MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan driver Grab Medan yang tergabung dalam Team Koalisi Leader Medan menggelar aksi damai dengan menandatangani petisi sebagai bentuk protes terhadap sistem baru yang diterapkan Grab. Aliansi yang merupakan gabungan dari 19 komunitas driver Grab se-kota Medan itu menggelarnya di lima titik kota Medan, Kamis (20/12).

Mereka membentangkan spanduk kosong yang bertuliskan Solidaritas Mitra Grab Medan Tolak Sistem Diamond yang kemudian ditandatangani para driver Grab Medan di lima lokasi yakni di Jalan Kapten Muslim, Jalan Mesjid Raya, Jalan AH Nasution, Jalan Willem Iskandat dan Jalan Dr Mansyurn

Totok, Koordinator Aksi di Jalan Kapten Muslim mengatakan sistem yang diterapkan operator Grab saat ini sangat menyulitkan para driver. Apalagi tarif yang dipatok tidak rasional. “Sudah tidak sesuai dengan kalkulasi kebutuhan operasional. Sistem yang dulu lebih baik.Jadi kami minta tarif itu disesuaikan yang manusiawilah setiap orderan,” kata Totok.

Ada sembilan tuntutan yang disuarakan para driver Grab. Antara lain pihak Grab operasional Medan harus menetapkan jaminan pendapatan (tarif terendah) driver khususnya layanan Grab Bike dan Grab Express Rp10 ribu per order dengan maksimal jarak 5 km, meminta pihak operator menetapkan tarif terendah Grabfood Rp15 ribu per order, memberikan tambahan pendapatan di atas pukul 23.00 sampai 05.00 minimal Rp2 ribu per km.

Selanjutnya, mengubah standart pencapaian insentive sebagai bentuk apresiasi kinerja mitra driver, agar operator konsisten dengan hasil kesepakatan dan tidak merubah hasil kesepakatan (baik secara teknis maupun non teknis) sebe|um adanya kesepakatan selanjutnya bersama team koalisi leader Medan, membatasi penerimaan mitra driver baru.

Selanjutnya mengaktifkan kembali akun mitra driver yang mendapat sanksi suspend maupun putus mitra tanpa adanya bukti melakukan kecurangan atau pelanggaran kode etik, operator harus aktif bekerjasama dengan mitra driver melalui leader Komunitas membenahi persoalan, dan terakhir mengubah atau memperkelas isi-isi kesepakatan peraturan kemitraan maupun kode etik yang multitafsir.

Menurutnya ini merupakan aksi yang kedua kalinya dilakukan. “Yang pertama dulu tidak ditanggapi. Jadi kalau ini tidak ditanggapi lagi kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Selain itu secara nasional nanti juga akan ada aksi di semua daerah,” tambahnya.

Selain itu pihaknya juga telah menyurati Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan berharap bisa menjembatani dengan pihak perusahaan. “Kami sudah surati Gubernur dan mereka akan menampung aspirasi kita. Tapi belum tahu kapan jadwalnya mereka akan memanggil kami dan juga pihak Grab,” bebernya.

Selain itu dalam aksi ini pihaknya tidak memaksakan para mitra Grab untuk tidak menjalankan order. “Tidak masalah mereka mau tetap narik. Kami tidak paksa. Ini aksi damai. Banyak juga tadi yang sehabis tandatangan lalu narik lagi,” tambahnya.

Setelah mengumpulkan tandatangan di lima titik, para driver bersama-sama menyerahkan spanduk tanda tangan itu ke kantor Grab di Komplek CBD Medan sekitar pukul 15.30 WIB dan bubar dengan tertib. (don/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan diminta segera memperbaiki ruas Jalan Garu VIII, mengingat akses menuju beberapa gereja pada menjelang Natal dan Tahun Baru, mengalami kerusakan.

Desakan ini disampaikan Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong langsung kepada perwa-kilan UPT 4 Dinas PU Medan, menyahuti aspirasi warga saat menggelar reses III Tahun 2018 di Jalan Garu VIII Kelurahan Harjo Sari, Medan Amplas, Rabu (19/12)n

Dalam reses yang dihadiri ratusan warga ini, Parlaungan Simangunsong mengaku tidak cuma memberikan janji, tetapi akan tetap memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat. Selaku wakil rakyat, ia akan tetap berjuang bersama membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Kota Medan.

“Ayo, ingatkan, tegur saya. Dua periode saya menjadi anggota dewan, saya tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat. Saya memang bukan eksekutor, tapi saya berhak menetapkan anggaran dan melakukan pengawasan kepada kinerja Pemko Medan. Mudah-mudahan, selama ini, sepanjang kepentingan masyarakat, usulan dan perjuangan saya semua terealisasi. Ayo, mana yang mau kita benahi di lingkungan kita ini,” ujar Parlaungan kepada masyarakat yang hadir.

Pernyataan itu sekaligus menjawab pertanyaan Hasiholan Panjaitan, warga Garu VIII, terkait apa yang sudah dan akan bisa dilakukan Parlaungan Simangunsong membantu masyarakat khususnya Garu VIII. Hasiholan minta agar Parlaungan Simangunsong menunjukkan kinerja menyahuti kepentingan masyarakat.

Hasiholan Panjaitan minta DPRD Medan supaya memfasilitasi pelebaran badan Jalan Garu VIII, mengingat jalan dimaksud terlalu sempit, sementara akses padat dan jalan alternatif dari Jalan Garu III menuju Jalan Sisingamangaraja. “Jalan tersebut butuh pelebaran dan pengaspalan karena kondisi sempit dan rusak,” pinta Hasiholan.

Keluhan yang sama disampaikan Alpen Simbolon, warga Gg Garu 2 B. Alpen membeberkan kondisi banjir Jalan Garu III, Jalan Garu II B, Gang Cipta Baru, Gang Baru, Gang Masjid Kelurahan Harjo Sari selama 15 tahun setiap hujan tetap mengalami banjir. Alpen minta agar ada realisasi perbaikan dan pengaspalan jalan dimaksud dari Pemko Medan.

Begitu juga keluhan yang disampaikan Viktor Hutabarat, parit di Jalan Dame Gang Rela, Kelurahan Timbang Deli, terlalu sempit. Sehingga, bila turun hujan, air meluber masuk ke rumah warga. Sama halnya dengan Jalan Dame Gang Family, belakang Gereja HKBP selalu banjir. Sebab lingkungan tersebut tidak memiliki parit pembuangan air. Setiap turun hujan selalu kebanjiran. “Mohon Dinas PU meninjau dan memberi solusi,” harap Viktor.

Saat itu juga, Parlaungan menyebut tetap komitmen selaku kader Demokrat, akan menyerap aspirasi dan menindaklanjuti memberi solusi. “Masalah jalan rusak, saya desak Dinas PU segera memperbaiki sepanjang kepentingan masyarakat umum. Demikian juga dengan masalah lampu penerangan jalan umum (LPJU), saya siap memperbaiki sendiri. Parit/drainase yang tumpat, ayo sama-sama kita gotong royong,” sebut Parlaungan seraya meminta perwakilan UPT 4 Dinas PU Medan, Abidan segera memperbaiki Jalan Garu VIII mengingat akses menuju beberapa Gereja yang pada menjelang Natal dan Tahun Baru.

Menyikapi permintaan warga, Ka UPT IV Dinas PU Kota Medan Abidan menyebut, keluhan warga akan menjadi perhatian pihaknya. Untuk itu, terkait perbaikan akan menjadi skala prioritas.

Sementara itu, di penghujung reses, Parlaungan Simangunsong mengatakan, seluruh aspirasi warga akan menjadi perhatiannya. Dimana, keluhan warga sudah diakomodir dan akan disampaikan ke Pemko Medan.

“Aspirasi ini akan saya sampaikan secara resmi ke Pemko Medan lewat rapat paripurna. Ini akan saya tindaklanjuti supaya segera terealisasi dan menjadi prioritas,” terang Parlaungan Simangunsong yang saat ini Caleg DPRD Sumut 2019-2024 No Urut 2 Partai Demokrat dapil Medan. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara didorong untuk melakukan sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam melaksanakan pembangunan. Sebab, program ini sangat baru dan perlu terus disosialisasikan agar menjadi lebih paham.

Direktur Utama PT Adhikari, Muhammad Syaifullah mengungkapkan, pihaknya terus mendorong Pemko/Pemkab di Sumut yang belum peduli dengan program ini. Padahal, program ini bisa dijadikan alternatif dalam pembiayaan melaksanakan pembangunan.

Menurutnya KPBU tidak gratis, bukan utang, tapi lebih kepada investasi. Jadi, butuh atau tidaknya pemda tergantung dari kepala daerahnya dan kondisi keuangan daerah itu sendiri. “KPBU ini merupakan alternatif APBD dalam pembiayaan pembangunan. Sejak lima tahun terakhir ini kami terus dorong pemerintah daerah untuk melakukan itu,” ungkapnya dalam Seminar Percepatan Penyediaan Infrastruktur Sumatera Utara menuju Sumut Bermartabat di Hotel Grandhika, Jalan Dr Mansyur Medan, Selasa (18/12).

Pria yang juga konsultan KPBU ini menjelaskan, untuk sosialisasi KPBU sendiri memang sudah dilakukan. Mulai dari musrenbang tingkat nasional, pelatihan-pelatihan di daerah, melalui Bank Indonesia dan lainnya.

“Kalau ada penilaian ini bentuk utang baru, tergantung SDM dan cara penilaian kepala daerahnya. Sebab program ini punya mekanisme. Pembiayaan yang dilakukan juga berbagai bidang,” katanya.

Dia menambahkan, untuk di Sumut pihaknya sudah melakukan penjajakan dengan Pemko Tanjungbalai, Pemkab Batubara, Pemko Siantar, dan Pemkab Deliserdang. Sedangkan yang berjalan pembangunan jalan tol Kualanamu. Selain itu, pembangunan RSUD Pirngadi dan LRT dengan Pemko Medan.

“Semua itu tergantung pimpinan daerahnya. Kalau mendukung pasti jalan. Sebab, peluangnya ada di sini. Banyak potensi di Sumut yang bisa di KPBU-kan. Selain itu, legislatifnya ikut bergerak,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Wilayah Sumut, Ahmad Prawira Tarigan menegaskan, kemajuan suatu bangsa dilihat dari infrastrukturnya. Semakin baik infrastruktur maka semakin majulah bangsa itu. Begitu juga sebaliknya.

Saat ini, ungkap dia, Presiden Joko Widodo terus menyampaikan keberhasilan program pembenahan infrastruktur. “Even ini sangat pas dilakukan. Makanya tetap semangat melakukan kegiatan ini. Menjadi agenda rutin. Sebab, kemajuan satu bangsa dilihat dari kondisi infrastrukturnya,” katanya saat memberi sambutan.

IA-ITB kata dia merupakan sebuah paguyuban yang tidak berpolitik. Hanya ingin berbuat untuk lebih baik dan siap berkompetisi dengan bangsa lain. “IA-ITB ini saling bersinergi, memberikan kontribusi dan berkerjasama dengan semua pihak untuk Indonesia yang lebih baik. Kami optimis hal itu bisa dilakukan,” tambahnya.

Sekretaris IA-ITB Sumut, Muhammad Syafri Lubis menambahkan, kepengurusan dalam IA-ITB terdiri dari berbagai disiplin ilmu baik yang bergelar sarjana, magister sampai doktor. Kegiatan ini menurutnya merupakan wujud dalam memberikan kontribusi nyata atau masukan bagi pemerintah. Hanya saja perhatian pemda sangat minim terutama dalam hal partisipasi yang diberikan.

“Kegiatan seperti ini sudah dua kali dilakukan, tapi partisipasi pemkab/pemko maupun Pemprovsu minim. Mungkin karena kesibukan mereka. Padahal ini bentuk sumbangsih nyata bagi mereka dalam penyelesaian infrastruktur di Sumut,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Umar Husein mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor dan peserta seminar yang telah berkontribusi dan berpartisipasi sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar. (prn/han)