MEDAN, SUMUTPOS.CO – Besok, Sabtu (3/1), peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 formasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diingatkan datang tepat waktu untuk mengikuti ujian.

“Peserta harus datang tepat waktu. Memakai pakaian cerah yakni hitam putih, mengisi daftar hadir sesuai nama, dan masuk ke ruang ujian dengan tenang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip, kepada Sumut Pos, Kamis (1/11).

Mengenai tata cara ujian SKD, menurutnya sudah menjadi domain panitia pelaksana CASN 2018. Sebab segala ketentuannya sudah diatur sejak awal, yakni menggunakan sistem computer assisted test (CAT). “Yang terpenting, persiapkan diri lalu membawa alat tulis karena tesnya memakai komputer. Kemudian ikuti ujian dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjawab soal dengan benar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan menyampaikan, ujian SKD formasi Pemprovsu berlangsung tiga hari, mulai dari 3-5 November besok. Adapun jumlah pelamar atau peserta ujian SKD Pemprovsu sebanyak 9.617 orang. Mereka akan dibagi dalam tiga gelombang ujian dengan lima sesi setiap harinya. Masing-masing gelombang diikuti peserta ujian sebanyak 3.300 untuk hari pertama dan hari kedua. Sementara pada hari terakhir akan diikuti 3.017 peserta.

“Selain peserta dari provinsi, ujian SKD juga diikuti peserta kabupaten dan kota seperti Medan, Binjai, Deliserdang, Serdangbedagai, Karo dan Langkat. Semuanya akan dipusatkan di gedung Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan,” sebut Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan, Rabu (31/10).

Khusus peserta SKD instansi Kota Medan akan dilaksanakan mulai 5-7 November, Binjai satu hari saja pada 7 November, Sergai selama dua hari dari 7-8 November, Deliserdang selama empat hari mulai dari 8-11 November, Karo selama tiga hari dari 11-13 November dan Langkat selama tiga hari dari 13-15 November.

“Ujian SKD meliputi Test Inteligensi Umum (TIU), Test Wawasan Kebangsaan (TWK), Test Karakteristik Pribadi (TKP). Nanti setelah ini bagi mereka yang lolos akan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” katanya.

Instansi Kabupaten Deliserdang menjadi peserta terbanyak ujian SKD dengan jumlah 11.791 orang. Disusul Pemkab Langkat sebanyak 8.705 orang, Pemko Medan sebanyak 4.896 orang, Pemkab Karo 4.208 orang, Pemkab Sergai 1.467 orang dan Pemko Binjai 1.140 orang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kecewa atas keputusan Gubsu, Edy Rahmayadi, yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 senilai Rp2.303.403.43, elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara, mengancam akan menggelar aksi demonstrasi Aksi Bela Upah setiap Senin, di depan kantor Gubsu .

“Penetapan UMP ini sudah melanggar Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 tentang Upah Layak Bagi Kaum Pekerja Buruh. Dalam UU itu, penetapan UMP harus berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung atas kebutuhan sandang, pangan dan papan,” ujar Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo dalam keterangan tertulisnya kepada Sumut Pos, Kamis (1/11).

Hitungan mereka, setelah melakukan survei kebutuhan hidup layak di Sumur, maka upah buruh itu harusnya ada di angka Rp2,9 juta. “Karena itu kami meminta UMP Sumut dinaikkan menjadi Rp2,8 juta,” katanya.

Pihaknya berharap Gubernur Edy Rahmayadi segera menarik kembali keputusan penetapan UMP Sumut 2019 dan melakukan revisi dengan mendengarkan aspirasi kaum buruh dan pekerja. “Kami meminta Gubernur Sumut dalam hal ini Bapak Edy Rahmayadi yang baru dilantik, peduli dan peka dengan kesejahteraan buruh,” ujarnya.

Willy mengungkapkan, jika Pemprovsu tetap memaksakan angka itu untuk UMP baru, maka buruh tidak akan tinggal diam. Mereka mengancam akan menempuh berbagai upaya agar aspirasi tersebut didengar pemerintah. Salah satunya dengan melayangkan gugatan ke PTUN.

“Selain itu, kami juga akan menggelar demonstrasi Aksi Bela Upah setiap Senin di depan kantor gubernur. Bahkan kita akan membuat gerakan mosi tidak percaya kepada Gubsu,” ucapnya.

Secara pribadi, Willy juga kecewa atas rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut khususnya unsur dari perwakilan serikat pekerja/serikat buruh. Menurut dia, harusnya perwakilan buruh di Depeda berani berjuang untuk menolak kenaikan UMP Sumut yang dinilai terlalu murah itu.

“Kita juga meragukan legitimasi mereka sebagai perwakilan buruh. Serikat pekerja di Sumut ada bekisar 30-an, dan rata-rata menolak kenaikan UMP yang hanya murah itu,” bebernya.

Harusnya, kata dia, upah buruh dihitung sesuai KHL kaum buruh, yakni meliputi berapa biaya hidup seorang buruh lajang. “Bukan berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi, tetapi survei harga kebutuhan pokok hidup buruh dalam sebulan meliputi sandang, pangan, papan para pekerja” pungkas dia.

Menjawab ini, Ketua Depeda Sumut Maruli Silitonga mengungkapkan, tidak akan mungkin pemerintah menetapkan UMP sebesar permintaan FSPMI. Sebab semua perhitungan dan kalkulasinya sudah diatur secara tegas dan rinci, melalui PP 78/2015 serta surat edaran menteri tenaga kerja senilai 8,03 persen.

“Depeda takkan mungkin keluar dari ketentuan itu. Termasuk nantinya dalam penetapan atau rekomendasi UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota),” kata pria yang juga Kabid Hubungan Industrial Disnaker Sumut itu.

“Silakan saja mereka menyampaikan aspirasi dengan berunjukrasa. Kami tidak mungkin menghalang-halangi mereka untuk berdemo. Apalagi kita tahu kan kalau mereka juga mengikuti instruksi dari pusat,” imbuhnya.

Diakui dia, waktu pembahasan UMP pada 23 Oktober, unsur serikat buruh tidak ada yang keberatan atas penetapan besaran UMP Sumut 2019. “Di situ kan ada banyak perwakilan serikat buruh. Cuma FSPMI saja yang menolak besaran UMP tersebut. Serikat buruh yang lain tidak ada masalah dan bisa kami dirangkul,” katanya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahun 2010 silam, sekelompok teroris merampok Bank CIMB di Jalan Aksara, Medan. Salah seorang anggota teroris tersebut adalah Khairul Ghazali. Setelah tertangkap dan divonis penjara, ia mendapat hidayah untuk menjaga persatuan Indonesia.

AKSI perampokan Bank CIMB di Jalan Aksara Medan sempat menggemparkan khalayak tanah air. Apalagi setelah diketahui para pelakunya adalah kelompok teroris yang kemudian diketahui melarikan diri ke kawasan perkebunan di Serdangbedagai, Sumatera Utara.

Densus 88 dibantu Polda Sumut dan Kodam I/BB pun turun untuk membasmi para teroris itu. Perlawanan sengit diberikan para teroris. Beberapa dari antara mereka terpaksa ditembak mati. Ada yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Salah seorang teroris tersebut yang dijebloskan ke penjara adalah Khairul Ghazali.

Selama di penjara, Khairul Ghazali ternyata menyadari kesalahannya. Berperang dengan negara mengatasnamakan agama islam, bukanlah langkah benar. Selama mendekam di balik jeruji besi, pelan-pelan dia menyadari tindakannya salah. Anaknya juga jadi korban perundungan di sekolah. Hingga akhirnya memutuskan tidak melanjutkan pendidikan.

“Saya menyesal telah melakukan aksi terorisme. Di penjara saya mengetahui yang saya lakukan salah. Kini saya mendapat hidayah untuk menjaga persatuan dan Indonesia,” ujar Ustad Khairul Ghazali para acara peresmian Galeri Perdamaian Anti Paham Radikalisme, Kamis (1/11).

Lama dia merenung, akhirnya ia membangun pesantren demi pendidikan anak-anak. Kata dia, bukan mudah membangun pesantren itu. Ia harus merogoh isi dompetnya sendiri. Dengan menjual buku kisah hidupnya, sedikit demi sedikit ia mengumpulkan uang membangun pesantren tersebut.

Pesantren yang letaknya di tengah hamparan kebun tersebut kini berkembang pesat. Awalnya, ponpes hanya didirikan seadanya, berdinding tepas, beralaskan kayu dan beratapkan rumbia. Namun sekarang sudah cantik dan berbasis teknologi digital.

Deradikalisasi menjadi program reguler di pesantren yang berlokasi di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deliserdang. “Hasilnya, anak-anak di sini menjadi paham, bahwa radikalisme sangat berbahaya. Bisa memecah belah bangsa,” katanya.

Saat ini, kala pertama kali dibangun, hanya ada sebuah musala kecil berfungsi sebagai asrama untuk anak-anak. Sekarang, pesantren itu sudah semakin berkembang. Kelas untuk para santri juga dipugar sedemikian rupa. Tidak sedikit donatur yang masuk dan memberikan dana untuk pembangunan. “Syukur alhamdulillah, banyak yang membantu,” katanya.

Ia berharap galeri perdamaian ini dapat membantu dan menyadarkan masyarakat yang sekarang ini sedang berada dikegelapan, yaitu menjalankan aktifitad radikal untuk memecah belah NKRI.

Pondok pesantren yang didirikan Ghazali bakal menjadi Galeri Perdamaian Anti Paham Radikalisme. Pesantren diresmikan langsung oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto. Galeri ini untuk mencegah dan menekan paham radikalis dan bahaya teroris di masyarakat. Di dalam galeri ini terdapat gambaran atas aksi dan pascaaksi paham radikal dan teroris yang dapat merusak dan memecah belah NKRI.

“Saya meresmikan ini untuk mengingatkan kembali generasi muda dan masyarakat akan bahaya paham radikal dan teroris. Agar semua masyarakat sadar, Indonesia ini perlu dijaga dengan kedamaian,” kata Agus.

Dia juga meminta kepada eks pelaku teroris dan paham radikal untuk berkomitmen menjaga NKRI dari perpecahan dan terus mensosialisasikan bahaya paham tersebut kepada masyarakat.

Dalam peresmian galeri perdamaian ini, hadir Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Direskrimum Kombes Andi Rian, Dir Intelkam Kombes Dedy Kusuma Bakti, Kabid Humas Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. (*)