MADINA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sedang berupaya mencari sumber dana cepat seiring hendak terbitnya izin pemakaian kawasan hutan, untuk pembangunan pemukiman 75 KK warga terdampak banjir bandang dan longsor Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal.

“Jadi sekarang ini kita sedang cari sumber dana lebih cepat tanpa harus menunggu APBD 2019. Atau bisa juga bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis kepada Sumut Pos, Minggu (4/11).

Hal tersebut menurut Riadil, menjadi salah satu poin dari hasil rapat koordinasi membahas pemulihan kondisi Kabupaten Madina pada Senin (30/10).

“Kemudian mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan negara untuk relokasi 75 kepala keluarga (KK) kita perkirakan terbit minggu ini. Bupati sudah buat surat kepada gubernur untuk itu,” ujarnya.

Pemkab Madina, sebut Riadil, awalnya meminta lahan dari kawasan hutan negara seluas 3,5 hektar sebagai tempat relokasi warga. Namun berdasarkan hasil pengukuran Dinas Kehutanan Sumut di lapangan, diperoleh luas lahan 3,2 hektare.

Alhasil, 3,2 hektare itulah yang akan direkomendasikan penerbitan Izin ke gubernur melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut.

“Menurut peraturan menteri kehutanan, penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan dibawah 5 hektare, itu menjadi kewenangan gubernur. Dan rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan itulah menjadi dasar penerbitan izin ke Dinas PMPTSP. Insya Allah minggu ini keluar,” ujarnya.

Berdasarkan keinginan Pemkab Madina kepada gubernur, lanjut Riadil, di relokasi tersebut akan dibangun berbagai prasarana dan sarana umum (PSU), seperti madrasah yang hancur diterjang banjir bandang, Polindes, SMK perkebunan mengingat mata pencaharian masyarakat di wilayah itu adalah perkebunan.

“Sekarang ini pengungsi sudah tidak berada di tenda pengungsian. Mereka pindah ke rumah keluarga dan tetangga yang rumahnya tidak terkenal dampak bencana. Untuk logistik sejauh ini masih mencukupi bahkan berlebih,” ungkap mantan Kepala Bappeda Sumut itu. “Pak gubernur sudah perintahkan saya bahwa relokasi tersebut harus cepat dilakukan. Tidak harus menunggu APBD 2019 berjalan, karena itu akan makan waktu yang panjang,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Pemprovsu bersama Pemkab Madina akan bersama mencari sumber pendanaan dari pihak ketiga untuk membangun permukiman di tempat relokasi. Seperti dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Madina maupun BUMN dan BUMD di Sumut.

“Jaraknya tidak jauh hanya sekitar satu kilometer dari lokasi bencana (Kecamatan Ulu Pungkut). Kami juga minta Pemkab Madina melakukan pematangan lahan di tempat relokasi. Sementara pemprov tetap berupaya membantu memberikan alat berat untuk memantapkan lahan di sana,” katanya.

Ia menambahkan, lahan relokasi sekitar 25 sampai 30 persen menurut pihak Dishut, berada pada kemiringan. Karenanya terlebih dahulu harus didesain siteplain oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Sumut.

“Kebutuhan lain seperti listrik juga kita harapkan kerja sama pihak PT PLN (Persero). Kita minta di lokasi eks bencana untuk dipasang patok dilarang mendirikan bangunan apapun di situ. Sebab ancaman bencana di wilayah tersebut sangat potensi terjadi lagi. Apalagi mengingat curag hujan yang ada di Sumut akan terus terjadi hingga Desember mendatang,” katanya.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dua orang pelajar tewas seketika, setelah sepeda motor yang mereka kendarai masuk ke jurang di Dusun I, Desa Marunbun, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdangbedagai, Minggu (4/11) sekira pukul 14.00 WIB.

Kapolsek Sipispis, AKP P Panjaitan mengatakan, kecelakaan tunggal tersebut berawal saat Deva Azriani Saragih (15) mengajak temannya Sasabilah Ginting (15) mengendarai sepeda motor tanpa nopol menuju arah Desa Serbananti. Kedua pelajar tersebut hendak mengantar undangan.

Namun saat melintasi Desa Marubun menuju jembatan Sihorba Dusun 1, Desa Marubun, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Sergai, yang jalannya menurun dan ada tikungan tajam, tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya diduga karena rem blong. Akhirnya, kedua pelajar tersebut masuk jurang yang dibawahnya ada sungai.

Mendapat informasi itu, lanjut Panjaitan, petugas ke lokasi melakukan pencarian terhadap kedua korban yang akhirnya ditemukan warga di Dusun 2, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Sergai, sekira 7 kilometer dari lokasi jatuhnya ke jurang. Saat ditemukan, kondisi kedua korban sudah tak bernyawa lagi. (ian/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon melantik Leonardus Simbolon sebagai Ketua PSBI Kota Medan di Ballroom Selecta Building, Jalan Listrik Medan, Minggu (4/10). Leo akan menjalankan jabatannya selama lima tahun periode 2018-2023.

Hadir dalam pelantikan itu, tetua-tetua adat dari 7 kelompok marga Simbolon, jajaran Pengurus Pusat PSBI, para pengurus sektor PSBI se-Sumatera Utara, serta ribuan anggota PSBI se-Kota Medan.

Effendi dalam sambutannya menyebutkan, ia sangat bersyukur dapat melantik Leo Simbolon sebagai Ketua PSBI Medan. Dengan kapasitas Leo yang selama ini aktif di dunia usaha dan organisasi masyarakat, diyakini mampu membesarkan organisasi yang memiliki 31 kepengurusan sektor dengan anggota lebih dari 15 ribu jiwa se-Kota Medan.

“Kami percaya, Leo dapat menjalankan tugas pelayanan dan juga tugas untuk membantu pemerintah, dan menyerap aspirasi anggota PSBI khususnya, dan masyarakat di Medan pada umumnya,”jelas Effendi.

Selain acara pelantikan, kegiatan juga diisi dengan hiburan musik dan makan siang bersama seluruh anggota PSBI yang hadir.

Acara juga diisi dengan pelepasan belasan calon anggota legislatif lintas partai bermarga Simbolon, yang akan bertarung di pemilu legislatif tingkat DPRD pada tahun depan.

“PSBI bukan partai Politik, tapi warganya punya hak politik. Ada dari Perindo, PDIP, Hanura dan partai lain. Semua kita dari keluarga Simbolon, Boru, bere dan ibabere, ya kita berangkatkan. Ini tradisi kita. Kita doakan agar mereka mencapai cita-citanya”pungkasnya.

“Dan kita yang ada di daerah pemilihan, kita memberikan dukungan. Dukungan pasti. Mudah-mudahan dengan adanya Simbolon di dapil-dapil saudara-saudara ini, bisa mengantarkan saudara-saudara ke kursi legislatif,”tambahnya.

Sementara itu, Leo Simbolon menyebutkan, visi jangka panjangnya menjadi Ketua PSBI Medan, adalah keinginannya membuat seluruh marga Simbolon di Medan bersatu. Ia ingin PSBI mampu menjadi wadah bagi seluruh Simbolon untuk saling saling mendukung untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

“Misinya adalah semua Simbolon bisa saling bekerjasama dengan memberikan hatinya untuk kemajuan kita bersama,” tukas Leo.

“Sejauh ini tidak ada gesekan antara caleg bermarga Simbolon di Kota Medan. Karena para caleg Simbolon berbeda daerah pemiliha. Ya, semua nya beda dapil. Sejauh ini yang punya potensi pasti kita dukung. Sehingga dengan jumlah anggota uang besar, kita bisa mendudukkan wakil kita di Medan,”tandasnya. (rel/mea/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Asahan bersama instansi terkait akan melakukan rajia Operasi Over Dimensi dan Over Load (ODOL) di sejumlah titik jalan yang ada di Kisaran.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Asahan, M Yusuf melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat, Indra Syafri Rambe, mengatakan, Operasi ODOL digelar untuk
menindak pengemudi yang tidak melengkapi surat jalan dan kelayakan, dan muatan berlebih.

”Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan,”terangnya.

Dijelaskan Indra, operasi ODOL juga bertujuan untuk mengetahui kendaraan yang tidak layak jalan, seperti masa uji telah habis masa berlakunya, serta panjang mobil, lebar, tinggi dan muatan kendaraan yang tidak memenuhi aturan perundang -undangan No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

“Dalam rajia itu juga, untuk menindak truk pengangkut material yang tidak menutup muatannya dengan tenda sebagai pengaman dan pengangkut kayu bahan baku suatu perusahaan yang melebihi tonase (over tonase), yang mana tinggi dan panjangnya melebihi dari standard yang telah diatur,”jelasnya.

Indra mencontohkan, sebuah truk sesuai standard seharusnya memiliki panjang 9 meter, namun ditambahi menjadi 12-15 meter.

”Inikan bahaya, bisa over kapasitas nanti dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Artinya, razia ini akan dilakukan secepatnya,”tegas Indra. (omi/han)