MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut menyebutkan, terjadi penurunan jumlah kunjangan wisatawan mancanegara (Wisman) di Sumut. Untuk  di bulan Oktober 2018 sebanyak 18.288 kunjungan.  Sedangkan, wisman berkunjung di bulan September 2018, berjumlah 19.885 kunjungan atau mengalami penurunan 8,03 persen.

Hal itu, diungkapkan oleh diungkapkan Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan BPS Sumut, Bismark SP Sitinjak.

Ia mengatakan, seluruh wisman berkunjung ke Sumut melalui Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang, Bandara Silangit Internasional Airport, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Pelabuhan Belawan, Kota Medan dan Pelabuhan Asahan-Tanjungbalai.

“Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2017, jumlah wisman pada bulan Oktober 2018 turun 19,30 persen, dari 22.663 kunjungan pada bulan Oktober 2017 menjadi 18.288 kunjungan,” ucap Bismark kepada wartawan di Medan, Kamis (6/12) siang.

Bismark menjelaskan, pada Oktober 2018, wisman dari Malaysia merupakan pengunjung yang terbanyak dengan 10.406 kunjungan atau 56,90 persen dari total wisman yang berkunjung di Sumut. Kemudian, Singapura 7,85 persen, RRC 5,23 persen, Jerman 2,82, India 2,56 persen, Australia 2,30 persen, Thailand 1,96 persen, Amerika Serikat 1,94 persen, Taiwan 1,68 persen dan Inggris 1,62 persen.

“Jumlah wisman dari sepuluh negara tersebut sebesar 81,56 persen dari total kedatangan wisman di Sumut pada bulan Oktober 2018,” tutur Bismark.

Bismark mengungkapkan, pada periode Oktober 2018, jumlah wisman dari sepuluh negara utama tersebut juga mengalami penurunan sebesar 12,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 17.032 kunjungan pada tahun 2017 turun menjadi 14.916 kunjungan pada tahun 2018.

“Dari sepuluh negara, pasar utama wisman persentase penurunan terbesar terjadi pada wisman asal Negara Malaysia sebesar 20,66 persen,” jelas Bismark.

Menurutnya, penurunan jumlah wisman pada bulan Oktober 2018 dibanding bulan sebelumnya terbesar terjadi melalui pintu masuk Pelabuhan laut Tanjungbalai mengalami penurunan sebesar 8,13

persen, dan jumlah wisman melalui pintu masuk Bandar Kualanamu Internasional turun 8,08 persen.

“Namun demikian jumlah wisman yang masuk melalui pelabuhan laut Belawan naik sebesar 225 persen. Selama Januari-Oktober 2018, jumlah wisman yang berkunjung di Sumut mengalami penurunan 13,64 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2017. Penurunan jumlah wisman tersebut terjadi hampir pada semua pintu masuk,” ungkap Bismark.

Bismark menambahkan untuk jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara melalui Bandara Internasional Kualanamu selama bulan Oktober 2018 mencapai 307.051 orang, naik 4,95 persen dibanding bulan September 2018 yang mencapai 292.582 orang.

“Jumlah penumpang angkutan laut antar pulau (dalam negeri) yang berangkat pada bulan Oktober 2018 tercatat sebanyak 2.616 orang, turun 45,20 persen dibanding bulan sebelumnya sebanyak 4.774 Orang,” kata Bismark.

Sementara itu, untuk tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumut pada bulan Oktober 2018 mencapai rata-rata 38,84 persen, atau turun 4,56 poin dibanding September 2018 sebesar 43,40 persen.

“Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di hotel berbintang bulan Oktober 2018 mencapai 1,66 hari, naik 0,30 poin dibanding bulan September 2018,” tandasnya.(gus/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Sabrina resmi membuka Festival Danau Toba 2018 di Desa Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Rabu (5/12).

“Jangan lagi berpikir untuk berwisata ke luar negeri. Karena apa yang diinginkan wisatawan semuanya ada di sini. Danau Toba tidak kalah indahnya dengan danau–danau atau objek wisata di dunia. Dan kebetulan saat ini sedang digelar Festival Danau Toba 2018, mari kita ramaikan bersama-sama,” ujarnya.

Dikatakannya,  Festival Danau Toba (FDT) diselenggarakan sejak  2013 dengan tuan rumah bergantian setiap tahun oleh pemerintah daerah di kawasan Danau Toba. Kali ini, yang mendapat giliran menjadi tuan rumah FTD 2018 adalah Kabupaten Dairi. Untuk itu, diharapkan dapat menarik wisatawan sebanyak-banyaknya, terutama dari wisatawan mancanegara.

Disampaikannya, pemerintah telah menetapkan 10 prioritas destinasi wisata, salah satunya kawasan Danau Toba. Dari 10 prioritas yang dimaksud, ada 4 super prioritas termasuk juga Danau Toba. Hal ini harus disyukuri dan sekaligus menjadi motivasi masyarakat Sumut untuk lebih berinvonasi menarik wisatawan. “Karena, dari target nasional 20 juta kunjungan wisatawan, Sumut ditargetkan 1 juta kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Selain itu, disampaikan juga, pemerintah pusat, provinsi dan kabaupaten di sekitar Danau Toba sangat mendukung pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba untuk menarik wisatawan. Namun diharapkan, agar pengembangan pariwisata Danau Toba jangan sampai merusak lingkungan alam sekitarnya.

Masyarakat sekitar Danau Toba juga diajak untuk bersama-sama menyukseskan FDT 2018. Antara lain dengan bersikap ramah dan memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang datang. Sehingga membuat wisatawan betah dan berlama-lama tinggal di kawasan Danau Toba. “Semakin lama turis tinggal di sini, maka semakin banyak pula uang yang dikeluarkan untuk berbelanja,” katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Pariwisata (Asdep Kemenpar) RI Raseno Arya mengatakan, bahwa Kementerian Pariwisata memberi apresiasi terhadap pelaksanaan FDT 2018.

Menurutnya, kekhasan Danau Toba tidak ada didapatkan di negara manapun, mulai dari kuliner, multietnis, kebudayaan, keramahtamahan warganya, hingga keindahan alamnya yang luar biasa.

“Dan even ini merupakan 1 dari 100 kelender even di pemerintah pusat, dan bisa berada di posisi lebih baik, misalnya  di peringkat 50 ke bawah, namun dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Sumut,” ujarnya.

Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro mengatakan,  sangat bangga dengan diadakan even Festival Danau Toba tersebut di daerahnya. Karena itu, Pemkab berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata di Dairi. FDT juga diharapkan dapat membangkitkan kreativitas masyarakat di sektor usaha pariwisata.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu  Dr Ir Hidayati MSi. Dikatakannya, even ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya tradisional di daerah ini. “FDT yang digelar selama empat hari dari 5 – 8 Desember 2018 ini, akan menampilkan berbagai kegiatan, diantaranya, kirab budaya, paduan suara, lomba vakal group, lomba seruling, festival kopi dan kuliner, lomba kayak, lomba fun triathon, pemeran pariwisata  budaya, fasion show, malam pegelaran  seni dan budaya dan berbagai permainan tradisional,” jelasnya. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Nias Barat sebagai Daerah Otonom baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias pada tahun 2008, tentu memiliki banyak keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya pemenuhan ketersediaan air bersih.

Upaya ini diawali dengan surat Bupati Nias Barat Faduhusi Daely SPd kepada Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo ST, nomor : 050/2610/Bappeda tanggal 16 Oktober 2018 perihal Permohonan kerja sama antara Pemkab Nias Barat dengan PDAM Tirtanadi.

Bupati Nias Barat Faduhusi Daely SPd didampingi Kepala Bappeda Nias Barat Yohannes Halawa ST MSi, sementara Dirut PDAM Tirtanadi didampingi Kepala Sekretaris Perusahaan Jumirin SE MSi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nias Barat menyampaikan agar PDAM Tirtanadi bersedia mengelola penyediaan air bersih di Kabupaten Nias Barat, mengingat saat ini masyarakat sangat membutuhkan air bersih karena belum memiliki PDAM sendiri.

Selain itu, Pemkab Nias Barat belum memiliki Teknologi dan Sumber daya Manusia yang handal untuk mengoperasikan teknologi pengolahan dan pendistribusian air bersih. “Pemkab Nias Barat berupaya untuk menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Ini juga merupakan salah satu visi misi Bupati/Wakil Bupati Nias Barat 2016 – 2021. Namun karena memiliki keterbatasan, kami berkeinginan menggandeng PDAM Tirtanadi untuk membantu kami mengelola air bersih di Nias Barat, sekaligus dapat kami manfaatkan sebagai sarana alih teknologi nantinya,” ujar Faduhusi Daely.

Faduhusi juga menyampaikan di Nias Barat telah ada instalasi pengolahan air dan jaringan pipa yang dibangun BRR pada gempa melanda Nias beberapa tahun lalu, namun hinga saat ini belum difungsikan.

Sementara Dirut PDAM Tirtanadi kepada wartawan, mengatakan bahwa pada prinsipnya PDAM Tirtanadi siap membantu daerah – daerah khususnya di Sumatera Utara dalam hal pengelolaan air bersih. Namun bentuk kerja samanya harus disepakati dan mendapat persetujuan Gubsu. “PDAM Tirtanadi pada prinsipnya siap membantu, namun harus ada izin Gubernur Sumatera Utara dan model atau sistem kerja samanya secara gotong royong mengingat belum ada PDAM di Kabupaten Nias Barat,” kata Sutedi Raharjo, Kamis (6/12).

Menindaklanjuti pertemuan itu, Pemkab Nias Barat dan PDAM Tirtanadi akan merencanakan pembangunan sarana air bersih dalam 2 bulan ke depan.

Survey lapangan dilaksanakan pada 12–15 Desember 2018, untuk menentukan sumber air baku yang akan diambil terutama mencari mata air yang dapat menjadi sumber air baku karena biaya pengolahannya lebih murah dari pada sungai. (adz/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan menghadiri pengukuhan Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kecamatan se-Kota Tebingtinggi di Gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Kamis (6/12). Pada kesempatan itu, Wali Kota meminta kepada para Camat untuk menjadikan MUI Kecamatan menjadi mitra strategis dalam rangka membangun prinsip-prinsip keumatan di kecamatan masing-masing.

“Jika tak pernah di undangnya MUI Kecamatan, buat apa namanya MUI Kecamatan. Seharusnya setiap even di kecamatan, MUI Kecamatan harus dilibatkan,”ujar Umar Zunaidi Hasibuan dalam.

Disampaikan Umar Zunaidi, kemitraan ini menjadi sangat strategis sekali karena akhir-akhir ini pemerintah juga memberdayakan kelurahan dan kecamatan demikian besar.

Menurut Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan, MUI memiliki peran penting. Jika umara dan ulama bekerjasama, akan dapat menjadikan negara ini baidatun toyiban warobun goffur.

Pada kesempatan itu, Umar Zunaidi juga meminta agar tidak ribut dalam pelaksanaan Pilres mendatang.

“Pilpres bukan untuk gontok-gontokan dan bertikai. Jika di antara kita tidak terdapat Ukhuwah Islamiyah, bagaimana membangun Ukhuwah Fathaniyah, dan ini penting bagi kita semua,”tegasnya.

Disampaikannya, tugas ulama itu menjadi penerus Rasullah, juga mencegah kemungkaran, juga melakukan gerakan perdamain dan pembaruan yang dilakukan secara bersama-sama. “Kami berharap jangan ada perpecahan antara ormas-ormas islam yang ada, mari bersama-sama membangun bangsa ini, karena bendera kita di depan adalah satu bendera yakni MUI,”katanya.

Kepada bilal mayit perempuan yang akan mengikuti penataran, Umar Zunaidi menyampaikan bahwa profesi ini adalah yang sangat mulia, apabila dilakukan dengan ikhlas.

Hadir dalam acara ini, Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi, Ketua MUI Tebingtinggi Drs Ahmad Dalil Harahap, Kakan Kemenag Drs Syafruddin, Ketua FKUB Abu Hasyim Siregar, para camat dan lurah serta para alim ulama se-Kota Tebingtinggi.

Dalam amanatnya Ketua MUI Kota Tebingtinggi, Drs Ahmad Dalil Harahap meminta kepada pengurus MUI Kecamatan Periode 2018-2023 yang baru dikukuhkan untuk bisa menjalankan tugas dengan baik di tengah tengah masyarakat. Diharapkannya, MUI Kota Tebingtinggi dan kecamatan untuk bersinergitas dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Pengurus MUI Kecamatan yang dikukuhkan adalah Kecamatan Padang Hulu Ketua Ngadino, Sekretaris Muhammad Amansyah, Bendahara H Khairun Syahlan, Kecamatan Padang Hilir Ketua Yusnan Harahap, Sekertaris Mustafa, Bendahara Hj Ernawati Siregar.

Untuk Kecamatan Bajenis Ketua KH Daim Panjaitan, Sekertaris Amadasir Talambanua, Bendahara Kabul Hardiyanto, Kecamatan Rambutan Ketua Darwin, Sekertaris Suparno, Bendahara Sutrisno dan Kecamatan Tebingtinggi Kota Ketua Ardi SPd.I, Sekertaris Indah dan Bendahara Asmarahadi. (ian/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Empat pasar tradisional masuk program revitalisasi pasar yang direncanakan Pemkab Deliserdang Tahun 2019. Dengan sumber dana dari APBN, pasar itu berada di Kecamatan Sibolangit, Namorambe, Bangun Purba dan Talun Kenas Kecamatan STM Hilir.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Deliserdang, Ramlan Refis terkait rencana revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar itu bentuk dari berjalannya program lima ribu pasar rakyat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Tiga pasar alokasi dana nantinya ditanggung APBN Rp4,33 miliar, sementara satu pasar lagi belum keluar pagunya dari Kementerian, namun diperkirakan Rp6 miliar.

“Empat yang ada ini kondisinya tak sesuai standart Pemerintah. Kita sekarang tinggal menunggu petunjuk teknis dari Kementerian. Setelah itu, pembangunannya dilelang. Target kita ke depan, pasar yang ada di Deliserdang bisa rapi dan tertib,” ujar Refis, Kamis (6/12)

Disebutnya, di awal tahun nanti pihaknya juga akan terus menata penataan pedagang yang saat ini terus-terusan mengganggu aktivitas lalulintas.

Salah satu lokasi yang paling difokuskan adalah pedagang yang ada di sekitaran swalayan, Tanjungmorawa. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program Poldasu yang menginginkan agar lalulintas di sekitaran jalan dapat berjalan tanpa hambatan.

Terkait pasar di Tanjungmorawa, Refis mengakui pihaknya belum dapat merelokasi pedagang yang setiap hari Sabtu berjualan di jalan arteri Bandara Kualanamu. Keberadaan pasar itu mengganggu jalur lalulintas di sana.

“Kalau pedagang di Pasar Sabtuan (karena tiap hari Sabtu baru berdagang) menjadi perhatian nasional karena ke beradaannya dirasakan oleh penumpang pesawat. Idealnya dalam hal ini Kementerian Perdagangan bisa berkordinasi baik dengan pihak Kementerian BUMN, karena lahan di sekitar pasar Sabtuan itu adalah lahan eks HGU PTPN II,” papar Refis.

Dia mengaku masalahnya adalah lahan tidak ada, karena yang ada hanya lahan eks HGU. “Enggak ada solusi lain kalau tidak dipindahkan. Maunya lahan bisa diberikan kepada kita baru kemudian dibangun pasarnya,” ungkap Refis.

Meski hanya hari Sabtu jualannya, menurutnya, kalau memang lahannya tersedia dapat dibangun karena sumber uangnya dari Pusat. “Enggak ada ruginya pemerintah meski membangunkan pasar yang hanya tiap satu Minggu sekali aktivitasnya. Karena untuk kepentingan banyak orang,” jelasnya.

Sementara itu, terpisah Ketua Komisi D DPRD Deliserdang dr Thomas Darwin Sembiring, mendukung rencana revitalisasi pasar tardisional yang ada di empat kecamatan itu.”Rencana revitalisasi pasar itu sudah kebutuhan. Pasalnya dengan kondisi yang ada para pedangan sudah mengeluhkanya,”sebutnya.

Selain itu, dr Thomas mendukung penuh rencana Pemkab Deliserdang untuk menata atau merelokasi pedagang yang berjualan di jalan arteri Bandara Kualanamu.

“Akses ke Bandara seharusnya bebas dari kemacetan. Apabila ada kemacetan akan terpengaruh terhadap jadwal keberangkatan masyarakat yang hendak berpergian. Namun, diminta kepada Pemkab Deliserdang ketika melakukan relokasi jangan sampai menimbulkan bentrok. Ajak para pedagang bicara soal relokasinya,”ungkapnya. (btr/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham mengukuhkan Tim Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kota Binjai di Pendopo Umar Baki, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Kamis (6/12) pagi.

Susunan tim dibacakan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai, TM Haris Sabri Sinar.

Selain pengukuhan, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota dan Kejaksaan Negeri Binjai tentang penanganan masalah hukum bidang perdata serta tata usaha negara.

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar mendapat amanah sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Program Jamsostek.

Atas amanah ini, Kajari mengucapkan terimakasih kepada Pemko Binjai. “Kedepannya lebih dapat meningkatkan kerja sama lagi. Semoga dengan dikukuhkannya tim ini, maka diharapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat lebih efektif di Kota Binjai,” ujarnya.

Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham menyerukan agar tim yang baru dikukuhkan ini segera melakukan konsolidasi dan segera bekerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. “Kita berharap tim ini dapat bekerja dengan baik. Semua pengusaha yang ada di Kota ini yang telah memenuhi persyaratan agar mendaftarkan seluruh karyawannya. Hal ini sangart penting untuk kesejahteraan tenaga kerja,” ujar dia.

Sementara, Humas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Binjai, Farid Nur Iman menyatakan, perusahaan wajib melaporkan karyawan dalam BPJS TK. Jika masih ada perusahaan nakal, kata dia, tim yang sudah dikukuhkan ini dapat mengambil tindakan.

“Harapannya kedepan dapat bisa meningkatkan pengawasan dan administrasi yang dilakukan oleh perusahan nakal. Misalkan kami dapat laporan, kami akan melakukan upaya persuasif untuk mengajak perusahaan tersebut mendaftarkan karyawannya dalam BPJS TK Binjai. Jika tidak mau daftarkan, maka tim yang sudah dikukuhkan ini dapat menindak perusahaan nakal tersebut,” tandasnya. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Rapat penjadwalan pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Maruli Malau oleh Anggota Badan Musyawarah DPRD Binjai, batal digelar, Kamis (6/12).

Batalnya rapat tersebut, sangat disesalkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai, Irhamsyah Putra Pohan. Ia menduga, rapat tersebut karena adanya intervensi.

“Rapat Banmus untuk penjadwalan pelantikan PAW batal dilaksanakan karena terindikasi adanya intervensi oleh kepala daerah Kota Binjai,”ungkap Irhamsyah.

Karenanya, politisi yang akrab disapa I’am ini meminta agar Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba untuk menjadwalkan ulang kembali rapat Banmus tersebut. “Surat PAW sudah ditandatangani oleh Gubernur Sumut. Kita selaku anggota DPRD harus taat dan patuh terhadap aturan. Jangan kita bisa diintervensi kepala daerah,” kata dia.

Irhamsyah pun mengancam Ketua DPRD Binjai, apabila tidak menjadwal rapat akan ada aksi demi oleh massa dari partai politik berlambang Ka’bah tersebut. “Sekaligus menggugat ke PTUN atas tidak dilaksanakannya rapat penjadwalan,” sambung I’am.

Menurut dia, Anggota Banmus DPRD Binjai sudah hadir 8 orang. Jumlah itu, menurutnya, sudah dinyatakan cukup kourum.

Namun, lanjut Irhamsyah, rapat penjadwalan pelantikan PAW Maruli dibatalkan lantaran anggota dewan yang sudah menandatangani absen, tidak muncul.

Menurut Irhamsyah, idealnya Ketua DPRD Binjai harus menjalankan Rapat Banmus tersebut. “Kenapa ini tidak dilaksanakan. Sementara anggota yang hadir sudah memenuhi kourum. Kalau tidak menjadwalkan ulang lagi (Rapat Banmus), berarti tidak menghormati keputusan gubernur,” kata dia.(ted/han)