MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan, dewasa ini banyak anak-anak yang terjerumus ke dalam permasalahan hukum. Hal ini merupakan ekses dari keluarga yang tidak harmonis.

Ia mengatakan bagaimana perceraian berpengaruh kepada mental anak, sehingga kerap menjerumuskan anak-anak itu ke permasalahan hukum.

“Hal ini yang sekarang ini menjadi perhatian dan sedang ditangani bersama bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dari semua anak-anak yang terjerumus ke permasalahan hukum, mayoritas datang dari keluarga yang orangtuanya bercerai,”ungkap Yohana pada acara pembukaan Temu Nasional Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Tahun 2018 di Hotel Grand Aston, Medan, Senin (12/11). Menurutnya, masalah anak adalah masalah yang penting. Anak-anak merupakan calon penerus bangsa yang karakternya harus dibangun.

Penyalahgunaan gadget, sambungnya, menjadi permasalahan baru saat ini. “Arus informasi yang tidak terbendung melalui gadet juga begitu berdampak membangun karakter anak, makanya mari kita sama-sama memberi perhatian kepada anak. Gadget itu bisa memberi dampak baik ke anak bila diawasi dan diarahkan,” pungkasnya.

Terkait kasus enam anak yang mengidap Human Immunodeficiency virus (HIV) dan pendidikannya terancam, kata Yohana, pihaknya sedang berkoordinasi dengan dinas terkait dan pemerintahan kabupaten. “Yang jelas anak-anak punya hak untuk sekolah,” ungkapnya. Soal penyakit yang diderita para anak, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian kesehatan tentang penanganan terbaiknya.

Alumni Universitas Cendrawasih itu juga kembali menegaskan Pemkab/kota punya kewajiban untuk memberi perhatian terhadap hak-anak dan perempuan. Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

“Apapun yang terjadi, isu perempan dan anak, misalnya tidak diterima di masyarakat seperti yang terjadi di Samosir, tetap adalah urusan pemerintah daerah setempat. Karena kita sudah meratifikasi konvensi hak anak,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, enam anak di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir terus berjuang menghadapi penyakit yang mereka derita. Mereka kehilangan orangtua yang menjadi penjangkitnya.

Saat ini mereka berada dalam dampingan Rumah Kasih HKBP. Mereka dirawat di sana dan diharapkan tak ada diskriminasi dari masyarakat.

Hingga sampai ada provokasi yang kembali mencuat. Masyarakat yang tidak paham soal penularan HIV/AIDS meminta mereka tidak bersekolah bersama anak-anak lainnya. Mereka takut tertular.

Dari enam anak, satu di antaranya sudah dirawat di RSUP H Adam Malik Kota Medan. Kondisinya sangat kritis. Kesehatannya menurun hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Pihak HKBP meminta pemerintah dan masyarakat bergandengan tangan mengentaskan masalah itu. Sosialiasasi pemerintah soal penyakit itu gencar dilakukan. (dvs/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tersangka dugaan penyelewengan uang negara, Demseria Simbolon ternyata sempat menjadi keluarga yang memiliki kehidupan mencukupi di Perumahan Handayani, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Jatikarya, Binjai Utara. Sayang, kehidupan jaya oknum guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 027144 Binjai Utara ini runtuh. Bahkan, berujung ke balik jeruji besi.

“Berdasarkan keterangan tetangganya, dulu dia (Demseria) sempat jaya. Buka grosir di rumahnya, Komplek Handayani,” jelas Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Binjai Utara, Emi Sutrisnawati di ruang kerjanya, Senin (12/11).

Menurut dia, UPT Disdik Binjai Utara kini sudah dihapus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kini, Emi bukan Kepala UPT Disdik Binjai Utara lagi.

“Sekarang namanya Kordinator. UPT dihapus sejak Juli 2018, saya kordinatornya,” kata Koordinator Disdik Binjai Utara ini.

Terkait Demseria, dia sudah membeberkannya semua kepada penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai. Menurut dia, UPT Disdik Binjai Utara tidak dapat melakukan pemutusan gaji Demseria sebelum terbit Surat Keputusan Wali Kota terkait hal tersebut. Bahkan, kata dia, Disdik Binjai pun tidak dapat memutus gaji Demseria.

“Harus ada SK Wali Kota, Wali Kota yang bisa putuskan (gaji Demseria). Saya di sini Maret 2014 masuk. Setelah masuk dapat laporan soal dia, saya perintahkan kepala sekolah. Ya sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 lah kami menindaknya, pimpinan dia yakni Kepala Sekolah yang melakukan penindakan,” ujar dia.

Menurut Emi, Demseria terus dipanggil Kepala Sekolah SDN 027144 Binjai Utara. Namun sayang, Demseria tidak kooperatif alias mangkir.

“Jadi kami limpahkan saja berkasnya ke dinas (Disdik) yang ditembuskan ke BKD dan Inspektorat. Sejak Agustus 2014 sudah saya kirim berkas dia ke Disdik, dinas juga sudah melakukan pemanggilan saat Pak Anang Kadisnya,” beber dia.

Kata dia, UPT Disdik Binjai Utara terus mengendus keberadaan yang bersangkutan. Meski demikian, upaya Disdik Binjai Utara tak berhasil mengendus sampai di Cikarang, Jawa Barat yang pelariannya kandas oleh tangan penyidik Kejari Binjai.

Disoal yang bersangkutan punya tunggakan atau utang, Emi mengamininya. Kata dia, Demseria memiliki utang di Koperasi Sekolah dan Bank Sumut Cabang Binjai. Sayang, Emi mengaku tidak tahu persis besaran jumlah tunggakan Demseria.

“Setelah dia ngambil uang (berhutang) kemudian kabur meninggalkan Binjai,” ujar dia.

Dia berdalih, UPT Disdik Binjai Utara sudah menyampaikan kepada Bank Sumut Cabang Binjai untuk tidak memotong gaji Demseria karena tunggakannya.

Namun, gaji yang sudah dikirim melalui rekening pribadi masing-masing ini tak dapat diberhentikan. Sebab, belum ada terbit SK Wali Kota Binjai terkait pemutusan gaji Demseria.

Pun demikian, dua tahun belakangan gaji Demseria sudah diberhentikan lantaran Wali Kota Binjai menerbitkan SK pemberhentiannya.

“Ada juga melarikan uang arisan gitu dia (Demseria), tapi enggak tahu berapa jumlahnya. Saya sudah empat kali dipanggil Kejaksaan, terakhir kali bersamaan dengan Kepala BKD dan Kepala Inspektorat. Gaji dia ada diperolehnya Rp4 jutaan,” ujar dia.

Dia menambahkan, pengajuan utang ke Bank Sumut turut diketahui Kepala UPT Disdik Binjai Utara. Sedangkan pengajuan utang ke koperasi, turut diketahui kepala sekolah.

“Kalau kami dibilang lalai, gimana ya. Memang enggak ada kewenangan kita menghentikan gajinya. Absensi dia juga dibuat alpha (tidak hadir) terus, yang dilaporkan ya tidak hadir. Gaji yang sempat ditahan sudah dipulangkan ke kas daerah,” tandasnya.

Sementara, Sumut Pos tidak berhasil menemui Kepala SDN 027144, Sulasih. Menurut sejumlah guru, Sulasih tengah sakit. Bahkan, Sulasih juga tidak masuk mengajar pada kelas 3.

“Ada benjolan di tangan kirinya gitu, jadi ibu itu nggak masuk. Permisi ke rumah sakit,” kata salah seorang tenaga pendidik di ruang guru SDN 027144 saat disambangi Sumut Pos.

Ditanya Demseria, wanita bertubuh tambun ini enggan berkomentar panjang. “Sudah viral kemana-mana, saya enggak mau komentar lah,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Erwin Nasution juga belum berani komentar. Dia berdalih takut dimarahi Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar.

“Belum bisa aku kasih komentar ini, aku di jalan ini. Pokoknya nanti malam kubel, kalau mau ke kantor. Tengah malam, ada berita hangat. Aku masih di jalan ini, salah aku ngomong kena senggak sama si bos,” pungkasnya melalui telepon selular.

Sebelumnya, Kajari Binjai menyatakan, tersangka masih belum mau memberikan keterangan sekaligus pengakuannya terkait motifnya melakukan hal tersebut. Mantan Kajari Kualatungkal ini melalui telepon selularnya menambahkan, Demseria masih menutup diri. Dalihnya, karena menggunakan jasa kuasa hukum.

Diketahui, meski bolos mengajar selama 7 tahun, Demseria tetap menerima gaji dengan jumlah variasi. Maksimal yang diperoleh Demseria sebesar Rp4.367.900.

Parahnya, PT Taspen Medan mencairkan dana kematian Demseria yang diajukan suaminya, Adesman Sagala tahun 2014 lalu. Padahal, Demseria belum wafat. Total kerugian negara akibat aksi kriminal Demseria ditaksir mencapai Rp438.025.900.(ted/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kisruh perpuluhan antara jemaat dan pendeta Gereja Indonesia Revival Church (IRC) berbuntut panjang. Fakta baru dihadirkan kuasa hukum tergugat Melva Rosa Siregar dan Guntur Marbun, pada lanjutan sidang gugatan perdata Gereja IRC. Bukti tersebut, terkait surat yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) Medan, tentang gereja IRC yang tidak terdaftar.

Dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (12/11), harusnya mendengarkan keterangan saksi notaris. Namun, karena saksi berhalangan hadir, kuasa hukum tergugat, Ferry Agus Sianipar SH menunjukkan bukti tambahan kepada majelis hakim.

“Ini ada kami ajukan bukti tambahan mengenai gereja IRC yang tidak terdaftar di Kemenag Medan,” ucap Ferry kepada majelis hakim yang diketuai Saryana.

Ferry mengatakan, surat yang dikeluarkan Kemenag Medan, merupakan bukti tambahan mengenai gereja IRC yang tidak terdaftar.

“Surat No: 4400/Kk.02.15/6/BA.01.1/11/2018, disebutkan bahwa gereja IRC tidak terdaftar di Jalan Setiabudi Gang Rahmad No7 Kelurahan Tanjungsari Medan,” ungkapnya usai persidangan.

Kemudian lanjut Ferry, sejak tahun 2008 Kemenag Medan hanya memberikan surat pendaftaran Gereja Indonesia Kegerakan (GIK) kini IRC, di Tata Plaza Blok B1-2 Milenium Medan.

“Seharusnya tiap tahun itu diperbaharui mereka (IRC). Tapi sejak tahun 2009 sampai sekarang (2018), itu tidak diperbaharui,” katanya.

Ferry menyebutkan, bukti tambahan tersebut sekaligus menjawab pernyataan hakim Erintuah Damanik tentang izin gereja IRC pada persidangan minggu lalu. Setidaknya, ada tiga bukti tambahan yang dihadirkan pada persidangan tadi.

“Yang pertama, tentang izin gereja IRC sesuai dalil mereka sekaligus menjawab pernyataan hakim Erintuah Damanik, tentang izin gereja IRC. Kedua transfer rekening jemaat tentang janji iman dan perpuluhan ke rekening Pdt Asaf. Ketiga adalah laporan keuangan pribadi jemaat kepada Asaf setiap bulannya,” urainya.

Artinya, terang Ferry lagi, gereja IRC tidak memiliki izin sesuai surat Kemenag Medan.

“Kalau sudah tidak diakui lagi, gereja IRC ilegal sesuai dengan surat Kemenag Medan. Jadi segala aktivitas disana ilegal,” tegasnya.

“Sesuai dengan point ketiga, GIK atau yang disebut-sebut IRC tidak pernah memberikan laporan keberadaannya. Sehingga Kemenag Medan menganggap tidak ada lagi keberadaan GIK tersebut,” sebutnya lagi.

Ferry berharap, dengan keluarnya surat dari Kemenag Medan, meminta kepada kepolisian dan pihak-pihak terkait untuk menghentikan aktivitas di gereja IRC.

“Karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Untuk itu kepolisian harus menghentikan aktivitas disana dan gereja IRC tidak boleh lagi disana,” tukasnya.(man/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Eks Kepala Desa (Kades) Sampali, Percut Seituan, Deliserdang, Ir Hj Sri Astuti kembali duduk menjadi terdakwa. Ia didakwa dalam kasus korupsi penerbitan ratusan surat keterangan tanah (SKT) hingga negara dirugikan mencapai Rp1 triliun lebih.

Sidang dipimpin majelis hakim diketuai Nazar Efriadi di ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (12/11). Sidang beragendakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fauzan Azmi terhadap terdakwa.

JPU dari Kejari Lubukpakam tersebut mengatakan, terdakwa Sri Astuti yang menerbitkan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II (Persero) Kebun Sampali dengan luas 604.960,84 M2.

Sehingga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Sampali atas terbitnya SKT tersebut. Karena masih merupakan HGU PTPN-II (Persero) Kebun Sampali.

Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya SKT seperti surat permohonan, surat pernyataan penguasaan fisik, berita acara pengukuran tanah dan gambar situasi tidak dihiraukan terdakwa. Ia malah menyediakan semuanya di Kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja.

Bukan itu saja, tambah JPU, terdakwa dalam menerbitkan 405 SKT itu turut menerima uang dengan jumlah bervariasi antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu/SKT. Sehingga menguntungkan diri pribadi dan juga orang-orang yang tertera di 405 SKT tersebut.

Oleh sebab itu, atas perbuatan terdakwa ini mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PTPN-II (Persero) Tanjungmorawa sebesar Rp1.013.476.205.182,16.

“Sehingga perbuatan terdakwa ini kami dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas JPU Fauzan Azmi.

Usai pembacaan dakwaan, akhirnya sidang ditunda dan kembali akan dilanjutkan pada Kamis (15/11) dengan agenda mendengarkan saksi-saksi.

Sebelumnya diketahui, Sri Astuti telah diputus bersalah Majelis Hakim PN Medan dengan vonis 14 bulan penjara pada Januari 2018 lalu.

Ia dihukum terkait kasus Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukannya pada 2017 lalu pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.(man/ala)