “Kalau dibangunnya tiga unit berarti itu bermasalah, karena izinnya dua unit,” akunya.

Sementara, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Rakhmat Harahap meminta kepada wartawan agar masalah bangunan bermasalah di Gang Kelapa Kuning Titikuning itu agar diteruskan ke DPKP2R Kota Medan.

Setelah mendapat surat perintah eksekusi, maka bangunannya tersebut baru segera dirubuhkan. “Terima kasih ini masukan sama kita,” pungkasnya. (azw/ila)