MEDAN, SUMUTPOS.CO – Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan I) menggelar silaturahmi bersama media cetak dan televisi di Mako Yonmarhanlan I, Jalan Serma Hanafiah l, Belawan, Kamis (6/12) pukul 09.00 WIB.

Acara yang digelar secara sederhana, para media massa disambut langsung Danyonmarhanlan I, Letkol James Munthe M Tr Hanla didampingi Pasi Intel, Kapten Robby Barus bersama Danki B, Kapten Marinir Yudha Bakti dan Kataud, Peltu Marinir Rusli.

Rangkaian kebersamaan yang berlangsung di ruangan terbuka, dilaksanakan makan bersama dan coffee morning, sekaligus bertukar pikiran membahas tentang pertahanan dan keamanan serta peran media massa di masyarakat umum.

Danyonmarhanlan I, Letkol Marinir James Munthe M Tr Hanla mengapresiasi silaturahmi yang terjalin media. Walaupun acara yang mereka laksanakan secara sederhana, dapat menjadikan sebuah bentuk kebersamaan antara wartawan dengan Yonmarhanlan I.

“Wartawan adalah sahabat Marinir. Segala kegiatan yang selama ini dilakukan Yonmarhanlan sangat terbantu dengan adanya peran wartawan untuk mempublikasikan kegiatan yang positif. Saya berterima kasih kepada wartawan yang sudah membantu tugas pokok saya sebagai pimpinan di Yonmarhanlan,” kata James Munthe.

Harapan orang nomor satu di Yonmarhanlan I ini, ke depannya wartawan dan Marinir dapat terus bersinergi, untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang memupuk kebersamaan. Misalnya, olah raga bersama dan menembak ceria, untuk mewujudkan suatu organisasi Sahabat Marinir yang mampu menjalin silaturahmi.

“Ini akan kita programkan secara rutin, guna mendorong rasa kebersamaan antara wartawan dengan Yonmarhanlan. Harapannya, langkah awal pertemuan ini, dapat mendorong kinerja batalyon secara positif di masyarakat,” kata Danyonmarhanlan I.

Sambutan silaturahim diapresiasi Rustam Effendi bersama rekan – rekan media yang hadir. Dengan pertemuan itu, wartawan Waspada ini mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Yonmarhanlan I untuk bisa saling bertukar pikiran mewujudkan sinergitas dan mitra kerja.

“Harapan kita, bentuk coffee morning itu akan terus berlanjut. Kami dari wartawan sebagai sosial control, mungkin ada mempublikasikan kritikan untuk semua kalangan instansi khususnya di Yonmarhanlan, bukanlah bentuk kesenggangan, tapi sebagai sikap mitra kerja untuk bersinergi. Semoga, kebersamaan ini menjadi lebih baik, untuk tewujudnya wartawan adalah sahabat Marinir,” kata Rustam.

urut hadir dalam acara silaturahmi itu adalah wartawan cetak Medan Utara, wartawan televisi Medan Utara dan pejabat serta prajurit Yonmarhanlan I. Acara ditutup dengan kegiatan pemberian cendra mata dari Danyonmarhanlan I kepada media dan foto bersama. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sumut menindak pelanggaran 23 kasus cukai rokok sepanjang tahun 2018, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Demikianlah dikatakan Kasi Penyidikan dan Penindakan (P2) DJBC Sumut, Fobi Tri S saat melakukan pemusnahan rokok ilegal di Dermaga DJBC Belawan, Jalan Karo, Belawan, Kamis (6/12).

Dijelaskannya, pemusnahan 4.600 batang rokok merk JJ Mild dan 144.000 batang rokok Mahkota serta 160.000 batang rokok merk Bunga Cakra merupakan kasus terakhir yang mereka tindak di tahun 2018. Kasus itu mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp114 juta.

“Sepanjang tahun ini, sudah ada 23 kasus pelanggaran cukai rokok yang diselundupkan di dalam negeri maupun dari luar negeri. Barang ini adalah hasil penindakan kepabeanan dan cukai,” ungkap Fobi.

Untuk pemusnahan barang milik negara, telah mendapat persetujuan dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). Pelanggaran barang bukti yang dimusnahkan, telah menggunakan cukai palsu.

“Hari ini, 4.600 rokok JJ Mild, 144.000 rokok Mahkota dan 160.000 rokok Bunga Cakra kita musnahkan merupakan barang yang diselundupkan dari dalam negeri. Barang ini berasal dari Pulau Jawa untuk dipasarkan ke Sumatera Utara,” jelas Fobi.

Penindakan kasus cukai palsu tersebut, merupakan hasil penindakan dari DJBC dan Ditkrimsus Polda Sumut. Dari pengungkapannya, tidak ada diamankan tersangka, namun pihaknya masih melakukan pengembangan.

“Kita tahu, Sumatera Utara merupakan wilayah rawan peredaran barang kena cukai ilegal. Makanya, kita terus bersinergi dengan aparat hukum lain untuk melakukan penertiban terhadap barang ilegal di wilayah Sumatera Utara,” terang Fobi.

Barang bukti ratusan rokok bercukai palsu, dimusnahkan dengan cara dibakar oleh pejabat DJBC Sumut bersama petugas Ditkrimsus Polda Sumut. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Serah terima kios dan lapak Pasar Kampunglalang kepada pedagang hingga kini belum jelas. Padahal, sebelumnya bangunan pasar yang dilakukan revitalisasi disebut telah rampung. Karenanya, Pemerintah Kota Medan dinlai pedagang hanya obral janji kepada mereka.

Ketua Pedagang Pasar Kampunglalang, Erwina Pinem mengaku kecewa berat dengan Pemko Medan. Sebab, para pedagang sebelumnya telah dijanjikan serah terima pada bulan November sewaktu sosialisasi pada akhir Oktober lalu. Namun, hingga memasuki awal Desember belum juga terealisasi.

“Sudah pasti kecewa berat, apalagi pedagang berbondong-bondong datang untuk daftar ulang. Jadi, gak usah janji-janji manislah dan yang pasti-pasti aja. Kami enggak butuh janji tapi kepastian,” ujar Erwina kepada Sumut Pos, kemarin.

Diutarakan Erwina Pinem, pedagang berharap sebelum Natal dan Tahun Baru 2019, kios dan lapak dapat diserahterimakan. Sebab, sudah cukup lama pedagang terlantar akibat pembangunan yang tak kunjung rampung.

“Selain kepastian, pedagang butuh keterbukaan. Selama ini, kami terus dibohongi dan banyak yang ditutup-tutupi. Kami minta Pemko terbuka kepada pedagang karena yang mereka bangun itu rumah pedagang, tempat kami mencari makan,” cetusnya.

Erwina menyatakan, Pemko jangan lagi memberi informasi yang belum jelas atau angin segar kepada pedagang. “Kalau memang belum selesai ya disampaikan kepada pedagang seperti apa kondisinya, tapi ini tidak ada dan kami sangat sulit meminta informasi dari Pemko. Jadi, sesuailah dengan yang disampaikan kepada pedagang, kalau memang bulan Desember ini ya ditepati,” tegasnya.

Menurut Erwina Pinem, jumlah kios dan lapak yang terdapat dari bangunan baru Pasar Kampunglalang mencapai 741 unit. Jumlah itu sudah mengakomodir dari seluruh pedagang yang akan menempati nantinya. “Sudah dihitung sendiri oleh pedagang jumlah kios dan lapak yang dibangun, totalnya 741 unit. Sedangkan untuk jumlah pedagang 732 orang. Jadi, masih lebih 9 unit lagi,” beber Erwina.

Disinggung apakah dibebankan biaya untuk menempati kios atau lapak, Erwina mengaku gratis. “Ini beda dengan Pasar Marelan sehingga tidak dikutip biaya lagi sewaktu menempati kios/lapak. Soalnya, kalau di Pasar Marelan yang bangun organisasi pasar bukan dari APBD,” akunya.

Namun demikian, pedagang nanti dikenakan biaya untuk perawatan per tahun. Tapi, sekarang belum ditentukan berapa biayanya. “Katanya nanti ada pertemuan atau musyawarah untuk menetapkan biaya perawatan tersebut. Namun yang jelas enggak lebih dari Rp1 juta per pedagang,” tukasnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengaku, serah terima Pasar Kampung Lalang ditargetkan dapat dilakukan akhir akhir tahun ini. “Targetnya tahun ini juga supaya cepat dimanfaatkan pedagang,” kata Akhyar yang ditemui saat berada di gedung DPRD Medan baru-baru ini.

Menurut dia, saat ini proses pembangunan dalam tahap finalisasi oleh kontraktor yang membangun. Apabila sudah rampung, selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perkim-PR. “Setelah diserahkan ke Dinas Perkim-PR kemudian ke Bagian Aset. Lalu, ke PD Pasar dan pedagang. Pokoknya secepatnya dituntaskan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkim-PR Medan Samporno Pohan menyatakan proyek tersebut sudah rampung pembangunannya dan tinggal diisi oleh pedagang. Namun, pengisian lapak atau kios sedang dalam proses oleh PD Pasar.

Untuk diketahui, pembangunan Pasar Kampunglalang dikerjakan oleh kontraktor PT Budi Mangun KSO. Padahal, kontraktor tersebut sebelumnya telah gagal mengerjakannya tetapi tetap diperpanjang juga oleh Dinas Perkim-PR.

Diperpanjangnya kontrak kerja itu, berdasarkan Addendum Ke-3 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) dengan nomor: 2.1.2/Add-3/KPA-PPP/SPP/III/2018. Dalam surat tersebut, ditandangani Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khairudi Hazfin Siregar dan Kuasa KSO PT Budi Mangun, Dedy Stefanus tertanggal.

Permohonan surat itu dilakukan sejak 12 Maret 2018, sebelum masa perpanjangan kontrak kerja berakhir pada 24 Maret. Adapun beberapa poin penting di antaranya, PT Budi Mangun dinilai memiliki keahlian, profesional, personil dan sumber daya teknis.

Kemudian, nilai kontrak biaya yang dibebankan (borongan) Rp26.288.350.000. Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan 6 tahap dengan sistem dan jumlah sesuai kesepakatan.

Pertama, pembayaran uang muka sebesar 20 persen. Kedua, setelah pembangunan mencapai 30 persen dilakukan pembayaran 25 persen. Ketiga, dibayar 25 persen lagi apabila kemajuan fisik bangunan 55 persen. Keempat, dibayar 20 persen bila sudah 100 persen pembangunan. Terakhir, sisa 5 persen dibayar pada masa pemeliharaan bangunan selesai 100 persen.

Namun sayang, dalam kontrak kerja tersebut tidak dijelaskan berapa lama waktu yang harus ditargetkan pembangunan selesai mencapai 30 persen. Hanya saja, waktu penyelesaian proyek ini yang tercantum selama 300 hari terhitung masa perpanjangan kontrak kerja. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lambatnya pelayanan dalam program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) 2018 di Gedung Serba Guna Jalan Wiliem Iskandar/Pancing Medan kemarin, akibat permintaan perekaman e-KTP membeludak alias overload. Ditambah lagi, pada hari ketiga mesin perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mengalami kerusakan.

Kadisdukcapil Sumut, Ismael Parenus Sinaga mengaku, setiap hari berkas permohonan yang mereka terima untuk pembuatan e-KTP jumlahnya di atas lima ribu sesuai kemampuan mesin. “Bayangkan saja di hari pertama saja sudah 10.700 berkas yang masuk, jadi sudah over dari target dan estimasi kami sebelumnya,” katanya.

Ia lantas membandingkan program serupa di Provinsi Jawa Barat, di mana, selama empat hari pelaksanaan gerakan itu berjalan, hanya mampu mencetak 10 ribu lembar e-KTP. “Coba misalkan pilihannya di hari pertama, lima ribu kita stop pendaftaran, apa yang terjadi? Sementara masyarakat yang datang mengurus membeludak, ya kita terimalah, maka jumlahnya sampai 10.700,” aku Ismael.

Namun pada hari ketiga pelaksaan, lanjutnya, terjadi kerusakan dua mesin sehingga menyebabkan kelambatan percetakan e-KTP.

Meski demikian, bagi berkas yang sudah masuk namun belum selesai dicetak e-KTP-nya, pihaknya kembali tegaskan bahwa kartu identitas tersebut akan tetap diberikan meski gerakan ini sudah selesai terlaksana.

“Bahkan kami sudah memasang spanduk di lokasi, meski kegiatan sudah selesai kartunya akan kami bagi di tempat yang sama. Dan pada Sabtu sampai Senin jika baru selesai kartunya, boleh diambil langsung ke kantor kami. Jadi tak usah khawatirlah semua akan kami bagi. Kalaupun warga sibuk kami akan hubungi kapan bisa datang ke kantor untuk mengambil,” kata Ismael.

Diakuinya, kapasitas mesin dalam per hari yang mampu dioperasikan untuk permohonan pengurusan e-KTP hanya sebanyak 5.000. Bagi warga yang sudah mendaftar namun kartu identitas dirinya belum selesai juga di hari terakhir, kata dia, paling lama akan diberikan pada Senin depan.

“Jadi saat ini kami masih terus melakukan pencetakan sehingga Senin depan bisa dibagikan semua. Dan jika nantinya belum juga terdistribusikan pada hari itu, akan kami hubungi warga bersangkutan untuk mengambilnya,” katanya.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir bahwa berkas yang sudah mereka mohonkan tersebut, akan diserahkan kembali melalui wujud e-KTP. Sebab dalam formulir pendaftaran, ada kolom yang tersedia, di mana, warga diminta mencantumkan nomor kontak sehingga ketika e-KTP itu selesai, petugas Disdukcapil Sumut akan menghubungi yang bersangkutan.

“Pembagian kartu identitas tersebut akan kami berikan dan layani langsung di kantor DIsdukcapil Sumut, Jalan Iskandar Muda Medan. Kalaupun tak siap juga pada Seninnya, nanti petugas kami yang akan menghubungi,” tegasnya lagi.

Ismael memaparkan, dalam program GISA 2018 yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, baru 50 persen yang diberikan kepada warga. Sementara untuk total pemberkasan yang masuk selama empat hari gerakan itu berlangsung, diperkirakan sebanyak 32 ribu berkas.

“Sampai kemarin (Rabu) itu berkas yang masuk 27 ribuan, sedangkan hari ini (kemarin,Red) ada sebanyak 5.000-an. Jadi kalau ditotal ada sekitar 32 ribu berkas pengurusan yang sudah kami tangani,” bilang Ismael lagi.

Lantas selama empat hari gerakan ini berjalan,sudah berapa e-KTP yang selesai dan diserahkan kepada warga? Ismael menyebut pihaknya sudah menyerahkan sebanyak 15 ribu kartu identitas diri. “Artinya sudah setengahnya yang kita siapkan dan distribusikan dari total berkas yang masuk selama kegiatan berlangsung,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, ribuan warga yang belum menerima e-KTP gratis mengamuk di Gedung Serba Guna Jl. Wiliem Iskandar/Pancing Medan, lokasi Program GISA 2018 dilaksanakan. Pasalnya, janji petugas Disdukcapil yang akan memberikan e-KTP pada Senin, ternyata hingga Rabu pagi belum juga rampung dan diserahkan. Tak hanya itu, kondisi didalam gedung juga menjadi ribut dan tidak tertib lantaran ketiadaan pihak keamanan. Di mana, disebabkan panitia atau petugas pada loket pelayanan dianggap tidak becus bekerja melayani masyarakat.

Diketahui, program GISA berlangsung selama 3 hari mulai 3-6 Desember. Disdukcapil Sumut menyediakan 20 ribu blanko kartu indentitas untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Gerakan ini terlaksana berkat dukungan dan kolabarasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Disdukcapil Sumut dan Disdukcapil kabupaten/kota. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Centre Point hingga Rp5 miliar akibat lahan tersebut masih berstatus sengketa. Hal itu diakui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan, Zulkarnain.

“Memang belum dibayar karena beralasan lahan Centre Point masih dalam sengketa. Tetap kita tagih terus sampai dibayar, termasuk juga dendanya. Namun, terpenting di sini mereka membayar kewajiban dulu, bukan dendanya. Sebab, denda otomatis dibayar ketika penghitungan dari yang pokok,” ujar Zulkarnain.

Zulkarnain mengaku, terutangnya pajak Centre Point bukan baru kali ini. Melainkan tahun sebelumnya juga tertunggak. “Tahun lalu juga begitu, mereka nunggak sekitar Rp5 miliar juga dan sudah dilunasi,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan penagihan sampai dibayar.”Gak ada alasan menunggak, tetap ditagih itu dan kejar terus sampai bayar,” ujarnya.

Akhyar mengaku, masih ada waktu sampai akhir tahun 2018 kurang lebih dua minggu untuk melakukan penagihan. “PBB terus bergerak nilainya sesuai dengan NJOP, karena NJOP secara berkala dievalusi nilainya. Makanya, harus dibayar karena jika terus menunggak khawatir semakin besar jumlah yang terutang,” sebutnya.

Ia mengaku, Centre Point menunggak PBB kemungkinan baru tahun ini. “Saya kira baru tahun ini, karena tahun lalu kemungkinan mereka bayar,” ucapnya.

Disinggung mengenai sanksi atas tunggakan pajak yang dilakukan Centre Point, Akhyar memastikan pasti ada sanksinya. “Sanksi tentu ada, kalau terlambat bayar pajak pasti didenda dong. Denda tersebut sesuai dengan ketetapan yang berlaku,” tuturnya.

Lebih jauh Akhyar mengatakan, tak hanya instansi swasta, instansi pemerintah ada juga yang menunggak. “PD Pembangunan dan Rumah Potong Hewan juga menunggak PBB. Kedua instansi tersebut secara finansial tidak begitu sehat, sehingga menjadi utang terus,” kata dia.

Diketahui, sebelumnya Komisi A DPRD Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga 3 camat yaitu Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Tembung di gedung DPRD Medan, Selasa (4/12). Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa Centre Point menunggak PBB hingga Rp5 miliar lebih. “Tahun 2018 ini Centre Point masih menunggak PBB sebesar Rp5 miliar lebih,” ungkap Camat Medan Timur P Pasaribu.

Akibat tunggakan PBB Centre Point, kata P Pasaribu, berdampak terhadap realisasi target tahun 2018 Kecamatan Medan Timur yang hanya mencapai 56 persen atau sebesar Rp17 miliar lebih. Padahal, kalau Center Point melunasi PBB-nya tahun ini maka persentase pencapaian bisa 76 persen. “Tahun lalu kami berhasil Rp105 miliar dan melampaui target pengutipan PBB mencapai 115 persen,” akunya.

P Pasaribu juga mengaku, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk menagih tunggakan pajak tersebut. Belum tertagihnya pajak itu, lanjutnya, sudah dilaporkan ke Tim PBB Pemko Medan. “Kami udah capek menagihnya. Saat kami tagih, pihak Centre Point bilang belum ada uang. Untuk sanksinya bukan wewenang kami, diserahkan kepada Tim PBB Pemko Medan,” cetusnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasar Peringgan seperti tak ada habisnya. Mulai dari pengelolaan pasar yang ditolak oleh para pedagang karena tak sesuai dengan peraturan daerah lantaran dikelola pihak swasta (PT Parbens), kini mengemuka masalah baru. PT Parbens belum membayar royalti kepada PD Pasar selaku pemilik aset dari pasar tradisional itu.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan, pengelolaan yang dilakukan PT Parbens terhadap Pasar Peringgan diharuskan memberi royalti kepada PD Pasar. Hal itu tertuang dalam perjanjian kerja sama mereka dengan Pemko Medan. “Pasar itu merupakan aset milik PD Pasar. Sampai sekarang, PT Parbens belum ada membayar royalti kepada kita,” ungkap Rusdi baru-baru ini.

Disebutkannya, royalti yang belum dibayarkan jumlahnya memang masih terbilang kecil. “Kecil memang royaltinya, sekitar Rp1 jutaan per bulan. Kita pun memaklumi karena saat ini kondisinya lagi kurang mendukung (kisruh) karena pedagang menolak dikelola mereka,” tutur Rusdi.

Rusdi mengatakan, Pasar Peringgan mutlak dikelola oleh PT Parbens. Sedangkan PD Pasar hanya selaku pembina dan pengawas. “Kami sudah kasih pembinaan kepada PT Parbens dalam mengelola pasar tersebut. Apa yang kami lakukan kepada pedagang sesuai aturan, maka lakukanlah. Jika Pasar Peringgan diibaratkan bus, sopirnya diganti dan mereka tinggal meneruskan yang telah kami lakukan. Kalau mau buat kebijakan baru, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada pedagang,” paparnya.

Sementara, Kuasa Hukum PT Parbens, Dwi Sinaga mengakui memang pihaknya belum membayar royalti kepada PD Pasar. “Terkait royalti itu memang benar, tapi tolong lihat kondisinya sekarang ini seperti apa. Kami minta uang air, sewa dan lainnya kepada pedagang harus gontok-gontokan. Termasuk, biaya SIHS (Surat Izin Hak Sewa),” sebutnya.

Diutarakan Dwi, pihaknya murni benar-benar mengelola Pasar Peringgan mulai 2 Agustus 2018. Padahal, sesuai kontrak tertera sejak 1 Januari 2018 hingga lima tahun ke depan.”Cukup lama kami untuk benar-benar menduduki pasar itu. Makanya, kami sangat menyayangkan pedagang yang menolak kehadiran kami. Padahal, PT Parbens ini ingin membangun pasar tersebut dengan konsep ‘Harga Kaki Lima, Kualitas Bintang Lima’. Artinya, walaupun pasar tradisional tetapi tidak kalah bersaing fasilitasnya dengan pasar modern,” pungkasnya. (ris/ila)