MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kehadiran Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau lebih dikenal LGBT, hampir semua ada di belahan dunia. Kehadiran mereka masih menjadi perdebatan di forum internasional. Penanggulangannya adalah dengan merangkul mereka melalui pendekatan agama.

Tak dipungkiri, pola hidup hedonis dinilai sebagai salah satu pemicu prilaku LGBT. Kembali kepada aturan agama dan mencintai budaya lokal itulah, dianggap akan dapat memulihkan prilaku menyimpang tersebut. Sebab, mereka juga memiliki Hak Azasi Manusia (HAM).

“Pembahasan soal LGBT memang lagi viral dibicarakan di belahan dunia manapunn
termasuk Indonesia. Dan sejauh ini pemerintah kita belum menunjukkan sikap tegas soal LGBT,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia (LBHWI), Adamsyah kepada Sumut Pos di sela-sela Fokus Grup Diskusi (FGD) membahas tentang penanggulangan LGBT dari berbagai aspek, di Hotel Saka Medan, Jalan Gajah Mada Medan, Kamis (15/11).

Adamsyah mengungkapkan, pembahasan LGBT penting untuk terus disampaikan kepada masyarakat luas di Indonesia, terkhusus Kota Medan, agar para orang tua, stakeholder terkait dan pemerintah, mampu bersinergi meminimalisir ‘wabah’ berbahaya itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

“Banyak faktor kenapa prilaku LGBT santer terjadi dewasa ini. Salah satu yang sudah kami kaji dari berbagai aspek dan juga diskusi dengan banyak komunitas, lantaran prilaku hedonis dari kalangan milineal kita. Lalu faktor lingkungan juga tidak dapat dikesampingkan. Contoh, dia dulunya datang dari kampung dan masih lugu, ketika sampai di kota semua budaya dan kearifan lokalnya hilang terikut arus pergaulan,” ungkapnya.

Pada diskusi kali ini, pihaknya sengaja menghadirkan para narasumber yang pro akan adanya komunitas LGBT namun menolak keras prilaku LGBT. Baik dari perspektif agama, psikologis, ideologis/filosofis, sosiologis dan yuridis. “Diskusi seperti ini akan coba rutin kami adakan ke depan. Tujuannya bakal membuat sebuah buku tentang pendekatan dan penanggulangan LGBT di Indonesia. FGD ini terselenggara juga berkat kerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan “ATRYNAMS” dan DPD Kongres Advokat Indonesia Sumut,” katanya.

Dalam diskusi dihadirkan para narasumber untuk melihat permasalahan ini dari berbagai aspek. Antara lain, Kepala Pusat Studi HAM (Pusham) Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj, membahas perspektif HAM, Ramlan membahas perspektif agama, ideologis/filosofis, dan Eka N.A.M Sihombing dari unsur akademisi membahas aspek yuridis.

Majda El Muhtaj mengungkapkan LGBT hampir ada di semua negara. Bahkan dari literatur yang dia baca, komunitas LGBT harus dianggap bagian dari komunitas positif lainnya. “Dalam konteks HAM, semua orang yang dilahirkan itu harus merdeka. Dan memang persoalan transgender ini masih menjadi perdebatan di forum internasional,” katanya.

Menurutnya tidak ada satu regulasi apapun di Indonesia yang bisa menghukum komunitas LGBT. Malah negara harus hadir untuk melindungi mereka, dengan merangkul atau melibatkan banyak stakeholder di dalamnya. “Yang dibangun itu adalah dialog, tidak mengecap mereka sebagai umat Nabi Luth. Kita berbeda seperti Thailand, yang nilai dan norma-norma negaranya bisa menganut paham seperti itu. Namun kita sepakat bahwa prilaku LGBT dapat merusak moral bangsa, ini yang harus kita pikirkan bersama formulanya,” katanya.

Pembicara kedua, Ramlan, lebih banyak mengupas korelasi antara prilaku LGBT dengan pengalaman pancasila. Kemudian dia menyatukan kehadiran komunitas itu sesuai perspektif agama yang ada di Indonesia. Kesimpulannya, ia menegaskan tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan prilaku keji seperti LGBT untuk dianut dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Begitu juga tentang pendekatan pancasila, di mana keseluruhan sila merupakan satu kesatuan yang bulat sehingga tidak ada di dalamnya yang mendukung kehadiran prilaku LGBT.

Sementara Eka N.A.M Sihombing, sepakat dengan dua pembicara sebelumnya. Ia menyebutkan konstitusi justu mengalir dari ideologi dan falsafah bangsa yakni Pancasila. “Konstitusi kita mengandung/terkandung pengakuan atas ketuhanan. Implementasi sinar ketuhanan bahwa setiap membentuk perundang-undangan tidak sebatas slogan, tetapi mesti diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Bahkan sesuai hukum yang ada di negeri ini, sebut dia, perkawinan yang sah itu antara laki-laki dan perempuan meski hak semua orang pula untuk melakukan perkawinan. “Di sini yang sering berbenturan. Ketika orang ingin melakukan perkawinan sesama jenis, dia wajib mengikuti aturan konstitusi yang berlaku. Sebab Adam diciptakan untuk Hawa, bukan Adam untuk Jordan,” katanya yang disambut tawa peserta FGD dari elemen mahasiswa Kota Medan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga miskin maupun lanjut usia (Lansia) yang menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, menduga ada pemotongan dana tahap IV tahun 2018 yang mereka terima dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Padahal sesungguhnya, pemotongan tersebut tidak ada.

Ini akibatnya kurangnya sosialisasi dari Pendamping Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI atas adanya peraturan baru melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 606/SK/LJS.JSK.TU/09/2018 tentang indeks dan komponen bantuan sosial PKH 2018.

“Jadi sesuai dengan peraturan peserta pada tahap kedua hanya mendapatkan Rp266.350. Jadinya, tidak ada pemotongan tersebut,” ungkap Kordinator PKH Kota Medan, Dedy Irwanto pada jumpa pers di Medan, Kamis (15/11) petang.

Dedy mengakui, pihaknya belum melakukan sosialisasi terhadap keputusan Direktur Jaminan Sosial Kemensos tersebut. Sebab, saat surat keputusan dikeluarkan dan pencairan tahap IV selang beberapa hari saja.

“Untuk keseluruhan penerima pada tahun 2018 ini, sebesar Rp1.766.350. Tahap pertama, kedua dan ketiga masing-masing Rp500 ribu. Sisanya, tahap IV Rp266.350 ribu. Surat keputusan keluar tak lama tahap IV cair,” tutur Dedy.

Namun begitu, setiap bulannya peserta mendapatkan sosialisasi atas perubahan peraturan dalam pertemuan kelompok PKH minimal sekali dalam satu bulan. Dedy mengatakan hal tersebut, sudah disampaikan juga kepada Ombudsman Perwakilan Sumut.

“Hak pendampingan, menyangkut advokasi, mediasi dan memfasilitasi. Peningkatkan kemampuan dan kapasitas keluarga. Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Makanya kita selalu melakukan pertemuan antara pendamping dan peserta PKH,” tutur Dedy.

Kordinator PKH Regional Sumatera, Ivo Nilasari menyebutkan, program PKH dari Kemensos sudah berlangsung sejak 2008. Dengan data terakhir peserta PKH pada tahap III 2018 di Kota Medan sebanyak 42.248 peserta.”Secara nasional ada penurunan 2 hingga 5 persen untuk penerima PKH. Kemudian, setiap pergantian pemimpin negeri dan menteri ada perubahan peraturan. Namun, kita selalu melakukan sosialisasi,” tutur Ivo.

Sementara itu, dalam jumpa pers tersebut juga hadir Wakil Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Medan, Guntoro Wakil Pimpinan Wilayah Medan. Ia memastikan tidak ada pemotongan dana PKH. Karena, mereka hanya sebagai juru bayar yang ditunjuk oleh Kemensos.”BRI tidak melakukan pemotongan, di Bank kami memiliki standart operasional.

Kalau ada yang aneh dan ada pemotongan dilakukan karyawan, kami pecat,” kata Guntoro.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Medan, Endar Sutan Lubis menyebutkan, pertemuan dalam jumpa pers ini, untuk memberikan penjelasan sebenarnya atas pencairan dana PKH melalui masing-masing pihak dan tidak ada keliruan di tengah masyarakat.

“Kami mengharapkan kordinasi lebih valid lagi, untuk ke depannya,” ucap Endar.

Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, belum bisa memutuskan dihentikan penanganan pengaduan peserta PKH Kemensos. Meski sudah diklarifikasi oleh Pendamping Peserta PKH dan Perwakilan BRI tidak ada pemotongan, namun penyesuaian pada pengambilan tahap IV.

“Sudah dijelasi BRI dan Pendamping. Namun, rapat penerima, verifikasi laporan baru nanti ditentukan. Belum tahu apa dihentikan atau tidak, dalam rapat diputuskan,” kata Abyadi saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin siang.

Dalam kesimpulan klarifikasi tersebut, Abyadi menilai Pendamping Peserta PKH Kemensos itu, minim memberikan sosialisasi dan informasi terhadap program-program dan kebijakan serta peraturan yang baru dikeluarkan oleh Kemensos.

“Dalam hal ini, masyarakat yang mengadu tidak salah. Mereka tidak tahu alasan uang dipotong, masyarakat mengadu juga tidak salah, harus pendamping menjelaskan itu semua,” kata Abyadi.

Apalagi, lanjut Abyadi, ada penerima manfaat dari kelompok Lansia tidak memahami tentang prosedur pencairan PKH. Dengan itu, Ombudsman mendorong untuk pihak terkait memberikan informasi yang jelas.

“Kalau masyarakat mendapat penjelasan yang terang benderang, saya kira tidak akan ada kesimpangsiuran informasi,” tegasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) meraih juara 1 dalam kegiatan Pekan Inovasi 2018 di Lapangan Benteng yang berlangsung sejak 15 hingga 18 November 2018.

Dengan demikian, BPPRDSU sukses mempertahan gelar stan inovasi terbaik, setelah sebelumnya juga menjadi yang terbaik pada 2017 dengan predikat Juara 1 Dengan demikian, BPPRDSU sangat serius dalam memberikan inovasi terhadap pelayanan, khususnya layanan kesamsatan.

Kali ini BPPRDSU menampilkan salah satu sentra layanannya yaitu Samsat Masuk Kampung. Dimana layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajaknya karena Samsat Masuk Kampung dapat menjangkau daerah terpencil sekalipun.

Samsat masuk kampung, merupakan layanan yang terdiri dari petugas samsat dan polisi yang datang ke suatu daerah dengan mengendarai motor trail. Selanjutnya petugas membuka layanan berupa posko dengan menampilkan banner layanan dan masyarakat dapat membayar pajak tahunannya atau stnk.

Ketika pembukaan berlangsung, Wagubsu Drs H Musa Rajekshah MHum mengunjungi langsung stan BPPRDSU yang terletak di pintu 2. Wagubsu menyampaikan untuk menambah armada Samsat Masuk Kampung. “Samsat Masuk Kampung seperti ini sangat bagus dan harus segera ditambah agar pelayanannya lebih optimal” ujar Wagubsu.

Sejauh ini BPPRDSU memiliki 28 armada Samsat Masuk Kampung yang tersebar di UPT/Samsat se Provinsi Sumatera Utara. Selain itu stan BPPRDSU juga membuka layanan kesamsatan khusunya untuk pembayaran pajak tahunan /STNK selama 3 hari atau selama pekan inovasi berlangsung. Dan bagi pengunjung yang bayar di stan BPPRDSU akan mendapatkan souvenir.

BPPRDSU bekerjasama dengan Jasa Raharja turut memberikan layanan berupa cek kesehatan dan gula darah yang berada disamping stan BPPRDSU.

Pengumuman pemenang, disampaikan kemarin sore di panggung utama Pekan Inovasi 2018 di Lapangan Benteng. Pemberian Hadiah diberikan langsung oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara dan turut menerima penghargaan tersebut Kepala BPPRDSU Dr. Sarmadan yang diwakilkan oleh UPT Penyuluhan.(adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi asuransi kepada nelayan dan pemberdayaan kerajinan bagi keluarga nelayan di Kelurahan Bagan Deli, Belawan, Kamis (15/11).

Sosialisasi yang bekerja sama dengan Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB), dihadiri ratusan nelayan dan keluarga nelayan.

Ketua KNTI Kota Medan, Isa Al Basir selaku pelaksana, mengatakan, kegiatan yang mereka lakukan, adalah program dari KKP. Bentuk sosialiasi yang dilaksanakan adalah asuransi nelayan dan pemberdayaan nelayan wanita serta keluarga nelayan.

Untuk pemberdayaan bagi wanita nelayan dan istri nelayan, diberikan bantuan dalam bentuk kerajinan atau kemahiran trampil dalam bidang usaha. Misalnya, menjahit baju dan jaring, membuat makanan serta souveri ciri khas Belawan.

“Semua program itu, akan segera terlaksana di awal tahun 2019, bentuknya akan diberikan dalam bentuk barang dan uang. Harapannya, agar memperdayakan wanita nelayan atau istri nelayan membantu kesejahteraan keluarga nelayan,” ungkap Isa.

Mengenai asuransi nelayan, kata aktivis nelayan ini, untuk kalangan nelayan telah dibuat program asuransi jiwa dengan nama ‘ Asuransi Kusuka’. Tujuannya, untuk melindungi nelayan untuk kecelakaan dan membantu kehidupan nelayan di hari tua.

“Progam ini juga, sangat membantu kesejahteraan nelayan, agar terlindungi untuk masa tuanya. Pembiayaan premi pada tahun pertama, akan ditanggung oleh pemerintah, untuk kelangsungan di tahun berikutnya menuggu keputusan selanjutnya,” sebut Isa.

Harapan Isa, dengan adanya program dari KKP, mampu mendorong kesejahteraan nelayan yang ada di Belawan. Sehingga, taraf ekonomi nelayan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.”Kita bersyukur ada sebanyak 1000 nelayan dan ratusan wanita nelayan serta istri nelayan yang mendapat program ini, pada tahun depan mudah – mudahan terlaksana,” ungkap Isa.

Seorang ibu rumah tangga, mengaku sangat berterima kasih adanya program bantuan yang membuka peluang kerja bagi istri nelayan. Sehingga, mampu bantu nelayan menambah penghasilan bagi keluarga mereka.

“Kami tahu, cari ikan sekarang sulit dan tidak setiap hari suami kami bisa melaut. Dengan adanya peluang kerja, kami bisa punya keahlian dan pendapatan membantu suami menafkahi keluarga,” kata Sri. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menggelar acara In House Training Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum, Rabu (13/11). Acara yang dibuka oleh Kajatisu, Fachruddin Siregar yang diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Edyward Kaban yang ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, Aspidum Kejatisu Edyward Kaban yang juga Ketua Panitia acara menyampaikan bahwa In House Training diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaksa dalam menangani tindak pidana Pemilu.

“Pemilu 2019 sudah sangat dekat, tepatnya tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden menjadi agenda lima tahunan. Pilkada yang digelar tahun 2018, ada dugaan pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan karena berkasnya tidak bisa dinyatakan lengkap P21. Hal ini terjadi karena berbeda pemahaman terhadap undang-undang yang ada,” kata Kaban.

Acara training dihadiri 110 orang peserta dari seluruh Kejari, Kacabjari, Kasi dan Jaksa Fungsional di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hadir juga Aspidsus Agus Salim, Kabag TU Edy Sumarman, Kasi Penkum Sumanggar Siagian, perwakilan dari Polda Sumut, KPU Sumut serta undangan lainnya.

Koordinator Haedar sebagai moderator dan pemateri pertama Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum dan Pengawasan Ira Wirtati, menyampaikan bahwa KPU Sumut sampai hari ini masih melakukan tahapan-tahapan dan persiapan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang.

“Kendala yang dihadapi di lapangan adalah masih banyak warga masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih, KPU Sumut masih melakukan perbaikan dan plen terhadap permasalahan daftar pemilih ini,” kata Ira Wirtati.

Acara in house training akan berlangsung dari 13 November sampai dengan 16 November 2018 menghadirkan pembicara dari Pemprovsu, KPU Sumut, Bawaslu Sumut, Poldasu, Pengadilan Tinggi dan pakar di bidang hukum tata negara. (man/ila)