MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hakim ad hoc Tipikor, Merry Purba, hingga kini masih terpampang di struktur kehakiman Pengadilan Negeri Medan, pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2018 lalun
“Ibu Merry Purba saat ini masih terdaftar sebagai hakim di PN Medan. Bu Merry ‘kan belum tersangka. Jadi tidak serta merta kita mencopotnya. Harus ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menentukan apa sanksi terhadap hakim Merry,” ungkap Humas PN Medan Jamaluddin kepada wartawan, Rabu (2/1).
Meski masih masuk struktur hakim, Jamaluddin menegaskan, gaji dan tunjangan hakim Merry Purba saat ini dipending sementara. “Dipending dulu. Tapi kalau dinyatakan tidak bersalah, gajinya akan dikelurkan semua. Namun kalau bersalah, akan dipecat tentunya,” katanya.
Jamaluddin mengakui, sejak terkena OTT oleh KPK, hak-hak Merry Purba langsung dinonaktifkan sementara waktu.
Tentang besaran gaji yang diterima Hakim Merry Purba, Jamaluddin mengaku kurang mengetahuinya. Namun berkisar di angka Rp20-an juta. “Ya sekitar segitulah kira-kira. Nanti salah-salah sebut nggak enak pulak saya. Tapi saya nggak tau nominal pastinya,” tandasnya.
September tahun lalu, hakim Merry Purba diduga menerima suap dari Tamin Sukardi yang duduk sebagai terdakwa dalam perkara yang diadili di PN Medan. Merry duduk sebagai hakim anggota bersama Sontan Merauke Sinaga, dengan Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis hakim.
Tamin diduga memberikan SGD 280 ribu atau sekitar Rp3 miliar ke Merry, melalui orang kepercayaannya bernama Hadi Setiawan. Selain Merry, panitera pengganti PN Medan bernama Helpandi juga dijerat KPK. Merry, Tamin, Hadi, dan Helpandi pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Pascalibur, PN Medan Sepi
Terpisah, usai libur Natal dan Tahun Baru, Pengadilan Negeri Medan sudah beraktifitas seperti biasa. Walau telah beraktifitas, ruang sidang masih tampak sepi dari agenda persidangan.
Jamaluddin mengakui, masih ada hakim yang masih cuti pasca libur natal dan tahun baru. “Masih ada yang cuti. Tapi 95 persen sudah masuk,” ucapnya.
Kata Jamaluddin lagi, sejak tanggal 31 Desember 2018, hakim PN Medan telah bertugas seperti biasa. “Sudah masuk semua kita,” tandasnya. (man)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Per 1 Januari 2019, 25 Apatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu dipecat dengan tidak hormat. Para ASN itu dipecat karena tersangkut kasus hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta lainnya. Sedangkan di Pemko Medan, 11 ASN terlibat KKN menunggu SK pemecatan.
“Selama itu sudah inkrah, pasti dipecat. Kalau belum inkrah tak baik dipecat, nanti ‘kan salah,” kata Gubsu Edy Rahmayadi menjawab wartawan di Kantor Gubsu, J alan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (2/1).
Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Namun Pemprovsu tidak bersedia menyampaikan nama ke-25 ASN yang telah dipecat ke publik. Alasannya, sifatnya sangat rahasia.
“Sisa delapan ASN lagi masih kami jemput salinan putusan inkrahnya. Jadi itu akan menyusul,” kata Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip.
Dia menjelaskan, per 1 Januari kemarin, SK PDTH tersebut sudah diterbitkan oleh gubernur. Dengan demikian, ke-25 ASN yang terkena sanksi tersebut tidak lagi berhak mengenakan seragam dinas dan menerima gaji dari negara.
“Untuk nama-namanya tidak bisa dipublikasikan. Yang jelas di 2019 dia tidak menerima gaji lagi dan tidak dapat bekerja lagi. Untuk data dari kabupaten/kota, kami kebetulan belum menerima secara resmi,” katanya.
Bila ada ASN yang dipecat dan melayangkan gugatan, menurutnya, sia-sia saja. Karena pemerintah tidak akan memberikan dispensasi ataupun keringanan. “Untuk gugatan tidak bisa diterima, karena itu (berlaku) seluruh Indonesia,” katanya seraya meminta pimpinan OPD ikut memberikan informasi ASN yang terlibat korupsi di instansinya kepada BKD guna menuntaskan permasalahan ini.
Berdasarkan data dari BKN (Badan Kepegawaian Negara), ASN Pemprovsu berada di peringkat dua sebagai pengoleksi ASN terkorup di bawah DKI Jakarta. Total yang terlibat sebanyak 33 ASN. Sedangkan Provinsi DKI sebanyak 55 ASN.
Untuk ASN di Sumut, terdapat 298 orang yang terlibat tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, terdapat 2.357 orang ASN koruptor di seluruh Indonesia.
Kemendagri, Kementerian PAN-RB serta BKN telah bersepakat mengenakan sanksi PDTH alias pemecatan bagi ASN koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap (inkrah). Maksimal waktu yang ditetapkan bagi kepala daerah bersangkutan, akan dilakukan sampai akhir Desember 2018. Tindakan ini diambil menyusul terbitnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yakni Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN atas saran dari KPK beberapa waktu lalu.
Tak Ada lagi Sidak
Tentang tingkat kehadiran ASN pasca libur Tahun Baru 2019, Kaiman mengatakan, tidak mengetahui jumlah kehadiran. Karena Pemprovsu sudah memakai sistem e-Absensi. Karena itulah, tidak ada lagi kegiatan inspeksi mendadak (sidak) paskalibur Natal dan Tahun Baru.
“Sekarang langsung masuk sistem. Di situ (e-Absensi) bisa dilihat. Kalau memang tak hadir atau terlambat, TPP-nya langsung dipotong. Kami tak lagi pegang rekap kehadiran dan tak perlu ada sidak. ‘Kan kalian lihat sendiri tidak ada sidak hari ini,” katanya, Rabu (2/1/2019).
Ia menambahkan, e-Absensi yang sudah diberlakukan beberapa bulan lalu tersebut langsung terkoneksi dengan gubernur, wakil gubernur, dan sekda. Begitu juga dengan masing-masing pimpinan OPD tempat ASN bertugas. Tiap hari kerja, dapat terlihat berapa jumlah ASN yang hadir maupun tidak hadir.
“Kalau mesti saya cek lagi satu per satu, ya lamalah. Saya saja pun langsung dari aplikasi e-Absensi itu kalau mau absen. Makanya data itu sekarang adanya di masing-masing OPD,” pungkasnya.
11 ASN Pemko Medan Belum Dipecat
Berbada dengan Pemprovsu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum memecat ASN yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengatakan pihaknya telah memproses ASN yang terlibat korupsi tersebut. “Sudah selesai kita proses. Jumlahnya lupa berapa orang. BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang tahu,” ujarnya seusai mengikuti apel di RSUD dr Pirngadi Medan, Rabu (2/1).
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris BKD&PSDM Setda Kota Medan, Baginda Siregar, mengatakan telah memproses ASN terlihat korupsi tersebut. “Kalau tidak salah, kemarin dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) ada 11 orang. Ada beberapa yang sudah diproses dan beberapa belum kita terima inkrahnya,” kata Baginda.
Dari 11 orang ASN tersebut, ada beberapa pejabat eselon II yang menunggu keputusan pemecatan. Namun ia meminta agar nama-namanya tidak , sebab masih menunggu SK.
Setelah ke-11 ASN ini dipecat, Baginda memastikan mereka tidak akan menerima hak apa-apa lagi sebagaimana biasa. Uang pensiun ataupun tabungan di hari tua tidak akan mereka terima. “Draft SK (pemecatan) sudah selesai. Ada 11 SK, satu orang satu. Sekarang menunggu teknis pelaksanaan pemecatan ke yang bersangkutan,” kata dia.
Mengenai teknis pemecatan apakah secara pribadi atau upacara, Baginda belum dapat memastikan. Hal tersebut masih dalam tahap pembicaraan. “Kami sedang menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemarin ada pertemuan di Jakarta, orang provinsi yang hadir. Jadi kita masih nunggu dari provinsi. Kita belum dikasih tahu prosesnya bagaimana. Sekarang tinggal penyerahan SK saja, SK nya sudah ada di BKD,” tandasnya. (prn/ris)
BAMBANG/SUMUT POS
DISAHKAN:
Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin MKes MM dan ketua DPRD Langkat Surialam SE menandatangani tujuh Perda Kabupaten Langkat tahun 2018.
BAMBANG/SUMUT POS DISAHKAN: Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin MKes MM dan ketua DPRD Langkat Surialam SE menandatangani tujuh Perda Kabupaten Langkat tahun 2018.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat mensahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tahun 2018.
Ketujuh Perda tersebut disampaikan pada sidang Paripurna DPRD Langkat, dalam rangka pengambilan keputusan terhadap tiga Ranperda dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat dan empat Ranperda inisiatif DPRD Langkat di ruang rapat paripurna DPRD Langkat, Senin (31/12).
Pengesahan ditandai dengan penandatangan berita acara persetujuan terhadap ketujuh Ranperda menjadi Perda oleh Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakili Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin MKes MM dan ketua DPRD Langkat Surialam SE serta wakil ketua DPRD Langkat dr Donny Setha ST SH MH.
Sekdakab Langkat pada sambutannya, mengharapkan agar seluruh anggota dewan dan semua komponen seperti insan press dan instansi Pemkab Langkat dan lainnya, mensosialisasikan sekaligus mempublikasi produk Perda kepada masyarakat luas.
“Sehingga masyarakat dapat memahami, memenuhi maksud dan tujuan serta kewajiban yang ditentukan dalam Perda tersebut, “ pungkasnya.
Indra Salahuddin juga berharap, Perda dapat dijalankan sebagai mestinya, tanpa menimbulkan permasalahan hukum dan lainnya. “Terutama Perda yang sasarannya mengenai kepentingan masyarakat luas, seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” ujarnya.
Adapun tiga Perda dari Pemkab Langkat pertama Perda tentang perubahan atas peraturan daerah No 4 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua, Perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No 6 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa (Kades) dan ketiga, Perda tentang Kawasan Tampa Rokok (KTR).
“Sebab merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung,” terangnya.
Donny Setha pada sambutannya, mengatakan, agar pihak eksekutif segera menyampaikan Perda yang telah disahkan ini kepada Gubsu untuk dilakukan eksaminasi atau evaluasi. “Serta berharap agar pihak eksekutif juga segera mensosialisasikan Perda kepada masyarakat,” imbuhnya.
Disebutkannya, ada empat Perda inisiatif DPRD Langkat yang disahkan, yaitu Perda tentang pengelolaan sampa terpadu, Perda tentang penamaan jalan, Perda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan Perda tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan kebudayaan daerah.
Turut hadir segenap anggota DPRD Langkat, perwakilan unsur Forkopimda Langkat, para pimpinan OPD Pemkab Langkat, Camat se Langkat, tokoh agama/masyarakat/pemuda Langkat, LSM dan insan press serta undangan lainnya. (bam/han)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
MACET: Personel Polantas Polres Tebingtinggi mengatur lalu lintas di persimpangan pintu Tol Tebingtinggi-Medan yang mengalami kemacetan, tepatnya Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Minggu (30/12).
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS MACET: Personel Polantas Polres Tebingtinggi mengatur lalu lintas di persimpangan pintu Tol Tebingtinggi-Medan yang mengalami kemacetan, tepatnya Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Minggu (30/12).
SUMUTPOS.CO – Longsor kembali terjadi di jalan nasional Pematangsiantar-Parapat. Akibatnya, para pemudik terjebak macet, tepatnya di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,Minggu (30/12) malam.
CURAH hujan yang cukup tinggi menyebabkan material longsor tediri dari tanah dan bebatuan dari perbukitan di sekitar ruas jalan nasional Pematangsiantar- Parapat menutupi badan jalan sehingga sulit dilintasi. Akibatnya, kemacetan arus lalulintas dari Pematangsiantar menuju Parapat dan sebaliknya dilaporkan cukup panjang.
Sejumlah kendaraan dari arah Parapat menuju Pematangsiantar terpaksa melintasi jalur alternatif dari Girsang keluar ke Simpang Palang. “Kendaraan yang datang dari Parapat menuju Pematangsiantar dialihkan melintasi jalan alternatif dari Girsang keluar ke Simpang Palang,” sebut seorang pengguna jalan, R Parhusip.
Dia mengaku tidak mengetahui pasti kondisi longsor yang menyebabkan jalan tidak bisa dilintasi. Karena kemacetan sudah cukup panjang mulai dari Parapat sehingga pengguna jalan harus mengambil inisiatif melalui jalan alternatif menuju Pematang Siantar.
Sekretaris Camat Girsang Sipanganbolon, Doni Sinaga membenarkan adanya longsor yang menyebabkan kemacetan arus lalulintas dan mengganggu kelancaran transportasi dari Parapat menuju Pematang Siantar dan sebaliknya.
“Memang kembali terjadi longsor di sekitar jembatan kembar di Desa Sibaganding dan sejauh ini belum dapat ditangani karena hujan deras masih turun,” ujar Doni, tadi malam sekira pukul 22.00 WIB.
Doni mengatakan, pihaknya bersama polisi dan TNI serta instansi terkait lainnya masih menunggu hujan reda untuk melakukan penanggulangan.
///Hindari Jalur Utama Medan-Berastagi
Sementara, memasuki libur Tahun Baru 2019, volume kendaraan di sejumlah ruas jalan mengalami peningkatan. Kemacatan pun diprediksi bakal terjadi, khususnya menuju lokasi wisata. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan, masyarakat diminta menghindari jalur utama.
Mulai Minggu (30/12), lalu lintas jalur Medan-Berastagi dan ruas jalan tol Medan-Tebingtinggi, mulai dipadati kendaraan. Bahkan, kemacetan pun tak terhindari lagi. Untuk itu mengantisipasi kemacetan di jalur Medan-Berastagi, Satlantas Polrestabes Medan mendirikan pos pantau dan spanduk imbauan agar masyarakat yang hendak menuju lokasi wisata menghindari jalur utama.
Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Juli Prihantini mengatakan, pendirian pos pantau dan spanduk imbauan tersebar di sejumlah titik jalur wisata Berastagi. “Untuk mengantisipasi kemacetan yang diakibatkan laka lantas, bencana longsor, di jalur wisata menuju Berastagi, kami memasang spanduk imbauan dan pos pantau di beberapa titik,” ungkap Juli kepada wartawan, Minggu (30/12).
Disebutkannya, spanduk imbauan dan pos pantau itu, di antaranya, tersebar di Simpang Selayang, Simpang Hairos, Simpang Tuntungan, Simpang Durenpitu, Simpang Sayum, Simpang Sembahe, Simpang Tirtanadi, Simpang Cagar Alam, Simpang Masjid Akmal dan Simpang Amoy. Dirincikannya juga, ada 15 buah spanduk imbauan yang dipasang, di antaranya lima titik di daerah rawan longsor, lima titik di daerah rawan kecelakaan lalu lintas, dan lima titik lagi di daerah rawan macet.
“Harapannya, pemasangan spanduk dan pos ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menikmati liburannya menuju sejumlah lokasi wisata di Berastagi,” katanya.
Juli menyebut, pos pantau itu nanti bisa dimanfaatkan pengguna jalan yang mengalami kendala dalam perjalanan. “Seperti mobil mogok, bisa meminta bantuan ke sana. Kemudian bila ada yang ingin istirahat juga bisa. Tentu untuk mendapatkan informasi seputaran arus lalu lintas di jalan boleh juga mendatangi pos pantau,” sebutnya.
Sementara, Kapolsek Pancurbatu Kompol Faidir Chaniago mengimbau agar masyarakat yang hendak berwisata ke Berastagi agar melalui jalur-jalur alternatif. “Sejak hari ini (Minggu, 30 Desember 2018) volume kendaraan mulai meningkat. Maka dari itu, saya berharap masyarakat bisa menggunakan jalur alternatif itu berada di KM 14,5 Jalan Jamin Ginting. Tidak jauh dari wisata pemandian Hairos, persis di sebelah kiri setelah Hairos,” terangnya.
Untuk memudahkan pengendara mengetahui jalur alternatif tersebut polisi telah memberikan tanda berupa spanduk di jalur alternatif. Jalan ini terangnya, nantinya akan tembus di kawasan Durenpitu, Desa Sugau, Pancurbatu. “Jadi, terutama mobil pribadi dan sepeda motor, supaya lancar silahkan lewat jalan ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pasar Pancurbatu bakal menjadi titik macet. Kemacetan terjadi dikarenakan penyempitan badan jalan akibat pasar tumpah. “Dengan adanya jalur alternatif ini, mudah-mudahan perjalanan warga sekalian tidak terganggu hingga sampai di tempat tujuan,” katanya seraya menyatakan utamakan keselamatan daripada kecepatan.
Anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting meminta pemerintah menjaga ketat kondisi lalu lintas dan infrastruktur di jalur yang diperkirakan padat kendaraan. Hal ini terkait menjelang pergantian tahun yang biasanya membuat jalur Medan-Berastagi macet. “Pasti lalu lintas sedang padat-padatnya ini. Apalagi untuk lintas Medan-Karo (Medan-Berastagi), itu biasanya menjelang akhir tahun sering macet,” ujar Baskami, Minggu (30/12).
Dikatakan Baskami, kondisi jalan tidak terlalu lebar terutama di lokasi tikungan tajam di kawasan Sembahe menuju Sibolangit dan dari Bandar Baru menuju Penatapan. Sehingga ketika ada hambatan di jalan seperti mobil truk mogok, kerap menimbulkan antrean panjang kendaraan. “Kalau sudah ada saja yang berhenti (mogok) di jalan, pasti macet. Karena jalurnya di beberapa titik itu sempit. Sementara yang lewat itu, termasuk truk ukuran besar,” sebutnya.
Karenanya, ia meminta agar pemerintah memberikan penjagaan ketat di jalur tersebut. Seperti mengatur lalu lintas jika terjadi titik macet. Sehingga kendaraan yang antre, tidak mengambil jalur kanan dan menyebabkan kemacetan semakin para. “Inilah kebiasaan kalau sudah antre, selalu ada yang mau memotong dari kanan. Padahal di depan jadi bertambah macet, karena dari arah depan, tidak bisa bergerak. Inilah yang harus dijaga dan diatur,” kata dia.
Begitu juga dengan masyarakat, dia mengimbau untuk tetap menjaga jarak aman serta tidak mengambil jalur kanan jika terjadi antrean kendaraan. Karena masalah yang selama ini terjadi di jalur wisata itu adalah saat kondisi padat. “Makanya waktu itu kita dorong agar usulan dari masyarakat untuk dibangun jalan layang. Jadi yang dari Sembahe ke Sibolangit bisa lancar. Begitu juga di Penatapan. Walaupun tidak bisa 2019, setidaknya sudah disetujui untuk 2020. Tetapi yang penting, menghadapi Tahun Baru ini, petugas harus siaga 24 jam,” pungkasnya.
+
///Polantas Kewalahan Atur Lalin
Kepadatan lalu lintas juga terjadi di Tol Medan-Tebingtinggi, Minggu (30/12). Kenderaan yang hendak keluar dari gerbang Tebingtinggi terjebak di persimpangan pintu tol. Pasalnya, kendaraan dari jalan lintas Sumatera (Jalinsum) tepatnya di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), juga mengalami kemacetan. Akibatnya, pintu masuk dan keluar tol Tebingtinggi-Seirampah macet.
Personel Polantas sempat kerepotan mengatur arus lalu lintas di pertigaan pintu tol. Kemacetan ini di perparah dengan membandelnya sopir-sopir truk yang hendak mendahului kendaraan, sehingga menambah kemacetan.
Mengatasi hal tersebut, Polantas Polres Tebingtinggi terpaksa menutup jalur dari Tebingtinggi menuju Sei Rampah, tepatnya di pertigaan pintu tol Tebingtinggi untuk menghindari semakin banyaknya penumpukan kendaraan di pintu tol.
Semua kendaraan, baik truk, sepeda motor, dan bus penumpang serta mobil pribadi dari arah Tebingtinggi menuju Medan diarahkan masuk jalan tol dan sebelum pintu penggunaan e-tol, pengemudi memutar arah jalan keluar dan menuju arah Sei Rampah menuju Medan.
Kemacetan juga disebabkan badan jalan di pertigaan keluar jalan tol sangat kecil. Bukan itu saja, penyebab kemacetan disebabkan juga keluar lalu lalang kendaraan pribadi yang beristirahat di masjid Perkebunan Rambutan yang tidak jauh dari pintu tol.
Ditambah lagi, pedagang lemang yang memadati dua jalur Jalinsum sehingga mempersempit jalan, begitu juga pengemudi kendaraan yang berhenti membeli lemang dan kartu e-tol semangkin menambah daftar kemacetan di wilayah tersebut.
Amatan Sumut Pos, antre kendaraan dari Sei Rampah menuju Tebingtinggi berjalan perlahan dengan kecepatan 15 km per jam dan antrean kendaraan dengan padat merayap sejauh hampir 2 km. Sedangkan kendaraan yang datang dari Tebingtinggi menuju Medan melalui pintu tol antre hampir sepanjang 1 km hingga mencapai depan Terminal Bandar Kajum di Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi.
Seorang petugas Polantas Polres Tebingtinggi mengaku kewalahan mengatur arus lalu lintas, baik yang datang dari arah Medan menuju Tebingtinggi maupun sebaliknya. “Kami Polantas Polres Tebingtinggi bersama anggota lainnya sibuk mengatur arus Lalin dari mulai siang dan diprediksi hingga pukul 22.00 WIB malam ini,” jelas petugas Polantas itu.
Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Enda Iwan mengatakan, pihaknya terus menyiagakan personel mengatur lalu lintas. Sebelumnya, mereka juga sudah mendirikan Pos Pam Natal dan Tahun Baru 2019 di pertigaan pintu tol Tebingtinggi-Kualanamu. “Sebenarnya tidak ada kemacetan berarti, memang ada penumpukan kendaraan yang sifatnya masih dikatakan padat merayap tetapi bisa diatasi oleh personel yang bertugas dalam mengatur arus lalu lintas di sana,” jelasnya.
//3.156 Penumpang Tiba di Belawan
Jumlah penumpang di Pelabuhan Belawan juga mengalami lonjakan. Bahkan, jumlah penumpang KM Kelud nyaris mencapai kapasitas dispensasi jumlah penumpang yang ditetapkan Kementrian Perhubungan, 3.164 orang.
Menurut data yang diperoleh Sumut Pos, sebanyak 3.156 penumpang tiba di Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan menggunakan jasa angkutan KM Kelud, Minggu (30/12) siang pukul 11.00 WIB.
Seluruh penumpang yang tiba, tampak berdesakan turun menggunakan garbarata. Petugas gabungan berada di areal terminal, memantau proses keluarnya penumpang dari KM Kelud.
Kepala Pelni Cabang Medan, Firdaus mengatakan, untuk hari terakhir kedatangan KM Kelud dari Tanjung Priok dan Batam tujuan Belawan masih menjalani lonjakan. Akomodasi laut itu akan kembali berangkat menuju Batam dan Tanjung Priok dengan membawa sebanyak 2.614 penumpang. “Untuk keberangkatan perdana pada awal tahun, KM Kelud kembali melakukan keberangkatan dari Belawan tujuan Batam pada 5 Januari 2019 mendatang. Untuk saat ini, belum ada kendala dan masalah untuk kapal yang membawa arus mudik akhir tahun ini,” ungkap Firdaus.
Namun, sejak berlangsungnya arus mudik Natal dan Tahun Baru, tidak terlihat pihak kepolisian di areal Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan. “Kita heran juga, kenapa dari kemarin Polisi tidak terlihat di dalam areal terminal. Kalau belajar pengalaman tahun sebelumnya, jangankan hari besar, hari biasa pun Polisi selalu melakukan pengawasan,” kata Simon Barus saat menjemput keluarganya.
Maskipun tidak ada pihak kepolisian, petugas keamana gabungan lainnya tetap bersiaga mengawasi lonjakan penumpang. Seperti halnya Bea Cukai mengecek barang bawaan penumpang dan petugas TNI AL mengawasi penumpang yang tiba dan akan berangkat.
Humas Otoritas Pelabuhan Belawan, Nurleli Nasution dikonfirmasi soal pengamanan di Terminal Bandar Deli, pihaknya sudah melakukan kordinasi pengamanan gabungan dengan seluruh instansi keamanan termasuk polisi.
“Polisi kita libatkan, kalau mereka tidak berada di dalam areal terminal, kita kurang tahu. Yang jelas, mereka ada posko di luar terminal, kalau ada tindakan kejahatan atau pidana, tinggal diserahkan ke posko. Jadi, bukan tidak kita libatkan dalam pengamanan,” ungkap Nurleli.
Sementara, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan yang dikonfirmasi melalui via telepon tidak menjawab. (dvs/ian/bal/fac)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
NATAL NASIONAL: Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menghadiri Natal Nasional 2018 di Gedung Serbaguna Pemprovsu Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Sabtu (29/12), Natal Nasional kali ini bertemakan "Hidup dalam Khidmat Nyata dalam Damai dan Kesatuan di Tengah Bangsa".
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS NATAL NASIONAL: Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menghadiri Natal Nasional 2018 di Gedung Serbaguna Pemprovsu Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Sabtu (29/12), Natal Nasional kali ini bertemakan “Hidup dalam Khidmat Nyata dalam Damai dan Kesatuan di Tengah Bangsa”.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo berulangkali menekankan pentingnya rasa persatuan dan kerukunan yang terus dirawat di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2018 di Gedung Serbaguna, Jalan Wiliem Iskandar/Pancing Medan, Sabtu (29/12) malam.
“Persatuan bersumber dari keberagaman yang dimiliki bangsa kita. Oleh sebab itu sebagai bentuk anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mari kita saling membantu dan saling mengasihi sesama anak bangsa dalam perbedaan yang ada,” katanya di hadapan sekitar 20 ribu umat Kristiani se-Indonesia.
Menurutnya, perbedaan bukan sumber perpecahan, tetapi potensi besar dan kekuatan Indonesian
“Rasa persaudaraan yang tinggi membuat persatuan kita tinggi. Persatuan sumber keberagaman Indonesia yang menjadi kekuatan kita yang tidak mudah dikalahkan oleh siapapun,” ujarnya.
Jokowi sempat menyinggung makna dari tema Natal Nasional yang diusung panitia kali ini; ‘Yesus Kristus Khidmat Bagi Kita’. Katanya, berbahagialah orang-orang yang menerima khidmat dalam kehidupannya. “Dengan selalu membuka hati untuk menerima khidmat, karena berbahagialah orang yang mendapat khidmat. Keuntungannya melebihi emas dan perak, lebih berharga dari permata,” ucapnya yang disambut aplaus dan gemuruh jemaat seisi gedung Serbaguna Pancing.
“Dengan menerima khidmat, rasa kita akan dipenuhi kebahagiaan, rasa kesejahteraan. Dengan hidmat kita sama-sama membangun daerah kita, negara kita Republik Indonesia. Dengan hidmat kita saling membantu sesama anak bangsa, dengan khidmat kita persiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa depan dengan menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang berakhlak mulia,” imbuh Jokowi.
Perayaan Natal disebutnya adalah perayaan suka cita dan menghadirkan kedamaian sejati. “Damai di hati kita, Indonesia dan damai di bumi kita. Kedamaian ini harus terus terawat, harus kita jaga dengan selalu berdoa dan bekerja tulus,” tuturnya. “Kita patut berbangga karena telah dianugerahi keanekaragaman yang luar biasa. Saat ini penduduk kita sudah hampir 260 juta jiwa, dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang kita miliki, maka negara kita telah dianugerahkan perbedaan-perbedaan yang majemuk, warna-warni suku, agama, adat, tradisi dan bahasa daerah. Untuk itu inilah yang harus terus kita jaga,” sambungnya.
Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2018, Yasonna Laoly dalam laporannya mengatakan, dalam rangka perayaan Natal nasional kali ini, pihkanya telah mengadakan bakti sosial memberikan bantuan kepada korban bencana alam Palu dan Donggala. Bantuan yang diberikan berupa renovasi masjid dan gereja, pakaian, makanan, obat-obatan serta Alquran dan alkitab. Kegiatan tersebut masih akan tetap dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada korban bencana tsunami di Banten dan juga Lampung.
Panitia mengapresiasi dukungan Gubsu Edy Rahmayadi dan tokoh agama di Sumut, termasuk pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya atas terselenggaranya acara tersebut.
Perayaan Natal Nasional 2018 mempersembahkan orkestra gabungan dari 80 pemusik dari empat provinsi. Diantaranya Sumut, Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Selain itu acara juga didukung oleh koor raksasa sebanyak 1.000 orang dari berbagai gereja dan etnis di Sumut. Serta 100 paduan suara anak-anak dari Pematang Siantar-Simalungun. Seluruh anggota koor tersebut menggunakan pakaian adat nusantara. “Mungkin ini adalah paduan suara terbesar yang pernah ada dalam sejarah Perayaan Natal Nasional di Indonesia, sekaligus sebagai simbol persatuan dan kesatuan Indonesia,” kata Menteri Hukum dan HAM itu.
Amatan Sumut Pos, sejak turun dari mobil kepresidenan, para peserta perayaan Natal tampak histeris menyambut kedatangan Jokowi. Mengenakan baju adat Batak, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 19.10 WIB. “Jokowi, Jokowi, Jokowi,” seru para peserta perayaan Natal Nasional 2018. Para peserta juga tampak berebut untuk bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Mereka berdesak-desakan, baik tua, muda, hingga anak-anak. Jokowi pun menyambut ajakan itu.
Turut hadir mendampingi presiden, sejumlah menteri Kabinet Kerja seperti Luhut Binsar Panjaitan, Pratikno, Lukman Hakim Syaifuddin, Kapolri Tito Karnavian, pimpinan lembaga negara, kepala daerah se Sumut, pimpinan gereja seluruh Indonesia, serta ribuan umat Kristiani yang sejak siang memadati gedung Serbaguna.
///Bukti Sumut Kondusif
Perayaan Natal Nasional yang digelar Sabtu (29/12) lalu, dinilai sebagai bukti bahwa Sumut dalam keadaan kondusif dan damai. Dengan begitu untuk masa mendatang, provinsi ini layak disebut sebagai tuan rumah yang baik untuk event skala besar.
Anggtoa DPRD Sumut Baskami Ginting menyebutkan bahwa pelaksanaan Natal Nasional yang dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo menjadi momentum bagi Sumatera Utara untuk memantaskan diri menjadi tempat penyelenggaraan event skala Nasional bahkan Internasional. “Inikan perayaan damai, jadi semua pelaksanaannya memang seharusnya untuk membawa pesan kedamaian. Makanya kita apresiasi kehadiran Presiden RI Joko Widodo. Kita terimakasih perhatiannya kepada Sumut,” ujar Baskami, Minggu (31/12).
Adapun selain kegiatan perayaan kata Baskami, event itu juga sebagai pembuktian bagaimana toleransi dan kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat Sumut, umat beragama Nasrani, saling membantu sesama tanpa memandang perbedaan. “Itu kan ada bantuan juga dikumpulkan, untuk membantu masyarakat yang terkenal musibah bencana. Tetapi itu bukan untuk orang Kristen saja, tetapi semua Agama,” jelasnya.
Selain itu, Ketua FPDIP DPRD Sumut ini juga menyebutkan kondisi keamanan di Sumut dapat dilihat dari dua event terakhir yakni MTQN dan Perayaan Natal Nasional. Kedua event ini ternyata sangat didukung penuh masyarakat dan pemerintah serta pihak terkait. Sehingga selain keamanan itu sendiri, nilai jual pariwisata di Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya, dapat terangkat. “Inilah Sumut, kita semua yakin masyarakat saling menghargai dan toleran. Begitu juga untuk menyambut tahun politik dan Pemilu 2019 kita yakin perbedaan pandangan dan pilihan, tidak akan membuat rakyat terpecah,” sebutnya. (prn/bal)
MEDAN, SUMTUPOS.CO – Anggota Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala mengatakan, alasan Disdik Medan hanya mencairkan insentif 6 bulan karena double cost dinilai sangat tidak tepat. Sebab, nomenklaturnya berbeda. “Nomenklatur insentif beda dengan tufu. Jadi, seharusnya Disdik tidak menyamakannya. Insentif ini sudah diperjuangkan untuk satu tahun, bukan 6 bulan,” tegas Rajuddin.
Menurut Rajuddin, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin harus turun tangan terhadap kebijakan yang dilakukan Plt Kepala Disdik Medan Ramlan Tarigan. Sebab, kebijakan Ramlan mencairkan insentif tidak penuh dilakukan sepihak.
“Wali kota harus mengevaluasi Plt kepala dinas (Disdik Medan), padahal tidak ada aturan yang dilanggar tapi beralasan double cost. Jadi, dasar hukumnya menyatakan double cost tidak jelas. Sudah saya tanyakan langsung dengan Plt kepala dinas, tapi tidak bisa jawab apa dasar hukumnya,” kata Rajuddin.
Menurutnya, langkah Disdik Medan jelas tidak mengayomi guru honorer. Padahal, mereka yang mendidik anak bangsa masih butuh disejahterakan. “Bantuan insentif ini merupakan bagian dari upaya menyejahterakan guru honorer. Namun anehnya, Disdik tidak sejalan atau bertolak belakang. Makanya, Plt kepala dinas harus dievaluasi kinerjanya,” tegasnya.
Sebagai tindaklanjutnya, kata Rajuddin, nantinya akan dihadirkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang akan digelar dalam waktu dekat. Saat ini, sedang disusun waktu yang pas. “Kita akan undang Plt kepala dinas untuk hadir dalam RDP, jangan sampai tidak datang. Kalau masih tetap ngotot pencairan 6 bulan, jadi nanti dipertanyakan pada LKPJ kenapa terdapat silpa. Padahal, sudah disahkan untuk satu tahun tapi hanya separuh yang dicairkan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Disdik Kota Medan telah mencairkan insentif guru honorer sekolah negeri. Namun insentif yang dicairkan untuk 1.962 guru honor tersebut hanya 6 bulan dengan besaran Rp600.000 per bulan. Padahal, sebelumnya telah dianggarkan untuk satu tahun.
Alasannya, Disdik Medan telah mencairkan tunjangan fungsional (tufu) sebesar Rp250 ribu untuk 6 bulan semester pertama tahun ini. Sehingga, jika insentif tetap dicairkan setahun maka double cost.
Sementara, Plt Kepala Disdik Medan, Ramlan Tarigan mengakui memang pencairan insentif hanya 6 bulan. “Tidak bisa penuh dicairkan, tahun depan baru bisa. Karena, enam bulan pertama mereka sudah terima. Jadi, tidak mungkin dianggarkan lagi sehingga hanya dicairkan 6 bulan,” ujarnya.
Kata Ramlan, dua kali menerima negara atau double cost tidak dibolehkan dalam aturan. Namun, tidak dijelaskan aturan mana yang dimaksud Ramlan. “Apabila nomenklaturnya sama tetap tidak bisa, kita harus hati-hati nanti berisiko dalam pemeriksaan atau menjadi temuan. Guru boleh saja menuntut, tapi pertanggungjawabannya kami (Pemko Medan). Jadi, tidak bisa main-main,” ketusnya.
Kata Ramlan, penggunaan uang negara itu harus ada alur yang pas. Sebab, kalau tidak bisa berbahaya. “Yang namanya untuk guru kami tidak berani main-main. Tapi kalau itu betul atau tidak melanggar aturan, aku di depan memperjuangkannya,” pungkasnya. (ris/ila)
Kaiman Turnip
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu
Kaiman Turnip Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepertinya kalah cepat bertindak dalam mengumumkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya yang terjerat korupsi. Hingga kini Pemprovsu belum juga mengumumkannya.
Padahal, di kabupaten/Kota, misalnya saja Kota Binjai, 20 ASN dalam proses pemecatan. Bahkan sejumlah kabupaten di Sumut juga sudah melakukan persiapan pemecatan bagi ASN yang terjerat korupsi.
Meski demikian, berhembus kabar kabar Pemprovsu akan meng-umumkan ke-33 nama aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada 31 Desember 2018.
“Informasinya akan diumumkan nama-nama pegawai n
yang terlibat korupsi itu di kantor Gubernur Sumut tanggal 31. Di situ nanti akan diketahui siapa saja orang-orangnya,” ujar sumber di Kantor Gubsu kepada Sumut Pos, Jumat (28/12).
Menurut sumber, sebelum pengumuman ke-33 nama ASN itu dilakukan, Gubernur Edy Rahmayadi akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam apel ASN terakhir di penghujung tahun. “Mungkin sehabis upacara itu baru diumumkan. Coba tanya kepala BKD untuk informasi jelasnya,” beber dia.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip, membantah kabar tersebut. “Salah, tanggal 31 itu apel terakhir sekaligus pemberian penghargaan PNS teladan,” ujarnya via Layanan WhatsApp.
Disinggung lebih lanjut sehabis apel dan pengumuman penghargaan bagi ASN teladan akan dilakukan pemberitahuan nama-nama ASN koruptor itu, Kaiman enggan menjawab. Pesan WhatsApp yang dikirimkan sebelumnya terlihat hanya dia baca saja. Saat dihubungi berkali-kali via seluler, dia juga enggan mengangkat sambungan telepon.
Meski demikian, Kaiman pernah menegaskan bahwa pihaknya akan transparan mengumumkan nama-nama ASN tersebut ke publik paling lambat di penghujung tahun. “Salinan putusan inkrah ke-33 orang itukan belum kami peroleh semua, makanya belum berani kami publish nama-namanya. Sabar dululah ya, yang pasti akhir Desember ini juga akan kami sampaikan semua nama-namanya,” kata dia pada pertengahan Desember lalu.
Pihaknya mengamini bahwa Gubsu Edy Rahmayadi sudah menandatangani surat keputusan (SK) atas Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) sebagian ASN Pemprovsu yang sudah diperoleh BKD salinan putusan inkrah dari Pengadilan.
“Kalau sudah diteken nanti baru kita kasih langsung sama yang bersangkutan. Bagi yang sudah diteken Gubsu SK-nya, berarti sudah lengkap. Artinya sudah terdapat lampiran surat salinan putusan dari Pengadilan tentang status hukum bersangkutan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah),” terangnya.
Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya juga kembali menegaskan, bahwa akan memecat semua ASN yang terbukti bersalah dengan status inkrah. Di samping itu, ia mengaku telah menandatangani SK PDTH terhadap 33 ASN koruptor di lingkungan Pemprovsu. “Ya dipecat. Akan dipecat. Sudah saya teken SK-nya,” katanya.
Gubsu menjamin tidak mentolerir perbuatan buruk seperti perilaku koruptif di kalangan abdi negara Pemprovsu. Menurutnya, masih banyak orang baik di Sumut yang enggan melakukan korupsi. “Kalau sudah korupsi sudahlah, masih banyak orang baik di sini. Semua yang sudah inkrah itu akan dipecat,” tegasnya lagi.
Diketahui, berdasarkan data BKN, ASN Pemprovsu berada di peringkat dua sebagai pengoleksi ASN terkorup dibawah DKI Jakarta. Yakni sebanyak 33 ASN dan Provinsi DKI 55 ASN. Untuk ASN di Sumut sendiri terdapat 298 orang yang terlibat tindak pidana korupsi.
Namun secara keseluruhan, terdapat 2.357 orang ASN koruptor di seluruh Indonesia. Kemendagri, Kementerian PAN-RB serta BKN telah bersepakat mengenakan sanksi PDTH alias pemecatan bagi ASN koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap. Maksimal waktu yang ditetapkan bagi kepala daerah bersangkutan, akan dilakukan sampai akhir bulan ini. Tindakan ini diambil menyusul terbitnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN atas saran dari KPK beberapa waktu lalu. (prn/ila)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
MELINTAS_Sejumlah pengendara melintas di ruas underpass saat uji coba di Jalan Brigjend Katamso Medan, Jumat (28/12/2018). Underpass yang dibangun untuk mengurangi kemacetan di kawasan itu mulai diujicoba sebelum diresmikan dan dioperasionalkan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS MELINTAS_Sejumlah pengendara melintas di ruas underpass saat uji coba di Jalan Brigjend Katamso Medan, Jumat (28/12/2018). Underpass yang dibangun untuk mengurangi kemacetan di kawasan itu mulai diujicoba sebelum diresmikan dan dioperasionalkan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pengerjaan Underpass Titi Kuning yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memasuki tahap uji fungsional dan finishing. Rencananya, Underpass Titi Kuning akan diresmikan pada Januari 2019.
Kasatker Metropolitan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Medan Zamzam mengatakan, underpass tersebut akan diresmikan pada Januari mendatang.
”Kita tetap berusaha agar bisa difungsikan pada akhir tahun. Mudah-mudahan awal tahun sudah bisa digunakan.
Karena saya dengar ini sudah akan diresmikan pada Januari nanti. Makanya siang malam kita kebut supaya selesai,” ujarnya.
Zamzami mengatakan, saat ini uji fungsi sekaligus pengalihan dilakukan karena ada pengecoran rigid beton. Kondisi pengerjaan saat ini sudah mencapai 98 persen dengan underpass sisi timur sudah selesai dan dapat digunakann
Namun diakuinya, sisi lainnya masih sedang dikerjakan dan harus diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir. Zamzami menjelaskan, tertundanya pengerjaan lajur tersebut terkait masalah utilitas yang sempat menghambat pekerjaan.
Dikatakannya, jika tidak ada kendala utilitas, maka sudah sejak Oktober lalu masyarakat Kota Medan dapat menikmati underpass tersebut.”Di atas juga sudah fungsi, cuma karena belum ada traffic light dan takut terjadi tabrakan dari arah SM Raja ke Asrama Haji, maka kita tutupi pakai pagar seng,” kata dia.
Menurutnya, kendala fungsional di atas underpass karena belum tersedianya traffic light. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sudah mengupayakan meminta traffic light kepada Dinas Perhubungan untuk mendatangkan traffic light. Namun karena terlambat mengajukan, sehingga mereka kehabisan stock.
Saat ini, Zamzami mengatakan pihaknya menyediakan petugas lalu lintas untuk mengatur kondisi lalu lintas di atas underpass. Sementara itu, berdasarkan pantauan Tribun Medan, saat jalur underpass dibuka pada siang hari, terjadi kemacetan menuju simpang STM.
Kendaraan juga menumpuk di jalur underpass. Zamzami mengungkapkan, hal tersebut disebabkan belum tersedianya traffic light. Sehingga pengendara dari Jalan Brigjend Katamso menuju STM belum bisa lurus, sehingga pengendara memutar dan menyebabkan perlambatan di dalam underpass.
“Dengan lewat underpass, sudah tidak ada lagi antrean panjang yang kadang-kadang sampai ke Karya Wisata. Ini walaupun padat, tapi dia mengalir terus. Saya pikir, kemacetan yang sudah lama seperti ini bisa terurailah,” ujarnya.
Zamzami mengungkapkan, total yang dihabiskan untuk proyek underpass termasuk mengaspal jalan di sekitarnya memakan anggaran sebesar Rp 130 miliar. Dana tersebut belum termasuk pembebasan lahan dan biaya ganti rugi. Dikatakannya, pengaspalan jalan di sekitar underpass diperlukan untuk memperindah Kota Medan.
“Kalau underpassnya bagus tapi jalan setelahnya jelek kan enggak bagus. Kita berusahalah untuk memperindah Kota Medan. Tapi mohon kesabarannya sedikit lagi. Mudah-mudahan di awal tahun ini sudah kita fungsikan. Kalau beton jembatan sudah selesai, segera kita bukalah. Mohon doanya dari semua masyarakat,” katanya.
Untuk memperindah tampilan underpass, lahan di atas terowongan akan dibuat taman. Pihaknya meminta agar Pemerintah Kota dapat mengimbau agar lahan tersebut tidak dijadikan lapak pedagang.
Sementara itu, total panjang pengerjaan Underpass Titi Kuning termasuk pengaspalan dari Simpang Karya Wisata sampai Simpang STM mencapai 1,6 KM. Sedangkan panjang underpass sendiri 392 meter. Lebar penutup atau terowongan sepanjang 42 meter.
Sutan Siregar/sumut pos
KETERANGAN: Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto bersama jajarannya, saat menggelar silaturahim dan press rilis akhir tahun di Mapolrestabes Medan, Minggu (30/1).
Sutan Siregar/sumut pos KETERANGAN: Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto bersama jajarannya, saat menggelar silaturahim dan press rilis akhir tahun di Mapolrestabes Medan, Minggu (30/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi kejahatan jalanan sepanjang 2018 di Medan mengalami penurunan. Namun, untuk kasus narkoba mengalami peningkatan.
Berdasarkan data yang dipaparkan di Mapolrestabes, Minggu (30/12), Curas, Curat (pencurian dengan pemberatan) dan Curanmor (pencurian kendaraan bermotor) pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2018. Dari 1.548 kasus menjadi 1.242 kasus. “Penurunan ini karena kami membentuk satuan tugas khusus, Tim Pegasus, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan,” ujar Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabe) Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto saat menggelar silaturahmi dan press rilis akhir tahun di Mapolrestabes Medan, Minggu (30/1). Hadir dalam gelaran itu sejumlah Kapolsek, Kasatlantas, Kasat Narkoba, Kasat Reskrim, Kabag Ops dan Wakapolrestabes Medan.
Dadang mengatakan, sejatinya sejak awal 2018 aksi kejahatan jalanan seperti begal trendnya cederung meningkat. Saat melihat tren naik, pada pertengahan Juni dirinya merasa perlu melakukan peningkatan kegiatan kepolisian.
“Dari Januari hingga ke Juli 2018 kita melihat ada peningkatan Curas di jalanan. Sehingga dirasa perlu untuk sebuah upaya dengan melakukan kegiatan polisi yang ditingkatkan, dibentuklah Tim Pegasus. Sejak itulah kejahatan jalanan bisa ditekan. Alhamdulillah, yang kita rasakan saat ini dan masyarakat kejahatan berkurang,” kata Dadang lagi.
Sementara itu, untuk kasus narkoba pada 2017 mengalami peningkatan. “Pada tahun 2017 ada 1.832 kasus dan pada tahun 2018 ada 1.852 kasus. Selama tahun 2017 jumlah barang bukti ekstasi sebanyak 9.991 butir dan sabu 37,4 kilogram sedangkan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah barang bukti ekstasi 81.773 butir dan sabu sebanyak 111,5 kg,” papar Dadang.
Adapun wilayah prioritas yang digempur yaitu Kampung Sejahtera, Mangkubumi, Masjid Taufik, Sungai Mati dan Pasar Senin.
Kemudian untuk kegiatan patroli, di 2018, pihaknya membuat peningkatan. Dadang mendata kuantitas patroli tahun 2017 yaitu 43.994 dan pada tahun 2018 menjadi 70.967.
Sementara itu untuk tindak pidana menonjol 3C pada tahun 2017 terdata sebanyak 6.639 dengan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) sebanyak 4.900. Sementara itu di 2018 Jumlah Tindak Pidana (JTP) 5.825 dan JPTP 4.014.
Tak cuma itu, selama 2018 Polrestabes Medan juga menciptakam terobosan kreatif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan cooling sistem dalam menghadapi pemilu tahun 2019.
“Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Jum’at Barokah dengan 212 kegiatan, Polrestabes Medan berbagi dengan 153 kegiatan, penertiban reklame dan baliho 2.048 buah, penertiban pasar tumpah dengan 1.080 kegiatan,” paparnya.
Terakhir ia berpesan kepada masyarakat agar tidak begitu hura-hura dalam melaksanakan malam pergantian tahun.
“Kami juga mengucapkan selamat merayakan natal dan selamat tahun baru 2019. Semoga kita semua semakin sukses, bahagia dan kuat silaturahim dengan membangun Kota Medan tetap kondusif.
Mari kita jaga kesatuan dan persatuan semoga pemilu 2019 berjalan sukses,” pungkas Dadang. (dvs/ila)
Istimewa
NIKMATI: Wisatawan sedang menikmati salah satu jenis permainan yang tersaji di Taman Simalem Resort, baru-baru ini.
Istimewa NIKMATI: Wisatawan sedang menikmati salah satu jenis permainan yang tersaji di Taman Simalem Resort, baru-baru ini.
KARO, SUMUTPOS.CO – Taman Simalem Resort (TSR) yang berlokasi di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo telah menyiapkan beragam atraksi dan aneka permainan menarik yang akan memanjakan wisatawan dalam menyambut malam pergantian tahun baru 2019.
Permainan menarik tersebut meliputi aktivitas bike in air dengan panorama indah Danau Toba, outbound flying fox di area hutan dan permainan dengan kelinci dan ayam di Animal Farm Taman Simalem.
Acara spektakuler penyambutan malam tahun baru kali ini juga akan digelar musik etnik, dan menyuguhkan sejumlah genre nonstop mulai Senin (31/12) malam hingga memasuki awal Tahun Baru 2019, Selasa (1/1).
General Manager Taman Simalem Resort, Eddy Tanoto menyatakan, artis etnis dari hampir seluruh tanah batak yang ada di sekitar Danau Toba akan didatangkan di acara spektakuler penyambutan malam tahun baru ini.
Eddy menambahkan pada kesempatan ini mereka juga mengadakan Tongging Food Bazaar, permainan dan perlombaan tradisional serta live acoustic music.
“Ini kita selenggarakan selama 12 hari non-stop sejak 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019,” kata Eddy Tanoto kepada wartawan, Minggu (30/12).
Direktur Operasional Taman Simalem Resort, Bernard Tay menuturkan, kehadiran sejumlah artis lokal di acara penyambutan malam tahun baru kali ini guna mendukung pentas seni tradisional dari tanah batak.
“Sudah sejak resort ini beroperasi mereka sudah mendukung untuk memberikan hiburan kepada tamu hotel yang datang untuk menginap,” kata Bernard baru-baru ini.
Bernard menerangkan sebelum digelarnya acara penyambutan malam tahun baru, manajemen TSR telah mengadakan makan nalam Natal pada 24 Desember kemarin dengan christmas choir dan acara lucky draw.
Sementara pada malam Tahun Baru 2019 nanti, sebut Bernard, TSR mengadakan acara old & new all night long pada 31 Desember 2018 dengan batu goncang, DJ Dance Music dan pesta kembang api.
“Ini semua kita selenggarakan guna menyambut malam pergantian tahun dan menyambut tahun baru 2019. Semoga tahun depan kita mendapatkan kesempatan dan rezeki yang lebih baik lagi,” katanya.
Bernard menjelaskan pesta kembang api akan diadakan di puncak tertinggi TSR yakni di wilayah one tree hill. Di atas puncak bukit ini hanya terdapat satu pohon dan dari lokasi ini dapat melihat hampir keseluruhan landscape TSR dari kejauhan.
“Acara penyambutan malam tahun baru yang dilaksanakan oleh Taman Sumalem Resort kali ini sungguh spektakuler, layak untuk disaksikan oleh siapapun termasuk wisatawan yang menginap di resort,” ungkap Bernard. (rel/azw)
