MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) 2019 telah ditetapkan sebesar Rp2.303.403, 43. Kini giliran kabupaten/kota di Sumut yang akan menetapkan besaran UMK untuk tahun depan. Salah satunya Kota Medan.

Ketua Dewan Pengupahan Medan, Harun, mengaku penetapan UMK 2019 Kota Medan masih dalam pembahasan. Proses pembahasan tinggal tahap finalisasi. “Masih dibahas. Mungkin pertengahan bulan ini (November) akan ditetapkan,” katanya kepada Sumut Pos, kemarin.

Harun menjelaskan, penetapan UMK Medan 2019 diharapkan sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni paling lambat 21 November. “Bulan ini juga sudah harus selesai dibahas. Karena harus dikirimkan ke Gubernur (Sumut) untuk persetujuan,” katanya.

Mengenai perkiraan UMK yang bakal ditetapkan, Harun tak mau berspekulasi. “Belum bisa itu diperkirakan berapa besarannya. Karena perlu dibahas dan disepakati oleh serikat pekerja/buruh, unsur pemerintah dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Medan,” ujarnya ketika dihubungi via selulernya.

Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi, mengatakan penetapan UMK Medan 2019 diharapkan dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, tentunya dapat berpihak kepada buruh. “Tahun ini UMK Medan sekitar Rp2,7 juta. Jadi tahun depan kemungkinan bisa lebih dari itu. Namun harus sesuai kesepakatan bersama terlebih dahulu. Yang jelas, keputusan nanti berpihak kepada buruh atau tenaga kerja,” ungkapnya.

Diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menetapkan besaran UMP Sumut 2019 senilai Rp2,3 juta pada 30 Oktober kemarin. Penetapan ini tertuang sesuai SK Gubsu No.188.44/1365/KPTS/2018 tentang Penetapan UMP Sumut 2019, yang akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Harianto Butarbutar mengimbau, setelah penetapan UMP ini, Dewan Pengupahan kabupaten dan kota segera membahas dan merekomendasikan UMK ke Dewan Pengupahan Sumut. Selanjutnya, akan diteruskan kepada gubernur untuk mendapat persetujuan.

“Rekomendasi UMK tersebut paling lama wajib diumumkan 21 November 2018. Usulan ini tidak bersifat wajib, terlebih bagi daerah yang tidak memiliki Dewan Pengupahan. Bagi daerah yang tidak memberikan rekomendasi, tentu mengikuti UMK sesuai besaran UMP 2019 sebagai upah penyangga,” katanya.

Namun bupati dan wali kota se-Sumut diingatkan, agar pembahasan dan penetapan UMK 2019 menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk, besaran kenaikan upah 8,03 persen sesuai Surat Edaran Menaker. “Akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tak taat peraturan. Sanksi terberat jika ada kepala daerah yang tidak taat aturan dapat dipecat dari jabatannya,” tegas Harianto.

Kenaikan UMP Sumut 2019, berkisar Rp170 ribu dari UMP 2018 senilai Rp2.132.168,68. Sedangkan sesuai evaluasi UMK 2018 oleh pihaknya, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, terdapat 29 daerah yang menyampaikan rekomendasi UMK. Empat daerah tidak mengajukan yaitu Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Bharat.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berbagai dugaan muncul dalam kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada Senin (29/10) lalu. Salah satunya mengenai adanya bahan peledak yang diduga jadi penyebab jatuhnya pesawat. Namun hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri, menyatakan tidak ada indikasi bahan peledak pada pesawat nahas itu. Temuan itu sekaligus menghapus dugaan sabosate.

KEPALA Bidang Balistik, Metalurgi Forensik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Ulung Kanjaya, mengatakan setelah pihaknya melakukan hasil tes sementara dari alat yang dibawanya terhadap beberapa potongan barang bawaan milik korban tragedi Lion Air, dipastikan negatif bahan peledak “Setelah menggunakan alat itu, dipastikan negatif bahan peledak,” ungkap Kombes Pol Ulung pada wartawan Jumat (2/11) di kawasan Jakarta International Container Terminal (JICT) II, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ulung mengatakan, pihaknya mengambil beberapa sampel dari barang-barang milik korban yang ditemukan dari lokasi jatuhnya Lion Air JT610 di Tanjung Karawang. Selain itu juga beberapa serpihan non-logam pesawat yang akan diteliti di Laboratorium Mabes Polri. “Yang diambil sampel serpihan tas. Karena kebanyakan tas (yang ditemukan), sama serpihan non-logam pesawat. Untuk memastikan, dia ada bahan peledak atau enggak,” ungkap Ulung.

Selain kotak hitam yang telah ditemukan, semua barang-barang juga diperiksa. Bahkan pihaknya telah memeriksa hampir semua benda-benda peninggalan milik korban, yang masih dibiarkan terkumpul di kawasan JICT) II.

“Semuanya diperiksa keseluruhan. Pusatnya memang di kotak hitam. Tapi yang di lapangan juga penting,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, pihak kepolisian akan mengambil alih, jika memang terdapat indikasi atau dugaan jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan Karawang, karena adanya sabotase memakai bahan peledak. “Kalau diduga ada pidana, larinya ke Puslabfor. Polisi langsung ambil alih. Nanti data dari black box akan ketahuan juga ada ledakan sebelumnya atau enggak,” ucap Ulung.

Pemeriksa Bahan Peledak Puslabfor, Kompol Heriyandi, mengatakan pihaknya memeriksa karena ada dugaan adanya muatan penumpang yang dicurigai membuat ledakan dalam pesawat Lion Air tersebut.

“Ya misalnya ada kelalaian penumpang, bawa barang yang berbahaya yang tidak terdeteksi. Kan bisa saja. Perlu kita pastikan juga selain dari mesin. Ada material khusus, umpamanya barang-barang muatan penumpang yang dicurigai. Material-material yang kita tidak tahu, itu yang kita teliti,” jelas Heriyandi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri membentuk tim khusus (timsus) untuk menyelidiki kemungkinan penyebab non-teknis dalam peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Perairan Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10/2018).

“Tugas yang dibentuk tim Bareskrim itu adalah mengantisipasi atau meneliti apakah ada sabotase atau tidak,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto. Setyo menjelaskan, tim khusus yang dibentuk itu akan mengecek dan melihat mulai dari manifes penumpang, proses masuknya barang, dan sebagainya.

Tim khusus itu akan melakukan investigasi terkait kemungkinan faktor non teknis penyebab jatuhnya pesawat. Sementara, dari sisi teknis, investigasi tetap dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). “Jadi tim tadi yang mengantisipasi ada tidaknya sabotase. Kalau teknis masalah pesawat, SOP segala macam itu KNKT,” ujar Setyo.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12 pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kota Medan dinyatakan tidak lolos seleksi berkas, karena memiliki 1 kata berbeda di ijazah Para pelamar yang ditolak itu umumnya lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Tidak terima ditolak, para pelamar mendatangi Kantor Wali Kota Medan, Jumat (2/11). Niatnya, untuk mengadukan nasib mereka karena berkasnya tidak diloloskan panitia. Namun para lulusan PGSD itu kesal, karena ‘dibola-bola’ pegawai saat minta bertemu Wali Kota.

“Dari pagi kami sudah berada di kantor wali kota dan bertemu dengan Bagian Umum Pemko Medan. Di sana kami diberitahu surat kami masih ada di atas. Dan kami disuruh menunggu,” sebutnya.

Lantaran cukup lama menunggu, para pelamar ini hendak menemui Sekda. Namun setelah bertemu dengan pegawai di kantor Sekda, mereka diajurkan bertemu dengan BKD sebagai badan yang menangani masalah ini.

Tetapi, para pelamar kembali menelan kekecewaan, karena pihak BKD tetap bersikukuh tidak bisa menerima berkas mereka, lantaran tidak sesuai dengan persyaratan. Adapun persyaratan yang diminta, yakni tamatan pendidikan guru S-1 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sementara para pelamar memiliki ijazah lulusan S1 program studi Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar.

“Hanya berbeda kata kelas saja,” kata pelamar.

Begitu juga dengan ijazah tamatan Gizi, yang tertulis Ilmu Gizi, ditolak oleh panitia.

“Padahal Wakil Rektor I Unimed sudah menegaskan, bahwa ijazah kami sama dengan yang dipersyaratkan Pemko Medan dalam penerimaan CASN tahun ini,” kata para pelamar kesal.

Ditolak BKD, para pelamar berinisiatif mendatangi kantor Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution. Namun karena Wakil Wali Kota terburu-buru hendak ke kantor Gubsu mengikuti rapat, para pelamar diarahkan ke rumah dinas wali kota. “Karena ingin kejelasan, kami mendatangi rumah dinas wali kota. Tapi ternyata dalam kondisi sedang direnovasi,” ucap mereka.

Kecewa dan frustrasi, para pelamar akhirnya mendatangi DPRD Medan untuk menyampaikan keluhannya. Namun para pelamar juga tidak bertemu dengan anggota DPRD karena tidak ada yang hadir pada hari itu.

“Pemko Medan tidak memiliki kepedulian terhadap pencari kerja, yang sedang memperjuangkan nasibnya agar bisa mengikuti ujian. Kalau saja Pemko Medan sedikit peduli dengan menyurati Badan Kepegawaian Negara (BKN), kemungkinan besar kami dapat mengikuti ujian. Namun, sekarang kami hampir pasti gagal ikut ujian. Kami jelas kesal, karena tidak diberi kesempatan, padahal belum tentu lulus seleksi,” ujar mereka kepada wartawan.

Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumban Gaol yang dihubungi via selularnya mengatakan, dirinya sedang berada di kantor BKN Jakarta. Andi mengaku sudah bertemu dengan pihak BKN dan menceritakan masalah para pelamar itu.

“Pihak BKN mengatakan mereka siap mengirimkan surat keterangan kalau Pemko Medan memintanya melalui surat. Namun karena Pemko Medan tidak ada meminta, maka BKN tidak bisa memberikannya,” sebut Andi.

Ia menambahkan, permasalahan ini terletak di Pemko Medan. Yakni bersedia atau tidak mencari tahu apakah ijazah para pelamar itu sama dengan yang diminta dalam persyaratan CASN. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan bersama aparat gabungan Satlantas, Polisi Militer (PM) TNI AD, POM TNI AL dan Satpol PP, kembali menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan maupun berlapis di sejumlah jalan, kemarin.

Selain penertiban parkir, turut dilakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan khususnya angkutan umum. Penertiban tersebut dilakukan di Jalan Perdana/Hindu, Jalan Listrik, Jalan Kejaksaan/Pengadilan, Jalan Zainul Arifin dan Jalan MT Haryono depan Medan Mall.

Kepala Dishub Medan Renward Parapat mengatakan, penertiban tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemacetan. Sebab, akibat parkir sembarang dan berlapis mengakibatkan kemacetan.

“Tim yang terlibat dalam penertiban kali ini berjumlah 30 personel dari Dishub Medan. Sedangkan PM TNI AD (2 personel), PM TNI AL (2 personel), Satlantas Polrestabes Medan (9 personel) dan Satpol PP (8 personel),” ujar Rendward.

Dikatakannya, dalam penertiban di kawasan Jalan Perdana/Hindu, mereka mengimbau kepada juru parkir agar mengarahkan para pengendara untuk memarkirkan kendaraan sebaris satu jajar di sebelah kiri.

Sedangkan di Jalan Listrik, terpaksa dilakukan penggembosan terhadap roda dua dan becak bermotor (betor) yang masih memarkirkan kendaraannya di trotoar serta tikungan. Begitu juga di Jalan Kejaksaan/Pengadilan.

Untuk di Jalan Kejaksaan/Pengadilan, ada 17 unit kendaraan roda empat dilakukan penggembosan ban. Hal ini agar membuat efek jera terhadap pengendara yang kerap memarkirkan kendaraannya sembarang tempat.

Renward berjanji, pihaknya akan terus melakukan penertiban dan penindakan ini. Tujuannya tak lain untuk mendukung kelancaran lalu lintas di Kota Medan. “Kita harap masyarakat dapat mematuhi aturan untuk kelancaran lalu lintas dan sekaligus mewujudkan program Medan Rumah Kita,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bangunan megah berlantai 6 berdiri tanpa izin di Jalan Marelan Raya, Pasar II, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Sehingga bangunan yang diketahui merupakan satu pemilik dengan RSU Royal Prima, dituding telah dibekingi pejabat di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R).

Tudingan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah. “Berdirinya bangunan eks RSU Maya Sari, karena adanya pembiaran yang disengaja oleh oknum pejabat di Pemko Medan. Sudah jelas, Dinas PKP2R membekingi bangunan itu. Kalau memang tidak ada izin, kenapa dinas terkait diam. Sampai bangunan itu berdiri kokoh 6 lantai, pasti sudah ada kongkalingkong dengan pemilik bangunan,” tuding wakil rakyat akrab disapa Bahrum, Jumat (2/11).

Ketua DPD PAN Kota Medan ini juga yakin kalau melihat kondisi bangunan tersebut juga tidak memiliki izin lingkungan, AMDAL dan sebagainya.”Bagaiman IMB bisa keluar, kalau izin pendukungnya belum keluar. Izin itu wali kota yang meneken, berarti ada permainan atau pembekingan dari oknum pejabat Pemko. Apapun ceritanya, bangunan itu harus segera ditindak,” tegas Bahrum.

Disesalkan wakil rakyat dari Medan Utara, adanya pembiaran dan dugaan pembekingan terhadap izin bangunan di Kota Medan, telah menurunkan pendapat asli daerah (PAD) dari restribusi IMB di Pemko Medan.

“Pantasan saja, target PAD sebesar Rp150 miliar dari restribusi IMB tidak tercapai, itu terbukti di tahun 2017 hanya memperoleh PAD dari IMB hanya Rp50 miliar. Kita minta Pak Wali Kota untuk mengevaluasi pejabat di dinas terkait,” ungkap Bahrum.

Apabila wali kota tidak tegas, lanjut Bahrum, maka kewibawaan Pemko Medan tidak ada harganya di mata masyarakat. Bahkan, terkesan tidak tegasnya wali kota diduga adanya intervensi dari pihak ketiga yang punya kepentingan.

“Bagaimana Medan mau tampak berwibawa, kalau sistem di pemerintahan tidak tegas. Lihatlah, hanya bangunan liar megah tidak mampu wali kota menindaknya. Ini merupakan bentuk carut marut Kota Medan. Sekali lagi, kita minta ketegasan wali kota, untuk menindak bangunan tanpa izin di Kota Medan,” tegas Bahrum.

Camat Medan Marelan, T Chairunizza mengatakan, pihaknya sudah berulang kali melakukan surat peneguran dan pemberhentian bangunan itu, namun tidak dihiraukan.

Bahkan, surat pemberitahuan juga sudah mereka layangkan ke Dinas PKP2R. Namun, dinas terkait belum juga melakukan tindakan.

“Kita sudah berapa kali menyurati agar pengerjaan itu dihentikan, tapi tetap membandel. Ke Dinas PKP2R juga sudah kita beritahukan, karena itu kewenangan mereka untuk menindaklanjuti, tapi sampai sekarang mereka (PKP2R) pun belum bertindak,” kata camat akrab disapa Yudi. (fac/ila)