MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan ribu kubik pasir sisa dari proyek pelebaran dermaga atau reklamasi fase 1 di Pelabuhan Belawan yang dikerjakan Kemenhub, di mana sisa material pasir itu diduga telah diselewengkan ke kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Labuhan serta ke sejumlah pekarang rumah warga.

Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan, Jece J Piris berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap penyelewengn aset negara yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Saya baru ini dapat informasi, yang jelas saya akan selidiki,” katanya di Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Sabtu (5/1).

Dijelaskan Jece, sekitar 200 ribu kubik pasir sisa material pelebaran dermaga, merupakan aset negara. Untuk itu pasir tersebut disimpan di lahan di Desa Hamparan Perak. “Jadi pasir itu kita tumpukkan sementara, tidak boleh dijual atau diperuntukan ke pihak lain tanpa proses lelang. Setelah ada lelang baru pasir itu diserahkan kepada pihak yang memenangkan lelang,” tegasnya.

Dia mengaku, sejumlah perusahaan dan instansi pemerintahan serta swasta telah banyak yang mengajukan permohonan untuk memanfaatkan pasir itu untuk penimbunan diantaranya Lantamal 1. “Namun semuanya kita tolak dengan alasan belum dilelang. Jadi kalau ada yang sudah membuang tanpa lelang terlebih dahulu, itu sebuah pelanggaran, jadi tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, pengawas lapangan PT Waskita Karya, Usman juga menyesalkan adanya penyelewengan pasir reklamasi tersebut. Pihaknya sebagai penanggung jawab proses pemindahan pasit itu merasa terkelabui oleh pihak jasa angkutan.

“Saya sudah bilang, pasir itu tidak boleh dialihkan kemana saja, karena itu harus ada izin dari kementrian. Yang jelas itu salah, kami coba tanyakan nanti ke pihak pengangkutan,” kata Usman.

Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman sangat menyesalkan penyelewengan pasir itu. Bahkan, ada beberapa titik pembuangan dijadikan komersil dari pihak angkutan. Sehingga, memberikan keuntungan pribadi untuk oknum tertentu.

“Kalau memamg tidak boleh dilaihkan ke lain, kenapa banyak dibuang ke tempat tertentu, bahkan diperjualbelikan. Ini kan salah, jadi kita minta kasus ini harus segera diusut,” tegas pria akrab disapa Atan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Gabungan Pemko Medan kembali melanjutkan pembongkaran papan reklame bermasalah di sejumlah titik di Kota Medan, Sabtu (5/1) malam.

Kali ini papan reklame bermasalah yang dibongkar berjenis baliho sebanyak 4 unit berlokasi di wilayah Kecamatan Medan Kota. Penertiban dilakukan karena keempat baliho tersebut terbukti didirikan tanpa izin.

Proses pembongkaran berjalan dengan lancar, tanpa kesulitan sedikit pun. Tim gabungan langsung mengeksekusi keempat baliho bermasalah yang didirikan di Jalan Juanda, Kelurahan Masjid, Kelurahan Komat 3, Kelurahan Pasar Merah serta persimpangan Jalan HM Joni, Kelurahan Teladan Barat.

Sebelum ditumbangkan, tim gabungan lebih dahulu mematikan aliran listrik yang masih mengaliri keempat balliho tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan pelepasan materi iklan yang ditempelkan di baliho tersebut. Setelah itu tim gabungan dengan cetakan dan saling bahu membahu berhasil membongkar konstruksi papan reklame hingga rata dengan tanah.

Usai pembongkaran, Kasatpol PP Kota Medan H M Sofyan menegaskan, pembongkaran papan reklame bermasalah akan terus dilakukan. Selain tidak memiliki izin dan merugikan Pemko Medan dari sektor retribusi izin, kehadiran papan reklame bermasalah sangat mengganggu estetika kota.

“Kita tidak ada pandang bulu maupun pilih kasih dalam menertiban papan reklame bermasalah. Begitu ditemukan bermasalah dan tidak memiliki izin serta pemiliknya tak kunjung membongkar sendiri, maka tim gabunganlah yang akan datang membongkarnya. Jadi tidak ada lagi tempat uintuk berdirinya papan reklame bermasalah,” tegas Sofyan.

Untuk itulah bagi pengusaha advertising yang ingin mendirikan papan reklame, Sofyan mengingatkan agar lebih dulu mengurus izin dan mendirikan di lokasi yang telah ditetapkan dalam peraturan. “Jangan coba-coba mendirikan papan reklame tanpa izin dan tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan, langsung kita habisi!” tegasnya lagi.

Dalam kesempatan itu mantan Camat Medan Area ini tidak lupa menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada pengusaha advertising yang telah membongkar sendiri papan reklame bermasalah. Sofyan berharap langkah itu akan diikuti pengusaha advertising lainnya sehingga mendukung percepatan pembersihan papan reklame di Kota Medan.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh personel tim gabungan dan dukungan penuh aparat kepolisian dan TNI selama ini, terutama Polda Sumut, jumlah papan reklame bermasalah kini mulai jauh berkurang. Ditambah lagi jika seluruh pengusaha advertising dengan penuh kesadaran mau membongkar sendiri papan reklame bermasalah miliknya. Tentunya kota yang kita cintai ini semakin cepat bersih dari papan reklame bermasalah,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belum lagi tuntas polemik bantuan insentif guru honorer yang hanya dicairkan 6 bulan dari satu tahun dianggarkan, kini muncul persoalan lagi. Ternyata, pembagian insentif yang diperuntukkan kepada 1.962 guru honorer sekolah negeri dengan besaran Rp600 ribu per bulan tidak merata.

Sebab, ada beberapa guru yang sudah 5 tahun mengajar tidak mendapatkan. Salah satunya adalah Fahrul Lubis, yang merupakan Ketua Forum Honorer Medan. “Gak tahu lagi lah mau bilang apa, saya sudah 15 tahun mengajar tapi tak dapat insentif. Padahal, saya sudah ada SK Wali Kota, tapi kenyataannya gak mendapatkan, termasuk juga yang tunjangan fungsional sebesar Rp250 ribu per bulan,” ujar Fahrul.

Menurut Fahrul, penetapan guru honor yang mendapatkan bantuan insentif tersebut tidak jelas. Disdik Medan menetapkan aturan kualifikasinya sesuka hati atau sewenang-wenang, tanpa ada kesepakatan dengan para guru.

“Ada 10 poin kualifikasi yang ditetapkan Disdik Medan. Saya sudah memenuhi semua kualifikasi tersebut tetapi tak dapat insentif. Selain itu, ada beberapa guru yang memenuhi persyaratan namun tak dapat juga,” cetusnya.

Diutarakan dia, Disdik Medan tidak transparan mengenai data guru yang menerima insentif sebesar Rp600 per bulan. “Mereka (Disdik Medan) sangat tertutup sekali. Sudah pernah kami tanyakan siapa saja atau data yang menerima insentif Rp600 ribu. Tapi, sampai sekarang tidak pernah dijelaskan,” kata Fahrul lagi.

Oleh sebab itu, sambungnya, ia menduga ada kongkalikong atau permainan dalam pembagian insentif yang menuai polemik ini. “Dari jumlah guru yang menerima saja sebetulnya ada dugaan, karena sudah bertambah dari sebelumnya. Sebab, data yang diajukan sebelumnya 1.740 orang. Namun, belakangan bertambah menjadi 1.962 orang,” bebernya.

Penambahan jumlah guru tersebut, lanjut Fahrul, juga sudah dipertanyakan kepada Disdik Medan kenapa bisa terjadi. Namun tidak ada jawaban. “Padahal, sesuai aturan Kemendagri pada 2013 tidak boleh lagi menerima guru honorer. Namun, kenyataanya terus bertambah jumlah guru honorer sekolah negeri. Jadi, memang benar-benar sudah kompleks permasalahannya,” tukasnya.

Hal senada disampaikan Naima, salah satu guru honorer SD Negeri di Medan. Padahal, Naima sudah mengabdi menjadi guru sejak tahun 2003 namun tak dapat intensif tersebut. “Bingung juga memang dasar (aturan) pembagian insentif yang ditetapkan (Disdik Medan). Selain itu, ketetapan yang diberlakukan baru keluar (21 Desember) menjelang pencairan. Seharusnya dari awal ditetapkan ketentuan yang menerima dan diundang juga guru-guru honor, tetapi ini tidak ada,” ucapnya.

Sementara berdasarkan informasi yang diperoleh, kualifikasi yang ditetapkan Disdik Medan dalam penyaluran bantuan insentif ada 10 persyaratan. Beberapa di antaranya, memiliki SK Kepala Disdik Kota Medan tentang penetapan guru tetap/non-PNS pada sekolah negeri tahun 2018, pendidikan S-I sejak diterbitkannya SK tersebut.

Kemudian, mengajar di sekolah induk sesuai dengan SK, diusulkan oleh kepala sekolah sesuai dengan SK yang bersangkutan, tidak memiliki sertifikat pendidik, tidak diusulkan lagi mendapatkan bantuan kesejahteraan guru non PNS non sertifikasi, mata pelajaran linear latar belakang pendidikan dan lainnya.

Terkait kualifikasi tersebut, Plt Kepala Disdik Medan, Ramlan Tarigan yang dikonfirmasi belum berhasil. Ketika dihubungi nomor ponselnya, Ramlan tak mau mengangkat. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum juga membayar utang dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan kepada Pemko Medan. Padahal, sebelumnya dikabarkan utang tersebut dibayarkan pada P-APBD-2018 tetapi kenyataannya tak terealisasin

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, utang DBH Pemprovsu tercatat mencapai Rp1,2 triliun lebih. Jumlah uang tersebut berasal dari akumulasi tahun 2017 hingga tahun berjalan 2019. “Belum dibayar sampai sekarang, kabarnya begitu tahun depan,” ujar Irwan.

Dirinci Irwan, utang DBH tahun 2017 mencapai Rp328 miliar dan baru dibayarkan Rp170 miliar. Sehingga, masih ada sisa Rp158 miliar lagi. Untuk utang DBH tahun 2018, Pemko Medan mengalokasikan penerimaan sebesar Rp780 miliar. Namun, yang dibayarkan hanya Rp370 miliar karena Pemprovsu tidak ada P-APBD 2018. Maka dari itu, kekurangannya tidak dibayarkan dan rencananya dibayarkan di tahun 2019.

Sedangkan untuk besaran penerimaan DBH tahun 2019 diperkirakan sama seperti tahun 2018. Namun, besaran dana tersebut bisa naik karena tagihan pajak kendaraan bermotor diprediksi makin meningkat.”Jumlah utang DBH dari sisa tahun 2017 dan 2018 ditambah tahun berjalan 2019 mencapai Rp1,2 triliun lebih. Bahkan, jumlah ini bisa lebih,” paparnya.

Irwan mengaku mendapat kabar positif bahwa utang ini akan dibayarkan pada tahun ini. “Pemprovsu berkomitmen untuk melunasi tunggakan DBH ke kabupaten/kota. Sehingga, di tahun 2019 dialokasikan Rp3 triliun lebih. Namun, komitmen itu berdampak kepada penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi, dan rencananya tidak ada di 2019,” katanya.

Pun begitu, lanjutnya, belum tahu berapa tunggakan DBH yang akan dibayarkan Pemprovsu, apakah dibayar lunas atau tidak. “Nanti kita lihat lagi hasil evaluasi APBD 2019 di Pemprovsu, biasanya mereka beritahu berapa yang mau dibayarkan,” pungkasnya.

Sementara, Anggota DPRD Medan Sabar Sitepu mendesak Pemprovsu untuk segera merealiasasikan utang DBH kepada Pemko Medan. Sebab, dana dari utang tersebut diproyeksikan untuk berbagai proyek pembangunan.”Jika DBH itu tidak direalisasikan pembayarannya, maka sudah pasti pembangunan di Medan menjadi terganggu. Sebab, dana dari utang DBH dimasukan ke dalam APBD,” ujarnya.

Sabar menyatakan, terlambatnya Pemprovsu merealisasikan pembayaran DBH sudah dari beberapa tahun sebelumnya. “Kita berharap pada 2019 ini dana DBH tidak tersendat lagi. Atau, paling tidak tertunggak hanya sebagian kecil saja,” tegas Sabar. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan terus tumbuh dan berkembang pesat, baik geliat bisnis dan jumlah penduduknya. Sudah barang tentu, Medan pun kini menyandang kota metropolitan di Indonesia.

Menyandang predikat itu, Medan pun dihadapi dengan masalah yang juga dihadapi kota-kota metropolitan lainnya di Indonesia, kepadatan arus lalu lintas. Seperti Jakarta yang dihadapkan dengan masalah kemacetan arus lalu lintas di jam padat, agaknya Medan juga tengah menghadapi hal yang sama.

Di jam-jam sibuk, antrean kendaraan tampak mengular di beberapa ruas jalan. Di antaranya persimpangan Jalan Djamin Ginting-Dr Mansyur, Jalan HM Yamin, Jalan Glugur dan beberapa ruas jalan lainnya.

Pertambahan jumlah kendaraan tak sebanding dengan volume jalan menyebabkan kemacetan kian menghantui tiap tahunnya. Alhasil, Dishub Medan pun diharapkan melakukan evaluasi, bagaimana mengentaskan kemacetan yang mulai menjadi momok.

“Saya rasa sudah perlu dievaluasi arus lalu lintas di Medan ini. Pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan volume jalan sudah tak sebanding lagi. Kita terus lakukan pengawasan di lapangan. Mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar, tapi bagaimana mau mulus kalau begitu,” ungkap Kepala Satuan Lalulintas Polrestabes Medan, AKBP Juliani Prihartini ketika berbincang-bincang dengan Sumut Pos di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Juliani mengatakan, salah satu yang menjadi permasalahan di jalanan adalah keberadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Perwira berpangkat dua melati emas ini merasa Dishub Medan perlu melakukan evaluasi.

“Laju pertumbuhan kendaraan dengan perkembangan Kota Medan ini begitu pesat. Setidaknya kita tidak usah bicara penambahan volume ruas jalan dulu, tapi bagaimana mengatur arus lalu lintasnya dengan mengevaluasi marka jalan, kemudian rambu-rambu lalu lintas. Mudah-mudahan dengan begitu bisa mengatur arus lalu lintas yang mulai padat,” katanya.

Semisal yang perlu dibenahi seperti trafic light. Seperti kita ketahui banyak bangunan baru seperti pusat perbelanjaan, mal. Itu menjadi salah satu pusat kepadatan kendaraan baru. Di sinilah perlunya dievaluasi agar arus kendaraan bisa berjalan lancar,” katanya.

Kemudian keberadaan lapak-lapak parkir, kata Juli, harus dibenahi lagi keberadaannya. Lokasi parkir pinggir jalan mana yang menyebabkan kemacetan harusnya tidak lagi dijadikan lokasi parkir.

“Yang memiliki wewenang memberi izin itu kan dishub, saya rasa itu juga perlu dibenahi. Kalau dirasa kawasan parkir itu membuat macet jalan, harusnya tidak diberikan lagi izin parkir di situ. Kan banyak itu parkir pinggir jalan di mana dekatnya pasar atau pusat perbelanjaan, seperti di Jalan Jamin Ginting, di mana ada Pajak USU. Itu kan parkirnya buat kemacetan. Terus parkir pinggir jalan yang di depan sekolah. Kalau ini tidak dievaluasi ya kemacetan di Medan ini tidak akan selesai,” katanya.

Soal traffic light juga harus dibenahi. Memang masih banyak yang berfungsi tapi banyak pula yang sudah mulai rusak dan tidak sesuai lagi. “Selanjutnya keberadaan marka jalan, seperti zebra cross. Ada dibangun zebra cross tapi ditutupi taman. Alhasil bagaimana orang mau menyebrang di zebra cross. Akhirnya orang menyeberang sembarangan,” ungkapnya.

Juli merasa perlu dibuat imbauan-imbauan kepada masyarakat agar taat dan tertib berlalu lintas. “Kami sebagai aparat kepolisian tentu akan sangat terbantu menjaga kelancaran berlalu lintas bila hal-hal yang saya sebut tadi dievaluasi. Intinya, tujuannya baik untuk membuat Kota Medan ini arus lalulintas tertib dan lancar,” pungkas Juli. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Senyum Syafri Lubis mengembang, ketika Ketua Pewarta Polrestabes Medan, pagi kemarin, berkunjung ke rumahnya di Jalan AR Hakim Gang Buntu, Medan. Saat itu, warga penderita Hernia ini sedang tergeletak lemah di lantai beralas tikar.

“Saya baru dengar dari warga, abang (Syafri) baru selesai operasi Hernia. Makanya saya dan kawan-kawan menjenguk kemari,” ujar Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, SH, kemarin.

Wakil Ketua Serikat Media Syber Indonesia (SMSI) Sumut ini didampingi pengurus, Wiku Sapta beserta sejumlah warga setempat. Kunjungan ini membuat Syafri kaget. Dia tak menyangka dijenguk usai teman dan adik sekampungnya, menjalani operasi Hernia, beberapa hari lalu. Dengan wajah haru, Syafri memeluk Chairum Lubis.”Terimakasih sudah menyempatkan diri datang menjenguk saya,” ucapnya.

Meski masih merasa kesakitan usai menjalani operasi, Syafri berusaha bangkit dari tempatnya tergeletak dan berdiri dengan dipapah sejumlah warga.

Dikesempatan itu, Chairum memberikan sumbangan untuk Syafri.

“Jangan dinilai dari jumlahnya ya bang, saya memberi bantuan untuk meringankan beban abang. Ya cukuplah untuk uang belanja dua hari,” ucap Chairum bercanda.

Bagi lulusan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama pada Desember tahun lalu itu, kegiatan bersedekah dan membantu warga yang membutuhkan pertolongan, adalah sebuah kewajiban.

“Dengan bersedekah, hidup kita diselamatkan. Lagian tidak akan miskin saya dengan bersedekah dan membantu orang yang butuh pertolongan,” kata Chairum.

Sebelum meninggalkan rumah Syafri, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tegal Sari I Kecamatan Medan Area ini menyempatkan berselfie ria. “Buat kenang-kenangan,” pungkasnya. (rel/azw)