MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kontraktor proyek pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang, Roro Susilawati terancam dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pengembalian down payment (DP) atau uang muka yang telah diambilnya dari kas Pemko Medan. Hal itu bila Roro terbukti lalai dalam pengerjaan proyek tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, ini akan ditentukan Kadis Pekerjaan Umum (PU), apakah tetap mengerjakan proyek itu atau tidak. “Tadi kadis bilang, kesimpulan APH (Aparat Penegak Hukum) dan pemeriksaan BPK (RI Perwakilan Sumatera Utara) bakal segera keluar,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Medan, Irwan Ibrahim Ritonga kepada wartawan, kemarin.

Diutarakan Irwan, bila berdasarkan kesimpulan APH dan BPK amblasnya jembatan tersebut karena faktor alam, maka Roro dapat melanjutkan untuk mengerjakan proyek itu. Namun, bila faktor lain tentu Roro harus mengembalikan uang DP.

“Kelalaian itu bisa saja karena kesalahan konstruksi sehingga jembatan atau tanahnya amblas. Kalau memang karena faktor alam, dia harus kembalikan uang DP yang sudah diambil. Tapi itupun, kita tunggu hasil keputusan dari lembaga terkait (APH dan BPK),” kata Irwan.

Irwan mengaku, masyarakat setempat tidak menginginkan Roro untuk melanjutkan pengerjaan proyek tersebut. Masyarakat ingin Pemko Medan mengganti rekanan yang mengerjakan proyek itu. Hal ini sebagaimana disampaikan Anggota DPRD Medan yang juga sebagai Wakil Ketua Pansus R-APBD Kota Medan 2019, Bahrumsyah. “Masyarakat sana sudah tidak mau dia (Roro) yang mengerjakannya lagi, begitu kata Pak Bahrum,” tutur Irwan.

Irwan mengatakan, jika Roro tidak terbukti lalai, sesuai aturan yang berlaku berhak untuk melanjutkan pengerjaan proyek tersebut. Roro masih diperkenankan mengerjakan proyek itu sampai 90 hari di awal tahun 2019.

“Kita belum tahu apakah dilanjutkan atau tidak, karena kita masih tunggu keputusan. Kalau memang dilanjutkan, tidak dianggarkan kembali tahun depan karena masih tahun berjalan, dan dia masih bisa kerja sampai 90 hari kerja. Tapi kalau memang tidak dilanjutkan, kita akan anggarkan lagi. Kasihan masyarakat disana,” pungkasnya.

Sementara, Bahrumsyah mengatakan, pengerjaan jembatan itu sudah dilakukan sejak 2017 lalu namun tetap bermasalah. Pengerjaannya, tetap dilakukan oleh orang yang sama dan hanya mengganti perusahaan saja. “Kenapa bisa diberikan, apa pertimbangan yang mendasar padahal sudah gagal. Tahapan proyek ini diduga ada kongkalikong,” ujarnya.

Diutarakan Bahrumsyah, seharusnya Dinas PU maupun Pokja Unit Layanan Pengadaan Kota Medan jeli dan paham dalam meloloskan rekanan yang dipercaya untuk mengerjakan proyek. Artinya, pihak-pihak terkait harus menelusuri rekam jejak rekanan tersebut.

“Kita melihat ada indikasi bahwa pemborong merupakan titipan orang-orang tertentu. Sudah tahu pada tahun 2017 bermasalah, kenapa tahun 2018 diberikan lagi untuk mengerjakan proyek itu. Kadis PU dan Pokja ULP Kota Medan harusnya tahu kalau rekanan yang mengerjakannya itu-itu juga,” cetusnya.

Menurut dia, pimpinan kontraktor bernama Roro terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan proyek tersebut. Padahal, Roro diduga tidak memiliki kompetensi dan profesional dalam mengerjakan proyek jembatan itu. “Sudah dua tahun dikerjakan, tetap tidak selesai. Hal ini jelas mengindikasikan rekanannya tidak profesional,” tegas dia.

Bahrumsyah menilai, alasan kontraktor terkait amblasnya jembatan itu karena faktor alam terlalu mengada-ada. “Sudah dari dulu kawasan itu mengalami pasang surut. Semestinya, sudah punya kajian untuk mengatasi pasang surut air,” cetusnya.

Bahrumsyah menambahkan, dibanding dengan Titi Labuhan, pengerjaan terhadap jembatan Titi II Sicanang harusnya lebih mudah. Sebab, aliran air di Sicanang tidak terlalu besar. “Aliran air di Labuhan lebih besar dari Sicanang dan pembangunan sudah selesai. Baik jembatan lama maupun baru bisa digunakan masyarakat di sana. Sementara di Sicanang belum juga selesai.

Untuk itu, Pemko Medan diminta untuk memberikan pengerjaan proyek tersebut kepada pihak yang profesional. Jangan karena dekat penguasa, sehingga proyek itu dibiarkan berlarut-larut dikerjakan dia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, jembatan tersebut pertama kali dikerjakan pada Oktober 2017 oleh PT Jaya Star Utama dengan pimpinan proyek Roro dengan anggaran Rp8 miliar lebih. Namun, belum selesai dikerjakan ternyata pada 6 November 2017 jembatan tersebut roboh.

Setelah terhenti beberapa bulan, maka pembangunan dilanjutkan dengan tender ulang dan dikerjakan PT Pillaren. Akan tetapi, kontraktornya merupakan orang yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Lantas, pada 29 Agustus 2018 jembatan amblas lagi yang dianggap human error bukan faktor alam.

Usai longsor berhasil diatasi, pengerjaan kembali diteruskan. Kontraktor yang mengerjakan dengan nama berbeda yakni PT Jaya Suskes Prima dengan anggaran Rp13.642.000.000. Namun, oknum kontraktor ternyata sama yaitu Roro. Pada 20 Oktober 2018 tanah di sekitar jembatan kembali amblas dengan diameter yang lebar. Akibatnya, 11.000 jiwa lebih warga Kelurahan Sicanang terisolir dan aktifitasnya menjadi terkendala. (ris/ila)

Masyarakat Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, khususnya di Lingkungan 23 mengaku kesulitan untuk menguburkan sanak keluarganya yang meninggal dunia. Pasalnya, Taman Pemakaman Umum (TPU) sangat jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga membutuhkan ambulans atau angkutan lainnya untuk membawa jenazah ke TPU.

Hal ini disampaikan masyarakat saat curhat kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu ketika menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah yang digelar di Masjid Al Ikhlas, Jalan Nilam, Lingkungan 23, Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan, Selasa (20/11) malam.

Peringatan Maulid Akbar ini dihadiri Kepala Lingkungan 23 Hasanuddin Sitepu ST, Ketua BKM Al-Ikhlas H Kasno Islani dan sekitar 500 jamaah dari 19 Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan 16 pengajian ibu-ibu se-Kelurahan Mangga.

Menurut warga yang diwakili Kepala Lingkungan 23 Hasanuddin Sitepu ST, selama ini jika ada yang kemalangan, mereka selalu kesulitan untuk membawa jenazah ke lokasi TPU di kawasan Simalingkar B. Pasalnya, lokasi TPU sangat jauh, sehingga dibutuhkan sarana transportasi seperti ambulan atau lainnya.

Untuk itu, mereka berharap kepada Burhanuddin Sitepu yang sengaja diundang di acara tersebut sebagai tokoh masyarakat Kota Medan, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di sana.

Selain itu, warga juga mengeluhkan persoalan banjir yang kerap mereka alami, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS) Bekala. Rumah-rumah warga menjadi langganan banjir, setiap air sungai meluap. Untuk itu, warga berharap dibangun bronjongan untuk mengantisipasi luapan air sungai menggenangi rumah warga. Bahkan, ada ruas jalan yang terancam amblas akibat tebing sungai terkikis air.

Apalagi, dalam beberapa bulan belakangan ini, intensitas hujan cukup tinggi. Sehingga menyebabkan genangan air di mana-mana. Dampaknya, wabah demam berdarah menghantui masyarakat. Untuk itu, masyarakat berharap agar dilakukan pemogingan.

Ketua STM yang juga tokoh masyarakat sekitar juga mengungkapkan, saat ini di Masjid Al Ikhlas ada dibuka Taman Pendidikan Alquran (TPA) bagi anak-anak di lingkungan tersebut. Namun, proses belajar mengajarnya masih menggunakan fasilitas madjid. Untuk itu, masyarakat berkeinginan membangun ruang kelas untuk anak-anak usia dini tersebut.

Sebelumnya, Ketua Panitia HM Nuh Harahap mengaku bersyukur atas terlaksananya kegiatan Maulid Akbar ini. Pasalnya, selama 30 tahun masjid ini berdiri, baru kali ini digelar kegiatan sebesar ini. Bahkan, dia mengaku terharu dengan antusias masyarakat yang hadir di acara ini.

Sementara menyikapi aspirasi masyarakat, dalam sambutannya di acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, Burhanuddin Sitepu mengaku prihatin atas apa yang dirasakan masyarakat di Kelurahan Mangga tersebut.

Mengenai permintaan warga terkait sarana transportasi untuk mengangkut jenazah ke TPU dan pemogingan, Burhanuddin menyanggupinya. “Saya siap untuk menyediakan ambulans. Kapan saja bapak ibu membutuhkan ambulans, bisa langsung menelepon saya. Saya akan kirimkan ambulans untuk kebutuhan masyarakat di sini,” kata Burhanuddin.

Demikian juga dengan permintaan warga agar dilakukan fogging, Burhanuddin juga menyanggupinya. Menurutnya, dalam waktu dekat akan dilakukan fogging di lingkungan 23 untuk mencegah penyebaran wabah DBD. “Saya meminta kepada pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan mempersulit proses pemogingan,” kata Burhanuddin Sitepu.

Sedangkan menyikapi permintaan warga untuk membangun ruang kelas bagi anak-anak TPA/RA, menurut Burhanuddin hal itu butuh pembahasan lebih lanjut dengan pengurus BKM Al-Ikhlas.(adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri Seirampah, yang berada di Kabupaten Serdangbedagai dan Pengadilan Negeri Sibuhuan, di Kabupaten Padanglawas, menambah jumlah pengadilan yang ada di Sumatera Utara.

Pengadilan Negeri Seirampah dan Sibuhuan, adalah dua dari 85 pengadilan yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof Hatta Ali secara serentak di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pada 22 Oktober 2018 lalu. Adapun rinciannya, 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, 3 Mahkamah Syariah dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Humas Pengadilan Tinggi Medan, Adi Sutrisno mengaku kehadiran dua pengadilan negeri baru tersebut atas dasar kebutuhan.

“Jadi Mahkamah Agung meresmikan Pengadilan baru tersebut berdasarkan kebutuhan penegakan hukum sendiri. Contohnya, untuk Pengadilan Negeri Lubukpakam, selama ini ramai melayani kasus-kasus dari Serdangbedagai, untuk kali ini akan terurai karena Sergai memiliki pengadilan negeri sendiri yaitu PN Seirampah yang baru diresmikan,” ungkap Adi Sutrisno, kepada wartawan Senin (19/11).

Adi menuturkan, bahwa hadirnya dua Pengadilan Negeri dibawah Pengadilan Tinggi Medan akan mengurai keramaian perkara yang ditangani hakim dan efisiensi waktu dan tenaga untuk antar-jemput tahanan.

“Saya contohkan, selama ini tahanan asal Padanglawas harus berjalan lebih lama dan butuh tenaga untuk diadili ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Kan itu sudah melelahkan tahanan,” sambungnya.

Adi menolak, hadirnya dua Pengadilan Negeri di dua daerah di Sumatera Utara dikarenakan tingginya tingkat kejahatan.

“Enggak juga ya. Kan gak semua perkara pidana. Mungkin daerah tersebut sedang tumbuh ekonomi dan sosialnya sehingga banyak sengketa perdata yang sangat terbantu dengan hadirnya Pengadilan Negeri,” tandasnya.

Pengadilan Negeri Seirampah direncanakan akan menangani sejumlah perkara dari Kejaksaan Negeri Serdangbedagai, yang sebelumnya diadili melalui Pengadilan Negeri Lubukpakam dan Pengadilan Negeri Tebingtinggi. (man/han)