LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRK Aceh Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Langkat, untuk konsultasi perihal penyelesaian sengketa lahan.

Kunjungan rombongan DPRK Aceh Timur inipun diterima oleh anggota Komisi A DPRD Langkat Raja Kamsah Sitepu dan Agustinus Riza Kaban, SE di ruang rapat Badan Anggaran, Rabu (19/12)

Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur, Irwanda menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk konsultasi penyelesaian permasalahan lahan di Aceh Timur. Dimana sebelumnya, DPRK Aceh Timur mendapat informasi DPRD Langkat menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

Disampaikan Irwanda, ada gampong (sebutan desa di Aceh) yang masuk dalam HGU perusahaan dan terdata di Kementerian sehingga mendapat Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat. Namun yang menjadi persoalan, lanjut Irwanda, Kepala Desa setempat tidak bisa membangun infrastruktur jalan di gampong itu sehingga penggunaan dana desa tidak maksimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Timur, Bandi, yang turut mendampingi Irwanda meminta solusi apa yang harus diperbuat agar tidak melanggar hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

“Akibatnya persoalan dalam pemberian alokasi dana desa maupun dana desa dari pemerintah pusat,” jelasnya Bandi.

Asisten Pemerintahan Setdakab. Langkat Drs Abdul Karim, MAP secara rinci memberikan penjelasan, bahwa memang benar Pemkab Langkat ada menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di beberapa tempat.

“Pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pemberian tali asih yang sesuai aturan kepada masyarakat merupakan cara yang kami gunakan di sini,” ujar Abdul Karim. Abdul Karim pun menyarankan, agar DPRK Aceh Timur melibatkan TP4D untuk penggunaan anggaran ADD dan DD. Menurut Agustinus Riza Kaban, fasilitas umum yang berada di HGU perusahaan, wajib dikeluarkan pada saat HGU diperpanjang.

Mendapat penjelasan tersebut, pimpinan rapat Raja Kamsah Sitepu berharap DPRK Aceh Timur dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan di Aceh Timur. (bam/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO– Saat ini, tangkapan polisi lebih banyak pada kasus narkoba. Bahkan dari bulan kebulan semakin meningkat. Kondisi inipun sudah sangat mengkhawatirkan kita semua.

Demikian diungkapkan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem HM Ali Umri SH, MKn di hadapan ratusan masyarakat di Kelurahan Rambung Timur dan Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, serta warga komplek perumahan Taman Binjai Indah Binjai Utara pada kegiatan masa reses perseorangan masa persidangan ke II tahun 2018-2019, anggota DPR RI dari Komisi III yang membidangi hukum, didampingi Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut Drs H Anhar Monel dan Rica Amelia, caleg Partai NasDem, Kamis (20/12).

”Sekarang kita gelisah dengan maraknya peredaran narkoba baik sabu, ganja dan pil ektasi yang terus menebar ke seluruh Indonesia. Begitu banyaknya pelaku baik sebagai bandar, pengedar, pemakai ditangkap polisi, kalangan anak muda dan bahkan kalangan ibu- ibu juga terlibat dalam kasus ini,” ujar Ali Umri.

Kata Umri, pihak terkait hendaknya mengawasi anak, adik, saudara dan siapapun orang terdekat. Bahkan, agar selalu memperhatikan gerak-gerik mereka, apakah di antara mereka ini ada yang terlibat dalam kasus kejahatan narkoba.

“Pada kesempatan ini saya mengimbau kepada warga Binjai, mari bersama-sama membantu polisi memberikan informasi kalau mendengar, melihat di sekitar kita ada pelaku kejahatan narkoba,” ajak Umri.

Umri menegaskan, Komisi III DPR RI meminta Kapolda, Kapolres agar semangatnya tidak kendor dalam menjalankan tugas, khususnya pada kasus narkoba. Sebab, sudah ribuan yang meninggal dan bahkan akan bertambah lagi. “Makanya kepolisian, BNN, diharapkan terus gigih dengan tugas mulianya ini. Sebab, mereka lah yang bisa menyelamatkan anak bangsa dan generasi muda agar tidak menjadi korban,”tegasnya. Dikatakan Umri, Partai Nasdem akan selalu terdepan dan tidak henti-hentinya menyuarakan kepada masyarakat agar menjauhi narkoba dan katakan tidak pada narkoba. “Bahkan, setiap turun reses ke daerah –daerah, kami selalu bilang kepada Kapolda dan Kapolres agar memprerioritaskan penanganan kasus narkoba,” ungkap Ali Umri. (rel/ila)

LANGKAT-Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, menghadiri acara penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama para kader PPKBD dan Sub PPKBD, di Taman Mini Wisata Langkat Lingkungan II Ara Tunggal, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Langkat, Rabu (19/12).

Dalam arahannya, dr H Indra berharap agar eksistensi para kader PPKBD dan sub PPKBD dapat ditingkatkan, sehingga peran sertanya ditengah masyarakat dapat diperhitungkan dalam membantu pemerintah, khususnya dalam bidang para peserta program KKBPK beserta seluruh kepala OPD dan pihak terkait. “Sebab para kader PPKBD dan Sub PPKBD adalah kader desa yang mempunyai tugas membantu tersebarnya informasi KB ke masyarakat dan membantu dalam menciptakan pembangunan keluarga sejahtera. Para kader PPKBD dan SUB PPKBD juga berperan dalam melakukan penyuluhan, pembinaan pelayanan KB, membina kelompok catur bina, serta membantu melakukan penyuluhan kepada akseptor KB,” tuturnya.

Sementara itu, Sekdakab Langkat mengatakan, sebagai wujud dukungan Pemkab Langkat atas program ini, diminta kader PPKBD dan SUB PPKBD meningkatkan pembinaan di desa dan kelurahan, yang telah dicanangkan sebagai kampung KB. “Karena kita berharap kampung KB yang sudah terbentuk, dapat menjadi sasaran kerja seluruh sektor, sehingga secara perlahan kemajuan sumber daya manusia di desa atau kampung tersebut semakin lebih meningkat,” ujarnya.

Ketua TP PKK Langkat Ny Hj Nuriadah Ngogesa, dikesempatan yang sama mengungkapkan keberhasilan KKBPK di kabupaten langkat, di tandai dengan telah tercapainya beberapa indikator program KKBPK iutu sendiri, di antaranya telah menurunnya angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,56 dengan laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,66. “Karena hal tersebut saya sangat mengaprsiasi sekali, sebab Saya yakin meningkatnya pencapaian peserta Kb aktif dan KB baru, dalam penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP), tidak terlepas dari peran para kader PPKBD dan Sub PPKBD, yang sebagai ujung tombak dan motor penggerakan pelaksanaan program KKBPK dilini lapangan,” terangnya.

Ketua KNPI Langkat H. M Rizky Yolanda Sitepu STP, mengatakan, dengan terintegrasinya semua pihak dalam membangun kampung KB, maka diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan langsung di rasakan oleh masyarakat, salah satunya mempercepat pengentasan kemiskinan pada kehidupan keluarga pra sejahtera. “Maka dengan hal itu, keluarga besar KNPI Langkat sangat mendukung program ini,” sebutnya.

Kadis PPKB dan PPA Langkat Hj Purna Dewi Tarigan SH ,menerangkan, agar para kader terus meningkatkan kemampuan dalam pencapaian program KKBPK, serta jadikan tugas tersebut sebagai lahan ibadah, yang tentunya akan memberi manfaat bagi masyarakat kabupaten langkat. “Untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat dan kuat, baik secara fisik maupun mental,” tegasnya. (bam/han)