SUMUTPOS.CO – PENCARIAN badan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, belum membuahkan hasil. Padahal, Basarnas telah mengerahkan 35 kapal laut dan 50 penyelam selama 24 jam mencari bodi pesawat.

Direktur Badan SAR Nasional (Basarnas) Didi Hamzar mengatakan, sulitnya pencarian diduga karena pesawat dalam kecepatan tinggi saat jatuh di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Dorongan kecepatan mesin diduga membuat lokasi badan pesawat sulit terdeteksi.

“Pesawat kecepatan tinggi saat jatuh. Asumsinya, tidak mungkin langsung mengambang, pasti ada dorongan karena tekanan mesin,” ujar Didi di Kantor Basarnas, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).

Meski demikian, upaya pencarian terus dilakukan secara maksimal. Mulai kemarin, lokasi pencarian diperluas dari 5 mil laut menjadi 10 mil laut atau menjadi 9,2 kilometer dari titik yang diduga lokasi pesawat jatuh. “Kami hanya butuh waktu untuk melakukan pencarian,” kata Didi.

Diakuinya, ada dua negara menawarkan bantuan dalam upaya pencarian ini, yakni Singapura dan Australia. Khusus untuk Australia, menurut Didi, tawaran bantuan berupa sistem komunikasi dan sistem deteksi dini sebagai bagian dari kerja sama bilateral kedua negara.

Namun, Basarnas belum mengambil keputusan menanggapi tawaran bantuan tersebut. Alasannya, Basarnas masih sanggup melakukan operasi pencarian. “Kami menilai dari setiap area kejadian, kami masih cukup untuk melakukan operasi pencarian karena ini baru hari kedua,” kata Didi.

Didi mengatakan, tim SAR gabungan yang diterjunkan ke area sudah mengatahui area titik jatuhnya pesawat. Penemuan badan pesawat, kata Didi, hanya tinggal masalah waktu. “Karena kami sudah tahu lokasinya tinggal masalah waktu, sebagaimana arahan kepala Basarnas kami mohon doanya agar proses pencarian ini bisa ditemukan,” ucap dia.

Hingga Selasa sore, tim SAR gabungan belum menemukan badan pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 35 kapal sudah dikerahkan oleh tim gabungan. Mulai dari KN SAR, KRI, kapal milik Polri hingga Bea Cukai. Tugasnya melakukan penyisiran di permukaan dan di bawah laut. Basarnas membagi area pencarian menjadi 13 prioritas search area, 4 area di antaranya adalah wilayah pencarian yang menggunakan sistem sonar untuk mendeteksi benda di bawah laut.

Sementara, pencarian kotak hitam dan badan pesawat Lion Air JT 610 yang dilakukan menggunakan ping locator dari perahu karet Baruna Jaya 1 milik BPPT juga belum memberikan hasil. Selanjutnya, akan dilakukan konsolidasi pencarian. Karenanya, perahu karet yang berisi 7 awak itu dinaikkan kembali ke kapal. “Iya kita akan berhenti dulu untuk konsolidasi dulu, baru nanti akan dilanjutkan lagi,” kata Investigator Penerbangan KNKT Apib K Wahyu Wiwing Prayogi di lokasi.

Apib menjelaskan, pencarian sementara belum membuahkan hasil. Namun alat ping locator atau hydrophone mulai memberi respons suara. “Infonya ada beberapa titik ya, dari rubber boat tadi ada beberapa yang kita dapat suaranya. Cuma begitu kita memperjelas suara dengan berpindah, kemudian hilang suaranya, jadi samar-samar lagi, bahkan tidak terdengar,” jelas Apib.

Namun, kata Apib, informasi bunyi ini akan tetap dikonsolidasikan bersama BPPT untuk mengetahui garis triangulasi yang didapatkan dari beberapa titik. “Rencananya, tim 1 dapat yang mana, tim 2 dapat yang mana, nanti akan kita konsolidasi,” tutur Apib.

Apib mengatakan, triangulasi merupakan pertemuan garis. Garis tersebut didapat dari titik-titik yang mendapat sinyal suara dari ping locator. Titik tersebut kemudian ditarik garis lurus sesuai dengan arah pada kompas. Lalu, pertemuan garis lurus hasil dari banyak titik tersebut akan menggambarkan lokasi perkiraan kotak hitam. “Nah perpotongan dari banyak garis itu nanti kemungkinan akan ada di situ black box-nya,” imbuh Apib.

Apib mengatakan, arus yang cukup deras menjadi kendala dalam pencarian hari ini. “Kendala kita tadi kita mencoba berhenti di satu tempat, eh terus tergeser arus, jadi bias lagi, kita nggak tahu kondisi arus di bawah itu sederas apa,” ujar Apib.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mendatangi Crisis Centre di Bandara Soekarno Hatta, untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air. Kali ini, Jokowi mendatangi Posko Terpadu kecelakaan Lion Air di Pelabuhan Tanjung Priok, JICT II, Jakarta Utara.

Bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kedatangan Jokowi untuk melihat langsung kondisi lapangan dari tim evakuasi yang bertugas dalam pencarian korban pesawat nahas tersebut. Pasalnya hingga saat ini bangkai pesawat dan ratusan penumpang belum ditemukan.

Jokowi tiba pukul 16.10 WIB sempat melihat-lihat serpihan pesawat dan barang-barang milik korban yang sudah ditemukan oleh petugas. Serpihan itu dikumpulkan dan diletakkan di atas terpal.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga memberikan semangat kepada tim gabungan yang bertugas dalam proses evakuasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak lama berada di lokasi. Usai melihat-lihat dirinya langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara musnahkan barang selun-dupan di Dermaga Bea Cukai, Jalan Karo, Belawan, Selasa (30/10).

Pemusnahan barang ilegal berupa 31 ball dan 187 karung pakaian bekas, 74 karton 100 pasang sepatu bekas, 443.798 batang rokok, 96 botol minuman mengandung etil alkohol, 4 unit kapal, 2.188 bungkus makanan, 116 bungkus obatan, 553 buah kosmetik, 17 sparepart serta 52 barang elektronik, merupakan hasil tangkapan sejak tahun 2017.

Kepala Kanwil DJBC Sumut, Oza Olavia mengatakan, barang bukti atau rampasan negara yang mereka sita, merupakan hasil penindakan dan pencegahan dilakukan DJBC Sumut bersama KPPBC TMP B Kualananmu, KPPBC TMP C Kualatanjung dan KPPBC TMP C Teluknibung, adalah barang – barang terlarang.

“Seluruh barang yang kita musnahkan, telah mendapat persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nilai barang yang akan dimusnahkan sekitar Rp 625 juta dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 114 juta,” kata Oza.

Barang rampasan negara yang mereka sita, merupakan tindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai, karena tidak memiliki izin dan pajak. “Barang selundupan ini, telah merusak pasar perekonomian dibidang perdagangan dan perindustrian dalam negeri.

Selain itu, bahan kosmetik dan makanan, sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat karena tidak diawasi kualitasnya,” ungkap Kakanwil DJBC Sumut.

Dijelaskan Oza, untuk meningkatkan pencegahan dan penindakan penyelundupan barang ilegal di Sumatera Utara, DJBC Sumut akan terus melakukan sinergitas dengan Polri, TNI serta aparat penegak hukum lainnya.

“Untuk pantai pesisir timur Sumatera, merupakan wilayah rawan penyelundupan, kita terus tingkatkan sinergitas untuk melakukan tindakan, sekaligus menutup titik – titik rawan penyelundupan pelabuhan ilegal yang ada di Sumut,” ungkap Oza.

Pemusnahan sejumlah barang selundupan dilakukan dengan dibakar, ditanam dan dileburkan. Turut hadir dalam acara pemusnahan, pejabat Polres Pelabuhan Belawan, Polda Sumut serta pejabat DJBC sejajaran Sumut. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga Kelurahan Sicanang, Medan Belawan mendadak menggelar aksi ke kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis untuk melakukan unjuk rasa, Selasa (30/10).

Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sicanang (Formasi) meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengganti kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan Jembatan Titi II Sicanang, yakni PT Jaya Star Utama. Sebab, mereka menilai kontraktor tersebut tidak professional sehingga jembatan Titi II Sicanang roboh.

Salah seorang pengunjuk rasa, Togu Urbanus Silaen mengungkapkan, jembatan tersebut pertama kali dikerjakan pada Oktober 2017 oleh PT Jaya Star Utama dengan pimpinan proyek Susi atau Roro dengan anggaran Rp8 miliar lebih. Namun, belum selesai dikerjakan ternyata pada 6 November 2017 jembatan tersebut roboh. “Kami menganggap robohnya jembatan ini bukan karena faktor alam, melainkan kesalahan tehnis kerja atau human error,” ujarnya.

Menurutnya, setelah terhenti beberapa bulan, maka pembangunan dilanjutkan dengan tender ulang dan dikerjakan PT Pillaren. Namun, kontraktor adalah orang yang sama dengan perusahaan sebelumnya. “Tapi ternyata, pada 29 Agustus 2018 jembatan amblas dan kami mengganggap human error bukan faktor alam,” cetusnya.

Togu melanjutkan, setelah longsor berhasil diatasi, pengerjaan kembali diteruskan. Kontraktor yang mengerjakan dengan nama berbeda yakni PT Jaya Suskes Prima dengan anggaran Rp13.642.000.000. Namun, oknum kontraktor ternyata sama yaitu Susi atau Roro.

“Belum selesai dikerjakan, pada 20 Oktober 2018 tanah di sekitar jembatan kembali amblas dengan diameter yang lebar. Akibatnya, 11.000 jiwa lebih warga Kelurahan Sicanang terisolir dan aktifitasnya menjadi terkendala,” bebernya.

Atas dasar hal itu, sambung dia, warga menaruh curiga dengan pengerjaan jembatan tersebut. Sebab, dengan tiga perusahaan yang berbeda dan oknum yang sama, pembangunan tak kunjung selesai. “Ada apa ini? Kami menolak penyelesaian jembatan dikerjakan oleh orang yang sama meskipun berbeda perusahaan. Tunjuk kontraktor yang tepat dan lebih profesional, kami tidak mau masyarakat menjadi korban produk gagal,” ketusnya.

Setelah menyampaikan aspirasinya hampir satu jam, aksi massa akhirnya diterima oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Khairul Syahnan. Selanjutnya Syahnan meminta beberapa perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog di ruang Humas Sektretariat Daerah Kota Medan.

Saat berdialog, Syahnan berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dan mengganti pemborong yang dianggap kurang profesional dalam menjalan proyek pembangunan jembatan.

Mengenai adanya dugaan pengalihan pengerjaan proyek jembatan bisa berpindah-pindah perusahaan, namun oknum kontraktornya sama, Syahnan mengaku bahwa ada aturan dalam Undang Undang Konstruksi yang membenarkan. Dimana, mengalihkan pengerjaan ke perusahaan lain jika perusahaan sebelumnya dianggap kurang kredibel.

“Walau begitu, kita akan diskusikan bersama tim penilai. Untuk pengerjaan berikutnya, saya pastikan 2019 selesai pembangunan jembatan tersebut selesai. Kita juga akan mengganti kontraktor Susi dengan yang lebih profesional,” ujarnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penertiban papan reklame yang dilakukan tim gabungan Pemko Medan dan aparat penegak hukum belum menyeluruh. Sebab, hingga kini banyak papan reklame berdiri tegak di lokasi-lokasi strategis.

Seperti di Jalan Jawa, Jalan H Adam Malik, Jalan Zainul Arifin, Jalan MT Haryono, Jalan Asia, Jalan Pandu, Jalan Sisingamangaraja, Jalan HM Yamin, Jalan Thamrin, Jalan Krakatau Medan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman dan lainnya.

Menurut Anggota DPRD Medan Wong Chun Sen Pemko Medan diminta tegas menertibkan reklame secara menyeluruh. Hal ini lantaran masih adanya reklame yang belum ditertibkan. Untuk itu, diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit.

“Kita apresiasi kinerja tim gabungan dalam menertibkan papan reklame. Namun, masih banyak yang masih berdiri dan seakan tidak tersentuh penertiban. Kita meminta agar BPK dan bahkan KPK turun tangan melakukan audit. Karena, diketahui masih maraknya berdiri papan reklame selama ini akibat kurang tegas,” kata Wong Chun Sen kepada wartawan, kemarin (30/10).

Diutarakan dia, BPK silahkan mengaudit karena tidak mungkin tak mengetahui berapa jumlah papan reklame yang berdiri ada izin dan tanpa memiliki izin atau menyalahi aturan. “Bisa dibayangkan ratusan jumlah papan reklame telah berdiri. Namun, tidak semuanya yang memiliki izin apalagi membayar pajak sehingga wajar jika PAD Kota Medan dari sektor pajak reklame tidak mencapai target,” cetusnya.

Wong melanjutkan, hal itulah kemungkinan besar kenapa sampai saat ini masih banyak berdiri papan reklame di atas trotoar, pulau jalan dan bahu jalan. Namun, sampai sekarang tidak semuanya ditertibkan.”Kita melihat ada dugaan tekanan dari para pemilik papan reklame yang diduga memiliki hubungan langsung kepada petinggi baik di Medan dan Sumatera Utara.

Makanya, tim gabungan harus hati-hati saat melakukan penertiban papan reklame,” ujarnya.

Kata dia, penataan papan reklame diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi PAD Kota Medan. Oleh karenanya, harus tegas tanpa pilih kasih sehingga peraturan yang telah ada dapat diikuti oleh seluruh pengusaha papan reklame. “Jika memang tidak bisa jangan dikeluarkan izin, jadi semuanya harus sama. Kita menginginkan ada aturan yang tegas dari wali kota Medan yang diikuti oleh seluruh bawahannya,” papar Wong.

Sementara, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menegaskan, semua papan reklame yang berdiri tetap akan di tertibkan tanpa terkecuali bagi papan reklame yang berdiri di pulo jalan, di atas trotoar, dan bahu jalan. “Kita tetap melakukan penertiban papan reklame yang diketahui menyalah dan tidak mempunyai izin. Kita tetap jadwalkan rute-rute yang akan kita lakukan penertiban papan reklame sampai semua yang tidak memiliki izin dan menyalahi bersih,” tegasnya.