MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mayoritas nilai peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018, jeblok pada tes karakteristik pribadi (TKP). Hal ini menjadi penyebab rendahnya tingkat kelulusan CPNS tahun ini. Di Medan, dari 4.486 peserta yang mengikuti SKD pada formasi CASN di Pemko Medan, yang lulus hanya 178 orang dan berhak mengikuti proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sementara 4.308 orang lainnya tidak lulus.

KEPALA Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Medan, Lahum Lubis, menjelaskan jumlah peserta yang mengikuti tahap SKD sebanyak 4.896. Jumlah peserta tersebut merupakan yang lolos tahap seleksi administrasi. Namun dari jumlah 4.896 yang lolos administrasi ini, sebanyak 410 orang tidak hadir pada saat ujian.

Artinya, yang hadir ikut SKD hanya 4.486 peserta. “Dari 4.486 peserta yang ikut SKD, hanya 178 orang yang sesuai passing grade (pemeringkatan nilai). Selanjutnya, peserta yang lulus akan mengikuti tahap SKB,” ungkap Lahum, Senin (12/11).

Ia menyebutkan, jumlah peserta lolos ke tahap seleksi berikutnya sangat sedikit. Karena kuota CASN yang disediakan untuk Medan mencapai 247 formasi. “Proses penilaian yang dilakukan benar-benar tergantung dari hasil para peserta. Penilaian juga dilakukan oleh sistem terpusat, Pemko hanya sebatas fasilitator,” jelasnya.

Hingga saat ini, nama-nama 178 yang lolos belum diketahui. Pusat hanya memberitahu jumlah yang lulus. “Meski mereka lolos tahap SKD, belum bisa dipastikan apakah mereka lolos menjadi CASN. Sebab, mereka harus mengikuti SKB yang merupakan tahap akhir. Selanjutnya, dilakukan akumulasi nilai SKD dan SKB mereka. Lalu, setelah itu barulah diumumkan apakah lolos menjadi CASN atau tidak,” paparnya.

Melihat minimnya jumlah peserta yang lulus seleksi, dipastikan bakal ada formasi yang kosong di Pemko Medan”Tapi bisa saja penerimaan selanjutnya (tahun depan) dibuka lagi formasinya,” tukasnya.

Data dihimpun Sumut Pos, sebanyak 4.896 yang lulus seleksi administrasi, meliputi tenaga guru honorer dan guru bidang studi, analis hukum, analis keuangan, tenaga kesehatan dan lainnya.

Untuk kuota yang tersedia, terdiri dari formasi tenaga guru pengalaman dan non pengalaman untuk ditempatkan di sekolah lingkungan dinas pendidikan.

Setelah itu, formasi cumlaude untuk BKDPSDM, formasi khusus disabilitas untuk dinas tenaga kerja. Berikutnya, formasi umum tenaga guru bidang studi, tenaga kesehatan puskemas, tenaga teknis puskesmas dan sebagainya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggaran belanja untuk Dinas Pendidikan Sumut tahun 2019, menjadi alokasi terbesar di antara anggaran belanja belasan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Yakni Rp3,15 triliun. Sangat besar dibandingkan dengan anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pertanian), yang hanya Rp213,7 miliar.

Hal tersebut terungkap saat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2019, pada rapat peripurna di gedung Dewan, Senin (12/11).

Gubernur menyebutkan, dari pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp15,2 triliun, belanja daerah pada 2019 mendatang diusulkan sebesar Rp15,4 triliun lebih. Angka ini, sebagian besar dialokasikan untuk belanja langsung pembangunan sebesar Rp4,9 triliun, dalam rangka pencapaian lima poin visi misi Sumut Bermartabat. Yakni belanja ketenagakerjaan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan peningkatan daya saing dari sektor agraris dan pariwisata.

Belanja untuk ketenagakerjaan, program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebesar Rp82,7 miliar atau 1,68 persen.

Belanja untuk peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan sebesar Rp1,3 triliun lebih atau 27,91 persen.

Belanja untuk pembangunan infrastruktur yang baik dan lingkungan berwawasan dialokasikan Rp1,4 triliun lebih atau 28,64 persen.

Belanja untuk peningkatan layanan kesehatan berkualitas sebesar Rp379 miliar lebih atau 7,73 persen.

Terakhir belanja untuk peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata Rp365 miliar lebih atau 7,43 persen.

“Selanjutnya pembiayaan daerah pada APBD tahun 2019, terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp500 miliar. Dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp283 miliar lebih,” kata Gubernur kepada wartawan.

Nota keuangan ini sendiri menurutnya telah mempedomani KUA-PPAS yang telah disepakati berdasarkan Permendagri nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2019. Dan mengacu kepada arah dan kebijakan sasran pokok RPJPD, program prioritas nasional, program strategis nasional, serta visi misi kepala daerah terpilih.

“Acara yang diselenggarakan ini merupakan suatu kegiatan konstitusional. Di mana APBD tersebut harus dibahas dan disetujui secara bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD,” sebut Gubernur.

Ringkasan Rancangan APBD 2019 yang dilampirkan Pemprovsu menunjukkan, jumlah belanja di Dinas Pendidikan merupakan yang terbesar dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Dari total Rp3,15 triliun, belanja tidak langsung dialokasikan Rp1,962 triliun. Dan belanja langsung Rp1,193 triliun.

Disusul Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Rp903,6 miliar. Dengan pembagian Rp819,9 miliar belanja langsung dan Rp83,6 miliar untuk belanja tidak langsung.

Selanjutnya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan total belanja Rp448,7 miliar, dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp323,2 miliar. Dan belanja tidak langsung Rp125,5 miliar.

Untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pertanian), dialokasikan Rp213,7 miliar, dibagi Rp115,5 belanja langsung dan Rp98,1 miliar untuk belanja tidak langsung.

Rapat juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Drs H Musa Rajeksyah SH.MHum dan Sekretaris Daerah R. Sabrina. (bal)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), aksi demo lagi di depan Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Senin (12/11).

Mereka minta revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp2,3 juta menjadi Rp2,9 juta, untuk mewujudkan upah pekerja Sumut yang bermartabat.

“Aksi ini akan terus dilakukan setiap Senin, sampai aspirasi kami diakomodir Gubernur Sumut, Edy Rahmayadin Sampai UMP direvisi,” kata Koordinator Aksi yang juga Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo.

Ia menyampaikan, pihaknya menuntut pemerintah dan Pemprovsu agar mencabut PP 78/2015 dan menolak upah murah 2019 yang hanya naik 8,03 persen. “UMP tahun 2019 berdasarkan PP 78/2015 yaitu naik hanya sebesar 8,03 persen, merupakan kenaikan upah terendah sepanjang sejarah Jokowi berkuasa. Kebijakan ini jelas merugikan dan berpotensi menyusahkan pekerja/buruh dan keluarganya,” katanya.

Upah pekerja/buruh Indonesia saat ini, beber dia, tergolong sangat murah. Kalah jauh dibandingkan dengan upah pekerja di negara-negara kecil di Asean. Seperti Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand, Philipina, dan Vietnam.

“Upah buruh di Indonesia hanya beda tipis dengan upah buruh di Kamboja, Laos, maupun Myanmar. Ditambah lagi saat ini lapangan kerja sulit, PHK (pemutusan hubungan kerja, Red) marak, sistem kerja perbudakan (outsourcing, kontrak, harian lepas dan borongan) semakin merajalela. Kenaikan harga barang semakin mahal. Demikian juga kenaikan BBM, tarif listrik, sembako dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Setelah sekitar satu jam berorasi, pengunjuk rasa ditemui Kepala Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung. Kepada massa buruh, Yunus mengatakan akan menyampaikan tuntutan buruh ke pemerintah pusat dan Gubsu, yang saat itu tidak berada di kantor.

Mendengar jawaban tersebut, massa buruh yang dikawal aparat kepolisian lantas membubarkan diri meninggalkan kantor Gubsu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Sumatera Utara (USU) bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) memberikan pelayanan medis kepada 1.200 warga Kota Medan. Kegiatan ini guna menciptakan senyum sehat Indonesia di Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2018,

Pelayanan kesehatan gigi ini, bekerja sama juga dengan Pepsodent digelar di Rumah Sakit Gigi dan Mulut USU di Medan sejak 12 hingga 14 November 2018. Fasilitas diberikan dalam program BKGN berupa pengecekan kesehatan mulut dan gigi, pembersihan karang gigi, pencabutan dan penambalan gigi serdahan dengan melibatkan ratusan dokter gigi yang profesional.

Division Head for Health & Wellbeing and Profesional Intitutions Yayasan Unilever Indonesia, drg. Ratu Mirah Afifah mengatakan, BKGN tahun ini merupakan tahun ke-9 dilakukan di sejumlah daerah Indonesia, salah satunya di Kota Medan. Dengan jumlah pasien secara nasional mencapai 65 ribu orang.

“Tahun ini, tema resiko gula tersembunyi terhadap gigi dan mulut menjadi pilihan. Karena, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa makanan atau minuman yang tidak manis sekali pun dapat mengandung gula penyebab gigi berlubang,” tutur Mirah.

Dengan konsumsi gula tersebut, Mirah menyebutkan, World Health Organization (WHO) mengajukan asupan gula dari sumber makanan dan minuman tidak lebih 50 gram perhari untuk dewasa dan 30 gram untuk anak.

“Sayangnya, data Survey Konsumsi Makanan Individu (SKMI) Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa sebanyak 29,7 per-sen masyarakat Indonesia mengonsumsi gula harian melebihi batas rekomendasi tersebut. Konsumsi gula berlebihan ini, salah satunya disebabkan rendahnya masyarakat akan kehadiran gula tersembunyi,” kata Mirah.

Mirah menyebutkan, dari rilis data terbaru 2018 ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bahwa 57,1 persen mengalami penyakit mulut hanya 10 persen mendapatkan penanganan medis.”Untuk di Sumut Mengalami hal yang sama 5,1 persen,” ungkap Mirah.

Sementara itu, Dekan FKG USU, Dr drgTrelia Boel menjelaskan, masalah gigi berlubang atau karies seringkali digambarkan sebagai 4 mata rantai yang berinteraksi, yaitu host yang terdiri dari gigi dan air liur, mikroorganisme atau bakteri pada plak, substrat atau asupan makanan dan waktu.

“Bicara mengenai substrat, gula yang dikonsumsi diubah oleh mikroorganisme didalam mulut sehingga kondisi PH mulut otomatis berubah menjadi aa dan proses karies pun terjadi. Selain substrat, faktor waktu juga penting diperhatikan,” jelas Trelia.

Trelia mengungkapkan, untuk mengantisipasi dengan rajin menggosok gigi sehari dua kali. Pertama pagi hari, gosok gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian, melakukan kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.

“Kita dari FKG USU memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah. Baik TK dan SD memberikan pemahamanan terhadap merawat mulut dan gigi dengan mengundang ibu-ibu dari pelajar. Karena, harus diberikan edukasi saat dini,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Sumut sudah menerima kelengkapan dokumen pengaduan, terkait dengan pemotongan biaya program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang dilakukan Bank BRI.

“Sudah kita terima untuk kelengkapan dokumen laporan. Kini, kita sedang melakukan penelitian dokumen untuk kelengkapan laporan secara formil dan materilny,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (?12/11) siang.

Dengan laporan tersebut, lanjut Abyadi, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam waktu dekat ini. Pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi terkait dengan pemotongan biaya program PKH tersebut yang diperuntukkan bagi warga miskin dan lanjut usai (lansia).”Di sini saya melihat, uang miskin dipenggal. Informasi program PKH tidak terbuka dan jelas kepada masyarakat,” ujar Abyadi.

Abyadi menjelaskan, dalam pengaduan yang diterima pihaknya, dari 13 peserta PKH merupakan warga Kecamatan Medan Perjuangan, dinilai ada keganjilan dalam penyaluran PKH diterima warga miskin tersebut. Makanya, Ombudsman akan menyelusuri keganjilan itu.

“Saya tanya kepada mengadu apa pin ATM mereka? Setelah ditanyakan, sama semua pin ATM mereka. Harusnya, diberikan tahu, bahwa pin ATM itu bisa diganti. Ini kenapa tidak diganti,” kata Abyadi.

Kemudian, kasus pemotongan PKH ini, Abyadi menilai BRI bisa dipidanakan. Sebab, program Kementerian Sosial pasti ada payung hukumnya. Dengan itu, sudah melanggar hukum yang terjadi. “Perlu dilakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak untuk permasalah ini. Kita lihat dulu hasil klarifikasi disampaikan pihak terkait nantinya,” bilang Abyadi.

Abyadi menjelaskan, pengaduan pemotongan ini, berawal ketika peserta penerima pemanfaatan PKH Kementerian Sosial mengeluhkan pemotongan dana tersebut sebesar Rp500 ribu per tiga bulan.

“Rp500 ribu per triwulan dalam setahun adalah Rp2 juta dengan pengambilan 4 kali. Untuk pengambilan uang melalui ATM BRI. Untuk pengambilan pertama hingga ketiga tidak ada pemotongan. Namun, pengambilan keempat di akhir tahun, baru ada pemotongan,” papar Abyadi.

Pemotongan tersebut, lanjutnya, sudah berjalan dua tahun ini. Berdasarkan pengaduan yang Ombudsman diterima, bahwa di tahun 2017, pemotongan sebesar Rp110 ribu. Sehingga, dana PKH untuk pengembalian keempat di tahun tersebut, peserta PKH hanya menerima Rp390 ribu.”Di tahun 2018 ini, lebih besar pemotongannya sebesar Rp266 ribu. Mereka kaget lah,” tutur Abyadi.

Abyadi mengatakan, untuk penerima beras diberikan melalui program PKH Kementerian Sosial dan pengambilan beras di Agen Brilink di Jalan Pelita VI Medan. Namun, tidak ada masalah untuk penerimaan beras pertiga bulan juga.

“Kalau beras tidak ada masalah, namun penerima PKH mengeluh soal pemotongan ke Agen Brilink. Kemudian, Agen Brilink memfasilitasi untuk membuat pengaduan ke Ombudsman. Ada sekitar 160 orang mengeluhkan itu. Namun, baru 13 orang baru mengadu sama kita,” pungkas Abyadi.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Jalan Puskesmas Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, mengeluhkan permohonan pembuatan parit atau drainase yang sudah mereka ajukan sekitar lima tahun, belum juga digubris Pemerintah Kota Medan, Sehingga, sekitar 40 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan tersebut dan berdampak pada warga Kelambir V Gg. Pribadi 1, Pribadi 2 dan Gg. Sentosa Lingkungan 1 Tanjung Gusta, selalu mendapat musibah banjir walaupun bukan musim penghujan.

“Tidak musim hujan saja jalan di gang ini banjir. Apalagi kalau sudah hujan, air akan masuk ke rumah. Karena kawasan ini lebih rendah tanahnya dari pada jalan. Maka, air mengalirnya ke gang rumah kami. Sedangkan di sini tidak ada parit, jadi air itu tergenang di sepanjang jalan dan sampai masuk ke rumah warga,” ujar Ance, seorang warga yang tinggal di Gang Sentosa kepada wartawan, kemarin (11/11).

Diceritakannya, awal selalu terjadi banjir dari pembetonan di sepanjang Jalan Puskesmas, lantaran jalan lebih tinggi dan tidak ada paritnya. Sehingga, air mengalir dan tergenang di gang-gang sekitar Jalan Puskesmas, Gg. Pribadi 1, Gg. Pribadi 2 dan Gg. Sentosa.

“Karena kondisi ini kami sudah buat permohonan ke Dinas Pekerjaan Umum Medan untuk pembuatan parit. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi 30 Oktober 2018 kemarin, kami kirim lagi permohonan itu dan sampai sekarang belum ada kepastian,” kata ibu rumah tangga ini.

Warga setempat lainnya, Hanifah menambahkan, oleh Kepala Lingkungan 1 dan Lurah Tanjung Gusta sudah mengambil kebijakan untuk melakukan gotong royong membuat parit secara manual dengan alat seadanya. Tapi hasilnya tidak optimal karena keterbatasan alat dan dana untuk kembali membuat titi rumah warga yang harus dibongkar untuk membuat parit.

“Sudah kami coba buat parit, tapi titi-titi rumah warga harus ikut dibongkar. Nah untuk memasangkannya kembali kami tidak ada dana, untuk alat pembuat drainase aja dengan pinjam sana sini. Karena buat paritnya dengan manual, ya hasilnya tidak maksimal,” ungkapnya.

Kepling 1 Kelurahan Tanjung Gusta, Ridho Hartati Naibaho saat dikonfirmasi menjelaskan, keluhan warga tersebut sudah lama. “Ada lagi cerita warga karena banjir, masuk ular ke dalam rumahnya. Kami pun sudah berupaya gotong royong membuat parit agar air dari Jalan Puskesmas dapat mengalir ke jalan besar dan tidak tergenang disepanjang gang-gang,” katanya.

Bahkan ia mengaku agar permohonan pembuatan drainase mendapat jawaban dari Pemko Medan, sudah meminta tolong kepada anggota DPRD Medan untuk membantu percepatan permohonan tersebut. “Anggota DPRD-nya sudah datang kemari melihat kondisi langsung di lapangan. Tapi sampai sekarang belum tahu kami bagaimana kelanjutannya. Sedangkan warga sudah terus mengeluh karena rumahnya selalu kebanjiran,” pungkasnya. (prn/ila)