SUMUTPOS.Co – Haris Simamora, pembunuh sekeluarga di Bekasi cukup sadis. Setelah menghabisi Daperum Nainggolan (38) dan istrinya menggunakan senjata tajam, Haris kemudian mencekik kedua anak korban hingga tewas.

WAKAPOLDA Metro Jaya Brigjen Wahyu Hadiningrat mengatakan, Haris Simamora membunuh keluarga Daperum Nainggolan di Bekasi, Jawa Barat dalam keadaan sadar.

“Pengakuannya dia sadar ya (melakukan pembunuhan),” ujar Wahyu kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/11).

Saat itu, Haris juga dipastikan tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang. Selain itu, Haris dinyatakan normal secara psikologis.

“Pelaku ini normal karena dia juga pernah bekerja di situ, mengawasi kos-kosan. Namun, kami tetap akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata dia.

Dijelaskan Wahyu, Haris membunuh keluarga Daperum saat korban sedang tertidur, sekira pukul 23.00 WIB.

Daperum dan istrinya dibunuh dengan senjata tajam. Sedangkan, kedua anak Daperum dicekik hingga tewas.

Dua anak Daperum Nainggolan, Sarah Boru Nainggolan (9) dan Arya Nainggolan (7), sempat terbangun usai Haris membunuh Daperum dan istrinya, Maya Boru Ambarita (37) pada Senin (12/11/2018) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, Sarah dan Arya sempat berjalan keluar kamar untuk melihat kondisi kedua orangtuanya. Namun, Haris menghalangi langkah kedua keponakannya itu dan meminta mereka kembali tidur.

“Haris menenangkan dua anak Daperum dan bilang ‘Tidur lagi sana, Mama cuma sakit kok’,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (16/11).

Tak hanya menenangkan, Haris juga membimbing Sarah dan Arya menuju tempat tidurnya dan menidurkan keduanya. Namun saat keduanya mulai kembali tertidur, Haris justru mencekik keduanya hingga tewas.

Setelah melakukan pembunuhan, Haris kemudian pergi dengan Nissan X-Trail yang terparkir di depan rumah korban. Kemudian pada Selasa (13/11) sekitar pukul 06.30, barulah jenazah Daperum, istri dan kedua anaknya ditemukan.

Haris kemudian ditangkap saat akan melakukan pendakian di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat pada Rabu (14/11) malam. Kini polisi telah melakukan penahanan terhadap Haris.

Ia disangkakan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati.

Brigjen Wahyu Hadiningrat kembali mengatakan, Haris telah merencanakan pembunuhan beberapa hari sebelum kejadian.“Dia sudah merencanakan pembunuhan beberapa hari sebelumnya karena merasa sakit hati dengan korbannya,” ujar Wahyu.

Akibat perbuatannya, Haris terancam hukuman mati.

“Tindak pidana yang terjadi yaitu pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, di mana pasal yang diterapkan adalah 365 ayat 3, kemudian 340 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati,” kata dia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, Haris sudah biasa mengunjungi rumah korban.(trm/bbs/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan surat edaran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) tentang penerapan e – Log Book penangkapan ikan, mendapat penolakan dari sejumlah nelayan di Belawan. Sebab, dalam e – Log Book tersebut, nelayan wajib memiliki ponsel (handphone) untuk menggunakan program tersebut.

Salah satu nelayan, Daud, mengatakan, pada 1 November 2018, seluruh nelayan yang bekerja di pergudangan ikan dengan menggunakan kapal ikan di atas 30 GT, diwajibkan memiliki ponsel android untuk menggunakan program aplikasi e – Log Book penangkapan ikan.

Program itu sangat memberatkan mereka sebagai nelayan. Selain tidak mampu menggunakan ponsel berteknologi dan tidak mampu membeli alat komunikasi canggih tersebut. “Kami kerja mau cari ikan, bukan mau main ponsel. Masa kami disuruh wajib pakai ponsel android. Kami sangat menolak kebijakan ini, karena kami tidak paham pakai ponsel android, yang jelas kami menolak program itu,” ungkap Daud.

Sementara itu, Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka Sumatera Utara, Abdul Rahman mengatakan, program yang dikeluarkan oleh PPSB belum jelas arahannya, sehingga akan membuat kalangan nelayan bingung.

“Kalau ada programnya, seharusnya disosialisasikan dulu. Biar nelayan paham. Kita tahu, banyak nelayan kita yang tidak tamat sekolah. Ini akan jadi masalah ke depannya,” kata pria yang akrab disapa Atan.

Diungkapkan pria yang juga Ketua Karang Taruna Belawan ini, bentuk program yang diterapkan, membuat nelayan terganggu mencari ikan di laut, karena kewajiban nelayan mencari ikan, bukan bermain ponsel.

“Sekarang nelayan mau cari ikan atau main Hp di laut, kita tidak setuju program itu. Apalagi nelayan harus dibebankan untuk membeli Hp android, ini kan jadi masalah. Kita tahu harga Hp itu mahal, untuk makan aja susah nelayan, apalagi beli Hp,” ungkap Atan.

Ia berharap, kepada PPSB selaku otoritas mengkaji ulang program e – Log Book penangkapan ikan yang akan diterapkan, sebelum adanya sosial kepada nelayan. “Kalau pun program itu diwajibkan, kita minta untuk tunda dulu, sebelum memberikan secara jelas kepada nelayan maksud dan tujuan program itu,” tegas Atan.

Perlu dijelaskan, program e – Log Book penangkapan ikan diberlakukan kepada nelayan dengan kapal di atas 30 GT, tujuannya untuk melaporkan hasil tangkapan ikan kepada PPSB. Program itu diberlakukan per 1 November 2018. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan memprotes pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, terkait anggaran kegiatan reses dan sosialisasi peraturan daerah (perda) Sebab, masih banyak lagi penggunaan anggaran negara dengan jumlah yang lebih besar. Namun kenapa, anggaran yang kecil malah menjadi sorotan.

“Kalau demikian kondisinya, bisa dibilang istilahnya ‘saling mengintip’. Padahal, masih banyak ‘proyek-proyek besar’ tapi kenapa yang anggarannya kecil dan bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi sorotan,” ungkap Anggota DPRD Medan, Beston Sinaga, kemarin.

Beston mengaku pusing setelah menjalani pemeriksaan oleh BPK, Kamis (15/11) kemarin. Untuk itu, dia menyarankan ditiadakan saja kegiatan reses dan sosialisasi perda. “Baru dua kali reses kita lakukan dan yang ketiga belum. Kalau begini kondisinya, terlalu pening dan lebih bagus ditiadakan saja. Sebab, sampai hal yang detail ditanya mereka. Padahal, anggarannya kecil,” kata dia.

Pun begitu, sambung Beston, reses yang dilakukan sangat bagus karena langsung berinteraksi dengan masyarakat mengenai keluhan yang dihadapi. Selanjutnya, anggota dewan menyampaikan kepada wali kota untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Kalau sudah seperti ini kondisinya, sampai dipanggil-panggil BPK, maka terlalu repot kita dibuatnya. Bahkan, gak tenang tidur. Misalkan, kita kasih uang ke masyarakat gak seberapa sewaktu reses atau sosialisasi. Ternyata, tidak sesuai dengan BPK. Padahal, uang yang dikeluarkan itu pribadi atau di luar anggaran,” cetusnya.

Anggota DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung mengatakan, kalau memang tidak diperbolehkan memberikan sesuatu secara langsung kepada masyarakat, seharusnya dipertegas kepada Sekretariat DPRD Medan tugas dan fungsinya. Apalagi, ada regulasi yang mengatur hal itu.

“Pada dasarnya, kami anggota dewan tidak takut dipanggil BPK. Sebab, memang tidak ada yang dilakukan secara fiktif karena setiap reses ataupun sosialisasi dilakukan terbuka. Jadi, jika tidak diperbolehkan lagi maka untuk ke depannya harus diperjelas tupoksi Sekretariat Dewan,” ujar Dame.

Sementara, Sekretaris DPRD Kota Medan, Abdul Aziz mengatakan, ada sebanyak 28 anggota dewan yang dipanggil, bukan diperiksa. Malahan, sepertinya seluruh anggota dewan akan dipanggil dan mungkin bertahap.

“Ada hal yang ingin BPK klarifikasi, khususnya mengenai pemberian uang transport kepada masyarakat yang hadir saat reses dan sosialisasi tersebut. Apakah betul uangnya diberikan, kepada siapa juga diberikan uang itu,” kata Aziz.

Aziz mengaku, mayoritas yang hadir adalah staf dari anggota dewan. Sebab, kebanyakan yang memberikan uang transport kepada masyarakat ialah staf dari anggota dewan tersebut. “Biasanya staf yang menyalurkan uang itu, makanya yang hadir ke BPK itu stafnya. Kalau ada anggota dewan yang hadir langsung, mungkin karena dia langsung yang memberikan uang transport itu kepada masyarakat,” jelasnya.

Diutarakan Aziz, BPK melakukan klarifikasi biasanya dua kali dalam satu tahun. Termasuk, kegiatan di tahun anggaran yang sedang berjalan.

Terpisah, Anggota DPRD Medan, Ilhamsyah menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan hal yang wajar. Sebab, hal tersebut merupakan kewenangan dan tugas dari instansi tersebut. “Saya dipanggil ke BPK Rabu (14/11). Saat itu, saya mengutus staf. Memang di surat undangan begitu, BPK ingin mengklarifikasi terkait penggunaan anggaran reses dan sosialisasi,” ujar Ilhamsyah.

Ketua Pansus R-APBD 2019 ini menilai, klarifikasi itu hal yang baik karena sebagai yang menggunakan anggaran. Dengan begitu, tahu dimana yang harus diperbaiki ke depan. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Dua bangunan berlantai 6 di Jalan Speksi, Lingkungam VII, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli dan Jalan Marelan Raya, Pasar II, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, tanpa ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masih berdiri kokoh.

Tokoh Masyarakat Medan Utara, Saharudin, dengan tegas meminta agar Satpol PP Kota Medan segera melakukan pembongkaran. Sebab, gedung yang berada di Medan Deli untuk dijadikan sebagai pusat ibadah umat Budha dijadikan Pesantren Pubbarama Center tidak ada izin, begitu juga dengan gedung di Marelan yang akan dijadikan rumah sakit juga tidak ada izin.

“Pemko Medan melalui Satpol PP jangan tutup mata. Sudah jelas bangunan itu tidak ada izin, kenapa dilakukan pembiaran. Kita minta kepada Satpol PP untuk segera membongkar,” tegas Saharudin.

Dijelaskan pemerhati kebijakan publik ini, apabila bangunan itu tetap berdiri kokoh tanpa dilakukan penertiban, terindikasi adanya pembekingan dari oknum pejabat di Pemko Medan. Selain itu, ada peran mafia yang mengambil keuntungan dari bangunan itu, sehingga merugikan PAD restribusi IMB bagi Pemko Medan.

“Ini sudah merugikan Pemko Medan, kenapa dibiarkan. Jangan – jangan ada oknum yang membekingi. Kalau dalam waktu dekat ini tidak ada tindakan dari dinas terkait, kita akan usut itu. Kita akan laporkan masalah ini ke penegak hukum,” tegas Saharudin.

Harapannya, dengan adanya taat aturan dari dua pemilik gedung berlantai 6 untuk mengurus izin, akan memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemko Medan, sehingga, mencerminkan bangunan itu memiliki legalitas dalam peruntuhannya.

“Kita tahu, itu bangunan untuk rumah ibadah dan rumah sakit, kenapa masalah izin tidak diurus. Ini akan memberikan citra buruk di masyarakat kepada Pemko Medan atas bangunan itu, sebelum ada izinnya, kita minta bangunnan itu segera dibongkar,” tegas Saharudin lagi.

Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rahmadsyah mengaku, belum menerima laporan soal pemberitahuan bangunan berlantai 6 tanpa izin di Marelan, sehingga mereka belum bisa melakukan tindakan tegas untuk menertibkan.

Sedangkan bangunan berlantai 6 di Medan Deli, pihaknya sudah turun ke lapangan melakukan penertiban, pihak pembangun sudah berjanji tidak melanjutkan pekerjaan sebelum mereka mengurus izin. “Intinya di Marelan belum kita terima laporan dari dinas terkait, tapi untuk di Medan Deli sudah kita tertibkan,” ungkap Rahmadsyah. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Young Panah Hijau yang sempat mengalami kerusakan selama bertahun – tahun, akhirnya diperbaiki dengan bangunan beton secara permanen.

Pantauan di lapangan, Jumat (16/11), perbaikan jalan alternatif yang berada di sisi pinggir benteng Sungai Deli sudah berlangsung selama 2 minggu. Pelaksana proyek melakukan pengerjaan jalan sepanjang 1 km di Lingkungan 6,7,8 dan 9 Kelurahan Labuhandeli, Kecamatan Medan Marelan .

Selain pengecoran beton, pembenahan drainase juga diperbaiki. Sehingga, akses jalan menjadi perlintasan masyarakat dapat berdiri kokoh dari banjir pasang atau rob yang kerap terjadi.

“Syukur juga, jalan ini diperbaiki permanen, kami bisa menikmati jalan dengan mulus. Karena sudah bertahun – tahuN hancur,” kata Hamzah warga sekitar.

Harapan Hamzah, perbaikan jalan dapat membuka pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat dan mempermudah akses transportasi bagi masyarakat untuk kepentingan sekolah, bekerja dan mencari nafkah.

“Kami yakin, dengan bagusnya jalan ini. Bisa membantu kami secara ekonomi, karena banyak masyarakat yang tinggal disini adalah pedagang dan nelayan. Bahkan, kami tidak takut lagi kalau pasang, karena jalan sudah terbangun secara permanen,” ungkap Hamzah.

Terpisah, Camat Medan Marelan, T Chairunizza mengatakan, perbaikan jalan itu sangat diharapkan masyarakat, membuktikan keseriusan dari Pemko Medan membenahi insfrastruktur di Marelan.

“Jalan itu sudah tertata, tidak ada lagi bangunan yang mencorok ke jalan, bahkan drainase juga sudah dibenahi. Kita berterima kasih dengan Pemko Medan, sehingga masyarakat dapat menikmati jalan yang mulus dan bebas dari ancaman banjir pasang,” katanya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bersedekah dengan hati yang tulus dan ikhlas, pasti akan mendatangkan keberkahan padamu. Sedekah itu sudah pasti berkah. Jika ingin hidupmu berkah, lakukanlah sedekah dengan sepenuh hati. Amalan sedekah ini lah rutin dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis,SH.MH kepada warga di Belawan melalui kegiatan Jumat Barokah.

Seperti Jumat (16/11), kemarin, seusai Salat Jumat, ratusan orang yang terdiri dari abang penarik becak bermotor, pengemudi motor online maupun warga sekitar yang kurang mampu, tampak berkumpul di depan halaman Rumah Singgah Sahabat Polisi Polres Pelabuhan Belawan. Mereka berdiri dengan sabar, menanti kedatangan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis.

Kehadiran Kapolres Pelabuhan Belawan memang sangat mereka nantikan di tiap Jumat. Sebab, di hari Jumat di lokasi itu, Kapolres Pelabuhan Belawan selalu berbagi rezeki kepada warga yang kurang mampu, mulai dari memberikan nasi bungkus hingga uang.

Di kegiatan Jumat Barokah ini, para personel Polres Pelabuhan Belawan sudah stanby di Rumah Singgah Sahabat Polisi Polres Pelabuhan Belawan, dengan mempersiapkan sekitar 300 nasi bungkus hingga air minum. Di antaranya, Waka Polres Kompol Tariyono, Kabag Sumda Kompol Sri Pinem dan sejumlah personel polisi lainnya.

Namun, sedekah kali ini diwakilkan oleh Waka Polres Pelabuhan Belawan Kompol Tariyono, lantaran Kapolres Pelabuhan Belawan tidak bisa hadir karena menghadiri rapat di Mapoldasu. Meski demikian, tak menyurutnya semangat warga yang hendak mendapatkan sedekah. Mereka tetap berdiri rapi tanpa berdesakan.

Satu per satu mereka datang mengambil nasi bungkus yang dibagikan. Kabag Sumda Kompol Sri Pinem ikut bagian membantu membagi-bagikan nasi bungkus. “Kami dengan senang hati memberikan sedekah ini yang merupakan sedekah titipan dari Pak Kapolres Pelabuhan Belawan. Kami bahagia bisa berbagi. Kegiatan ini sudah kedua belas kalinya dilakukan Pak Kapolres,” ujar Kabag Sumda Kompol Sri Pinem, sambil menghapus keringat di wajahnya.

Sri Pinem mengatakan, kegiatan bersedekah di hari Jumat merupakan dorongan dari Kapoldasu Irjen Pol Drs Agus Andrianto, yang kemudian diimpementasikan Polres Pelabuhan Belawan. “Sumber dananya sebagian dari Polres hingga dana pribadi Pak Kapolres yang menyisihkan rezekinya untuk orang banyak,” kata Sri Pinem.

Rumah Singgah Sahabat Polisi Polres Pelabuhan Belawan ini sebenarnya tak hanya dibuka di Hari Jumat saja, namun juga tiap harinya. Bahkan, terbuka untuk umum. Sebab, di rumah singgah tersebut, Polres Pelabuhan Belawan menempatkan seorang dokter. “Jadi bagi masyarakat yang sakit ringan atau ingin memeriksakan kesehatannya, bisa datang ke Rumah Singgah Sahabat Polisi Polres Pelabuhan Belawan ini karena ada satu dokter yang kami tempatkan,” papar Pinem.

Melalui kegiatan Jumat Barokah, nyatanya tak hanya menjadi ajang menggali amal saja, namun juga mampu menampung aspirasi warga Belawan sekitarnya.

“Kami jadi merasa lebih dekat dengan masyakat sekitar, sekaligus menjadi tempat pengaduan masyarakat. Kami banyak menerima pengaduan masyarakat mulai dari peredaran narkoba, begal hingga penyakit masyarakat. Harapan kami, dengan rumah singgah ini, kedekatan polisi dan masyarakat lebih erat lagi, sehingga masyarakat bisa menjadi polisi bagi diri sendiri. (ila)