MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kalangan DPRD Sumut meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyampaikan nota Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019, agar pembahasan secepatnya dilakukan. Bahkan, jika belum juga ada revisi atas draf yang ditandatangani Pj Gubernur Eko Subowo sebelumnya, legislatif siap mendorong dan menjemputnya ke Eksekutif .

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, pihaknya telah menargetkan untuk dilakukan pembahasan atas KUA-PPAS. Yakni mulai awal hingga akhir November selama kurang lebih satu bulan, sebelum segera disahkan sebagiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Karena itu, dirinya mempertanyakan bagaimana kesiapan Pemprov mengirimkan nota yang baru atau telah direvisi menyesuaikan visi misi Gubernur-Wakil Gubernur baru.

Meskipun, katanya dalam hal penandatanganan kesepakatan nota KUA-PPAS dimaksud sudah dilakukan oleh Pj Gubernur Eko Subowo pada Agustus lalu, namun ternyata penyesuaian harus dilakukan dengan mengacu pada Permendagri 38/2018. Di mana, di dalamnya mengkhususkan bagi daerah yang baru melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab secara otomatis, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)-nya, juga berakhir.

“Sejak awal sebenarnya kita menunggu nota (KUA-PPAS) yang sudah ditandatangani oleh Pj Gubernur Eko Subowo, ditarik kembali oleh Pemprov. Tetapi akhirnya legislatif (melalui Ketua DPRD Sumut) berinisiatif menyerahkan draf tersebut untuk diperbaiki kembali sesuai aturan. Jadi sebenarnya, perubahan (penyesuaian) itu adalah perintah Permendagri,” ujar Sutrisno kepada Sumut Pos, Jumat (26/10).

Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 38/2018 dimaksud, yakni teknis penyusunan APBD 2019, pada poin 2, ‘Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2019 yang mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah’.

“Jadi harusnya semangat untuk menempatkan penyesuaian dengan visi misi Gubernur-Wakil Gubernur yang baru ini ada di eksekutif. Nyatanya, untuk menarik nota KUA-PPAS saja, harus kita yang antarkan,” kata politisi PDIP ini.

Selain itu lanjut Sutrisno, batas waktu pengambilan keputusan persetujuan bersama (DPRD-Kepala Daerah), Ranperda APBD 2019, selambatnya satu bulan sebelum di dimulai tahun anggaran (1 Januari 2019). Sehingga batas waktu tersebut, harus sudah diputuskan pada 30 November 2018. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Kita kan sudah menjadwalkan setelah selesai reses (awal November), maka selanjutnya kita fokus ke pembahasan R-APBD Sumut 2019 sampai selesai (sebelum 30 November). Makanya kalau bisa lebih cepat, kan bisa dibahas lebih jauh. Atau kalau Pemprov tidak tahu ada ketentuan mengubah (menyesuaikan) sesuai visi misi Gubernur-Wakil Gubernur yang baru, kita siap menjemput notanya (KUA-PPAS),” sebutnya.

Untuk itu Sutrisno mengingatkan kembali, bahwa legislatif dalam hal ini jangan dianggap sebagai pihak yang punya kepentingan tertentu. Tetapi mereka sebagian lembaga perwakilan rakyat, menegaskan aturan yang ada, dijalankan oleh Pemprov. (bal/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Absensi Berbasis Online atau e-Absensi akan diterapkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai 1 November 2018. Penerapan e-Absensi akan banyak memberikan kemudahan. Selain terbebas dari antrian, absensi juga lebih mudah dan cepat.

Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi penerapan e-Absensi bagi ASN di lingkungan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Jumat (26/10) di Press Room, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan. Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus tersebut menghadirkan nara sumber Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Provinsi Sumut M Alfian Jauhari SHut.

“Rencananya e-Absensi akan diterapkan mulai 1 November, karena itu seluruh ASN, terutama di lingkungan Biro Humas dan Keprotokolan diharapkan sudah memahami dan tahu bagaimana menggunakan aplikasi tersebut,” ujar Ilyas Sitorus.

Dikatakan Ilyas, acara sosialisasi e-Absensi ini penting bagi ASN untuk mengenal, memahami dan menggunakan aplikasi berbasis android tersebut. Karena itu, seluruh ASN yang hadir diharapkan dapat mengikuti dan mendengarkan dengan baik seluruh yang disampaikan oleh nara sumber. “Ini penting, karena itu, jika nanti ada yang kurang paham, kurang jelas atau masalah yang berkaitan dengan penerapan e-Absensi, bisa langsung ditanyakan kepada nara sumber,” ujar Ilyas.

Sementara itu, Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Alfian Jauhari menyampaikan, e-Absensi merupakan aplikasi absensi berbasis online menggunakan android. Karena itu, untuk dapat menggunakan e-Absensi, para ASN harus memiliki smartphone berbasis android.

Alfian menyampaikan, e-Absensi memiliki beberapa kelebihan dibanding abensi konvensional. Dengan menggunakan e-Absensi, ASN akan terbebas antrian di depan mesin absen. Absensi juga lebih cepat dan mudah dilakukan. “Cukup datang ke kantor, login, cek lokasi, swafoto dan selesai. Jadi memang lebih mudah dan cepat,” ujar Alfian.

Dijelaskannya, aplikasi e-Absensi hasil karya anak Sumut ini berbasis lokasi. Jadi, ASN yang akan melakukan absensi harus datang ke kantor atau lokasi tertentu yang telah ditetapkan. Absensi tidak dapat dilakukan dari rumah atau lokasi lain yang tidak dikenal oleh aplikasi. “Jika ada upaya memanipulasi lokasi, hal tersebut akan terdeteksi oleh system dan absensinya akan dibatalkan,” jelasnya.

Kemudian, e-Absensi juga berbasis foto. ASN yang melakukan absensi harus melakukan swafoto. Sehingga absensi tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Selain itu, e-Absensi juga open data (transparan) dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya, sehingga pimpinan dapat melihat langsung siapa saja ASN yang sudah atau belum hadir di kantor.

“Dengan e-Absensi, penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) atau pemotongan tunjangan, jika ada, juga akan dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi,” jelasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan memproyeksikan penerimaan pajak daerah tahun 2019 meningkatkan dari tahun 2018.

Kepala BPPRD Medan Zulkarnain mengungkapkan pajak daerah 2019 yang diproyeksikan berjumlah Rp1.667.283.270.510. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun lalu yang mencapai Rp156.283.270.510. “Secara persentase, kenaikan pajak daerah yang diproyeksikan tahun depan mencapai 6,49 persen,” ujar Zulkarnain.

Dikatakannya, ada 9 jenis pajak daerah yang dikelola BPPRD saat ini. dari 9 jenis pajak tersebut akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencapai target tersebut.

“Pajak hotel kita proyeksikan Rp128.700.000.000, pajak restoran Rp187.000.000.000, pajak hiburan Rp47.300.000.000, pajak reklame Rp107.229.883.742, pajak penerangan jalan Rp273.821.952.000, pajak parkir Rp27.500.000.000, pajak BPHTB Rp370.085.122.322, PBB Rp510.795.969.214 dan pajak air tanah Rp14.850.343.250,” beber dia.

Zulkarnain mengaku, untuk hingga triwulan ketiga tahun ini realisasi penerimaan sudah mencapai Rp1,003 triliun. Dari 9 jenis pajak daerah yang dikelola, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang tidak bisa diprediksi penerimaannya. “Penerimaan BPHTB tergantung transaksi jual beli tanah masyarakat. Saat ini, realisasi BPHTB hingga triwulan ketiga hanya 54,7 persen. Jadi, memang sulit diprediksi penerimaannya,” tuturnya.

Menurutnya, penerimaan BPHTB triwulan ketiga di tahun 2017 jauh lebih baik dibandingkan tahun ini. Sebab, pada waktu itu ada program sertifikasi aset milik salah satu BUMN. “Aset BUMN itu mau seluruhnya disertifikasi. Karena itu, makanya harus terlebih dahulu bayar BPHTB. Tapi, tidak setiap tahun seperti itu, beda dengan jenis pajak daerah lain makanya sulit diprediksi penerimaannya,” pungkasnya.

Sementara, Anggota DPRD Medan Godfried Efendi Lubis mengatakan untuk meningkatkan capaian realisasi pajak daerah diminta melakukan evaluasi nilai jual objek pajak (NJOP) terhadap penerimaan PBB. Sebab, tidak ada salahnya melakukan evaluasi terhadap NJOP karena di satu sisi masyarakat ingin transaksi jual beli mereka naik.

“Realisasi tahun 2018 harus ditingkatkan, apalagi targetnya meningkat. Makanya, mengevaluasi ulang NJOP harus segera dilakukan dan bukan hanya sekedar masukan,” tuturnya.

Menurut Godfried, kemungkinan yang terjadi pada NJOP di Medan baru sekitar 500 ribu rumah dan masih banyak belum ter-cover. Oleh karenanya, diyakini ketika NJOP naik paling tidak pendapatan naik juga. “Banyak informasi yang diterima dari laporan objek pajak tidak menunjukkan nilai otentik atau sebenarnya sesuai fakta,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) 2018.

Penyerahan apresiasi diberikan langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya didampingi Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung S kepada gubernur Sumut diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Binsar Situmorang.

Kegiatan tersebut sekaligus memeringati Hari Aksi Pengendalian Perubahan Iklim 2018, yang dipusatkan di Auditorium Manggala Wanabakti KLHK Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Dalam sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada para gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia yang telah mampu menjaga perubahan iklim dan lingkungan di daerahnya.

“Tingkatkan terus kinerja dan tetap waspada dalam menjaga perubahan iklim yang terjadi. Yakni dengan memerhatikan komponen perubahan iklim yakni adaptasi, mitigasi dan aspek keberlanjutan,” katanya.

Dijelaskan dia, dalam aspek adaptasi dilihat dari sisi pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; peningkatan ketahanan pangan. Sedangkan dari sisi mitigasi dilihat pada pengelolaan sampah, limbah padat dan cair; peningkatan tutupan vegetasi dan penggunaan energi terbarukan, konservasi dan penghematan energi; pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

“Selanjutnya dari sisi aspek keberlanjutan dilihat pada kepentingan masyarakat, dukungan kebijakan, dinamika dan kapasitas masyarakat serta manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan pengurangan resiko bencana iklim,” ujarnya.

Kadis Lingkungan Hidup Sumut, Binsar Situmorang atas nama gubernur berterima kasih kepada semua elemen masyarakat atas penghargaan yang diterima dari pemerintah pusat tersebut. Kata dia, apresiasi yang diterima ini merupakan bukti bahwa Sumut aktif melaksanakan pendampingan dan pembinaan Program Kampung Iklim.

“Kita pantas mengucapkan syukur atas apresiasi yang diterima Sumut. Diharapkan kedepan apresiasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan bisa kembali diraih, sehingga bermuara pada terjaganya lingkungan dan kelestarian hutan dan makin sejahteranya masyarakat,” katanya. (prn/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan, M Nasir Jonan melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis, bagi kalangan remaja di kawasan Medan bagian Utara.

Sosialisasi Perda Kota Medan ke-2 tahun 2018 ini, disampaikan anggota Komisi A DPRD Medan berlangsung di Kampung Jajan Kelurahan Titipapan, Kamis (25/10). Dalam pemaparannya, Nasir Johan menyebutkan, sosialisasi yang dilaksanakan, setelah Perda itu disahkan pada Juli tahun lalu.

Melalui Perda ini, konsumen bisa nyaman dan aman membeli produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik di pasaran.

“Karena produk seperti makanan dan minuman yang beredar di pasar seperti swalayan telah dijamin higeinisnya setelah melalui pengawasan Tim Satgas,” kata Nasir.

Apalagi dalam Perda ini juga sangat tegas menindak produsen agar tidak asal-asalan dalam memasarkan produk, menginggat sanksi yang diterapkan bagi produsen melanggar cukup keras. Dalam kegiatan ini Muhammad Nasir juga menyosialisasikan Perda tentang pengangkangtan dan pemberhentian kepala lingkungan. Puncak program ini para peserta sosialisasi dihibur dengan aksi standup comedy. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komandan Kodim 0201/BS Kolonel Inf Yuda Rismansyah memimpin kegiatan silaturahim bersama umat Islam di Aula Makodim 0201/BS Jalan Pengadilan Medan. Silaturahim tersebut digelar menguatkan persatuan umat Islam dengan melawan segala bentuk provokasi.

Dandim 0201/BS Kolonel Inf Yuda Rismansyah mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga dan menguatkan persatuan umat Islam khususnya di Medan. Salah satunya dengan upaya menghindari dan melawan segala bentuk provokasi yang terjadi di Indonesia.

“Bersama ulama, untuk memperkuat silaturahim dan menguatkan persatuan umat Islam agar terhindar dari provokasi dengan segala bentuk isu yang dapat mengancam persatuan,” ujarnya.

Dandim menilai, Islam di Kota Medan kuat yang ditandai dengan kerukunan yang terus terjaga walau dengan kemajemukan dengan banyaknya keragaman suku dan agama yang ada di dalam masyarakatnya. “Yang saya senangi di Kota Medan ini adalah Islamnya sudah kuat, sehingga di Kota Medan kerukunan terus terjaga,” kata Dandim.

Wakil Ketua MUI Kota Medan, Dr H Hasan Matsum, MAg menyampaikan, terima kasih kepada Kodim 0201/BS yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai tanda kesigapan dan renponsif atas isu-isu yang tengah hangat terjadi di Tanah Air. “Beberapa waktu yang lalu kita semua banyak yang tahu kejadian yang menimpa dunia Islam di Indonesia yaitu adanya pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh salah satu kelompok ormas Islam sendiri. Sangat kita sayangkan, mengapa bendera itu tidak disimpan saja, mengapa harus dibakar?,” ujarnya.

Dandim menyampaikan, perjalanan para wali dan ulama terdahulu yang dengan susah payah dalam mendirikan NKRI. Hal ini yang ditandai perjalanan panjang terbentuknya organisasi Islam modern pertama di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan disusul dengan Nahdlatul Ulama.

Dandim juga menceritakan tentang peran para ulama dan TNI dalam mempertahankan keutuhan NKRI dari para pemberontak yang ingin merubah ideologi Pancasila yang berpuluh tahun digunakan sebagai landasan bernegara dan ideologi bangsa. Ia juga menyampaikan selain provokasi dan isu SARA, juga terdapat masalah besar lain yang menjadi musuh negara.

“Permasalahan narkoba juga saat ini sangat mengkhawatirkan khususnya di Kota Medan. Ini bukan suatu hal yang biasa namun dapat merupakan setingan dari negara lain karena sejarah sudah membuktikan betapa suatu negara dapat hancur karena perang candu, peredaran narkoba yang saat ini merupakan salah satu dari bentuk perang proxy war,” jelasnya.

Wakil Ketua MUI Kota Medan, Dr H Hasan Matsum, MAg dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih kepada Kodim 0201/BS yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai tanda kesigapan dan renponsif atas isu-isu yang tengah hangat terjadi di Tanah Air.

“Beberapa waktu yang lalu kita semua banyak yang tahu kejadian yang menimpa dunia Islam di Indonesia yaitu adanya pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh salah satu kelompok ormas Islam sendiri. Sangat kita sayangkan, mengapa bendera itu tidak disimpan saja, mengapa harus dibakar?,” ujarnya.

Ia menilai, karena tindakan itulah yang memicu terjadinya banyak disharmoni dan ketidaknyamanan yang dirasakan umat Islam saat ini yang ditandai banyaknya aksi yang dilakukan kelompok masyarakat di beberapa daerah. “Yang paling kita sayangkan adalah mengapa harus dibakar, mengapa tidak disimpan saja. Hal itulah yang memicu terjadinya banyak ketidaknyamanan yang dirasakan umat Islam Indonesia,” pungkasnya.

Ia menilai, hal ini sangat disayangkan mengingat sejarah Indonesia, bahwa peran Islam melalui ulama-ulamanya yang bersatu menyusun kekuatan dan menyatukan rakyat untuk memerdekakan Indonesia.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang bersama. Menurut pantauan, kegiatan ini berjalan dengan tertib dan aman dan tetap mengusung nilai kekeluargaan dan persatuan umat demi keutuhan NKRI. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap komplotan perampok dengan modus mengaku polisi, Tim Pegasus Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap kasus yang sama. Namun, komplotan ini berbeda.

KAPOLRESTABES Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengaku, anggotanya sudah sudah mengamankan 4 pelaku. Aksi komplotan ini terungkap berkat laporan korban yang berhasil lolos dari penyekapan.

“Korbannya adalah seorang sopir taksi online, kejadiannya awal Oktober lalu,” ungkap Dadang, Jumat (26/10)

Diceritakan Dadang, komplotan tersebut terdiri dari dua orang perempuan dan dua orang laki-laki. Kejadian berawal saat, Mikhael Sihotang (korban), seorang sopir taksi online menerima orderan dari tersangka Auryn Kenekeysia (23).

“Selanjutnya korban, Mikhael menjemput tersangka di Pasar Simalingkar dan minta diantarkan ke Lapas Pancurbatu. Saat itulah mereka berkenalan dan saling bertukar nomor handphone,” ungkap Dadang.

Selanjutnya, Selasa (9/10) sekira pukul 01.00 WIB, tersangka Auryn menghubungi korban dan minta dijemput di depan Hotel Cemara, Jalan Jamin Ginting, Medan.

Saat korban tiba, Auryn minta ikut kemana saja. Tersangka berdalih sedang dalam masalah.

“Kepada tersangka, korban mengaku kalau dia saat itu sedang menginap di Hotel Hawai. Selanjutnya mereka kesana masuk ke kamar korban dengan dalih menumpang ke toilet,” tutur kapolres.

“Tak berapa lama, empat orang yang mengaku polisi datang ke Hotel Hawai. Mereka mengetuk pintu dan masuk, kemudian langsung memukuli wajah, mata dan tubuh korban. Salah satu pelaku mengeluarkan pistol ke arah korban dan memborgol tangan korban,” sambungnya.

Korban pun berteriak minta tolong. Petugas hotel kemudian mendekati kamar tempat korban dianiaya.

Para pelaku mengancam karyawan hotel agar tidak ikut campur dengan mengaku sebagai polisi. Selanjutnya, para pelaku memaksa korban untuk masuk ke dalam mobil korban.

“Para pelaku menyebut korban pengguna narkoba dan menyatakan mereka polisi,” katanya.

Sekira pukul 03.30 WIB, pelaku membawa korban ke Hotel Meliala, Jalan Medan -Binjai. Kemudian, memaksa korban untuk memegang narkoba dan memfotonya dengan kondisi kedua tangan terborgol.

Kemudian, sekira pukul 04.30 WIB para pelaku tertidur. Saat itulah korban memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sekapan dan membawa salah satu handphone miliknya yang sedang dicas pelaku.“Setelah korban keluar dari kamar hotel, bersama adiknya yang merupakan anggota Polres Binjai, mereka memburu para pelaku ke Hotel Meliala. Namun para pelaku kabur dengan membawa mobil korban merek Datsun Go B 1136,” katanya.

Korban kemudian membuat pengaduan ke Polrestabes Medan. Tim Pegasus yang menerima laporan itu, kemudian turun melakukan cek TKP.

Petugas juga menyita rekaman CCTV dari Hotel Hawai. Kemudian melakukan penyelidikan terhadap tersangka Auryn Kenekeysia.

Tak lama, Auryn ditangkap di rumahnya, Jalan Damar 16 Perumnas Simalingkar Medan. Darinya, tim kemudian melakukan pengembangan dan menangkap
Budi Hardi, seorang otak pelaku.

Budi kemudian menyebut nama Alvy Syahrin alias Alvi yang mengaku sebagai polisi. Alvi pun kemudian ditangkap.Dari keterangan Alvi, petugas kemudian menciduk Nurhayani alias Naya, orang yang menjual mobil korban.

“Sementara masih ada dua lagi orang yang sedang dikejar dan masuk dalam DPO kita,” katanya.

Untuk tersangka Budi, polisi terpaksa menembak kakinya. Karena melawan dan coba melarikan diri.

Kepada polisi, Budi mengaku sudah 50 kali beraksi di lokasi berbeda dengan modus yang sama.

Pelaku menjabar beberapa lokasi tempatnya beraksi dan kerugian korban. Masing-masing di Jalan Sunggal, Kampung Lalang (hasil Rp5.000.000), Jalan Tani Asli (hasil Rp5.000.000), Jalan Martubung (hasil Rp10.000.000), Jalan Sei Kambing Kutilang (hasil Rp6.000.000) dan Jalan Kampung Lalang, Komplek Cina (hasil Rp5.000.000).

Kemudian, di Jalan Delitua (hasil Rp15.000.000), Jalan Kampung Lalang (hasil Rp2.000.000), Jalan Mencirim (hasil Rp5.000.000), Jalan Kampung Lalang (hasil Rp2.000.000) dan Perumnas Simalingkar (hasil Rp10.000.000).

Selain itu, di Jalan Simalingkar (hasil Rp5.000.000), Jalan Garu (hasil Rp20.000.000), Jalan Petisah (hasil Rp12.000.000), Jalan Helvetia (hasil Rp2.000.000) dan Jalan Kelambir V (hasil Rp2.000.000).

Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 365 Juncto 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

“Untuk dua tersangka lagi yang menjadi DPO atas nama AS (50) dan FE (45), dalam waktu dekat akan segera ditangkap,” pungkas Dadang. (dvs/ala)