SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Kapal Motor Penyebrangan (KMP) Ihan Batak akhirnya benar-benar beroperasi di Danau Toba, Kamis (27/12). Beroperasinya KMP Ihan Batak ini, diklaim dapat mengurai kepadatan angkutan saat liburan Tahun Baru 2019 di Danau Toba dan menjadi trendsetter pelayaran.

KAPAL berbobot 300 Gross Ton (GT) milik PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) tersebut dapat menjadi contoh dalam keselamatan pelayaran di danau vulkanik terbesar ini. Selain itu, keberadaannya juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.

“Kita sangat menyambut baik soft-launching KMP Ihan Batak ini. Dioperasikan di saat yang memang sangat diperlukan,” kata Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo kepada wartawan, Jumat (28/12).

Arie berharap, kapal itu bisa mengurai kepadatan angkutan liburan. Dalam pemantauan pihaknya, sejak 21 Desember 2018 ada lonjakan signifikan hingga tanggal 26 Desember di kawasan Danau Toban

“Sejak kemarin siang, hingga malam tadi sudah terjadi antrean panjang di beberapa pelabuhan utama, di antaranya Ajibata dan Tigaras,” ungkapnya.

Dengan adanya KMP Ihan Batak bisa memangkas waktu antrean di pelabuhan. Sehingga para wisatawan bisa memaksimalkan waktu berliburnya. “Kami berharap KMP Ihan Batak ini dapat memberikan pelayanan prima dan bisa menjadi trendsetter baru dalam hal keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Tetap waspada dan jaga keamanan serta keselamatan dan patuhi peraturan,” harapnya.

Arie juga menjelaskan, soft-launching ini sebagai pemenuhan amanah dari Kementrian Perhubungan untuk menyediakan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan di Danau Toba. “Pesan kami, selamat menikmati liburan di Danau Toba. Tetap waspada dan jaga keamanan serta keselamatan. Patuhi peraturan,” tutur Arie.

Arie mengungkapkan, untuk saat ini sedang dibangun juga dua unit kapal serupa. Jadi, pada tahun 2019, akan ada tambahan tiga unit kapal lagi yang beroperasi atau berlayar di Danau Toba. Pembangunan kapal-kapal itu, tengah dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

“Sementara sedang jalan pembangunan dua kapal lagi, satu sudah 40 persen merupakan kapal yang dibangun oleh Kemenhub, satu lagi kapal sejenis akan dibangun oleh PT.ASDP. Jadi di 2019 akan ada tiga kapal,” kata Arie.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Imelda Alini menjelaskan, pengoperasian KMP Ihan Batak oleh ASDP, diharapkan dapat menjadi momentum dalam menghadirkan layanan transportasi ferry yang andal, aman, dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba.

“Pengoperasian awal KMP Ihan Batak pada pekan ini, diharapkan juga dapat membantu dalam mengurai kepadatan layanan angkutan Natal dan Tahun Baru yang mengalami peningkatan. Rencananya, KMP Ihan Batak akan melayani rute Ajibata-Ambarita sebanyak 6 trip per harinya,” ungkap Imelda.

Imelda mengungkapkan, KMP Ihan Batak merupakan kapal pertama jenis Ro-Ro berukuran 300 Gross Tonage (GT) yang dibangun pertama di Kawasan Danau Toba. Kapal ini dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Adapun nama kapal Ihan Batak diambil dari nama ikan asli yang ada di Danau Toba. “Kapal ini mampu mengangkut 280 orang penumpang, 35 hingga 40 unit mobil pribadi atau sekitar 22 unit kendaraan jenis campuran,” sebut Imelda.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya mengharapkan hadirnya layanan kapal ferry yang memenuhi aspek keselamatan di daerah Danau Toba sudah menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh masyarakat, operator, maupun pemerintah daerah.

“Masuk kapal langsung catat manifest dan pakai life jacket. Marilah kita bersama menciptakan sistem keselamatan pelayaran yang baik karena tahun depan ditargetkan 1 juta wisatawan akan datang ke Danau Toba. Pada masa pengoperasian awal (soft launching) ini, ASDP akan terus memperhatikan animo dan feedback masyarakat sebagai masukan untuk peningkatan layanan dan operasional yang lebih baik lagi,” tandasnya.

Mengenai jadwal beroperasi, dalam salinan jadwal disebutkan, KMP Ihan Batak beroperasi empat kali dalam sehari pulang pergi (PP) untuk lintas Ajibata-Ambarita. Dari Ajibata, KMP Ihan Batak berangkat pukul 06.30 WIB, 10.30 WIB, 14.30 WIB dan 18.30 WIB. Sedangkan dari Ambarita pukul 08.30 WIB, 12.30 WIB, 16.30 WIB dan 20.30 WIB. Rata-rata lama perjalanan Ajibata-Ambarita (PP) satu jam.

Adapun tarif (angkutan dan asuransi) Ajibata – Ambarita diatur menurut golongan. Golongan I ekonomi dewasa Rp9.000 dan ekonomi anak-anak Rp6.000. Golongan II sepeda dayung Rp13.000, sepeda motor Rp22.000, Golongan III becak dan sepeda motor di atas 500 cc Rp45.000, Golongan IV minibus/sedan sejenis Rp135.000 dan pick up Rp135.000.

Golongan V bus sedang Rp287.000 dan colt diesel/5-7 meter Rp234.000, Golongan VI bus besar Rp487.000 dan fuso 7-10 meter Rp384.000, Golongan VII tronton Rp482.200, Golongan VIII trailer Rp715.000 dan Golongan IX trailer di atas 16 meter Rp1.065.000. Tarif itu berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Sumut Nomor 551.4/451/AJ/PHB/2018 tertanggal 24 Desember 2018.

Kadishub Sumut, M Zein, menegaskan tarif KMP itu bersifat sementara. “Tarifnya sifatnya sementara ya. Itu kita atur melancarkan lintas angkutan dalam rangka Natal 2018 dan Tahun Baru 2019,” ujarnya. (gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari ini, ribuan umat Kristen se-Indonesia akan merayakan Natal Nasional di GOR Serbaguna, Jalan Wiliem Iskandar/Pancing Medan. Presiden Joko Widodo dipastikan hadir untuk ikut bersama-sama masyarakat merayakan sukacita Natal.

Kepastian presiden hadir disampaikan Wakil Ketua Panitia Jhon Eron Lumban Gaol kepada wartawan, Jumat (28/12). “Selama ini kedatangan kepala negara diragukan terkait banyaknya tugas-tugas kenegaraan yang harus diselesaikan. Tapi kami sudah mendapat informasi dari Jakarta bahwa Presiden Jokowi hadir untuk ikut memeriahkan Natal Nasional. Kami sudah dipanggil pihak Kodam I/BB untuk melakukan rapat, membahas hal-hal teknis tentang protap kedatangan presiden,” katanyan

Ibadah Natal, kata mantan anggota DPRD Sumut ini, dimulai pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 18.10 WIB. Untuk itu, ia mengimbau kepada jemaat dan peserta Natal agar hadir lebih awal, yakni pukul 13.00 WIB.

Soal kesiapan teknis acara, Eron mengatakan, semua hal-hal teknis untuk acara seperti pentas, sound system, pentas berbentuk kapal Nuh, genset pendukung daya, ketersediaan air bersih, toilet, parkir umum, VIP dan VVIP dan lainnya sudah siap. “Kesiapan acara sudah ready, kita berdoa acara Natal Nasional sukses dan Tuhan memberi cuaca yang baik,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia Natal Yasonna Laoly mengatakan, kepastian kehadiran Presiden Jokowi baru diperolehnya kemarin sore. Menurut Menteri Hukum dan HAM ini, dengan dipastikannya kehadiran Presiden ini, berakibat pada perubahan rundown. Dari jadwal semula acara dimulai pada pukul 14.00 WIB, dipercepat 45 menit. “Segera beritahu kepada seluruh pendeta acara dimajukan 45 menit karena Presiden Jokowi akan hadir,” kata Yasonna menginstruksikan kepada panitia lokal saat berlangsungnya rapat mendadak.

Disebutkannya, Presiden sudah berada di panggung utama Perayaan Natal pada pukul 16.30 WIB. Sekitar 15 sebelumnya kehadirannya disambut oleh Yasonna dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.

Terlepas dari perubahan rundown yang tengah disusun, tertera bahwa selain menyampaikan Pesan Natal, Jokowi juga akan menabuh uning-uningan. Alat musik gendang tradisional Batak, dalam ukuran lebih kecil bentuknya menyerupai gordang sambilan.

Pukul 17.00 WIB, Jokowi sudah harus berangkat ke Bandara Kualanamu. Sebab satu jam sesudahnya atau pukul 18.00 WIB dia sudah harus balik ke Jakarta. Dari percakapan pada rapat antara Yasonna dengan aparat kepolisian yang dipimpin Wakapolda Sumut Brigjen Mardiaz serta TNI, Jokowi akan lebih dulu mengunjungi pimpinan pondok pesantren Al-Akbar Al-Kautsar Syeikh Ali Akbar Marbun dan para ulama lainnya.

Yasonna juga memastikan, pada perayaan Natal hari ini lalu lintas bakal terganggu. Karenanya, Dinas Perhubungan dan kepolisian akan melakukan rekayasa jalan (pengalihan) arus.

Adanya gangguan lalu lintas selama perayaan Natal nanti, Yasonna meminta maaf kepada masyarakat Sumut terkhusus warga Kota Medan yang melintasi Jalan Pancing dan sekitarnya.

“Tentu pengguna jalan terganggu, karena selama perayaan ada arus massa yang datang sehingga dilakukan rekayasa jalan. Untuk itu, saya atas nama panitia memohon maaf kepada masyarakat akibat ketidaknyamanan dalam berlalulintas,” tuturnya.

Diisi Artis Ibukota

Sekretaris Panitia Lokal, Jadi Pane mengungkapkan, perayaan Natal Nasional 2018 yang digelar hari ini akan dikemas semenarik mungkin. Sejumlah artis nasional tercatat sebagai pengisi acara. Mereka akan melantunkan suaranya memuji Tuhan Allah sekaligus menghibur sekitar 15.000 undangan yang bakal hadir. Diantaranya ada nama Tio Fanta Pinem, Berlian Hutauruk, Rita Butar-butar, Dewi Novita Marpaung, artis cilik Romaria Simbolon dan lainnya.

Menurut Jadi Pane, selain para artis tersebut juga akan tampil Orkestra Simponi yang akan mendampingi seribu penyanyi. Akan tampil pula 200 penyanyi orkestra cilik. “Di setiap lagu pujian saat ibadah berlangsung akan ada 200 penari tampil,” ujar Jadi.

Secara keseluruhan acara Perayaan Natal Nasional terbagi atas dua acara, yakni pra-ibadah dan ibadah. Karena kehadiran Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pukul 16.30 wib di atas panggung utama, acara dipercepat 45 menit dari jadwal semula. Selain menyampaikan Pesan Natal dia juga akan menabuh uning-uningan. Alat musik gendang tradisional Batak, dengan ukuran lebih kecil bentuknya menyerupai gordang sambilan.

Kalangna DPRD Sumut meminta pelaksanan Perayaan Natal Nasional 2018 berlangsung sukses, aman dan nyaman. Karena itu pemerintah daerah diharapkan mendukung penuh serta penjagaan keamanan maksimal. “Kita berharap Perayaan Natal kali ini berjalan lancar. Baik dari segi acara maupun keamanannya,” ujar Anggota DPRD Sumut Sarma Hutajulu kepada wartawan, Jumat (28/12).

Adapun perayaan Natal Nasional yang akan digelar hari ini, Sabtu (29/12) dan akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo, tentu diperlukan persiapan matang. Karena itu kata Sarma, dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sangat diperlukan, khususnya Medan dan Deliserdang. “Kita juga berharap dukungan masyarakat Sumut untuk ikut membantu menyukseskan acara Perayaan Natal ini. Karena kita tahu, Sumatera Utara adalah miniatur Indoensia,” katanya.

Meskipun dengan masyarakat yang beragam, Sumatera Utara menurut Sarma telah dilihat sebagai provinsi yang warganya menjaga toleransi, harmonis, serta saling membantu. Namun yang terpenting adalah, mampu menjaga dan menghargai keberagaman.

“Saya kira ini ujian kedua bagi Sumut. Pertama kita sudah sukses menjadi tuan rumah MTQ Nasional Oktober lalu. Hari ini, di penghujung tahun, kita kembali diberi kepercayaan untuk Perayaan Natal Nasional. Mari sama-sama Ita sukseskan,” jelasnya.

Sedangkan terkait keamanan, Sarma menyebutkan bahwa selain aparat, masyarakat juga perlu ikut berpartisipasi. Namun dirinya tidak setuju jika pengamanannya terlalu berlebihan. Sebab justru akan memberikan ketidaknyamanan perayaan itu sendiri. “Saya memang kurang setuju kalau pengamanan itu terlalu berlebihan. Karena memang keamanan itu bisa maksimal, tanpa harus berlebihan,” katanya.

Dirinya menanggapi pernyataan Kapolri bahwa tidak akan dilakukan sweeping menjelang kehadiran RI Satu hari ini. Sebab pada dasarnya hal itu memang tidak perlu dilakukan. Hal ini agar perayaan hari besar keagamaan seperti ini, dilaksanakan riang gembira oleh seluruh rakyat yang punya keyakinan dan agama masing-masing.

“Kalau kelihatannya berlebihan, seolah Sumut ini sudah tidak terjamin lagi keamanannya. Kita berharap aparat itu bisa mengamankan arus lalu lintas dan lokasi acara. Saya yakin masyarakat masih tetap menjaga keharmonisan dan bisa hidup berdampingan dengan damai,” katanya.

Pesan ini pula katana yang hara disampaikan kepada publik. Baik melalui pemerintah, pemuka agama, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Sehingga Sumut kembali sukses sebagai tuan rumah event Nasional. (prn/bal)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepanjang tahun 2018, Polda Sumut menangani 6.375 kasus kejahatan. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 6.255 kasusn

Dari jumlah itu, kasus Narkoba masih bertengger di urutan pertama dengan 5.926 kasus. Jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya, sebanyak 5.897 kasus.

Kasus narkoba memang tidak bisa terelakkan masuk dalam posisi satu. Peredarannya semakin masif hingga menjangkau pasar Internasional. Para kartel tidak pernah jera meski sudah banyak yang dihukum ataupun tewas di tembak polisi.

Selain Narkoba, kejahatan siber (Cyber Crime) juga meningkat tajam. Sesuai data Polda Sumut, kejahatan siber yang ditangani sebanyak 273 kasus pada 2017. Kemudian tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 394 kasus.

Kasus terbanyak yang ditangani Polda Sumut adalah penyalahgunaan media sosial. Salah satunya ujaran kebencian yang disebarkan lewat media sosial. Misalnya, kasus yang menjerat dosen Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial HD (46). Dia ditangkap setelah membuat postingan yang menyebut teror bom di Surabaya merupakan skenario. Sang dosen terancam dijerat dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronil (ITE).

Lalu kasus penghinaan Suku Batak di media sosial yang dilakukan pria berinisial FA. Dia ditangkap sesuai Laporan Polisi (LP) nomor LP/822/VI/2018/SPKT III tertanggal 29 Juni 2018. Pelapor atas nama Dewan Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Raja Lontung Drs Manganar Situmorang MSi, tentang dugaan penghinaan terhadap suku Batak dengan cara menulis dalam akun Facebook atas nama FA.

“Polda Sumut sudah bekerja sama dengan Mabes. Akan ada lembaga antara polda dan Siber Nasional untuk berkoordinasi dengan polres-polres. Bila ada berita hoaks agar diketahui siapa yang menyebar dan mengunggah. Sehingga bisa ditentukan pelanggaran yang diberikan,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Jumat (28/12).

Kemudian kasus penyelundupan. Pada 2018 ada 11 kasus atau turun dari tahun lalu dengan 34 kasus. Lalu traficking 5 kasus atau turun dari 9 kasus pada tahun lalu. Hate speech sebanyak 15 kasus atau naik dari 3 kasus di tahun lalu. Kemudian untuk penyalahgunaan senjata dan bahan peledak, sepanjang 2018 terdapat sebanyak 24 kasus. Jumlah ini turun dari tahun lalu sebanyak 39 kasus.

Program Infrastruktur Jadi Lahan Korupsi

Sementara, berdasarkan catatan Sentral Advokasi untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (SaHdar) sepanjang 2018, program pembangunan infrastruktur paling banyak di korupsi. Setidaknya, terdapat 79 kasus korupsi yang dituntut oleh penegak hukum, dimana kasus korupsi mark-up pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menempari posisi pertama yakni sebanyak 42 kasus. Kemudian disusul kasus korupsi proyek infrastruktur dengan 37 kasus.

Menurut Koordinator Eksekutif SaHdar, Ibrahim, catatan akhir tahun yang mereka buat berdasarkan pemantaun sidang di Pengadilan Tipikor PN Medan, sepanjang tahun 2018. “Apabila dianalisis lebih lanjut, 37 kasus korupsi infrastruktur tersebut diantaranya adalah korupsi pada pembangunan jalan sebanyak 16 kasus, korupsi pembangunan gedung sebanyak 8 kasus, korupsi pembangunan sarana dan prasarana seperti lampu jalan 7 kasus, korupsi pembangunan drainase sebanyak 3 kasus, dan masing-masing 1 kasus pembangunan jembatan dan perumahan rakyat,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Jumat (28/12).

Selain itu, sebut Ibrahim, sebanyak 37 kasus tersebut, 20 kasus terjadi di arena kerja Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini menjadikan Dinas Pekerjaan Umum sebagai satuan kerja nomor satu paling rawan terjadi kasus korupsi di tahun 2018. Satuan kerja lain yang tercatat memiliki kerentanan yang sama adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan jumlah 7 kasus. “Hal ini menjadikan tiga sektor ini menjadi arena korupsi yang paling tinggi terus menerus kasus korupsi di pembangunan infrastruktur terjadi dengan berbagai macam modus, terbanyak adalah mark up pada proses pengerjaan barang dan Jasa, dan melalui suap Kepala Daerah,” terangnya.

Di tahun 2018, lanjutnya, jumlah kasus korupsi yang disidangkan mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya berjumlah 66 Kasus. “Yang menarik adalah di tahun ini terjadi perubahan modus kasus korupsi, dimana terjadi peningkatan fenomena kasus suap dan pungli dalam 2 tahun terakhir. Data yang ada di 2016 hanya ada 3 kasus sejenis, namun dalam waktu 2 tahun terakhir terjadi lonjakan yang sangat tinggi hingga menembus angka 23 kasus,” urainya.

Dari catatan lembaga yang konsen menyeroti kasus korupsi ini, Sibolga menjadi daerah dengan kasus korupsi terbanyak dengan total 14 kasus, dengan jumlah kerugian Rp9.209.812.070. Posisi kedua ada Kota Medan dengan 6 kasus, total kerugian Rp22.097.343.235, dan posisi ketiga Serdang Bedagai sebanyak 5 kasus dengan total Rp2.817.665.122.

Disimpulkannya, pelaku yang terjerat korupsi di tahun 2018 mencapai angka 135 orang, dengan pelaku terbesar adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 79 orang, Kepala Dinas sebanyak 19 orang, pihak swasta yang menjadi rekanan sebanyak 31 orang dan Kepala Daerah sebanyak 2 orang. “Catatan kami dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah ada 18 orang Kepala Daerah yang tersandung kasus korupsi, terbanyak berkaitan dengan suap, izin dan mark up di projek pembangunan infrastruktur. Nilai kerugian yang timbul akibat kasus korupsi di tahun ini mencapai angka Rp192.845.956.077. Sedangkan nilai suap dan pungutan liar mencapai angka Rp50.120.600.000,” pungkasnya. (pra/jpc/man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Spekulasi yang dilakukan mafia tanah, menjadi salah satu penghambat yang cukup berpengaruh dalam proses pengerjaan proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah pusat di Sumut. Seperti yang terjadi dalam proses pembangunan jalan Tol Medan-Binjai di Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli.

Dalam kasus ini, Polda Sumut telah menangkap empat orang tersangka atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah (grant sultan) seluas 800 meter pada lahan tol tersebut. Padahal di tahun 2019, masih banyak proyek pembangunan pemerintah yang masih akan dijalankan. Karenanya, untuk mencegah kasus ini berulang, Polda Sumut telah menjalin koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut. Koordinasi itu dilakukan secara intens.

Kabarnya, masih ada enam gugatan perdata lagi yang dihadapi Tim Pengadaan Tanah pembangunan jalan tol Medan-Binjai dengan motif memiliki alas hak Grant Sultan. Kini, keenam gugatan tersebut menjadi perhatian Polda Sumut.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kemungkinan keterlibatan mafia tanah dalam gugatan tersebut. Untuk itu, Andi mengaku masih menunggu data dari BPN yang sedang mempelajari guagatan-gugatan itu. “Sampai saat ini, penyidik masih menunggu data dari BPN soal enam gugatan perdata yang dihadapi Tim Pengadaan Tanah pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Ia menyebut, saat ini Polda Sumut terus memantau setiap pembangunan proyek strategis nasional yang ada di Sumut. Hal ini dilakukan agar pembangunan proyek itu berjalan maksimal tanpa hambatan. Salah satunya, pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai. “Polda bertanggung jawab memastikan proses pembangunan semua proyek strategis nasional yang ada di wilayah Sumut bisa berjalan secara benar dan lancar, baik jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, dan lainnya,” sebutnya.

Andi juga menjelaskan, Kanwil BPN sendiri berperan sebagai Tim Pengadaan Lahan untuk setiap proyek strategis nasional. Sehingga untuk memastikan kelancaran hukumnya, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan mereka.

Sedangkan terkait penetapan empat tersangka komplotan mafia tanah kemarin, Andi menerangkan, penyidik masih terus melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi-saksi diperiksa guna merampungkan berkas perkara. “Kita segerakan berkas perkaranya rampung. Saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi-saksi,” terangnya.

Saat ditanya, apakah ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus tersebut? Perwira Polisi berpangkat tiga melati emas ini mengatakan, bisa saja. “Tapi berdasarkan fakta yang didapat, untuk saat ini masih keempat tersangka itu saja,” pungkas Andi Rian.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyampaikan, pembebasan Tol Medan-Binjai selama ini mengalami kendala oleh gugatan perdata menggunakan grandsultan palsu, sehingga pembangunannya terhambat. Adapun keempat tersangkanya, terdiri dari satu pengacara yakni Afrizon SH, dan tiga warga sipil yaitu, Tengku Awaluddin Taufik, Tengku Isyiwari, serta Tengku Azan Khan, namun Tengku Azan tidak dilakukan penahanan, karena sedang menderita stroke.

Agus menjelaskan, modus para pelaku, ialah dengan memalsukan foto copy dokumen grandsultan atas lahan tersebut. Selanjutnya, mereka meminta keterangan dari BPN, tapi surat jawaban BPN kemudian dipalsukan, lalu menempelkannya pada dokumen yang dibuat sendiri. “Surat yang mereka foto copy itu ternyata tidak terdata di BPN. Selain itu, pelaku juga sama sekali tidak pernah melihat (dokumen asli grandsultan) nya,” jelasnya.

Atas pemalsuan ini, sambung Agus, telah menghambat proyek pembangunan infrastruktur yang dicanangkan presiden RI Joko Widodo. Untuk itu, Jenderal Bintang Dua ini berharap, agar pengadilan segera memutuskan perkaranya, sehingga pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dapat segera dilaksanakan.

Andi Rian sendiri saat itu menyebutkan, laporan atas kasus ini diterima Poldasu pada bulan Oktober 2018. Dimana selang dua bulan kemudian, para pelakunya dapat diamankan. Para pelaku itu tuturnya, membuat surat hak lahan yang disengketakan seolah asli dari BPN, agar dapat memperoleh ganti rugi. Karenanya keempat pelaku, ujar akan dipersangkakan dengan Pasal 263 dan 266 KUHPidana dengan ancaman 8 tahun. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dapat kita lakukan tahap 1. Saat ini kita sudah koordinasi dengan kejaksaan,” terangnya. (dvs)