MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kembali menegaskan, utang dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumut kepada kabupaten dan kota, wajib untuk dibayarkan.

Dia menegaskan, rencana pengalokasian utang DBH dalam APBD Sumut 2019, tidak akan ‘menyandera’ pembahasan bahkan pengesahan Rancangan APBD nantinya.

“Harus kita kembalikan utang. Di mana-mana utang itu harus prioritas utama (untuk dibayarkan),” katanya usai menghadiri rapat sidang paripurna DPRD Sumut terkait agenda pembahasan RAPBD 2019, Senin (12/11).

Hal kedua, sebut dia, pemerintah kabupaten dan kota yang diutangi itu tentun
butuh akan dana tersebut untuk pembangunan daerahnya. “Dan yang kita utangi itu adalah dana rakyat. Dan harus segera kita kembalikan sehingga kepala daerah bisa memanfaatkan dana itu untuk membangun daerahnya,” ujarnya.

Menurutnya, utang DBH Pemprovsu ke kabupaten dan kota tersebut sejak tahun anggaran 2017. Ia menekankan bahwa pada 2019 kewajiban bayar tersebut harus selesai untuk daerah-daerah yang masih tertunggak itu. “Ya harus selesai di 2019. Itu kan (utang) kita dari 2017 sampai 2018,” kata Edy yang tak mengingat persis rincian utang DBH Pemprovsu tersebut.

Di sisi lain ia mengatakan, Sumut harus kembali ke habitatnya sebagai provinsi agraris. Lalu sektor lain yang alokasi anggarannya cukup besar yakni infrastruktur. “Itu juga dalam rangka untuk berjalannya agraris tadi, seperti pertanian, keluar masuknya hasil bumi dan lainnya,” katanya.

Sebelumnya, waktu menyampaikan nota pengantar keuangan Ranperda APBD Sumut 2019, Edy menyebut Pemprovsu menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp15.271.676.789.618,00. Sedangkan untuk belanja daerah dianggarkan senilai Rp15.487.832.036.618,00.

Belanja langsung yang dialokasikan itu, kata dia, dalam rangka pencapaian visi dan misi seperti peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebesar Rp82.745.275.627,00 atau sekitar 1,68 persen. Untuk peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pihaknya bakal mengalokasikan senilai Rp1.371.000.767.186,00 atau 27,91 persen.”Untuk pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan sebesar Rp1.406.834.948.329,00 atau 28,64 persen,” ujarnya.

Kemudian pada peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas sebesar Rp379.835.761.186,00 atau 7,73 persen. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata sebesar Rp365.058.678.467,00 atau 7,43 persen.

“Pada penerimaan pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp500 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp283.844.753.000,00,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah hampir 80 persen Puskesmas di Kota Medan sudah akreditasi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan optimis yakin 90 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Medan sudah akreditasi di Tahun 2019. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, drg Usma Polita Nasution “Masih ada Puskesmas yang mau pembangunan,” ungkap Usma.

Kepala Bidang Layanan Kesehatan, Masrita menambahkan, sudah 31 Puskesmas yang disurvei akreditasi. Sementara yang sudah mendapat hasil berupa sertifikat akreditasi, ada 23 Puskesmas. Dan, ada 3 Puskesmas yang akan disurvei akreditasi di tahun 2018, kemudian disusul 5 Puskesmas untuk disurvei akreditasi di tahun 2019.

“Tahun 2019, semua FKTP khususnya Puskesmas harus sudah terakreditasi. Untuk bulan ini akan disurvei 3 dan di bulan 6 tahun 2019 akan disurvei ada 5. Biasanya, setelah disurvei 3 bulan, baru keluar sertifikat akreditasi, “ ungkapanya.

Masrita menjelaskan, akreditasi adalah kebutuhan Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan. Selain itu, akreditasi menjadi persyaratan agar dapat menjadi provider BPJS Kesehatan.

“Upaya kita, melalui Puskesmas sudah memenuhi dokumen-dokumen mulai dari program-program kesehatan. Kemudian dari sarana dan prasarananya, seperti obat dan alat kesehatan,” ujar Masrita.

Selain itu, diakui Masrita, untuk tahun ini ada 4 Puskesmas yang akan direhab. Namun, itu tidak semata untuk akreditasi, melainkan juga untuk memenuhi Permenkes 75 Tahun 2014. (ain/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk memperkuat sejumlah program kerja yang akan dijalankan di tahun 2019 sekaligus membahas berbagai persoalan penerbitan surat kabar yang berkembang akhir-akhir ini, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumatera Utara akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Kamis (15/11) mendatang di Hotel Garuda Plaza Medan. Rakerda akan dihadiri seluruh jajaran pengurus SPS Sumatera Utara dan pimpinan media cetak anggota SPS Sumatera Utara.

Ketua SPS Cabang Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik mengatakan, Rakerda ini penting digelar. Selain sebagai ajang silaturahmi antara anggota SPS Sumut, Rakerda ini juga ditujukan guna menyahuti berbagai permasalahan yang tengah dihadapi bersama.

Salah satunya menyikapi kenaikan harga kertas koran dan komponen percetakan lainnya yang saat ini cukup meresahkan penerbitan surat kabar. Sementara disatu sisi, surat kabar dituntut untuk tetap mengedepankan profesionalisme dengan menyajikan penerbitan bermutu dan bermartabat.

’’Oleh sebab itu, kita gelar Rakerda ini. Diharapkan lewat pertemuan ini, kita bisa menerima masukan dari para anggota apa solusi –solusi yang bisa kita sepakati dan menjadi rekomendasi bersama,’’ ujar Farianda pada rapat persiapan Rakerda di kantor SPS Sumut Jalan Sena Medan pekan lalu.

Untuk itu, Farianda mengharapkan kesediaan para pimpinan surat kabar anggota SPS di Sumatera Utara untuk dapat hadir pada acara ini.

Ketua Panitia Rakerda yang juga Sekretaris SPS Sumut Rianto Ahgly, SH menambahkan, selain membahas persoalan harga kertas, agenda Rakerda juga diisi dengan materi program kerja SPS Sumut tahun 2019. “Ada beberapa program yang sudah kita susun. Tentunya kita minta masukan atau saran dari anggota untuk kelanjutan program- program tersebut,’’ ujarnya.

Rakerda juga akan dirangkaikan dengan Deklarasi Terbit Tanpa Hoax. Rekarda ini juga akan dihadiri Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Ahmad Djohar, Gubernur Sumatera Utara Letjen (Pur) H Edy Rahmayadi dan para Kadis Kominfo Kab/Kota se Sumatera Utara. Rakerda juga dirangkaikan dengan Deklarasi Terbit Tanpa Hoax. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan ibu-ibu secara spontan menggeruduk PT Growth Sumatra Indonesia (GSI) Jalan KL Yos Sudarso, Km 10, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Senin (12/11) pukul 10.00 WIB.

Kedatangan masyatakat yang didominasi wanita itu, tidak terima dengan sikap perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan besi, telah melakukan pemecatan sepihak Orasi dengan cara memblokir pintu masuk pabrik, sehingga truk – truk yang mendistribusikan barang terganggu. Akses di persimpanngan KIM I itu mengakibatkan akses lalu lintas terganggu.

Pihak kepolisian dari Polsek Medan Labuhan, menenangkan warga. Suasana pun dapat dikendalikan. Masyarakat diminta untuk berorasi dengan tidak mengganggu fasilitas umum.

“Kami kemari, menuntut agar suami dan anak kami yang dipecat sepihak, tidak adil. Kami asli orang sini, kenapa yang bekerja dari luar warga sini, di mana keadilan,” kata Raudah.

Dikatakan wanita berusia 50 tahun menetap di Lingkungan 3, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli ini, selama ini suaminya bekerja melalui outsorcing, sudah bekerja selama 4 tahun. Anehnya, selama 2 bulan dirumahkan tanpa alasan yang jelas dari perusahaan.

“Kami lihat, orang baru yang kerja melalui outsourcing lain, malah dipekerjakan. Kenapa kami warga sini tidak diprioritaskan. Kami cuma minta agar perusahaan prioritas warga sini,” kesal Raudah.

Keluhan yang sama juga dirasakan Liza, ia kecewa dengan pihak perusahaan yang telah merumahkan sebanyak 50 lebih pekerja warga setempat. Sehingga, perusahaan lebih mengutamakan warga di luar lingkungan perusahaan tersebut.”Kami asli warga sini, kenapa orang luar yang diterima kerja. Keluarga kami dipecat sepihak, apa kami tidak punya hak untuk bekerja di perusahaan ini,” ungkap Liza.

Warga yang berunjuk rasa diminta untuk membicarakan secara musyawarah. Pihak perusahaan mengajak masyarakat untuk dibahas bersama pimpinan perusahaan.

Humas PT GSI, Sapta Peranginangin dikonfirmasi via telepon tidak mau menjawab.

Menyikapi itu, Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengatakan, bila pekrja yang pecat adalah karyawan kontrak, pihak perusahaan harus melapor ke Dinas Tenaga Kerja, melaporkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“Ini harus dipertegas, soal PKWT nya, wajib dilaporkan, agar tidak ada kekeliuran dalam masalah pemutusan kerja. Sehingga, owner peruasahaan itu salah. Makanya, ini harus diperjelas, sesuai perjanjian kerja perusahaan karyawan kontrak,” tegas Bahrum. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara segera meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) mulai 3 sampai 6 Desember 2018 mendatang. Gerakan ini akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Jalan Willem Iskandar Medan.

Kadisdukcapil Sumut, Ismael Parenus Sinaga mengatakan, GISA ini dilakukan berkat hasil kolaborasi pihaknya dengan pemerintah pusat melalui Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah kabupaten/kota.

Selama empat hari itu, kata dia, warga Sumut bahkan yang di luar Sumut juga diberikan kesempatan untuk melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP. Hal ini dilakukan agar tertib administrasi yakni sesuai dengan tema yang diusung “Wujudkan Sumut Bermartabat dengan GISA”.

“Jadi kita hanya melakukan khusus perekaman dan pencetakan e-KTP. Jangan sampai dikembangkan ke yang lain Kalau akta lahir tidak kita layani di gerakan ini,” katanya kepada wartawan di gedung DPRD Sumut, Senin (12/11).

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang nantinya akan mendatangkan tim khusus ke Sumut. Selain itu, masing-masing kepala dinas Dukcapil dari kabupaten/kota di Sumut juga datang ikut membantu perekaman. “Termasuk camat dan lurah di Medan dan sekitarnya sudah saya koordinasikan agar ikut membantu kegiatan tersebut,” ucapnya.

Pelayanan sendiri akan dimulai Senin, 3 Desember 2018 dan perekaman diupayakan siap satu hari. “Kita kan buka dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Kalau dia datang di bawah jam 12 siang kita upayakan siap hari itu juga. Tapi kalau datangnya sore, mudah-mudahan Selasanya sudah siap,” ujarnya.

Sementara keesokan harinya, sambung dia, akan ada acara seremonial, kemudian Rabu melanjutkan pelayanan dan sampai Kamis, 6 Desember. Di mana, merupakan hari penyelesaian perekaman KTP el masyarakat yang datang di hari sebelumnya.

“Kita upayakan sehari itu bisa merekam sampai 4.000 e-KTP.

Jadi kalau empat hari bisa sampai 16 ribu atau 20 ribu blangko. Untuk kecukupan blangko sendiri kami sudah berkoordinasi dengan pusat. Apalagi Kemendagri ada tim khusus untuk itu. Saya yakin pasti cukup,” katanya.

Saat ditanya kaitannya dengan target perekaman sebelum Pemilu 2019, Ismael menjawab bahwa ini memang program nasional. Hanya saja pelaksanaannya oleh Pemprovsu.

Sebelumnya di Jakarta juga sudah pernah dilakukan Pak Anis di rumah susun,” ucapnya.

Ia yakin animo masyarakat untuk melakukan perekaman di tanggal tersebut cukup besar. Hal ini terlihat dari satu bulan sebelum gerakan ini dilakukan, respons masyarakat sudah cukup besar.

“Tak hanya perekaman e-KTP saja, bagi warga Sumut yang ingin mengganti KTP karena rusak dan termasuk pembaharuan data, kami juga siap melayani. Nantinya untuk itu kami langsung teruskan dengan kabupaten/kota terkait. Jadi bagi semua warga Sumut mari manfaatkan program yang baik ini,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meningkatnya peredaran narkoba dan prostitusi di Medan Utara, merupakan cermin kegagalan penegak hukum mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Demikian ditegaskan Pengamat Kriminolog, Redyanto Sidi SH MH, Minggu (11/11).

DIKATAKANNYA, keberhasilan penegak hukum dalam memberikan rasa aman dan nyaman dari bentuk maksiat, apabila tingkat kemarakan itu tidak ada atau berkurang. Apabila, kesatuan dari penyakit masyarakat itu semakin marak, penegak hukum dianggap gagal memberikan keamanan dan kenyamanan di wilayah hukumnya.

“Ini perlu dievaluasi pimpinan di wilayah tersebut, kita nilai Kapolres (Pelabuhan Belawan) telah gagal memberantas maksiat dan prostitusi yang menjadi tanggung jawabnya. Karena, tidak mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dibidang masalah keamanan dan kenyamanan di masyarakat,” ketus Rediyanto yang juga sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Menurut kacamata hukum, kehadiran pemuka agama dan masyarakat untuk memberikan dorongan dan kritikan kepada penegak hukum, adalah bentuk penghargaan besar bagi pimpinan penegak hukum. Karena, itu sebagai motivasi untuk mengevaluasi kinerjanya kedepan demi kepentingan masyarakat.

“Dengan adanya masyarakat di tengah polisi, adalah bentuk sinergitas yang berharga seperti mutiara. Bukan menghindar, kalau itu terjadi, kita duga kapolres menyimpan sesuatu yang takut boroknya terbongkar. Makanya, kita minta kapolres harus mampu memberantas narkoba dan prostitusi bersama dengan masyarakat,” ungkap Rediyanto.

Harapannya, kepada pimpinan tertinggi khusunya kapolda, agar mengevaluasi dan turun tangan melihat ke bawah untuk mengecek kinerja pimpinan di wilayah tersebut. Bila hasilnya belum mampu memberikan maksimal mewujudkan kamtibmas, maka perlu dilakukan penyegaran.

“Intinya, penyegaran dalam tugas perlu dilakukan di tubuh Polri, kalau memang kapolresnya belum mampu, silahkan dievaluasi atau mundur. Silahkan berikan tugas dan tanggung jawab kepada yang punya keahlian dan strategi dalam memimpin,” tegas Rediyanto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Kesatuan Aksi Umat Muslim Indonesia (KAUMI), H Irfan Hamidi menyayangkan sikap Kapolres Pelabuhan Belawan yang belum mampu untuk memberantas narkoba dan prostitusi.

Kehadiran mereka untuk silaturahmi adalah bentuk pengawalan dan pengawasan bekerjasama, agar memotivasi kepada penegak hukum untuk lebih semangat. Bukan, sebagai penghalang atau beban bagi penegak hukum.(fac/ala)