MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pengemudi Gojek Kota Medan mendatangi kantor Gojek di Komplek CBD Polonia Jalan Padang Golf No. BB-50, Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia, Kamis (22/11). Mereka memprotes perekrutan baru yang dilakukan perusahaan angkutan online tersebut.

Aksi kali ini merupakan gabungan 84 kelompok pengemudi Gojek di Kota Medan. Mereka menamai aksinya Gerakan Gojek Medan. Menurut mereka, aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan karena adanya perekrutan baru sehingga menambah persaingan.

Pada awalnya sempat terjadi kericuhan di depan kantor Gojek. Hal ini lantaran kantor tutup dan enggan menerima perwakilan massa aksi yang meminta penjelasan.

Akhirnya kericuhan pun reda setelah polisi menenangkan massa dan mempersilakan 10 orang perwakilan pengunjukrasa berdialog dengan pihak Gojek.

Menurut seorang pendemo, Haris, aksi mereka ini juga menuntut dilakukannya banding atau amnesti terhadap pengemudi yang terkena sanksi putus mitra (PM).

Sementara itu, koordinator aksi massa, Joko Pitoyo mengatakan siap mengakomodir sejumlah pengemudi ojek online untuk memboikot Pilpres dan Pileg 2019 bila tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Dalam aksi tersebut, para pengemudi yang merupakan mitra dari Gojek merasa kesal. Kekesalan ini lantaran hasil dari pertemuan 10 perwakilan yang masuk kedalam Kantor Gojek tidak menemui titik terang.

“Pihak Gojek memberikan waktu seminggu terhadap terkait pemutusan mitra, kita tunggu saja,” teriak seorang perwakilan yang ke luar dari Kantor Gojek.(dvs/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan Pemerintahan Kota (Pemko) Medan akan melakukan penertiban terminal di Kota Medan. Dalam catatan, saat ini sedikitnya terdapat 25 terminal liar angkutan umum yang beroperasi di Kota Medan. Hanya saja, penindakan yang dilakukan tim gabungan baru setengah dari jumlah terminal liar yang ada.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengatakan, pemetaan mengenai jumlah terminal liar yang ada tersebut dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub). “Tahap pertama dari surat perintah yang disampaikan Dishub itu ke kami ada sekitar 25 terminal liar yang mau ditindak. Untuk yang ditindak saya kira sudah lebih 10 pool angkutan liar yang kami tertibkan,” katanya kepada Sumut Pos, Kamis (22/11).

Atas aktivitas yang dilakukan tim gabungan itu, pihaknya mengakui ada sebagian pemilik atau pengusaha angkutan umum yang bersikap kooperatif. Mereka menyurati Dishub dan Satpol PP agar menutup sendiri operasional terminalnya. Selain itu tidak lagi mengambil atau menurunkan penumpang dari depan terminal mereka, sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

“Ada juga yang masih membandel. Itu seperti Paradep Taksi kemarin. Sudah disegel masih juga berani membuka segel itu. Padahal mereka sudah menyurati ke kita agar tidak lagi menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan. Surat itu mereka mohonkan lantaran sudah diperingati Dishub sampai tiga kali. Dan atas pengerusakan segel itu, kami sudah laporkan ke Polrestabes,” ungkapnya.

Secara pasti, kata Rakhmat, untuk jumlah terminal liar datanya ada sama Dishub. Sementara untuk aktivitas penertiban sendiri, akan pihaknya lakukan secara bertahap bersama unsur kepolisian, TNI, Dishub dan Muspika setempat. “Kitakan sifatnya hanya penindakan. Sedangkan surat perintahnya itu dari Dishub. Termasuk mapping jumlah terminal liar yang ada,” pungkasnya.

Kepala Dishub Medan Renward Parapat belum memberikan penjelasan tentang penertiban terminal liar yang akan dilakukan di Kota Medan.

Sementara, Rabu (21/11) kemarin, Tim Gabungan Pemko Medan kembali melanjutkan penertiban terhadap loket bus yang beroperasi di zona larangan. Persisnya seputaran Jalan Sisingamangaraja Medan. Kali ini yang menjadi objek penertiban adalah Loket KUPJ Tour. Angkutan tersebut dinilai masih beroperasi meski sudah dilarang.

Selain penyegelan pintu gerbang Loket KUPJ Tour, tim gabungan juga mengosongkan lokasi area loket guna mendukung kepentingan penertiban. Namun proses penertiban sempat ricuh. Sebab, pihak pemilik dan karyawan KUPJ Tour melakukan perlawan untuk menolak penertiban dan penyegelan tersebut.

Penertiban berlangsung pukul 12.00 WIB dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kota Medan M Sofyan didampingi Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar.

Dalam penertiban kali ini tim gabungan menurunkan personel terdiri dari unsur Dishub Kota Medan, Polrestabes Medan, Polsek Patumbak serta pihak dari Kecamatan Medan Amplas.

Begitu tiba di lokasi, pemilik dan karyawan KUPJ Tour sempat menolak dilakukannya penertiban dengan tidak mengizinkan tim gabungan memasuki Loket KUPJ Tour. Perdebatan sengit sempat terjadi. Sofyan tetap bersikukuh untuk melakukan penertiban sekaligus meminta agar seluruh angkutan milik KUPJ Tour segera meninggalkan lokasi.

Setelah terjadi perdebatan, pemilik KUPJ Tour pun tak berkutik. Dengan terpaksa dan berat hati, mereka membuka pintu gerbang. Selanjutnya sejumlah tim gabungan merangsek memasuki halaman KUPJ Tour.

Sedangkan Sofyan memerintahkan segera dilakukan pengosongan. “Bapak sopir, saya minta keluar, sebab kita akan mengosongkan tempat (Loket KUPJ Tour). Jika tidak mau keluar, pintu gerbang ini akan kami tutup. Sekali lagi saya minta kepada seluruh bapak supir untuk segera mengosongkan tempat ini,” kata Sofyan dengan nada tinggi melalui pengeras suara.

Melihat ketegasan Kepala Satpol PP dan gelagat tim gabungan yang hendak menutup pintu gerbang, para sopir akhirnya meninggalkan lokasi. Setelah lokasi ‘bersih’ dari armada, Sofyan kemudian memerintahkan anggotanya untuk menyegel pintu gerbang dengan merantai dan menggembok disertai dengan pemasangan police line serta kertas segel.

Usai melakukan penyegelan, Sofyan meminta agar para pemilik loket armada mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan tidak membuka lagi Loket KUPJ Tour. “Kita akan melakukan pengawasan. Apabila dalam pengawasan ditemukan Loket KUPJ Tour beroperasi kembali kita akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai bukti, kata Sofyan perusahaan angkutan Paradep dan Simpati yang sebelumnya sudah disegel tetapi masih tetap beroperasi dan merusak segel, kini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. dengan pasal tindak pidana pengerusakan. (prn/azw)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Islamic Centre masih terkendala pembebasan lahan. Pemerintah Kota Medan diminta harus menuntaskan bangunan secara fisik batas waktu tahun 2020.

Demikianlah dikatakan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan M Nasir, Kamis (22/11). Menurutnya, pembangunan Islamic Center di Jalan Rawe Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan akan tuntas apabila Pemko Medan serius melaksanakan pembangunannya.

Untuk saat ini, pembebasan lahan yang ditarget 40 hektare, sudah tercapai 22 hektare. Ini merupakan langkah awal pembangunan pondasi, agar secara berlahan fisik bangunan dapat terbangun menunggu proses sisa pembebasan lahan.

“Kita terus mendorong Pemko Medan melalui dinas terkait agar Islamic Center segera dibangun. Kita targetkan tahun 2020 secara fisik bangunan sudah tuntas,” ketus Nasir.

Kata wakil rakyat dari Medan Utara ini, dengan berdirinya Islamic Center sebagai ikon budaya Islam Kota Medan dapat menunjang pertumbuhan perekonomian dan perkembangan insfrastruktur di Medan Utara.

“Kita terus mendesak, karena akan memberikan perubahan secara ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat di sekitar Islamic Center. Harapannya, Pemko Medan dapat menutaskan pembangunan itu tahun 2020,” ungkap Nasir.

Sebelumnya, Wali Kota Medan HT Dzulmi Edin mengatakan, untuk pembebasan lahan sudah mencapai 22 hektare dari 40 hektare yang akan dijadikan sebagai lahan pembangunan.

“Untuk akses jalan sudah dibuka, mudah-mudahan tahun 2019 awal, sudah bisa terlaksana pembangunannya. Jadi, masih kita manfaatkan untuk lahan yang 22 hektare yang sudah dibebaskan,” kata Eldin.

Perlu dijelaskan, program pembangunan Islamic Center sudah mengalokasikan anggaran pelebaran jalan. Akses menuju Islamic Centre itu sesuai dengan detail engineering desain (DED) dalam perencana konsultan.

Saat ini, pembebasan lahan seluas 22 hektere sudah berlangsung dengan menyerap anggaran sekitar Rp16 miliar. Kini, proses pembebasan lahan yang diperkirakan akan mencapai 40 hektere masih terus dilakukan oleh Pemko Medan. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasien Pusat Jantung Terpadu (PJT) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik terus meningkat. Berdasarkan data yang diterima jumlah pasien mengalami gangguan jantung sebanyak 35.020 .

Hal itu disampaikan Kassubag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, Kamis (22/11) Kata wanita yang akrab disapa Ocha itu, jumlah tersebut terbagi pada 31.848 kunjungan rawat jalan. Kemudian 3.172 rawat inap, 1.604 di antaranya merupakan pasien rujukan dari rumah sakit lain.

“Pada tahun 2017 kita juga melayani 1.434 tindakan dignostik dan intervensi kardiovaskular. Begitu juga dengan 137 operasi jantung dan 31.755 pelayanan rawat jalan, “ ungkap Ocha.

Untuk tahun 2018, Ocha mengatakan hingga September 2018, kunjungan pasien rawat jalan mencapai 22.565. Sedangkan untuk pelayanan rawat inap berjumlah 1.581 pasien.

Kata dia, setiap hari rata-rata PJT melaksanakan dua operasi bedah jantung.

“Untuk waktu tunggu antrean operasi saja, sudah sampai Mei 2019. Namun, semua itu sudah ada pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pasien. Artinya, mana yang emergency dan mana yang masih bisa menunggu. Itu semua sudah atas rekomendasi dokter, “ tambahnya.

Ocha menyebut PJT RSUP H Adam Malik merupakan pelayanan yang diharapkan dapat melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit jantung dan pembuluh darah yang semakin meningkat. Baik kuantitas maupun kualitas. Khususnya di wilayah Sumatera.

Dikatakannya, jumlah pasien jantung yang berobat ke luar negeri cukup signifikan sehingga harus dapat dicegah. “Agar dapat melaksanakan pelayanan jantung dan kardiovaskuler yang terpadu, cepat, akurat, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, efisien, dan nyaman. Saat ini PJT RSUP H Adam Malik telah didukung 18 Dokter Spesialis dan sub Spesialis yang terdiri dari sub spesialis CVCU, Pediatrik, Intervensi Kateterisasi, Emergency, Kardiologi Klinik, Echocardiografi, Vaskular, dan Rehab Jantung. Dari tahun ke tahun PJT RS Adam Malik mampu menangani kasus yang semakin kompleks, “ papar Ocha.

Selain itu, kata Ocha PJT RSUP H Adam Malik telah dilengkapi dengan teknologi yang menunjang pelayanan diagnostik dan intervensi kardiovaskular, bedah jantung, dan pelayanan rawat jalan jantung.

Dengan kapasitas enam poliklinik jantung, 58 tempat tidur untuk ruang rawat inap jantung, 10 tempat tidur untuk cardiac ICU (CVCU), 5 tempat tidur HCU, 10 tempat tidur ruang rawat inap ICU bedah jantung untuk pasien pascabedah jantung dan 6 tempat tidur ruang emergensi jantung (IGD jantung). (ain/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB) melewati target hingga akhir tahun. Untuk meningkatkan realisasi sendiri akan dilakukan pemutihan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan selama sebulan Di mulai tanggal 26 November hingga 25 Desember 2018.

Kepala BP2RD Sumut Sarmadan Hasibuan mengatakan saat ini untuk realisasi pendapatan daerah hingga 21 November 2018, dari sektor pajak mencapai 83,89 persen. Angka itu diambil dari dua pos yakni pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Adapun total yang ditargetkan untuk keduanya sebesar Rp5,261 triliun lebih. Dengan realisasi sebesar Rp4,41 triliun lebih.

“Tahun ini ada peningkatan pendapatan dari sektor pajak kita, khususnya PKB. Jadi sekarang, angkanya sudah mencapai 83,72 persen untuk pajak daerah dan 102 persen dari pendapatan lain-lain yang sah,” papar Sarmadan kepada wartawan, Kamis (22/11).

Adapun persentase terbesar kata Sarmadan, ada di Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditarget Rp1,185 triliun lebih. Jumlah itu kini terealisasi sebesar Rp1,285 triliun lebih atau 108,44 persen. Selanjutnya denda PKB dengan target Rp44,6 miliar lebih.

Realisasinya mencapai Rp45,8 miliar lebih (102,65 persen). Serta dengan BBNKB yang ditargetkan RpRp2,1 miliar. Terealisasi sebsar Rp2,249 miliar atau 106,63 persen. “Kalau PKB kita perkirakan akan over target (melebihi target). Karena sekarang saja (per 21 November 2018) sudah 95,40 persen realisasinya. Tinggal 4 persen lebih lagi hingga akhir tahun,” sebutnya.

Adapun target pendapatan dari PKB lanjut Sarmadan, sebesar Rp1,75 triliun dengan realisasi Rp1,67 triliun lebih. Disusul kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp729,7 miliar lebih dari target Rp785 miliar atau 92,97 persen. Serta pajak rokok sebesar Rp916,6 miliar lebih. Terealisasi sebesar Rp648,2 miliar lebih atau 70,72 persen.

“Ukuran optimisme kita adalah karena waktunya kita masih ada sekitar satu bulan sembilan hari lagi untuk penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor,” sebutnya.

Untuk menambah optimisme peningkatan pendapatan dari sektor PKB, Sarmadan mengungkapkan akan menggelar program pemutihan denda pajak dan bea balik nama selama sebulan. Keringanan itu rencananya akan dimulai 26 November hingga 25 Desember mendatang. Dengan begitu, tahun ini kemungkian besar penerimaan akan meningkat signifikan dari target.

Pun begitu, diakui Sarmadan bahwa untuk target pendapatan dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp577 miliar, baru terealisasi sebesar 5,55 persen atau Rp32,049 miliar lebih. Hal ini karena hingga kini belum juga ada pemasukan dari pembayaran oleh PT Inalum. Meskipun katanya, secara hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memenangkan proses banding yang dilakukan perusahaan BUMN tersebut. “Jadi, dibanding tahun sebelumnya angka ini meningkat,” pungkasnya. (bal/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Gabungan Pemko Medan terus menyisiri lokasi berdirinya papan reklame bermasalah di Kota Medan. Tanpa kompromi, papan reklame bermasalah yang tak kunjung dibongkar pemilik menjadi sasaran penebangan. Rabu (21/11) malam hingga Kamis (22/11) dinihari, dua unit papan reklame bermasalah diratakan dengan tanah dari dua lokasi berbeda di ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Kedua papan reklame bermasalah itu berada di Jalan Juanda simpang Jalan Sisingamangaraja berukuran 4 x 6 meter dan Jalan Sisingamangaraja simpang Jalan Selamat berukuran 4 x 8 meter Pembongkaran dilakukan karena kedua papan reklame bermasalah yang berdiri dengan kokoh dan anggun selama ini ternyata tidak memiliki izin.

Puluhan tim gabungan yang dimotori Satpol PP Kota Medan dibantu sejumlah aparat samping dari TNI dan Polri memulai pembongkarans ekitar pukul 22.00 WIB. Seperti biasa dua unit mobil crane dan peralatan mesin las diturunkan guna mendukung kelancaran pembongkaran. Sebelum pembongkaran dilakukan, seputaran lokasi berdirinya papan reklame ditutup.

Setelah itu beberapa personel tim gabungan memutuskan aliran listrik yang mengaliri kedua papan reklame tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan membuka materi papan reklame guna memudahkan pemotongan papan reklame. Lalu kedua papan reklame diikat dengan ujung pengait mobil crane guna mencegah papan reklame tiba-tiba jatuh menghempas pada saat pemotongan berlangsung.

Proses pemotongan berlangsung lancar. Tim gabungan yang sudah biasa melakukan pemotongan tanpa kesulitan sedikit pun memotong papan reklame dari tiang utama. Selanjutnya, mobil crane perlahan-lahan menurunkan papan reklame hingga permukaan jalan dan dilanjutkan dengan pemotongan hingga menjadi beberapa bagian untuk mempermudah membawanya.

Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan mengatakan, sudah seribu lebih papan reklame bermasalah dibongkar. Ditegaskannya, pembongkaran akan terus berlanjut, sebab papan reklame bermasalah tak diperkenankan lagi berdiri di seluruh ruas jalan di Kota Medan. “Selain penegakan peraturan, pembongkaran yang dilakukan untuk mengembalikan estetika kota. Kita tidak mau Medan menjadi hutan reklame,” kata Sofyan.

Mantan Camat Medan Area itu kembali mengingatkan seluruh pengusaha advertising agar tidak coba-coba mendirikan papan reklame tanpa izin. Begitu kedapatan, tegasnya, tim gabungan langsung melakukan pembongkaran tanpa kompromi sedikit pun. “Jadi uruslah izin terlebih dahulu, begitu izin keluar baru dirikan papan reklame,” pungkasnya. (prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Khusus Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 DPRD Medan menyebutkan masih ada nomenklatur anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sayang, Pansus belum mau buka suara OPD mana saja yang belum sinkron dengan anggaran dimaksud.

“Makanya kita melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta penjelasan soal itu. Hal ini penting dilakukan sebelum finalisasi nantinya,” kata Ketua Pansus RAPBD 2019 DPRD Medan, Ilhamsyah saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (22/11).

Sesuai jadwal yang direncanakan, sebut dia, finalisasi RAPBD Kota Medan 2019 akan dilaksanakan pada 26 atau 27 November mendatang. Pihaknya ingin sebelum tahapan tersebut dijalankan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. “Setidaknya waktu finalisasi nanti tidak ada yang menyalah dan melanggar.

Baik nomenklatur di dinas A, misalnya tidak masuk ke nomenklatur dinas B. Jadi sesuai dengan pembahasan kemarin. Kira-kira begitu,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, antara pihaknya dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan belum menemukan kata sepakat soal nomenklatur anggaran dilingkungan OPD Pemko Medan.

“Belum, ada yang belum duduk. Tapi nanti waktu finalisasi saja. Makanya waktu pembahasan anggaran kami gelar tertutup, selain karena tata tertibnya seperti itu, juga supaya OPD tidak terkontaminasi dari luar,” kata tanpa mau merinci dibagian mana belum sepakat dengan TAPD. “Contohnya di dinas A, nah anggaran itu mestinya memang untuk dinas itu bukan ke dinas lain.

Jadi tidak boleh ada double posting (tumpang tindih). Memang kalau secara popularitas, lebih bagus pembahasan dilakukan terbuka. Kami mau anggaran yang dimasukkan itu prioritas, karena untuk masyarakat Kota Medan,” imbuh Ilham.

Diakui dia, rapat anggaran yang dilakukan tertutup karena pansus ingin menjaga supaya tidak ada unsur ada kesepakatan tertentu antara pihaknya dengan OPD, sebelum tahapan finalisasi RAPBD terlaksana. “Kita tidak mau nanti ketika kita tanyakan ke dinas tertentu misalnya, tapi belum selesai dan menjadi keputusan, tahu-tahu dibuat di media sudah mengarah kesana. Jadi kami menjaga itu semua.

Agar nomenklatur bisa duduk sebagaimana mestinya, supaya pas,” katanya. Ilham menegaskan tidak akan ada yang pihaknya rahasiakan dalam pembahasan APBD yang notabene bersumber dari masyarakat Kota Medan. Dimana menurut pansus saat ini masih ada yang terjadi sinkronisasi anggaran di beberapa OPD.

“Kami yang berangkat semua itu dari pansus, tidak ada melibatkan TAPD. Sejak Rabu kami sudah berangkat dan hari ini kunjungan ke Kemendagri buat konsultasi sampai Jumat,” katanya.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos di DPRD Medan, alotnya pembahasan RAPBD 2019 dipicu karena sebelumnya tidak ada kesepakatan soal KUA-PPAS RAPBD 2019 antara pemko dan legislatif. Sehingga banyak usulan-usulan dari dewan yang tidak dapat diakomodir TAPD. Menyikapi hal ini, Ilham membantah keras. “Tidak benar begitu, sekali lagi kami tekankan bahwa kesepakatan yang belum duduk ini lantaran masih ada nomenklatur yang belum sinkrom antar OPD. Terserah bahwa orang menganggap ini tahun politik, tapi buat kami prioritas anggaran hanya untuk masyarakat Kota Medan,” katanya.

Seperti diketahui, proyeksi belanja Pemko Medan hanya mencapai Rp 5,94 triliun, yang terdiri dari belanja langsung Rp 3,87 triliun (65,07%) dan belanja tidak langsung Rp 2,07 triliun (34,93%). “Kita merencanakan komposisi dan promosi belanja pegawai dengan belanja pembangunan yang semakin ideal pada 2019,” kata Wali Kota Medan Dzulmi Eldin saat membacakan Nota Pengantar RAPBD 2019 dalam Paripurna DPRD Medan, Oktober 2018 lalu.

Eldin menyebutkan, pendapatan daerah TA 2019 meningkat 0,02% dibanding 2018. Secara umum, proyeksi pendapatan 2019 naik Rp 1,092 miliar dibandingkan proyeksi 2018 sebesar Rp 5,690 triliun.

“Meski naiknya 0,02%, tapi proyeksi perencanaan pendapatan daerah cukup realistis,” terangnya. Adapun belanja daerah diprioritaskan pada delapan program prioritas pembangunan Kota Medan. Pertama program pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan kebersihan kota. Kemudian pendidikan dan kesehatan, penataan pasar tradisional. Selanjutnya, pelayanan administrasi kependudukan keamanan dan ketertiban, iklim investasi serta menata dan menambah fasilitas publik.

Proyeksi pendapatan Rp 5,692 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,565 triliun, dana perimbangan Rp 2,246 triliun, dan sisanya bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. “Guna menutupi defisit belanja daerah ditetapkan perkiraan pembiayaan penerimaan daerah sebesar Rp 270,18 miliar dan pembiayaan pengeluaran Rp 20 miliar,” katanya. (prn/azw)