MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puncak arus balik liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) diprediksi terjadi pada Sabtu (5/1) besok. Namun sejak Kamis (3/1), jumlah kendaraan disejumlah ruas jalan, khususnya di Kota Medan, mulai meningkat.

Berdasarkan amatan Sumut Pos, peningkatan volume kendaraan jelang puncak arus balik terpantau di Jalan Sisingamangaraja Medan, tepatnya di persimpangan jalan menuju Terminal Amplas. Ramai penumpang dari Medan menuju luar kota di sejumlah loket bus.

Lina, seorang penumpang tujuan Riau, ketika dijumpain di loket bus Makmur mengatakan, ia memesan tiket sejak dua hari lalu. Alasannya, ibu dari tiga orang anak ini takut kehabisan tiket. “Saya sudah pesan sejak kemarin, takut kehabisan tiket. Informasinya malah tiket sudah terjual sampai hari Jumat. Nggak kebayang kalau Sabtu (5/1) nanti beli tiket. Bisa nggak dapat kursi,” ungkapnya.

Terpantau hingga Kamis (3/1) sore, volume arus kendaraan di depan pintu Tol Amplas tak sepadat paginya. Meski begitu, antrean kendaraan tampak menumpuk. Kepala Satuan Lalulintas (Kasatlantas) Polrestabes Medan, AKBP Juli Prihantini mengatakan, kepadatan arus lalulintas di seputaran Terminal Amplas menurutnya masih dianggap wajar.

Ia menyebut kepadatan kendaraan itu terlebih karena sebagian masyarakat telah masuk kerja. “Arus balik libur Natal dan Tahun Baru itu puncaknya Sabtu. Untuk hari ini kepadatan terjadi karena banyak yang sudah masuk kerja,” ungkap Juli ketika dikonfirmasi Sumut Pos.

Perwira berpangkat dua melati emas ini mengaku dari pantauan yang ia lakukan arus lalu lintas di inti Kota Medan masih dalam kondisi lengang. “Tapi bisa jadi, ya. Orang dari Medan mulai bergerak ke luar kota. Ditambah lagi masih ada yang mungkin berlibur ke luar kota. Apalagi kan sekarang tol sudah sampai ke Tebingtinggi. Jadi banyak yang lewat tol,” katanya.

Juli mengakui, arus lalu lintas pada awal 2019 menurutnya tergolong lancar. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti di arus lalulintas Medan-Berastagi. Juli mengatakan kepadatan hanya terjadi pada pukul 17.00 WIB di tempat wisata Hairos Jalan Jamin Ginting. Untuk memecah kepadatan arus, mereka membuka sistem buka tutup. “Karena kan orang yang dari Hairos keluar, menuju Medan. Arus yang dari Medan kita tutup terus dibuat searah. Itu berlangsung selama 30 menit tiap 10 menit kita buat searah,” katanya. Demikian pula arus lalulintas ke pusat-pusat wisata di Sibolangit dan Berastagi terpantau lancar. “Jadi kalau informasinya tidak seperti tahun lalu. Tahun ini cukup aman. Lancar jaya,” pungkasnya.

Polres Karo Siapkan Jalur Alternatif

Lancarnya arus lalu lintas dari Karo ke Kota Medan juga diakui Kasat Lantas Polres Karo AKP Edward Simamora. Dia juga memprediksi, puncak arus balik akan terjadi besok, Sabtu (5/1). “Sampai hari ini arus lalulintas dari Berastagi-Medan dan sebaliknya terpantau ramai lancar,” ujar AKP Edward Simamora.

Dipaparkan Edward, terhitung dari libur Natal hingga Tahun Baru 2019 ini, jumlah kendaraan yang masuk ke Karo meningkat sekitar 50 persen dibanding hari biasa. Meski demikian, kemacetan di Kota Berastagi hanya terjadi pada 1 Januari 2019 lalu.

Antrean kendaraan ini mengular mulai Pasar Roga, Berastagi, hingga ke kawasan Panatapan. “Kamacetan hanya terjadi di hari pertama kemarin. Hal ini disebabkan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Berastagi, ditambah warga yang mudik. Tapi di hari kedua dan ketiga, arus lalulintas terpantau ramai lancar,” terang Edward.

Dia mengungkapkan, seperti tahun-tahun sebelumnya ada beberapa titik yang rawan macet yang kerap terjadi di jalur sepanjang Berastagi-Medan. Diantara titik tersebut yakni di kawasan Pajak Roga hingga Tugu Kol dan Tugu Perjuangan Berastagi, Desa Peceren, hingga Hotel Bukit Kubu, Tugu Perjuangan Berastagi, Tugu Kol Berastagi dan kawasan Desa Doulu hingga Panatapan.

Untuk mengurai kemacetan pihaknya membuat rekayasa lalulintas dengan sistem buka tutup di kawasan Tugu Perjuangan. Selain itu, berdasarkan informasi sebelumnya, pihaknya juga telah menyediakan papan informasi tentang jalur alternatif di seputar Berastagi. “Karena memang di sini simpul kemacetannya, jadi kita terus berjaga-jaga dan harus membuat sistem buka tutup. Nah kalau di kawasan Bukit Kubu dan Mickie Holiday macet, pengendara kita alihkan ke jalur alternatif via Jaranguda menuju Simpang Pelawi,” bebernya.

Menurut perkiraan Edward, puncak arus balik akan terjadi pada Sabtu dan Minggu (5-6/1) sore. Kepadatan lalu lintas dipastikan terjadi karena para wisatawan yang berlibur ke Tanah Karo akan pulang ke daerahnya masing-masing. Kepadatan ini juga akan terjadi karena anak sekolah mulai masuk pada Senin (7/1) pekan depan. “Sampai hari ini saya dan personel masih berada di lapangan untuk mengantisifasi kemacetan,” katanya.

Pihaknya juga sudah menempatkan personel di objek simpul-simpul jalan yang dianggap rawan, baik kemacetan, lakalantas dan rawan terjadinya kejahatan konvensional, khususnya di daerah wisata. “60 personel Sat Lantas sudah kita kerahkan semua ke lapangan. Mereka dibagi tugas, ada yang di pos Pam dan mengatur arus lalulintas. Kita juga mendapat bantuan dan personel gabungan dari Polres Karo,” tandasnya.

Jika terjadi kemacetan dari Medan menuju Berastagi atau sebaliknya dapat melintasi jalan alternatif, seperti dari arah Berastagi dapat melalui Jalan Jaranguda melalui Berastagi menuju Tahura atau dari Merek, Sidikalang dan Simalungun dapat melalui simpang Tigapanah melalui Tigapanah, Barusjahe dan keluar di Tahura demikian juga sebaliknya.

Ketua Panitia Angkutan Jalan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019, Agustinus Panjaitan mengatakan, pihaknya belum memiliki data rinci dan riil soal jumlah angkutan selama momen arus balik Nataru. Dia hanya menyebut, bahwa ada dua tahapan puncak arus balik Nataru yaitu pada 31 Desember kemarin dan 6 Januari besok. “Datanya kebetulan masih gabung dengan punya PT KAI dan KA Cut Mutya Aceh, jadi kami belum bisa pilah-pilah untuk jumlah penumpangnya. Namun melihat trennya, secara umum sepertinya (jumlah penumpang/pemudik) menurun,” katanya.

Data tersebut akan pihaknya lihat lagi pada puncak kedua arus balik Nataru. Sebab bisa saja pada puncak kedua peningkatan jumlah pemudik akan lebih banyak dari sebelumnya. “Apalagi untuk penumpang pesawat biasanya terjadi di puncak kedua. Karena momen itu kebetulan hari masuknya anak sekolah. Jadi ini yang masih akan kami lihat lagi trennya, meski secara umum bila dibanding Nataru 2017 masih lebih banyak jumlah penumpang. Pun begitu, pantauan kami sejauh ini tidak ada terjadi penumpukan penumpang yang terjadi,” kata Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Dishub Sumut itu.

Sementara saat disinggung jumlah angkutan Nataru 2018 yang melayani penumpang sampai kemarin, Agustinus mengaku pihaknya juga belum punya data valid. Dia hanya menggambarkan, sesuai mapping pihaknya bahwa kebutuhan jumlah armada dipastikan cukup melayani pemudik. “Kesiapan sarana bus kita di Sumut, baik yang AKAP dan AKDP itu tersedia 63.744 kursi perhari. Rinciannya, bus AKAP terdiri dari 1.101 unit untuk jenis bus dengan total kursi 17.616, 835 unit jenis MPO (5.016 seat), dan pemadu moda bandara 346 unit bus serta taksi 5.184 unit dengan total seat 16.512. Sedangkan untuk sarana bus AKAP tersedia 615 unit dengan total kursi atau seat 24.600. Data ini sebelumnya sudah kami paparkan sewaktu rakor bersama Polda Sumut sebelum arus mudik Nataru,” ujarnya.

Besok, KM Kelud Bertolak ke Batam

Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru melalui jalur laut juga diprediksi bakal terjadi besok, Sabtu (5/1). Ribuan penumpang menggunakan jasa angkutan KM Kelud dari Pelabuhan Belawan, bakal bertolak ke Batam.

Kepala Operasional Pelni Cabang Medan, Irwansyah mengatakan, untuk melayani arus balik pasca libur Nataru, Pelni memfasilitasi pelayanan KM Kelud perdana yang tiba di Belawan yang akan bertolak kembali tujuan Batam. “Besok (hari ini) KM Kelud berangkat dari Batam, akan tiba di Belawan pada Sabtu (5/1), kemudian langsung berangkat kembali ke Batam pukul 12.00 WIB. Berdasarkan data penumpang secara online sudah mencapai 3.000-an orang yang akan bertolak dari Belawan tujuan Batam,” ungkapnya.

Selama arus balik, kata Irwansyah, KM Kelud akan melayani keberangkatan pulang pergi (PP) Batam dan Belawan dari tanggal 5, 7 dan 9 Januari 2019. Kemudian pada 11 Januari keberangkat mulai normal Belawan tujuan Batam dan Tanjung Priok. Dengan jadwal yang sudah ditetapkan, lonjakan penumpang bakal terus terjadi hingga (9/1) mendatang.

“Melihat tahun sebelumnya, penumpang banyak yang balik ke Batam, makanya dilakukan rute pulang pergi (PP) Belawan dan Batam. Kita juga membatasi kapasitas penumpang yang akan diangkut KM kelud. Berdasarkam ketetapan dispensasi yang diputuskan Kementrian Perhubungan dengan daya angkut penumpang maksimal 3.164 orang,” jelas Irwansyah.

Untuk melayani penumpang menikmati jasa angkutan KM Kelud, PT Pelni telah menerapkan pelayanan tiket melalui online, agar menghindari calo. Selain itu, pihaknya berharap, kepada penumpang yang akan berangkat untuk tiba di terminal 2 jam sebelum keberangkatan, agar tidak terjadi desakan saat nail ke KM Kelud. “Kita tekankan tidak ada penjualan tiket secara manual, jadi penumpang jangan tertipu dengan calo – calo tiket. Untuk keberangkatan perdana KM Kelud, sejauh ini belum ada kendala masalah waktu dan persiapan armada,” terang Irwansyah.

Sementara itu, Humas Otoritas Pelabuhan Belawan, Nurleli Nasution menjelaskan, pelayanan pengamanan gabungan di Terminal Bandar Deli untuk arus balik, dilakukan hingga Senin (7/1). Selain itu, pelayanan posko juga akan berakhir pada waktu yang sama. “Untuk pengamanan secara kordinasi dengan bersinergi instansi lain, terus kita lakukan. Yang pasti, untuk pengamanan di dalam dan luar terminal terus kita siagakan, agar memberikan pelayanan kepada penumpang yang akan menggunakan jasa KM Kelud,” jelas Nurleli.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Para guru honorer di Kota Medan yang hanya mendapatkan bantuan intensif 6 bulan (Juli-Desember 2018) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Medan, terus memperjuangkan haknya untuk mendapatkan secara penuhn

Setelah mengadu ke Komisi B DPRD Medan dan BPK RI Perwakilan Sumut, kini mereka melaporkan Disdik Medan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Kamis (3/1).

Ketua Forum Honorer Medan, Fahrul Lubis mengatakan, Ombudsman sudah menerima laporan mereka, tetapi masih harus dilengkapi dengan beberapa dokumen. “Staf atau pegawai Ombudsman meminta laporan agar dilengkapi mulai dari kronologis kejadian, surat kuasa, dan bukti kesepakatan pencairan selama setahun. Kami akan lengkapi dalam pekan ini agar laporannya cepat diproses,” ungkap Fahrul.

Fahrul menjelaskan, pihaknya tidak terima dengan kebijakan Disdik Medan yang hanya mencairkan insentif hanya 6 bulan untuk 1.962 guru. Padahal, alokasi anggaran yang disediakan dari APBD tahun 2018 sebesar Rp15 miliar untuk satu tahun penuh.”Kami tidak terima dengan kebijakan Disdik Medan, karena pencairan hanya 6 bulan. Padahal kesepakatan dengan Komisi B DPRD Medan yang dicairkan itu satu tahun penuh,” kata Fahrul.

Diutarakan Fahrul, setiap guru honorer menerima insentif Rp600.000 per bulan. Jika dicairkan selama satu tahun penuh, maka total yang diterima Rp7,2 juta. Tapi yang ditransfer ke rekening masing-masing guru hanya Rp3,6 juta.

“Alasan Disdik Medan hanya mencairkan 6 bulan karena double cost. Sebab, para guru telah menerima tunjangan fungsional sebesar Rp250 ribu per bulan untuk Januari-Juni 2018, sehingga tidak lagi mendapat insentif,” sebutnya.

Menurut Fahrul, alasan Disdik Medan yang menyatakan double cost dasar hukumnya tidak jelas. Apalagi, nomenklatur insentif dengan tunjungan fungsional berbeda. “Sudah kami tanyakan ke Disdik Medan apa dasar hukum double cost, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban ataupun penjelasan,” ucapnya.

Diungkapkan Fahrul, selain masalah hanya 6 bulan dicairkan, pembagian insentif tersebut juga tidak jelas diperuntukkan kepada guru honorer yang mana saja. “Saya sendiri tidak dapat insentif itu, padahal sudah memiliki SK Wali Kota Medan dan mengabdi lebih dari 5 tahun,” cetusnya.

Disinggung Sementara, Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan para guru honorer dengan memanggil Disdik Medan untuk memberi penjelasan. “Disdik Medan sudah datang dan hadir kita panggil untuk memberikan keterangan tadi (kemarin). Hasilnya, nanti akan kita sampaikan seperti apa karena masih disusun,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraup pendapatan senilai Rp244.921.106.115 miliar, dari program keringanan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2018.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Sarmadan Hasibuan mengatakan, selama program tersebut berlangsung sejak 28 November-28 Desember 2018, tercatat sebanyak 265.959 unit kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB, dimana meliputi kendaraan plat hitam, kuning dan merahn

“Jumlah kendaraan yang tercatat membayar pajak ialah 265.595 unit, dengan total uang yang didapatkan

Rp244.921.106.115 miliar. Dengan demikian realisasi pajak kita untuk kendaraan bermotor pada 2018 dari target 1,7 triliun, tercapai sebesar Rp2.018.510.162.292 atau 115,29 persen, jadi ada over target disitu mencapai Rp267 miliar,” katanya menjawab wartawan, Kamis (3/12).

Program keringanan denda PKB dan BBNKB ini, lanjutnya, dilakukan atas perintah langsung Gubernur Edy Rahmayadi melalui payung hukum Pergubsu Nomor 57/2018. Menurutnya, peningkatan jumlah pendapatan asli daerah melalui sektor ini merupakan sebuah kebaikan untuk Sumut sendiri. Tidak hanya pembayaran PKB, pihaknya juga meraih keuntungan lebih dari BNNKB yang kemudian akan dimasukan ke kas daerah.

“Untuk BBNKB target kita Rp1.138.834.714.440, dan untuk pendapatan atau realisasi kita mencapai Rp1.422.636.847.725 atau 120 persen, jadi ada over target kita Rp273 miliar,” ungkapnya.

Kelebihan ini, kata Sarmadan, sangat dimanfaatkan oleh Pemprovsu yang nantinya uang tersebut dapat digunakan untuk membayarakan hutang ataupun pemberian bantuan hingga dipakai sebagai kebutuhan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumut.

Terpisah, Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Sumut, Ifriantono mengatakan selaku pembina Samsat, pelaksanaan program keringanan denda PKB dan BBNKB rendah antusiasme masyarakat. Hal itu mengacu pada sensus yang pihaknya lakukan sebelum program tersebut berjalan.

“Dari sensus yang kita lakukan itu mayoritas masyarakat memang masih enggan membayar pajak kendaraannya. Jadi kami tak lagi terkejut dengan rendahnya minat masyarakat membayar pajak maupun mendaftarkan ulang kendaraannya,” katanya kepada wartawan, Rabu (2/12).

Menurut dia, jika masyarakat melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotor dalam program pemutihan, otomatis mereka telah membayar sumbangan atau iuran wajib untuk kecelakaan lalu lintas.

“Tetapi tahun ini pembayaran pajak kendaraan bermotor meningkat, tetapi peningkatan ini dibanding dengan potensi yang ada belum terlihat. Sumut ini ada sekitar 9 jutaan jumlah kendaraan bermotor, tapi yang melakukan daftar ulang, daftar baru, mutasi datang dan mutasi keluar itu tidak sampai tiga juta. Artinya masih besar sebenarnya potensi pendapatan itu, baik pajak kendaraan maupun sumbangan wajib untuk kecelakaan lalu lintas,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRD Medan mengkritisi Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN), yang tidak masuk kerja tanpa keterangan atau bolos usai libur tahun baru. Sebab, sanksi hanya diberikan berupa potongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) hanya 0,5 persen.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Sitepu mengatakan, seharusnyan

Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) memberlakukan sanksi lebih berat. Misalnya, potongan TPP hingga 25 persen.

“Sanksi tersebut (potongan 0,5 persen TPP) terlalu ringan, sehingga tidak membuat efek jera. Jadi, harusnya sanksi lebih berat,” kata Sabar yang dihubungi, Kamis (3/1).

Diutarakan Sabar, apabila sanksi yang diberlakukan lebih berat diyakini peluang para ASN untuk tidak masuk kerja usai libur panjang, baik Natal dan tahun baru maupun Lebaran bisa diminimalisir. Dengan begitu, tingkat kedisiplinan semakin baik. “Perlu dipertimbangkan sanksi tersebut terhadap ASN yang bandel,” ucapnya.

Kata Sabar, secara persentase yang mencapai 98,5 persen tingkat kehadiran ASN di lingkungan Pemko Medan usai libur tahun baru sudah cukup baik. Diharapkan, tahun depan atau setelah lebaran tingkat kehadiran terus meningkat dan bahkan 100 persen. “Tingkat kehadiran 98,5 persen sudah bagus itu, namun tetap harus dipertahankan dan bahkan kalau bisa 100 persen,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Karir BKD & PSDM Medan, Muhammad Hafez mengatakan, secara keseluruhan tingkat kehadiran ASN hari pertama tahun 2019 cukup baik. Dari total sekitar 15.000 ASN, persentase yang hadir 98,5 persen. Artinya, yang tidak hadir 1,5 persen.

“Sekitar 1,5 persen ASN yang tidak hadir dengan berbagai macam alasan mulai dari tugas luar kota, cuti, sakit dan tanpa keterangan. Bagi yang tidak hadir tanpa keterangan ada sanksinya berupa pemotongan TPP pada bulan Januari 0,5 persen,” katanya.

Menurut Hafez, bolos kerja pada hari pertama tahun ini masuk ke dalam pelanggaran kategori ringan. Sebab, sudah biasa seperti ini dan bukan hal baru. “Jumlah TPP masing-masing ASN berbeda. Jadi, misalkan TPP ASN itu Rp1 juta per bulan, maka potongannya 0,5 persen hanya Rp5.000,” pungkasnya.

Diketahui, pada hari pertama kerja tahun 2019 dari 639 ASN di Setda Kota Medan, sebanyak 3 orang tidak hadir tanpa keterangan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menutup rapat soal nama ke-25 ASN yang telah terkena Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Namun dua di antara total nama yang sudah dipecat tidak hormat itu, yakni ASN dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut.

Mereka adalah Andika Ansori Adil Nasution dan Matius Bangun. Keduanya divonis 16 bulann

penjara setelah didakwa melakukan korupsi pengadaan enam unit kapal nelayan pada APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 oleh Pengadilan Negeri Medan.

Perihal ini dibenarkan Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang. “Ada dua orang memang di dinas kami yang kena PDTH. Itu kasus lama, semasa Pak Zonny Waldi masih kepala dinas,” katanya kepada Sumut Pos, baru-baru ini.

Namun Mulyadi tak mau menyebut nama kedua ASN tersebut. Menurutnya awak media sudah mengetahui nama keduanya, mengingat kasusnya sudah digelar secara terbuka di PN Medan. “Media pasti lebih tahulah namanya. Kalau saya tak etis menyebutkannya. Tapi kemarin saya sudah teken juga pemberitahuan mereka dipecat dengan tidak hormat,” pungkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, English Nainggolan mengatakan, secara etika pihaknya tidak akan menyampaikan daftar nama ASN di Sumut yang sudah atau akan dipecat dengan tidak hormat. “Itu sifatnya rahasia dan takkan mungkin disampaikan ke publik. Cukup kepala daerah dan pimpinan dinas bersangkutan tempat si ASN bertugas saja yang tahu,” katanya.

Ia mengungkapkan, pada prinsipnya daftar nama ASN yang terlibat kasus hukum atas penyelewengan jabatan, sudah pihaknya teruskan kepada seluruh kepala daerah terkait sesuai wilayah kerja BKN Regional VI Medan. “Sebenarnya data itu sudah ada di BKD setempat. Tapi sekali lagi kami tegaskan, data tersebut bukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” pungkasnya.

Kabiro Hukum Setdaprovsu, Sulaiman Hasibuan mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal daftar ke-25 ASN Pemprovsu yang sudah terkena sanksi PDTH, terhitung 1 Januari kemarin. “Di kami tidak ada, itu adanya di BKD,” bilangnya via pesan singkat, kemarin.

Diketahui, berdasarkan data dari BKN, ASN Pemprovsu berada di peringkat dua sebagai pengoleksi ASN terkorup dibawah DKI Jakarta. Yakni sebanyak 33 ASN dan Provinsi DKI 55 ASN. Untuk ASN di Sumut sendiri terdapat 298 orang yang terlibat tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, terdapat 2.357 orang ASN koruptor se-Indonesia. Kemendagri, Kementerian PAN-RB serta BKN telah bersepakat mengenakan sanksi PDTH alias pemecatan bagi ASN koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap (inkrah). Tindakan ini diambil menyusul terbitnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yakni Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN atas saran dari KPK beberapa waktu lalu. “Sisa delapan ASN lagi masih kami jemput salinan putusan inkrahnya. Jadi itu akan menyusul,” kata Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip menjawab Sumut Pos, Rabu (2/1).

Dia menjelaskan, per 1 Januari kemarin SK PDTH tersebut sudah diterbitkan oleh gubernur. Dengan demikian, ke-25 ASN yang terkena sanksi tersebut tidak lagi berhak mengenakan seragam dinas dan menerima gaji dari negara. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Insfrastruktur meliputi jalan, drainase, penerangan, trotoar dan rambu lalu lintas di sepanjang Jalan KL Yos Sudarso yang menghubungkan Kecamatan Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Belawan buruk.

Kerusakan akses jalan utama Medan Belawan sudah terjadi sejak 2 tahun belakangan, selain itu fasilitas umum sebagai penunjang kenyamanan masyarakat juga sudah sangat memprihatinkan.

Pantauan di lapangan, Kamis (3/1), beberapa ruas jalan protokol yang rusak dan bergelombang di kawasan Kelurahan Tanjung Mulian

Mabar, Kota Bangun, Titipapan Kecamatan Medan Deli dan Kelurahan Besar, Martubung, Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan serta Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan.

Kerusakan jalan itu bersamaan dengan buruknya drainase, lampu jalan, trotoar dan rambu lalu lintas yang belum dibenahi secara umum oleh pemerintah kota dan provinsi. Sehingga, akses Medan Belawan itu mengundang kecelakaan yang kerap terjadi setiap waktu, selain itu mengancam tindakan kejahatan pada malam hari.

Anggota DPRD Medan, M Nasir sangat menyayangkan sikap pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani insfrastruktur akses Medan Belawan. Karena, jalan itu adalah akses utama jalur perekonomian Kota Medan menuju ke Pelabuhan Belawan.

Untuk itu, kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini, pihaknya akan mendorong satuan kerja balai wilayah jalan, agar memprioritaskan perbaikan jalan dan drainase. Agar, pembenahan arus lalu lintas dapat kembali normal demi kelancaran transportasi masyarakat.”Kita minta kepada wali kota, untuk memikirkan masalah insfrastruktur yang kini masih banyak terbengkalai di Medan Utara, agar visi dan misi wali kota untuk percepatan pembangunan di Medan Utara dapat terlaksana,” ujar Nasir.

Di lain pihak, Anggota DPRD Kota Medan Muhammad Nasir mengaku kecewa dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Pasalnya, sejumlah proyek yang sudah dianggarkan di tahun 2018 tidak dikerjakan tanpa alasan yang jelas. Temuan ini didapatkan saat sejumlah masyarakat melaporkan, jalan setapak di lingkungan mereka tak kunjung dicor Pemko Medan.

“Salah satu yang kita temukan adalah anggaran pengecoran di Jalan Rawe IX Lingkungan XI Gang Muhammad Yunan dan Gang Ikhlas (Medan Labuhan). Anggarannya ada sebesar Rp350 juta namun tidak dikerjakan,” jelas Nasir, Kamis (3/1).

Terkait persoalan ini, kata Nasir, dia melakukan konfirmasi ke Kepala UPT di Medan Utara, Nusirawan. Namun, tidak mendapatkan jawaban yang pas. “Saya pernah menanyakan persoalan ini, UPT di Belawan mengatakan kalau proyek tersebut belum dikerjakan karena alat berat masih dikonsentrasikan di tempat lain,” sebutnya.

Menurut Politisi Medan Utara ini, jawaban Nusirwan sangat tidak beralasan. Tidak dikerjakannya pembangunan jalan setapak dengan beralasan alat berat dipakai di tempat lain adalah mengada-ngada. “Logika saja, masa mengerjakan jalan setapak pakai alat berat,” ucap Nasir dengan nada heran.

Terkait persoalan ini, sambung Nasir, dia tengah mentabulasi adanya laporan lain dari warga terkait banyaknya proyek yang tidak dikerjakan Dinas PU, khusunya di Medan Utara. “Kita sedang mencocokan data yang ada dengan kondisi riil di lapangan. Kita menemukan dari sejumlah laporan warga banyak proyek infrastruktur tidak dikerjakan,” tegasnya. (fac/ris/ila)

Teks foto: Jalan Rawe IX Lingkungan XI, Medan Labuhan tak kunjung dicor, padahal sudah dianggarkan tahun 2018. (Istimewa)