MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penghujung tahun 2018 tinggal tiga hari lagi. Awal tahun 2019, masyarakat akan dihadapkan dengan tensi yang cukup panas: Pemilu. Sebagaimana terjadi saat ini, politik identitas ditengarai akan mewarnai pelaksanaan Pemilu kali ini.

“ADA ancaman potensi perpecahan dan intoleransi. Polisi sebagai garda terdepan terus melakukan pengamanan dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Mencegah dan meminimalisir setiap ancaman-ancaman yang mungkil bakal terjadi,” kata Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Agus Andrianto, saat konferensi pers Paparan Akhir Tahun di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (27/12)n

Untuk itu, Kapoldasu meminta kepada pihak-pihak yang tergabung di kubu salahsatu pasangan Capres maupun partai, agar tidak menggunakan politik identitas dalam kampanyenya. Karena cara itu dinilai tidak menciptakan Pemilu yang damai dan berbobot. Tapi justru sebuah upaya yang berpotensi menimbulkan perpecahan di antara masyarakat.

“Jadi sudahlah… tidak usah menggunakan politik identitas jelang Pemilu. Tapi adu argumen, adu program. Ini bahaya kalau membawa-bawa agama demi kepentingan politik. Menurut saya ini memecah belah,” ujar Agus.

Jenderal bintang dua ini mengatakan, Polri khususnya di Sumut, tidak akan main-main menghadapi gerakan politik identitas yang terus didengungkan oleh kelompok-kelompok yang berkontestasi dalam Pilpres 2019.

“Kalau masih juga memakai metode politik identitas, apa boleh buat. Polda Sumut akan terus berupaya melawan dengan upaya-upaya kita menyadarkan masyarakat bahwasanya itu kepentingan politis. Kasihan, masyarakat yang gontok-gontokan di bawah demi kepentingan segelintir oknum elit politik jelang Pilpres,” sebutnya.

Mantan Wakapolda Sumut ini juga mengimbau kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas. Tidak mudah terpengaruh praktik politik identitas, yang menurutnya menebar kebencian dan potensi perpecahan di masyarakat.

“Jadilah pemilih yang cerdas, tidak terpengaruh politik identitas. Pilih calon pemimpin yang punya visi dan program. Lihat program-program kerjanya. Jangan mudah terperdaya cara-cara politik yang menjual-jual agama,”ungkapnya.

Penyalahgunaan Narkoba Meningkat

Dalam kesempatan itu, Agus memaparkan sejumlah hasil kinerja yang dilakukan jajarannya.

Sepanjang 2018 ini, katanya, kejahatan penyalahgunaan narkotika meningkat ketimbang tahun 2017 lalu.

“Untuk kejahatan transnasional, kasus yang ditangani Poldasu mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Dari 6.255 kasus menjadi 6.375 kasus. Kebanyakan kejahatan penyalahgunaan narkotika,” ungkapnya.

Menurutnya ada tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika. Dari 5.897 kasus di tahun 2017, naik menjadi 5.926 kasus di tahun 2018. “Sedangkan pada jumlah penyelesaian tindak pidananya, sebanyak 5.621 kasus di tahun 2017, dan 5.066 ditahun 2018,” jelasnya.

Soal permasalahan narkoba ini, terang Agus, bisa diberantas dengan menyiapkan tempat-tempat rehabilitasi pencandu. Hal ini merujuk pula pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 agar pecandu tidak dihukum kurang penjara.

“Karena hampir 70 persen penghuni Lapas merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika. Jadi kalau masuk Lapas pun bukan tobat. Malah jadi lebih parah,” katanya.

Pemerintah daerah membangun sejumlah tempat-tempat rehabilitasi bagi pecandu-pecandu narkotika. Dengan begitu, seluruh pecandu bisa direhabilitasi. “Harapan saya Pemda membantu memberantas narkotika dengan mendirikan tempat-tempat rehabilitasi pecandu narkotika. Dengan begitu ketika pemakai narkoba berkurang, permintaan pun menurun,” sebutnya.

Sebelumnya Polrestabes Medan menangkap jaringan narkoba Malaysia-Dumai-Sumut. Dalam pengungkapan itu diamankan 48,5 kg sabu-sabu, 6 keytamin bahan baku pembuatan ekstasi dan 40 ribu ekstasi. “Jadi sudah jelas, ya. Dari pengungkapan kemarin kita bisa melihat kalau Sumut ini menjadi tempat peredaran narkoba. Bukan cuma sebagai tempat transit saja,” sebutnya.

Sementara untuk kasus penyelundupan, pada tahun 2018 ini ada 11 kasus atau turun dari tahun lalu dengan 34 kasus. Kasus traficking 5 kasus atau turun dari 9 kasus di tahun lalu. Kasus hate speech 15 kasus, naik dari 3 kasus dibanding tahun lalu.

Kemudian untuk penyalahgunaan senjata dan bahan peledak, Agus menyebutkan pada tahun 2018 ini terdapat sebanyak 24 kasus. Atau turun dari tahun lalu yang hanya 39 kasus. Begitupun untuk Cyber Crime, mengalami kenaikan kasus, dari 273 tindak pidana di tahun 2017 menjadi 394 tindak pidana di tahun 2018.

“Untuk kasus terorisme, baik di tahun 2017 dan 2018, Poldasu tidak ada menangani tindak pidananya,” tandasnya.

Selain kasus tindak pidana kejahatan transnasional, Jenderal Bintang Dua ini juga menyampaikan penanganan kejahatan yang dilakukan terhadap kekayaan negara. Dalam kejahatan ini, jumlah kasus tertinggi terdapat pada penanganan kasus korupsi sebanyak 28 kasus, atau turun dari tahun 2017 yaitu 34 kasus.

“Begitu juga untuk kasus illegal logging, pada tahun ini terdapat 22 kasus atau naik dari tahun lalu yang hanya 16 kasus. Illegal mining terdapat 11 kasus, serupa dengan jumlah tindak pidana di tahun lalu,” pungkasnya

Angka kasus kejahatan yang terjadi di Sumatera Utara pada tahun 2018 ini menurun dibanding dengan tahun 2017. Pada tahun ini, jajaran Polda Sumut tercatat menangani kejahatan atau gangguan Kamtibmas sebanyak 35.065 kasus, dan berhasil menyelesaikan 23.523 kasus atau 67 persen.

“Jika dibandingkan tahun sebelumnya, Polda Sumut menangani 40.775 kasus kejahatan, terjadi penurunan tingkat kejahatan sebanyak 5.710 kasus atau 14 persen,” sebutnya.

Agus merinci jumlah kasus kejahatan itu berasal dari kejahatan konvensional ada 28.629 kasus berhasil diselesaikan 18.154 kasus.

Dalam kesempatan itu, Kapoldasu juga memaparkan sepanjang 2018, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Kepolisian Darah Sumatera (Polda Sumut) menerima 652 pengaduan masyarakat (dumas). Dari angka itu, ada 459 Dumas yang masih dalam proses, 44 dumas selesai dan 150 dumas selesai karena tidak benar.

“Jumlah ini mengalami penurunan 115 Dumas atau sekitar 14,99 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017,” ujar Kapolda.

Untuk Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), sebut Agus, Polda Sumut telah melakukan penindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah (disiplin, kode etik dan pidana) sebanyak 814 kasus. Jumlah ini meningkat 14,51% dibandingkan peningkatan yang dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 689 kasus.

“Rinciannya 541 kasus pelanggaran disiplin, 263 kasus diantaranya berhasil diselesaikan. Pelanggaran kode etik sebanyak 207 kasus, terselesaikan 61 kasus dan pidana sebanyak 66 kasus, hanya 5 diantaranya yang berhasil diselesaikan,” pungkas Agus. (dvs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, mekanisme assessment atau penilaian terhadap kinerja seluruh eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih terus berjalan sampai kini.

Salah satu pejabat eselon II yang mendapat sinyal akan diganti yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Hidayati.

Seperti diketahui, kinerja Hidayati sedang dalam sorotan oleh publik. Itu disebabkan ketidakmampuan dirinya menyelenggarakan even Festival Danau Toba (FDT) 2018 belum lama ini, yang minim pengunjung. Bahkan FDT tahun ini disebut oleh beberapa kalangan sebagai galeran terburuk sepanjang sejarah.

“Assessment itu terus dilakukan. Sampai bulan ini juga tetap berjalan. Nantinya akan dilakukan secara terbuka biar masyarakat bisa ikut melihat,” katanya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jl. P Diponegoro Medan, Kamis (27/12).

Bersama Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck), Edy memang akan ‘tancap gas’ untuk menyusun gerbong kabinetnya. Terlebih mengingat paling lama Februari mendatang, mereka sudah dapat melakukan pergantian atau mutasi jabatan sesuai ketentuan berlaku. Salah satu wujud keseriusan Edy-Ijeck menemukan sumber daya manusia terbaik untuk perangkat kerjanya, akan memakai tenaga ahli dari luar Sumut.

“Untuk mendatangkan ahli-ahli itu kan harus dianggarkan dulu di APBD, dan itu sudah kita lakukan. Kalau APBD sudah jalan, kita bisa datangkan para ahli menilai orang-orang yang dapat bekerja sesuai sistem. Harapannya agar dapat hasil objektif untuk menilai kemampuan pimpinan OPD. Tidak hanya pimpinan Disbudpar, juga semua pimpinan OPD penilaian itu berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Pangdam I/BB juga mengisyaratkan tujuan dilakukan assessment untuk mengevaluasi pimpinan OPD yang sekarang ini menjabat. “Arahnya tentu ke sana (evaluasi/mutasi). Nantikan tim melihat dulu berapa jumlah personelnya, bagaimana kondisinya dan menentukan waktunya,” katanya.

Menurut dia, kualitas SDM yang dimiliki Pemprovsu saat ini akan menentukan kemajuan Sumut di masa mendatang. Maka dari itu, kata Edy, setiap orang yang membawahi OPD wajib sesuai dengan keahliannya.

“Tuntutan Sumut untuk bekerja itu memerlukan kualitas SDM. Makanya perlu dilakukan assessment. Saya juga harus tahu siapa-siapa yang saya bawa ini. Kemampuannya seperti apa saya juga harus tahu. Kalau saya tidak tahu, meraba-raba saya,” kata Edy saat disinggung seberapa mendesak mutasi pejabat eselon yang akan dilakukan nantinya.

Sebab, kata dia, untuk menterjemahkan keinginan sesuai visi misi mereka, tidak sekadar orang cerdas melainkan baik pekertinya. “Juga perlu motivasi dan dedikasi dalam bekerja. Untuk lelang jabatan itukan sistem nanti kita lihat ya,” katanya.

Pengamat Perencanaan Pariwisata, Siti Hajar, sebelumnya mendorong agar gubernur mencari pengganti Kadisbudpar Hidayati atas kegagalan mantan kadis BLH Sumut itu menyukseskan galeran FDT 2018 di Kabupaten Dairi.

Kata dia, hal itu harus menjadi bahan evaluasi bagi Gubsu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan FDT mendatang dengan menempatkan orang yang betul-betul memahami besarnya potensi pariwisata di wilayah ini.

“Pimpinan daerah (Gubernur Sumut) harus bisa merekrut SDM yang berkompeten di bidangnya sehingga program yang berjalan dapat dilaksanakan secara maksimal dan menghasilkan pencapaian target optimal,” ucapnya.

FDT, sambung dia, membutuhkan koordinasi yang tepat dan optimal dari seluruh pemerintah daerah sehingga bisa menyatukan visi dan misi dalam pencapaian target untuk meningkatkan kunjungan wisata ke danau terbesar di Asia, dan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam sektor pariwisata.

“Pertumbuhan pariwisata dapat tidak terkendali diakibatkan oleh perencanaan yang tidak baik dan tidak berkualitas,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU itu.

Atas hal tersebut, lanjut Hajar, dalam pembangunan pariwisata sangat membutuhkan perencanaan yang matang, sehingga dapat membangun koordinasi antarsemua instansi dan pihak yang terlibat pada sebuah kegiatan seperti FDT.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan pariwisata melalui program FDT adalah membuat perencanaan terpadu yang sejalan dengan sektor lain secara keseluruhan. Namun, harus sesuai dengan acuan atau standar yang telah ditentukan melalui kesepakatan bersama antar pemerintah daerah atau lembaga yang terkait,” katanya.

Ia menambahkan, kontribusi Pemprovsu sangat diperlukan untuk memajukan destinasi objek wisata Danau Toba melalui program-program yang dibuat dengan baik dan berkualitas.

“Jangan FDT yang buruk seperti tahun ini. FDT itu sangat membutuhkan interaksi yang terpadu dan menyeluruh pada lembaga yang terlibat, sehingga meminimalisir adanya persaingan antardaerah yang berdampak negatif bagi pariwisata,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perayaan pergantian malam tahun baru di Kota Medan bisa dipastikan berbeda dengan beberapa tahun belakangan. Bagaimana tidak, biasanya terdapat pesta kembang api dan panggung hiburan di Lapangan Merdeka, kini ditiadakan. Kegiatan dialihkan ke Lapangan Benteng dengan zikir akbarn

“Tidak ada pesta kembang api ataupun panggung hiburan rakyat pada saat malam pergantian tahun baru. Kami Bersama Polda akan gelar zikir akbar di Lapangan Benteng,” ujar Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin baru-baru ini.

Diutarakan dia, zikir diyakininya bisa lebih bermanfaat ketimbang hiburan semata. Sebab, melalui zikir bisa melantunkan doa agar tahun ini dan tahun depan bisa lebih baik. “Doakan Kota Medan tetap kondusif, Pemilu 2019 pun bisa berjalan aman dan lancar,” kata Eldin.

Menurut Eldin, tidak elok juga jika perayaan malam pergantian tahun dilakukan dengan pesta. Apalagi, beberapa daerah di Indonesia baru tertimpa musibah “Kami tentu prihatin dengan bencana yang terakhir di Lampung dan Banten. Jadi, mari sama-sama kita merenung, prihatin kepada saudara kita yang tertimpa musibah dan doakan agar mereka tabah,” tuturnya.

Eldin mengaku, Pemko Medan saat ini tengah mengupayakan penggalangan dana untuk korban bencana tsunami di Lampung dan Banten. “Sewaktu bencana Palu, Pemko Medan juga berikan bantuan uang maupun logistik. Kepada saudara yang tertimpa musibah di Lampung dan Banten juga akan kita berikan bantuan uang maupun logistik,” pungkasnya.

Tak jauh beda disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Medan, Agus Suriyono. Pemko Medan tidak menggelar pesta kembang api dan panggung hiburan rakyat yang menampilkan artis ibu kota pada malam pergantian tahun.

Sebagai gantinya, akan ada kegiatan zikir akbar dan doa bersama anak yatim pada 31 Desember 2018. “Kegiatan jelang pergantian tahun ini zikir bersama dan penyantunan anak yatim,” ujar Agus.

Untuk mengisi tausiah pada kegiatan zikir itu, tambah Agus, akan ada ustad dari ibukota yang akan diundang. Namun, belum bisa memastikan siapa sosok ustad nantinya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Underpass Katamso-Delitua akhirnya mulai dioperasikan. Meski demikian, saat ini pengendara baru bisa menikmati pembangunan jalan bawah tanah itu pada satu lajur sajan

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Bambang Pardede, pengertian underpass beroperasi maksudnya adalah untuk memperlancar arus jalan di sekitarnya, di mana pada musim libur ini terjadi kepadatan lalu lintas.

“Dibukanya masih terbatas satu sel (satu lajur), sejak Selasa malam (25/12). Mudah-mudahan kalau lancar semua bisa dua lajur (difungsikan). Mohon doa kita bersama supaya ke depannya lebih lancar,” kata Bambang saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (27/12).

Pihaknya optimis pengerjaan proyek pembangunan bernilai ratusan miliar tersebut akan tuntas tahun ini. Namun mengenai jadwal peresmian atas rampungnya underpass Katamso-Delitua, BBPJN II masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

“Iya benar (peresmian masih menunggu pusat). Setidaknya selama musim libur ini, operasional satu lajur bisa mengurai kemacetan dititik tersebut,” katanya.

Salah seorang warga Kota Medan, Nirwan, yang sudah menikmati pembangunan underpass, mengamini bahwa baru satu lajur dibagian bawah yang dibuka dan bisa dilalui. “Kebetulan pulang kerja saya melintas di situ, saya coba jalur bawahnya sudah bisa dilewati. Itu sekitar pukul 24.00 WIB. Lalu kalau kita dari arah Brigjend Katamso mau belok ke Jalan Titikuning juga sudah bisa dilalui. Cuma yang dari arah Marindal (Jalan Tritura) menuju Asrama Haji belum difungsikan,” ungkapnya.

Pada waktu melintasi satu lajur underpass kemarin, diakuinya arus lalu lintas masih terlihat lengang. Yakni belum banyak dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat. “Mungkin karena sudah tengah malam itu pas aku lewat, jadi sepi. Setahuku malam aja baru dibuka jalan yang bawah itu, gak tahu kalau siang harinya apakah sudah bisa dilalui,” katanya.

Diketahui, sejatinya pembangunan proyek underpass Katamso-Delitua sudah dimulai sejak akhir 2015. Proyek yang dikerjakan PT Hutama Karya (HK) itu merupakan usulan dari Pemko Medan melalui BBPJN II, mengingat kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi pada kawasan tersebut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Utara telah memberangkatkan tim untuk melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) ke sekolah-sekolah dan juga lembaga permasyarakatan (lapas)n

Kadisdukcapil Sumut Ismael Parenus Sinaga mengatakan, tim yang dibentuk tersebut melibatkan petugas dari Disdukcapil kabupaten/kota. Adapun salah satu tujuan tim itu diturunkan guna mengejar perekaman e-KTP masyarakat, terutama pemilih pemula di sekolah-sekolah maupun lapas.

“Kegiatan ini merupakan bagian untuk menyikapi perintah pak gubernur dan juga pemerintah pusat, bahwa sampai akhir Desember 2018 seluruh masyarakat wajib mempunyai KTP elektronik,” katanya kepada wartawan, Kamis (27/12).

Kata Ismael, tim sudah mulai diberangkatkan pada pagi hari itu untuk melakukan penjemputan data ataupun merekam langsung e-KTP bagi mereka yang belum memiliki identitas diri. Dirinya meminta agar seluruh kabupaten/kota dapat melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin, sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang belum punya e-KTP.

“Untuk tempat yang akan dikunjungi pada pagi hingga siang hari ini, yaitu sekolah-sekolah menengah atas atau menengah kejuruan hingga lapas. Adapun sasarannya adalah pemilih pemula, karyawan swasta dan pegawai pemerintahan sampai para narapidana di lapas,” ungkap dia.

Mengenai ketersediaan blanko, sambungnya, pemerintah pusat akan mencukupi dan menyuplai bila terjadi kekurangan selama proses kegiatan ini berlangsung. “Pemerintah pusat selalu mendukung, berapapun yang kurang akan dibagikan ke daerah-daerah,” ujarnya.

Tim yang diberangkatkan yakni petugas dari Disdukcapil Kota Medan, dan disaksikan oleh lembaga negara, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Hal ini juga sesuai arahan serentak dari Kemendagri, bahwa sejak jam 9 pagi tim perekaman sudah diberangkatkan secara simbolis,” katanya.

Ia sebelumnya mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 1 juta penduduk di Provinsi Sumut yang belum melakukan perekaman e-KTP.”Satu juta itu tersebar di 33 kabupaten/kota. Paling banyak ada di Medan, Deliserdang dan Nias Selatan,” ujarnya.

Menurutnya ada beberapa kendala mengapa masyarakat enggan melakukan perekaman, salah satunya kendala faktor geografis. Dimana dominan terjadi pada daerah-daerah pedalaman. Agar seluruh masyarakat di Sumut dapat melakukan perekaman, Ismael merencanakan kegiatan satu bulan penuh GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi).

“Karena ini satu bulan penuh maka perlu diorganisir. Rencananya kalau tidak Februari, Maret akan dilakukan GISA. Kita berharap gerakan ini bisa memicu masyarakat untuk bisa memiliki dokumen kependudukan,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Keluarga Besar Muslim Karo (Kamka) Sembilan Tiga harus dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kota Medan.

Karenanya, seluruh pengurus diharapkan dapat benar-benar mengemban dan melaksanakan amanah yang diberikan, dan menjadi perekat di masyarakat, baik sesama warga Karo maupun dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia.

Demikian disampaikan Burhanuddin Sitepu yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Kamka Sembilan Tiga Kota Medan dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-5 yang digelar di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Rabu (26/12).

“Amanah ini saya terima dengan ikhlas dan mari kita sama-sama berharap pengurus yang dilantik dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam pembangunan,” kata Burhanuddin usai dilantik.

Burhanuddin Sitepu terpilih sebagai Ketua DPD Kamka Sembilan Tiga Kota Medan menggantikan Zulkifli Sitepu yang tak lain adalah adik kandungnya. Kepengurusan DPD Kamka Sembilan Tiga Kota Medan di bawah kepemimpinan Burhanuddin ini dilantik oleh Ketua DPW Kamka Sumut Prof DR Syaad Afifuddin Sembiring disaksikan Ketua Presidium Kamka Ibrahim Tarigan, pengurus DPP, DPW, DPD se-Sumut, serta DPC se-Kota Medan.

Menurut Burhanuddin, dia bersedia menjadi Ketua Kamka Kota Medan karena ia juga ingin mengabdikan diri untuk kepentingan umat Islam, khususnya keluarga muslim Karo. Apalagi disebutnya, sejak kecil kedua orangtuanya telah menanamkan nilai-nilai Agama Islam kepada mereka.

“Justru karena itu, saya akan berusaha agar program yang disusun bersama teman-teman pengurus Kamka Kota Medan dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat khususnya muslim Karo dan pemerintah Kota Medan,” ujarnya.

Burhanuddin yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini mengungkapkan, dirinya akan berupaya menjadikan Kamka sebagai wadah perekat dan pemersatu khususnya Muslim Karo di Kota Medan.

“Karena saat ini ada beberapa wadah Muslim Karo, seperti ada Muslim Karo ada Karo Muslim. Ada pengajian Kamka, ada juga pengajian sikeleng-kelengen. Nah, saya harap ini ada induknya, sebagai alat pemersatu. Dengan terpilihnya saya, ini yang ingin saya persatukan. Kalau ini sudah bersatu, saya yakin akan ada kekuatan. Kalau terpecah-pecah, pasti akan rapuh,” tandasnya.

Sementara Zulkifli Sitepu Ketua DPD Kamka Kota Medan periode 2013-2018 dalam sambutannya mengaku optimis dan yakin kalau Burhanuddin Sitepu mampu menjadikan Kamka Kota Medan dapat lebih maju dari masa kepemimpinannya.

Apalagi menurutnya, abang kandungnya itu sudah cukup banyak asam garam di dunia organisasi. Bahkan kini menjabat sebagai salah satu pimpinan di DPRD Kota Medan. “Saya yakin Abanganda Burhanuddin Sitepu mampu menjadi pemimpin Pancasilais yang siddiq, amanah, fatonah dan tabligh dalam kerangka NKRI,” sebut Zulkifli.

Sementara Ketua DPW Kamka Sembilan Tiga Sumut Prof DR Syaad Afifuddin Sembiring dalam sambutannya berharap kepada kepengurusan yang baru dilantik dapat bekerja lebih profesional dalam membesarkan organisasi ini. Tak lupa dia berpesan agar Burhanuddin Sitepu segera mendaftarkan keberadaan Kamka Sembilan Tiga Kota Medan ini ke Kesbanglinmas Kota Medan sehingga keberadaannya benar-benar diakui oleh pemerintah.

Ketua Presidium Kamka Ibrahim Tarigan mengakui, Musda ke-5 Kamka Kota Medan ini merupakan yang tersukses. Dia juga berharap Ketua DPD Kamka Kota Medan terpilih Burhanuddin Sitepu dapat segera melakukan konsolidasi dengan membentuk DPC-DPC Kamka se-Kota Medan. “Jika konsolidasi sudah baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud. Kamka bukan karya kata tapi karya nyata,” tegasnya. (adz/ila)