MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transport (BRT) diyakini dapat mengurai kemacetan di Kota Medan. Namun ada kekhawatiran, keberadaannya belum tentu diminati masyarakat. Karena masyarakat Medan, dinilai masih lebih suka menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum massal. Sehingga, ada kekhawatiran, proyek yang menelan biaya triliunan rupiah ini akan menjadi proyek mubazir.

Anggota DPRD Kota Medan, Jumadi mengakui, sarana transportasi ini mampu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan Kota Medan. Namun dia menilai, belum tentu masyarakat meminatinya. “Seharusnya pemerintah memaksimalkan yang ada saja dulu dalam mengurai kemacetan. Contohnya, pembangunnan jalur underpass yang sedang dibangun di kawasan Titi Kuning,” ujarnya.

Politisi PKS ini pun menilai, konsep LRT dan BRT harus dikaji lebih matang, sehingga tidak menjadi proyek mubazir. Apalagi, membutuhkan biaya yang cukup besar dan jangan sampai anggarannya terbuang sia-sia karena kajiannya tidak matang. “Pemko Medan jangan sekadar latah mengikuti Jakarta. Harusnya program transportasi darat yang ada saja dulu dimaksimalkan. Karena saat ini, yang ada saja belum maksimal,” cetusnya.

Jumadi juga menilai, masyarakat Kota Medan belum sepenuhnya membutuhkan moda transportasi massal seperti BRT atau LRT. Apalagi, ada kecenderungan warga Kota Medan lebih suka menggunakan kendaraan pribadi, karena dianggap lebih praktis dan efesien ketimbang angkutan massal. Hal ini berkaca pada Bus Trans Medan Binjai Deliserdang (Mebidang) yang telah beroperasi, tapi hingga kini kurang diminati masyarakat. “Lihat saja bus Mebidang sehari-hari penumpangnya selalu sepi. Apalagi mau buat LRT, saya pesimistis itu diminati masyarakat,” pungkasnya.

Anggota DPRD Medan lainnya, Parlaungan Simangunsong juga beranggapan serupa. Menurutnya, harus ada perencanaan dan pengkajian yang matang sebelum proyek ini dilaksanakan. Dengan kata lain, harus disusun melalui skema perencanaan yang mendalam. “Kita minta Pemko Medan jangan hanya memberi angan-angan dalam pembangunan infrastruktur ini. Perencanaannya harus dilakukan secara mendalam dan matang. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” kata Parlaungan.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, khusus pembangunan BRT tentu membutuhkan pelebaran jalan terlebih dahulu, karena nantinya ada jalur khusus untuk kendaraan itu. Melihat kondisi jalan Kota Medan saat ini tidak memungkinkan adanya jalur BRT. Oleh sebab itu, pembebasan lahan perlu dipikirkan lantaran hal ini selalu menjadi kendala utama dalam pengembangan infrastruktur.

“BRT ini kan butuh jalan khusus seperti busway di Jakarta. Artinya, butuh pelebaran jalan yang harus dilakukan. Makanya, pembebasan lahan sepertinya akan menjadi kendala. Untuk itu, pembebasan lahan masyarakat yang terkena proyek ini ditawarkan ganti rugi dua kali lipat, sehingga kemungkinan tidak ada penolakan. Setelah itu, baru bisa dikonsep pembangunannya,” ungkap dia.

Ia melanjutkan, lain halnya dengan LRT. Kata Parlaungan, infrastruktur untuk kereta api ini bisa dengan jalan layang. Namun demikian, hambatannya adalah soal anggaran karena tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. “Jika tidak dengan perencanaan yang matang, maka akan sulit terwujud. Sebab, LRT dan juga BRT membutuhkan anggaran yang besar. Apabila hanya ditampung APBD, maka sudah pasti tak bisa dijalankan lantaran tidak cukup. Maka dari itu, harus menggandeng kementerian terkait (Perhubungan) atau bahkan mencari investor yang mau bekerja sama,” paparnya.

Tak hanya itu, pembangunan proyek infrastruktur transportasi ini harus juga memikirkan dampak terhadap pelaku usaha jasa di Medan. “Jangan sampai adanya proyek ini, malah membuat pelaku usaha angkutan umum massal gulung tikar. Oleh karena itu, ini juga harus dipikirkan pemerintah,” ucapnya.

Parlaungan meminta Pemko Medan melakukan pembenahan transportasi terlebih dahulu yang ada saat ini sebelum membangunannya. Sebab, apabila transportasi baru hadir namun dengan konsep yang tidak matang, maka dikhawatirkan akan bermasalah.

“Memang Kota Medan ini sudah macet dan kita setuju dibangunnya proyek tersebut, tapi tidak merugikan masyarakat. Sebab, dulu ada transportasi umum yang dikelola perusahaan, lalu hadir taksi online sehingga perusahaan itu mulai kalah bersaing dan becak pun terimbas. Jadi, harus benar-benar dikelola dan dibenahi dulu yang ada. Selanjutnya, baru bisa perencanaan jangka panjangnya seperti apa dan bagaimana,” tukasnya.

Sementara, Ketua Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Medan, Mont Gomery Munthe menuturkan, diharapkan proyek infrastruktur ini jangan sampai bernasib seperti Bus Trans Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang). Pasalnya, bus tersebut sepi penumpang karena kurang diminati masyarakat.

Oleh sebab itu, rancangan yang dibuat dalam proyek tersebut harus benar-benar dikaji secara mendalam atau matang. Sebab, kalau tidak demikian khawatir nasibnya sama seperti Bus Trans Mebidang. “Saat ini masyarakat Medan sudah membutuhkan moda transportasi massal yang murah, aman dan nyaman. Kami setuju dan mendukung proyek ini tapi dengan beberapa catatan dikaji secara mendalam agar tidak bernasib seperti Bus Trans Mebidang,” ungkapnya.

Gomery mengaku, dalam proyek ini pihaknya minta dilibatkan. Lain halnya ketika proyek Mebidang digarap, Organda selaku mitra pemerintah dalam bidang transportasi malah tidak diikutsertakan. “Kami akan menyampaikan beberapa usulan, di antaranya tentang jenis bus dan rute yang akan digunakan. Jenis busnya jangan seperti bus Trans Mebidang yang besar, karena hanya akan menambah kemacetan atau tidak efektif. Lebih baik menggunakan bus yang lebih kecil,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, diharapkan juga agar sopir BRT yang direkrut dari angkutan umum konvensional. Kemudian, jumlah armada bus harus dibatasi. Artinya, jangan sampai jumlah bus lebih banyak daripada penumpangnya. “Dengan begitu, angkutan umum konvensional tetap bisa bersaing. Tak hanya itu, pengusaha yang dipakai harus berasal dari Kota Medan,” ujarnya.

Gomery juga mengatakan, dalam proyek ini Pemko Medan harus mempersiapkan infrastruktur terlebih dahulu, seperti halte dan koridor. Jangan sampai seperti bus Trans Mebidang, naik turun penumpang tidak sesuai halte. “Ada satu permintaan lagi dari Organda, agar melibatkan pengusaha angkutan yang ada di dalam organisasi ketika dalam pengadaan bus. Sebab, di Organda banyak pengusaha bus. Artinya, pengusaha lokal turut diberdayakan,” pungkasnya.

Terpisah, pengamat lingkungan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Jaya Arjuna mengungkapkan, proyek ini harus memperhatikan dampak lingkungan (Amdal) dan sosial. Namun, sebelum membuat kajian analisis itu, pemerintah harus terlebih dahulu membuat kajian ekonomi dan serta teknis program tersebut. Dari kedua kajian itu, barulah bisa diajukan kajian Amdal.

“Pemerintah harus perhitungkan dulu kajian ekonominya, apakah program ini bisa menguntungkan. Jangan pula nanti investasinya saja yang besar tapi malah tidak diminati masyarakat,” kata Jaya.

Dia menuturkan, jalur LRT dan BRT harus disebutkan dengan jelas, sehingga tidak membingungkan masyarakat. Kajian ini harus disosialisasikan jauh-jauh hari. “Jangan sampai nanti masyarakat jadi bingung sendiri apa fungsi LRT dan BRT,” tandasnya.

Diketahui, kajian sementara Pemko Medan, jalur LRT akan melintasi Stasiun Besar Kereta Api Medan, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Setia Budi, Jalan Djamin Ginting, dan terakhir di Pasar Induk Laucih, Tuntungan.

Sedangkan jalur BRT akan menghubungkan kawasan sub pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar inti kota, seperti Pasar Induk Laucih, Terminal Amplas, dan Pelabuhan Belawan untuk menuju kawasan inti kota. Namun disiapkan juga rencana melintasi Jalan Sisingamangaraja atau batas kota menuju Lapangan Merdeka, Jalan Gatot Subroto, hingga Kampung Lalang. (ris)

SUMUTPOS.CO – Sejumlah organisasi masyarakat, LSM, dan aktivis anti korupsi di Sumatera Utara (Sumut) menggelar Mimbar Rakyat Anti Korupsi di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (11/12). Mereka mendorong KPK untuk menuntaskan kasus KKN yang melibatkan pejabat dan legislator di Sumut.

Dalam orasinya yang digelar bergantian oleh masing-masing organisasi dan LSM itu, Koordinator Aksi Saharuddin mengatakan bahwa aksi tersebut untuk mendorong komitmen moral seluruh pihak terkait agar konsisten dalam memberantas korupsi.

Pihaknya menyoroti sejumlah kasus yang disorot dalam aksi tersebut. Diantaranya yakni korupsi APBD Sumut, yang menimpa puluhan mantan anggota DPRD Sumut maupun yang aktif. Berikutnya soal perizinan pendirian bangunan seperti Podomoro Deli City, pembahasan penyertaan modal ke Bank Sumut yang belum juga diarahkan Perdanya, serta wacana pengambilalihan manajemen perkebunan kelapa sawit di kawasan Register 40.

Salah seorang orator, Hasanul Arifin Rambe dari Masyarakat Garuda Sumatera Utara mengatakan, para pejabat dan anggota dewan yang melakukan korupsi tidak memiliki nurani. Termasuk anggota DPRD Sumut yang tidak keluar menemui mereka.

Massa juga menyatakan ketidakpercayaanya pada anggota dewan yang banyak melakukan korupsi. Sebagaimana dicontohkan, 38 anggota DPRD Sumut yang saat ini tengah menjalani proses hukum.”Hati-hati memilih wakil rakyat. Jangan lagi pilih caleg yang korupsi. Kalau caleg baru, lihat rekam jejaknya,” teriaknya.

Dalam orasinya, massa juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Antara lain, mendesak DPRD Sumut membuat rekomendasi agar KPK RI dan penegak hukum menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah di Sumut dan kasus korupsi yang menjerat 38 anggota DPRD Sumut agar tidak terulang kembali.

Massa juga meminta DPRD Sumut menggelar forum klarifikasi terkait beredarnya foto mirip sejumlah pejabat Pemko Medan dalam sebuah jet mewah yang diduga sebagai bentuk gratifikasi terkait proses perizinan Podomoro Deli City Medan. Selain itu, massa juga menyoroti pembahasan Ranperda penyertaan modal ke Bank Sumut yang dapat merugikan keuangan Sumut.

“Atas pembahasan Ranperda Penyertaan Modal ke Bank Sumut dan kasus investasi Bank Sumut senilai Rp 147 miliar ke PT Sunprina Nusantara Pembiayaan Fianance yang dibekukan OJK, harus menjadi perhatian serius DPRD Sumut karena berdampak merugikan keuangan daerah dan bernuansa kongkalikong. Kami juga meminta DPRD Sumut merekomendasikan agar penegak hukum segera melakukan pengusutan,” pungkas Saharudin.

Dalam aksi tersebut, massa juga memajang spanduk penyidik KPK Novel Baswedan yang disebut sebagai pahlawan anti korupsi, serta meminta aparat penegak hukum mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini, tidak sesuai harapan. Pasalnya, even tahunan yang digelar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau Toba, ternyata tidak sesuai harapan. Bahkan, FDT 2018 yang baru saja digelar di Kabupaten Dairi pada 5-8 Desember lalu, dianggap sebagai pelaksanaan terburuk sejak FDT digelar pertama kali pada 2013 lalu.

BUKAN hanya karena persiapan yang minim, buruknya pelaksanaan FDT 2018 juga disebabkan kurangnya koordinasi antara Dinas Pariwisata Sumut dengan Pemkab Dairi. Bahkan, Kabupaten Samosir menarik diri dari kepesertaan FDT 2018.

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Samosir, Ombang Siboro mengaku engan ikut, karena even tahunan tersebut dinilainya tidak mampu mendongkrak industri pariwisata Samosir.

“Kami Samosir memutuskan tidak ikut serta FDT 2018, karena belajar dari FDT 2016 dan 2017. Kami lihat, tidak ada daya tarik industri pariwisata ke Samosir. Makanya kami putuskan tidak menganggarkan untuk FDT 2018,” kata Ombang kepada Sumut Pos, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara” di Kampus UMSU Medan, Selasa (11/12) siang.

Menurut Ombang, seharusnya FDT mampu memberikan poin plus untuk kemajuan dan perkembangan danau vulkanik terbesar itu, bukan sebaliknya. “Awalnya, konsep FDT kami bayangkan bukan seperti itu. Seharusnya menjadi festival pariwisata, menjadi wonderful,” kata Ombang.

Bahkan, dia mengaku sudah memprediksi kalau FDT 2018 di Kabupaten Dairi bakal gagal total. Karena ia berkaca pada FDT dua tahun terakhir di Kabupaten Karo dan Tapanuli Utara. Apa lagi, FDT dilaksanakan dengan tidak ada keseriusan. “Sebelum dilaksanakan, FDT 2018 saya sudah tahu akan bagaimana hasilnya. Karena harusnya persiapan even itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Konten dan promosinya juga dilakukan jauh-jauh hari,” ungkapnya.

Dikatakannya, FDT itu harusnya memiliki nilai pariwisata kelas nasional bahkan internasional yang konsepnya direncanakan dengan matang dan profesional. Namun hal itu tidak dilakukan pada FDT 2018 lalu. “FDT 2018 itu baru dirapatkan pertama kali pada 23 Oktober 2018 lalu. Kemudian diputuskan tanggal 5 Desember 2018 pelaksanaanya. Sementara, masuk Festival Wonderful Indonesia, jadi sudah tidak benar itu. Sebenarnya tidak salah di Kabupaten Dairi sebagai tuan rumah, tapi kepada siapa pemilik evennya (Pemprov Sumut),” bebernya.

Menurutnya, anggaran Rp1,3 miliar yang dikucurkan untuk FDT 2018 terbuang sia-sia. Karena tidak dapat mendorong atau menarik minat wisatawan dalam jumlah besar. “Ini harus menjadi catatan besar agar FDT dilaksanakan secara profesional,” tegasnya.

Ke depannya, dia berharap FDT semuanya harus jelas. Pertama, apa jenis kegiatannya. Kedua, siapa pihak yang bertanggungjawab, dan ketiga, kapan diselanggarakan. “Kami minta itu semua terjawab, baru itu kami ikut serta kembali,” kata Ombang.

Dia menyebutkan, Singapura saja yang negaranya kecil, memiliki konsep pariwisata dengan baik dan profesional dengan jumlah 385 event setiap tahun. Sedangkan Danau Toba kalah jauh dari Banyuwangi yang memiliki 87 even pariwisata yang dikelola dengan baik dan dipromosikan secara profesional dari jauh-jauh hari. “Pertanyaannya, FDT itu even siapa? Even milik Pemprov kah? Atau kabupaten di kawasan Danau Toba? Jelas dulu jenis kelaminnya,” kata Ombang.

Ke depan, dia berharap Dinas Pariwisata Sumut dan Kementerian Pariwisata harus melakukan evaluasi terhadap FDT. Bila kondisi seperti ini tetap bertahan dan berlanjut hingga tahun depan, dia yakin FDT tidak akan mampu berkembang dan tak dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau Toba. “Kalau di kuliah dulu, ada minggu tenang (dihentikan). Jadi hentikan saja dulu FDT itu untuk sementara. Mari kita renungkan bersama dulu. Kalau tetap dilanjutkan, akan malah menambah terpuruk nama Danau Toba. Karena dalam even ini, nama Danau Toba yang dipertaruhkan,” pungkasnya.

Promosi Sudah Maksimal

Menyikapi buruknya pelaksanaan FDT 2018 di Dairi sehingga jumlah pengunjung menurun drastis, Dinas Pariwisata Sumut tak mau disalahkan. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Disbudpar Sumut, Muchlis Nasution mengaku, mereka sudah melakukan promosi atas kegiatan yang menjadi kalender tahunan tersebut. “Saya membantu promosinya melalui publikasi media massa. Tempo hari saya minta bantuan dananya dari kementerian,” kata Muchlis Nasution menjawab Sumut Pos, Selasa (11/12).

Selain publikasi, even FDT 2018 juga mereka promosikan melalui media iklan luar ruang seperti billboard di beberapa provinsi, seperti di Yogyakarta, Palembang, Bali dan Batam. “Kita sengaja memasang di titik-titik yang ada penerbangan langsungnya. Sehingga lebih mengefisiensi biaya pengunjung yang mau pergi melihat FDT,” katanya.

Dia menegaskan dari aspek promosi sesuai tugas, pokok dan fungsi bidangnya sudah dilakukan secara maksimal. Namun soal teknis kegiatan, ia mengakui tidak menjadi domainnya dan tidak dilibatkan sama sekali. “Kalau untuk teknisnya ke Pak Avon (Sekretaris Disbudpar Sumut), beliau yang paham tentang itu. Tetapi sebelumnya, saya sudah coba sarankan agar dilakukan evaluasi atas even FDT, dengan melibatkan seluruh bidang di dinas kita sehingga pelaksanaannya bisa lebih maksimal. Sebab kalau ditumpukan di satu bidang dan orang saja, hasilnya tidak bisa maksimal,” katanya.

Selain itu, sambung dia, even tersebut dalam postur anggaran tahun depan supaya dapat dipecah sesuai kebutuhan persiapannya. Misalkan, untuk bidang promosi difokuskan membuat sosialisasi pra kegiatan, serta untuk urusan tampilan budaya bisa dikerjakan bidang lainnya.

“Dan untuk menangani koordinasi dan lainnya bisa dikerjakan sekretariat. Jadi tidak terbebani satu bidang sehingga lambat dan waktu pelaksanaan sudah mengerucut dan ketemu di satu titik. Namun lebih detailnya bisa ditanyakan ke Pak Avon ya,” kata Muchlis.

Sekretaris Disbudpar Sumut, Avon yang coba dikonfirmasi ihwal minimnya pengunjung ke acara FDT 2018, menyanggah penilaian tersebut. “Mana ada sepi, ramai kok pengunjungnya ku tengok. Siapa yang bilang begitu,” katanya.

Saat ditanyakan lagi ada anggapan bahwa FDT 2018 menjadi yang terburuk dari tahun-tahun sebelumnya, ia seperti mengelak memberi jawaban. “Besok (hari ini, Red) sajalah kau datang ke kantor, hubungi aku dulu tapi, biar enak kita bicaranya. Aku masih rapat ini,” katanya sembari menutup sambungan telepon.

Diberitakan sebelumnya, gelaran FDT 2018 yang berlangsung di Kecamatan Silalahi, Kabupaten Dairi menjadi sorotan publik karena dinilai kurang meriah. Atas kondisi itu, diharapkan ada evaluasi sekaligus terobosan baru untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang hadir.

Anggota DPRD Sumut dari dapil Dairi, Robert Lumbantobing mengatakan, soal kondisi sepinya pengunjung di event FDT 2018 kali ini perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan hingga tahapan yang dijalankan, baik saat acara (konsep) maupun pra kegiatan seperti promosi dan sosialisasi ke publik.

“Saya kira soal itu, nanti akan ada laporan dari kepanitiaan. Dari situ kita bisa analisis kenapa sampai seperti ini kondisinya, tidak banyak minat dari pengunjung,” ujarnya, Minggu (9/12).

Menurutnya, beberapa kemungkinan yang menyebabkan event FDT kali ini terasa kurang meriah adalah sosialisasi dan promosi. Sebab, biasanya sebuah kegiatan besar dan prioritas seperti ini, perlu diberitahukan kepada masyarakat luas. Sehingga jauh hari sebelum pelaksanaan, publik mendapat informasi tersebut. “Apakah sosialisasi kurang maksimal, atau mungkin waktunya tidak tepat. Harusnya kan sudah disiapkan sejak awal,” kata dia.

Dengan begitu, katanya, tidak maksimalnya pelaksanaan FDT 2018 perlu dipertanyakan kepada penyelenggara dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut. “Mungkin perlu juga dicari terobosan baru dari persoalan ini. Apalagi kita kan ada pencanangan Monaco of Asia untuk Danau Toba agar semua kegiatan bisa disinergikan kepada pengembangan kawasan itu,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini pun berharap event FDT tahun depan bisa disiapkan dengan dukungan dan konsep penuh pemerintah provinsi. Mengingat, event ini merupakan program tahunan dari pemprov sebagimana dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. “Jangan lagi seperti mengerjakan acara seremonial saja. Sehingga kesannya event ini biasa-biasa, padahal harusnya dibuat meriah. Jadi konsepnya bisa belajar dari festival yang lain yang luar biasa,” katanya.

Begitu juga pelaksanaan FDT tahun berikutnya, harus menyesuaikan visi misi Sumut Bermartabat yang diusung Gubernur-Wakil Gubernur saat ini. Dengan begitu, animo masyarakat harus jadi pertimbangan khususnya dalam menarik minat pengunjung atau wisatawan lokal, nusantara hingga mancanegara. (gus/prn)

SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Medan mengultimatum Pemko Medan untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pengelolaan Pasar Peringgan pada Rabu (12/12) siang ini. Jika tidak hadir, maka pihak eksekutif terkait dilakukan penjemputan paksa untuk hadir oleh pihak berwajib.

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan menyatakan, RDP lanjutan dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB. Rapat tersebut merupakan yang ketiga, lantaran pada rapat ketua pihak eksekutif tak satupun hadir tanpa keterangan.

“Pada rapat lanjutan besok (hari ini, red) kita juga menghadirkan pihak berwajib yaitu kepolisian. Jadi, ketika eksekutif tak hadir pada rapat maka kita bermohon untuk melakukan pemanggilan paksa,” kata Boydo, kemarin.

Diutarakan Boydo, pihak eksekutif yang diundang untuk hadir diantaranya Sekda, Bagian Ekonomi, Bagian Umum, Bagian Hukum, PD Pasar hingga Badan Pengawas BUMD. “RDP nantinya sangat penting dihadiri oleh eksekutif. Sebab, di situ akan disampaikan hasil rekomendasi terkait pengelolaan Pasar Peringgan kepada pihak swasta (PT Parbens), apakah tetap dilanjutkan atau bagaimana,” sebutnya.

Tak hanya eksekutif, sambung dia, anggota dewan khususnya Komisi C diminta wajib hadir. Sebab, sudah dua kali digelar RDP ternyata tak ada yang datang selain Jangga Siregar. “Anggota dewan di Komisi C harus hadir juga, untuk sama-sama memperjuangkan nasib para pedagang. Apabila tidak hadir, maka dilaporkan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan),” tegasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung mengatakan, terkait persoalan ini Pemko Medan jangan sampai mengorbankan pedagang lagi. Seharusnya, dari awal Pemko Medan tegas dengan komitmennya. Kalau tidak tegas, semua pasar pengelolaannya akan kisruh seperti ini. “Jangan sebentar dikelola kepada swasta, lalu kemudian dikelola lagi PD Pasar. Kasihan dong pedagang dan jelas merugikan mereka,” sebut politisi Gerindra ini.

Untuk itu, kata Dame, solusi terbaiknya dilakukan pendataan terhadap para pedagang yang sudah membayar ke PD Pasar dengan melampirkan bukti. Bagi pedagang yang sudah membayar ke PD Pasar, tidak dibebankan lagi biaya ketika dikelola PT Panbers. “Jangan lagi pedagang dirugikan karena mereka hanya mau cari makan. Tidak akan mungkin pedagang ribut atau memprotes pengelolaan, karena mereka sudah membayar uang,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi C menggelar RDP lanjutan kedua terkait pengelolaan Pasar Peringgan yang ditentang pedagang pada Senin (10/12) kemarin. Namun, dalam rapat tersebut hanya perwakilan pedagang. Sedangkan Pemko Medan tak ada yang hadir. Bahkan, hingga ditunggu satu jam juga demikian. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahapan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 untuk menjadi seorang abdi negara tinggal selangkah lagi. Terlebih bagi pelamar yang sudah mengikuti ujian seleksi kompetensi bidang (SKB) di semua formasi instansi pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, English Nainggolan menjelaskan, untuk semua formasi instansi pemda memang hanya sampai tahapan SKB. Berbeda dengan formasi CASN di instansi pusat seperti kementerian dan lembaga, yang masih memerlukan rangkaian tes lain.

“Seperti formasi Basarnas yang ingin menjadi regu penyelamatan dan penyelaman. Biasanya ada lagi tes fisik dan harus pandai berenang setelah SKB. Tapi kalau untuk formasi semua instansi pemda hanya sampai SKB,” kata Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan menjawab Sumut Pos, Selasa (11/12).

Dia mengatakan, nantinya untuk penilaian peserta yang lulus fase SKB terlebih dulu diintegrasikan dengan nilai yang diperoleh saat tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD). “Porsinya 60 persen dan 40 persen. Nilai ini yang diintegrasikan oleh Panselnas dan kemudian disampaikan ke masing-masing instansi untuk melakukan pengumuman hasilnya,” katanya.

Sedangkan untuk kolaborasi penilaian tersebut, kata dia, sudah ada sistem dan pedoman yang dilakukan Panselnas. Hal tersebut bertujuan menghindari kecurangan dan menghasilkan kompetensi pelamar CASN yang berkualitas. “Jadi kita memang menginginkan hasil yang benar-benar murni. Menghindari tangan-tangan manusia melalui sistem yang dibuat. Panselnas sudah menyusun skenario dan mekanismenya semua,” katanya.

Penilaian peserta yang lulus SKD dan SKB nantinya, sambung English, sudah terdata semua pada sistem Panselnas. Dari situ Panselnas akan melakukan penilaian para peserta atas kedua capaian nilai mereka. Hasilnya sendiri akan langsung disampaikan ke masing-masing instansi, untuk diumumkan ke publik melalui website resmi instansi bersangkutan.

“Hasilnya itu nanti langsung tertera ketika masuk ke sistem. Misalkan yang dibutuhkan tiga orang dalam satu formasi di instansi tersebut, maka yang diambil adalah tiga teratas. Seperti untuk guru, jika yang dibutuhkan di sekolah itu cuma satu orang, ya satu saja yang diambil. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing formasinya,” katanya.

Setelah SKB selesai, instansi bersangkutan akan meminta tambahan berkas lain sebagai kelengkapan syarat administrasi sewaktu masa pendaftaran. Seperti surat berkelakuan baik, bebas dari narkoba dan lainnya yang dibutuhkan. “Ini untuk persiapan pembuatan NIP (Nomor Induk Pegawai) peserta yang lulus.

Khusus formasi instansi pusat, mungkin akan ada wawancara, diskometri, dan tes lainnya. Tapi semua formasi pemda, seperti yang tadi saya katakan hanya sampai SKB saja,” katanya. Diakuinya bahwa sejauh ini pelaksanaan ujian SKB di Sumut berlangsung lancar dan tertib. SKB sendiri berlangsung selama satu minggu, mulai 8 Desember hingga 14 Desember 2018. “Begitupun di kabupaten/kota juga masih berlangsung dan lancar. Untuk di Makodam dan kantor kanreg juga masih ujian tapi saya tak ingat formasi mana,” pungkasnya.

165 CASN Binjai Ikut SKB

Di Kota Binjai, sebanyak 165 CASN yang lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk 92 formasi di lingkungan Pemko Binjai, sudah mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Aula Makodam Bukit Barisan, Minggu (9/12) lalu. Sejauh ini, BKD Kota Binjai masih menunggu hasil SKB keluar. “Enggak tahu kapan keluarnya. Tahapannya sekarang masih menunggu hasil keluar,” jelas Kabid Mutasi dan Kepegawaian BKD Binjai, Hendra Januar, Senin (10/12).

Menurut dia, BKD Kota Binjai akan melakukan pengumuman resmi dari BKN. Selanjutnya, kata dia, Wali Kota Binjai akan mengumumkannya melalui pengumuman Wali Kota Binjai. “Bisa jadi terisi semua, bisa jadi kosong. Selesai SKB, kami tanya nanti sama orang BKN. Panselnas bakal merekapitulasi hasil skala nasional. Nanti setelah itu disampaikan ke masing-masing. Kami enggak tahu, Panselnas yang buat jadwal. Kita berdasarkan jadwal yang di daerah saja,” pungkasnya. (prn/ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Libur Natal 2018 tinggal dua pekan lagi. Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara (Sumut) pun mulai melakukan persiapan terkait pengadaan sarana trasnportasi menjelang libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Bahkan hari ini, Dishub Sumut akan melakukan ekspos atau pemaparan soal kesiapan angkutan massal selama libur Natal dan Tahun Baru 2019 di Mapolda Sumut.

“Informasi lengkapnya besok saja kami sampaikan ke media ya. Karena saya pun belum dapat izin dari kepala dinas untuk menyampaikan data-data ini. Terlebih dulu akan kami paparkan di Polda informasinya,” kata Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan menjawab Sumut Pos, Selasa (11/12).

Namun menurut dia, kurang lebih data soal kesiapan sarana transportasi umum untuk Natal dan Tahun Baru 2019 sama seperti waktu Lebaran tempo hari. Berdasarkan data yang Sumut Pos miliki, kesiapan sarana bus AKAP dan AKDP selama momen Lebaran 2018, total kursi yang tersedia sebanyak 48.594 seat perhari. Yakni bila dirinci, untuk AKAP tersedia 1.101 unit bus dengan total 19.596 seat, 48 PO (MPU) sebanyak 836 unit dengan total 6.858 seat, pemandu moda Bandara KNIA sebanyak 385 unit bus dan taksi sebanyak 5.184 unit, dengan total 5.568 seat. Sedangkan untuk AKAP tersedia 18 PO yakni 615 unit dengan total 24.600 seat. “Ya, kurang lebih masih segitu. Artinya tidak ada yang signifikan,” sambung dia.

Hanya saja, Agustinus menambahkan, demand atau peningkatan penumpang, melalui pemetaan yang mereka memiliki, kecenderungan lebih meningkat dibanding libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. “Kalau jumlah bus tak ada yang meningkat. Tapi untuk jumlah penumpang kemungkinan ada. Jadi artinya kesiapan bus yang ada jumlahnya sama kayak Lebaran tahun ini,” katanya.

Ia menyebut, jikapun terdapat kenaikan dari sisi demand itu, kebaikannya tidak lebih dari lima persen saja. Meski demikian, walaupun nantinya ada kenaikan jumlah pemudik masih mampu diakomodir melihat ketersediaan sarana bus.

“Artinya kalau dia normal ya, tidak pada saat hari H-nya. Namun melihat polanya kami yakin tidak sampai seperti itu. Kalaupun ada terjadi biasanya itu pada saat Lebaran. Untuk Natal dan tahun baru biasanya tidak ada yang menonjol terlalu ekstrem. Lagi pula atmosfer arus mudik kita di Sumatera berbeda seperti di Jawa, yang sering terjadi penumpukan penumpang pada loket-loket bus, stasiun dan kereta api,” pungkasnya.

Pelabuhan Belawan Bersiap

Tidak hanya angkutan darat, angkutan laut juga bersiap menyongsong libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Kepala Operasional Pelni Cabang Medan, Irwansyah mengatakan, memasuki libur akhir tahun, pihaknya sudah mempersiapkan pelayanan jasa angkutan laut untuk masyarakat yang akan bertolak dari Belawan tujuan Batam, Tanjungbalai Karimun dan Tanjung Priok.

Jadwal KM Kelud telah diberlakukan pulang pergi (PP) menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2019. Untuk saat ini, pelayanan yang mereka terapkan, jumlah penumpang belum mengalami peningkatan atau masih normal. “Untuk saat ini, penumpang yang tiba dan berangkat masih sepi. Sejak tanggal 9 Desember telah kita berlakukan pulang pergi (PP) dari Belawan-Tanjung Priok. Tapi, untuk tanggal 20 nanti, diberlakukan pulang pergi (PP) Belawan – Batam saja. Bisa jadi, pembludakan penumpang terjadi di tanggal 20,” kata Irwansyah, Selasa (11/12).

Disinggung kendala dan persiapan armada KM Kelud, Irwansyah mengaku belum ada. Mengenai persiapan telah mereka lakukan jauh hari dari sisi pengisian bahan bakar, pengecekan kondisi mesin dan pengamanan di KM Kelud. “Untuk saat ini belum ada kendala, KM Kelud untuk tahun ini terus bergerak secara PP. Jadi, segala persiapan sudah kita lakukan jauh hari,” ungkap Irwansyah.

Sementara itu, Humas PT Pelindo Cabang Belawan, Muftikhrahman mengatakan, memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2019, pelayanan di Terminal Bandar Deli telah mereka lengkapi dengan fasilitas dua unit garbarata,  guesthouse, ruang tunggu VIP, ruang tunggu  ekonomi, ruang ibu menyusui, balai kesehatan, ruang merokok dan kantin.

Serta fasilitas ruang kedatangan dan anjungan, ruangan shalat, kantin, toko cindera mata, toilet pria dan wanita, tanda bahaya (alarm), tata suara (sound), pemadam kebakaran, jembatan penyeberangan,  alat penyelamat kecelakaan di air (pelampung) dan fasilitas automatic gate serta fasilitas lainnya.

Untuk monitoring angkutan penumpang, kata pria akrab disapa Alung, akan difasilitasi posko monitoring dan tim pemantau kesiapan pelayanan, berupa posko bersama yang beranggotakan Kesyahbandaran, Otoritas Pelabuhan, Pelindo 1, Polri, TNI AL, Bea Cukai, Karantina, Imigrasi dan Kesehatan Pelabuhan.

“Kegiatan pelayanan secara bersama ini dilakukan berdasarkan hasil rapat di Otoritas Pelabuhan, guna meningkatkan pengamanan menjelang libur natal dan tahun baru,” sebut Alung.

Mengenai tim yang bertugas untuk memantau kegiatan embarkasi dan debarkasi, akan memantau bongkar muat barang, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, kegiatan  pusat pengendalian trafik dan pusat informasi serta pelaporan.  “Untuk pelayanan di terminal penumpang terus kita tingkatkan. Ada beberapa fasilitas penunjang lain kita fasilitas agar pengguna jasa KM Kelud merasakan kenyamanan saat tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli,” kata Alung. (prn/fac)