DIAMANKAN: Abdul Taufik saat diamankan di Polsek Pancurbatu.
DIAMANKAN: Abdul Taufik saat diamankan di Polsek Pancurbatu.
PANCURBATU, SUMUTPOS.CO – Petugas Polsek Pancurbatu meringkus Abdul Latif saat menginap di Hotel Mitra Padangbulan. Pasalnya, pria yang menetap di Dusun IV, Desa Gelugur, Kecamatan Pancurbatu ini hendak pesta sabu bersama seorang temannya, Kamis (26/10) sore.
Kapolsek Pancurbatu Kompol Faidir Chan SH MH mengatakan, tersangka Abdul Latif diciduk berawal saat tim Pegasus Polsek Pancutbatu mendapat informasi di salah satu kamar hotel sering digunakan untuk menggunakan narkoba.
Saat dilakukan penindakan ke kamar hotel, lanjut Faidir, petugas mendapati tersangka dengan memiliki satu paket kecil sabu. “Barang bukti sabu diamankan dari kantong celana tersangka seberat 0,16 gram” kata Faidir.
Menurut pengakuan tersangka, sambung mantan Kabag Ops Polres Karo ini, sabu sabu tersebut hendak dikonsumsi bersama dengan seorang temannya.
Bersama barang bukti, tersangka pun diboyong ke Polsek Pancurbatu untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. “Untuk memberantas narkoba, kita meminta bantuan kepada masyarakat di lingkungannya masing masing untuk menginformasikan peredaran narkoba,” ujar Faidir. (han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Medan, mengabulkan gugatan praperadilan (Prapid) Flora Simbolon ST. Sebelumnya, Flora telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan. Dengan demikian, status tersangka yang ditetapkan kepadanya gugur.
“Menyatakan, mengabulkan gugatan pemohon praperadilan Flora Simbolon untuk sebagian dan menyatakan proses penyidikan oleh termohon tidak sah. Begitu juga dengan penangkapan dan penahanan serta memerintahkan pemohon agar dibebaskan pada hari ini juga,” kata Hakim Irwan Effendi, di ruang sidang Cakra 7, Jumat (26/7).
Usai sidang, Kuasa Hukum Flora, Jeffry Simanjuntak menegaskan bahwa putusan hakim yang memenangkan kliennya tersebut harus segera dieksekusi.
“Jadi mulai proses penyidikan hingga dari penetapan tersangka dan penahanan secara hukum sudah tidak sah. Oleh karena itu, kami berharap hari ini juga agar pemohon bisa dikeluarkan dari tahanan,” tegas Jeffry Effendi.
Sementara, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Belawan, Nurdiono mengaku pihaknya belum menerima salinan putusan hakim pada sidang prapid tersebut.
“Paling hari Senin putusan itu akan kami terima, ya akan kami pelajari dulu lah,” tandasnya.
Diketahui, gugatan praperadilan ini dilakukan atas penetapan tersangka korupsi paket pekerjaan Engginering Procurement Contruction (EPC) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Martubung, PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, senilai Rp 58.773.104.000.000. Dana bersumber dari penyertaan modal APBD Sumut Tahun Anggaran 2012, kepada Staff Keuangan Promits LJU Flora Simbolon ST.
Pemohon Flora Simbolon berpendapat, termohon Kejari Belawan telah keliru atau salah orang dalam menetapkan tersangka korupsi dalam proyek tersebut.
Flora hanyalah seorang staff keuangan yang bertugas dan bertanggungjawab membantu manager proyek untuk mengelola administrasi keuangan.
Sedangkan dalam dokumen kontrak Nomor 01/SPJN/P3A/I/2014, penandatanganan surat perjanjian kontrak adalah pihak PDAM Tirtanadi yang diwakili oleh Ir M Suhairi MM selaku PPK PDAM Tirtanadi Sumut dan pihak KSO Pro Promits LJU diwakili Ir Made Sunada selaku KSO Promits-LJU. (man/ala)
SUMUTPOS.CO – Terkait utang dana bagi hasil (DBH) atau bagi hasil pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) ke kabupaten/kota yang belum dibayarkan, disarankan untuk dibayar dengan cara mencicil. Cara itu dilakukan, agar utang tidak menumpuk pada tahun-tahun mendatang.
“Sebenarnya kan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di semua UPT Samsat kabupaten/kota, sudah ada pembagian masing-masing, untuk daerah berapa dan untuk provinsi berapa. Jadi sebenarnya sudah bisa dialokasikan segera jatah untuk kabupaten/kota itu. Hanya saja karena regulasinya tidak melarang (utang) itu, makanya kita terus berutang ,” ujar Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan, Jumat (26/10).
Namun sudah menjadi kebiasaan, lanjut Sutrisno, Pemprovsu menumpuk utang ke kabupaten/kota. Sehingga setiap tahun, akan ada cerita kewajiban yang belum dibayarkan, baik tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Alasannya juga bermacam, meskipun secara aturan, legislatif tidak dapat memaksakan hal itu kepada eksekutif.
“Sebenarnya kalau mau terbuka saja, per akhir November itu sudah bisa diakumulasi berapa sebenarnya utang provinsi ke kabupaten/kota. Kemudian itu bisa dimasukkan ke R-APBD tahun berikutnya. Sehingga sisa yang belum dimasukkan itu adalah yang khusus Desember, dan akan dibayarkan dari P-APBD berikutnya,”terangnya.
Sutrisno mengakui telah menerima informasi bahwa sistem penerimaan dana pengeluaran anggaran dilakukan secara online. Dengan begitu, anggaran dan alokasinya, berikut pembagian penerimaan seperti PKB (DBH) ke kabupaten/kota, juga telah dapat diakumulasi bahkan pada hari yang sama.
“Misalnya hari ini dapat dari kabupaten A, sudah bisa di hitung. Jadi Pembayaran sebaiknya setiap tiga bulan. Jadikan sudah cukup mudah itu membayarnya,” sebut Sutrisno menyarankan Pemprovsu memperkecil utang tahunan dan lebih mengedepankan program serta upaya mencari PAD dari sektor lain.
Sementara Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumut melalui Kabid PKB Victor Lumbanraja, menyampaikan bahwa pihaknya telah menghitung secara otomatis setiap penerimaan PAD dari pajak kendaraan bermotor. Dari pembayaran yang dilakukan di seluruh UPT Samsat, dibagi sebesar 30 persennya untuk kabupaten/kota.
“Sudah ada hitungannya. Jadi di kita itu ada rekonsiliasi terhadap penerimaan dari PKB. Setiap tiga bulan dilakukan dan dihitung. Ada rumusan tertentu untuk menentukan besarannya untuk daerah,” sebutnya.
Bahkan katanya, BP2RD sebagai OPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah, juga mengirimkan laporan setiap tiga bulan, berikut perintah membayar ke kabupaten/kota. Namun proses pembayarannya sendiri, bukan merupakan tupoksi dari badan ini.
“Ada rumusan khusus untuk menghitung itu, berapa untuk kabupaten/kota tertentu,” pungkasnya.
Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Agus Tripriono saat akan dikonfirmasi, tidak menjawab. (bal/han)
Foto: Corcomm Martabe
TAMBANG NIKEL:
Para wartawan pemenang Kompetisi Karya Jurnalistik 2018 Tambang Emas Martabe, foto bersama perwakilan PT Vale Indonesia Tbk dan Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardiono, di lokasi tambang nikel Sorowako, Selasa (23/10/2018).
Foto: Corcomm Martabe TAMBANG NIKEL: Para wartawan pemenang Kompetisi Karya Jurnalistik 2018 Tambang Emas Martabe, foto bersama perwakilan PT Vale Indonesia Tbk dan Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardiono, di lokasi tambang nikel Sorowako, Selasa (23/10/2018).
Metode pertambangan konon hanya tiga jenis. Terbuka, bawah tanah, dan bawah air. Tambang nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan dan Tambang Emas Martabe di Batangtoru, Sumatera Utara, sama-sama menggunakan metode tambang terbuka. Bedanya, deposit nikel di Sorowako menyebar luas di permukaan dangkal. Sementara deposit emas Martabe di Batangtoru cenderung mengumpul di cebakan tertentu.
———————————————————
Dame Ambarita, Sorowako & Batangtoru
———————————————————
Membandingkan tambang nikel dengan tambang emas sebenarnya tidak apple to apple. Mineral nikel dan emas adalah dua unsur berbeda. Perbedaan harganya juga bak bumi dengan langit. Nikel dunia saat ini dihargai kurang lebih Rp195 ribu per kg (asumsi harga 13.000 USD per ton). Sementara emas sekitar Rp599 juta per kg.
Tetapi menarik juga membandingkan persamaan dan perbedaan antara tambang nikel di Sorowako, Sulsel, dengan tambang emas di Batangtoru, Tapsel, Sumut ini. Pertama, soal kuantitas deposit mineral dan proses produksinya. Kedua, pemasaran dan pemanfaatannya. Ketiga, umur tambang, aspek lingkungan, CSR, dan penerapan gender diversity-nya.
Sumut Pos bersama tiga wartawan asal Sumut, berkesempatan melihat langsung aktivitas penambangan nikel di Sorowako, Luwu Timur, Sulsel. Tambang ini dikelola PT Vale Indonesia Tbk. Kunjungan difasilitasi PT Agincourt Resources – pengelola Tambang Emas Martabe–, sebagai bagian dari reward bagi para pemenang lomba karya tulis jurnalistik yang digelar Agustus lalu. Sebelumnya, para wartawan telah meninjau Tambang Emas Martabe di Batangtoru.
Kunjungan diterima Senior Manager of Communications PT Vale Indonesia Tbk, Budi Handoko, Senin (22/10/2018). Budi menjelaskan, PT Vale mulai berkiprah di bumi Sulawesi sejak tahun 1968. Mengelola area Kontrak Karya seluas 118.439 hektar. Area tersebut terbagi di tiga provinsi yaitu Sulawesi Tengah seluas 22.099 hektare, Sulawesi Selatan seluas 70.566 hektare, dan Sulawesi Tenggara di Pomalaa sebesar 20.286 hektare dan di Suasua sebesar 4.466 hektare.
“PT Vale berinduk pada Vale, perusahaan multitambang yang berpusat di Brasil. Vale merupakan pemimpin global dalam produksi bijih besi dan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Saat ini, kami menjadi produsen nikel terbesar di Indonesia dan menyumbang 5 persen pasokan nikel dunia,” terang Budi.
Proses penambangan nikel di Sorowako menggunakan teknik Open Cast atau tambang terbuka. Alasannya, sebaran biji nikel di bumi Sorowako cenderung menyebar luas di permukaan dangkal. Biji nikel laterit ditemukan di kedalaman 15-20 meter. Untuk mencapai lapisan itu, PT Vale harus mengupas tanah permukaan sekitar 10-15 meter. Lapisan tanah yang dikupas digunakan untuk menutup area pengerukan sebelumnya. Itulah sebabnya pit tambang nikel Sorowako tiap tahun berpindah-pindah.
“PT Vale rata-rata membuka 1.000-1.400 hektare lahan setiap tahun. Luas bukaan itu sesuai batasan dari pemerintah. Di saat yang sama, juga menutup dan merehabilitasi 1.000 hektare lahan per tahun,” ungkapnya. Jadi, meski PT Vale telah membuka ribuan hektare lahan selama 50 tahun beroperasi, sebagian besar lahan telah ditimbun kembali dan direhabilitasi menjadi hutan.
Berbeda dengan mineral lainnya, nikel Sorowako berada di lapisan tanah. Bukan bebatuan. Ciri pertama tanah mengandung laterit adalah warnanya: yakni merah. Biji nikel sendiri merupakan hasil pelapukan batuan selama jutaan tahun, yang dibarengi dengan proses tektonik atau tumbukan antar lempeng.
Lapisan tanah mengandung nikel di Sorowako menyebar rata. Menurut Manajer salahsatu pit PT Vale, Agung Nugroho, yang ditemui di lokasi tambang, lapisan yang layak tambang harus memiliki grade minimal 1,5 persen nikel laterit per ton tanah. Lapisan itu disebut ore. Dari 1 ton ore, akan diperoleh 0,5 ton SSP (Screening Station Product).
Selanjutnya ore yang sudah disaring di SSP, dijemur dan dikeringkan di drier. Hasilnya 0,25 ton dried kiln product (DKP). DKP ini kemudian dilebur di pabrik peleburan menggunakan campuran sulfur. Dari satu ton ore awal, akan diperoleh 0,004 ton nikel matte. Produk nikel matte ini kadarnya 78 persen.
Sederhananya, proses penambangan nikel di Sorowako dimulai dari area Stripping, Ore Mining, Screening Station, Stockpile, Apron Feeder, Dryer, Dry Ore Storage, Reduction Kiln, Furnace, Converter hingga Packaging.
“Per tahun, PT Vale mampu menambang 14 juta ton ore dari 15 pit. Dan memproduksi sekitar 75.000 ton nikel,” kata Budi.
Processing Plant Tambang Emas Martabe dilihat dari udara.
Jika dibandingkan dengan tambang nikel Sorowako yang sudah berusia 50 tahun, tambang emas Martabe di Batangtoru, Tapsel, Sumut, relatif masih muda. Tambang ini baru berusia 6 tahun lebih, dihitung sejak mulai produksi emas dan perak tahun 2012.
Deposit emas di tambang yang dikelola PT Agincourt Resources ini berada di beberapa cebakan. Ada enam cebakan yang ditemukan. Tetapi yang digali baru tiga, yakni di Pit Purnama, Pit Ramba Joring, dan Pit Barani. Pit tidak berpindah-pindah seperti halnya pit tambang nikel Sorowako.
Luas kontrak karya Martabe juga relatif kecil. Hanya 1.303 hektare. Wilayah tambangnya lebih sedikit lagi. Hanya area 30 km². “Sangat mini dibandingkan dengan luas tambang nikel Sorowako,” kata Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, usai mendengar penjelasan Budi Handoko mengenai tambang nikel PT Vale.
Karena emasnya mengumpul dalam cebakan, bentuk lahan yang ditambang Martabe cenderung mengerucut ke perut bumi. Hasil kerukan sisa peleburan nantinya disimpan di tailing storage facility (TSF).
Tentang deposit emas, Martabe memperoleh 1,5-2 gram emas per 1 ton ore (batuan mengandung bijih emas). Per tahun Tambang Emas Martabe mampu memproduksi lebih dari 300.000 ounce emas dan 2-3 juta ounce perak.
Meski demikian, proses pertambangan tambang nikel Sorowako dan tambang emas Martabe memiliki kemiripan. Mulai dari pengeboran untuk mengetahui kadar kandungan mineral, peledakan, pengerukan ore, pengangkutan, pengolahan, dan pemurnian.
Kedua tambang ini juga sama-sama beraktivitas 24 jam sehari. Dilakukan dalam 3 shift, di mana masing-masing shiftnya beroperasi selama 8 jam.
Bedanya, di Tambang Emas Martabe, mineral emas berada di bebatuan. Bukan di lapisan tanah. Bebatuan yang juga disebut ore ini harus digiling hingga mencapai ukuran tertentu, sebelum diekstraksi di tangki dengan campuran sianida.
Sedangkan di tambang nikel Sorowako, bebatuan justru disisihkan. Bebatuan yang ikut terkeruk hanya dijadikan material pelapisan jalan dan landasan.
Perbedaan lainnya, untuk peleburan nikel ditambahkan sulfur. Sedangkan peleburan emas dicampurkan siniadia. (bersambung/mea)
sopian/sumut pos
PENGHARGAAN: Sekretaris KPU Kota Tebingtinggi, Ahmad Nurdin didampingi pegawai menunjukkan dua penghargaan yang diterima dari KPU Sumut.
sopian/sumut pos PENGHARGAAN: Sekretaris KPU Kota Tebingtinggi, Ahmad Nurdin didampingi pegawai menunjukkan dua penghargaan yang diterima dari KPU Sumut.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Disaat hari terakhir bertugasnya anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi, KPU Kota Tebingtinggi kembali berhasil menerima dua penghargaan dari KPU Provinsi Sumatera Utara.Hal itu diungkapkan Sekretaris KPU Kota Tebingtinggi, Ahmad Nurdin ketika ditemui di Kantor Sekretariat KPU, Jalan Rumah Sakit Umum Kota Tebingtinggi, Jumat (26/10).
Pertama, penghargaan tersebut KPU Kota Tebingtinggi terpilih sebagai terbaik ke-3 kategori penghitungan tercepat dalam penggunaan aplikasi Situng pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.
Sedangkan penghargaan yang kedua, meraih terbaik ke-2 dalam kategori penyampaian laporan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang tepat waktu di lingkungan KPU Sumatera Utara pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.
“Tidak hanya penghargaan itu saja, KPU Kota Tebingtinggi juga meraih terbaik 2 kategori penyerapan anggaran untuk wilayah lingkungan kerja KPU Provinsi Sumatera Utara. KPU Kota Tebingtinggi meraih penghargaan dari KPPN Kota Tebingtinggi terbaik 2 sebagai satuan kerja bekerja pegawai gaji,”bilang Ahmad Nurdin.
Dikatakan Ahmad Nurdin, masih banyak lagi penghargaan yang diterima KPU Tebingtinggi. Pun begitu, Ahmad Nurdin meminta kepada semua unit kerja yang ada di KPU untuk jangan berpuas dulu, dan lebih meningkatkan kinerja.
Kepada lima anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi yang tugasnya akan berakhir, lanjut Ahmad Nurdin, Sekretariat KPU Kota Tebingtinggi mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik selama lima tahun ini, selama pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi serta Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
Sedangkan kepada anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi yang baru diharapkan bisa meningkatkan kerjasamanya untuk bisa lebih baik. Anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi yang berakhir masa tugasnya Abdul Khair SAg, Wal Ashri ST, Ridwan Napitupulu SH, Drs Buckhori dan Zulkifli M Hasan. Sedangkan untuk bocoran anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi yang baru periode 2018-2023 adalah Johan Wahyudi SE, Mukhlis Mochtar, Rudi Herwin SE, Abdul Khalik M.I.Kom dan Emil Sofyan. (ian/han)
surya/sumut pos
BINCANG : Bupati Ir H Soekirman berbincang dengan Ketua Paguyuban Kangen Bedah Budaya Jawa H Poniman beserta para pembina.
surya/sumut pos BINCANG : Bupati Ir H Soekirman berbincang dengan Ketua Paguyuban Kangen Bedah Budaya Jawa H Poniman beserta para pembina.
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Sergai Ir Soekirman mengharapkan para pelaku kesenian agar mendorong dan melestarikan budaya jawa di daerah. Mengingat, akan digelarnya pagelaran Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan Kongres Kebudayaan 2018 di Jakarta.
Hal itu diharapkan Soekirman saat pada kegiatan temu kangen pelaku kesenian di Rumah Dinas Bupati Sergai, Jumat (26/10).
Pada kesempatan itu, Bupati Sergai juga menyerahkan secara simbolis seperangkat alat kesenian tradisional, kepada Ketua Paguyuban Kabupaten Sergai H Poniman didampingi ketua pembina kesenian Wayang orang Guntoro, dan ketua pembina kesenian Jawa Kuda kepang, Ketua Pembina Campur Sari dan Ludruk Gareng.
Diungkapkan Soekirman, pada 31 Oktober mendatang, Pemkab Sergai juga akan menggelar kegiatan menanam padi raya di Dusun Darul Aman, Desa Sei Biluh, Kecamatan Teluk Mengkudu. Soekirman juga berharap paguyuban temu kangen kedepannya akan tetap tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sergai, dan tentunya dapat melestarikan bahasa dan kebudayaan Jawa di Kabupaten Serdangbedagai Tanah Bertuah Negeri Beradat.
Sementara itu, Ketua Pembina Kesenian Wayang Orang Guntoro mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sergai, yang telah mendukung dalam menjalankan dan melestarikan kebudayaan Jawa, serta berharap kepada seluruh pelaku seni agar melakukan regenerasi kepada pelaku seni. (sur/han)
ISTIMEWA
DISAMBUT: Ketua Umum Pesparani Katolik Sumut, Drs Hendrik H Sitompul MM bersama 150 orang kontingen asal Sumut disambut di Bandara Pattimura Kota Ambon, Kamis (25/10).
ISTIMEWA DISAMBUT: Ketua Umum Pesparani Katolik Sumut, Drs Hendrik H Sitompul MM bersama 150 orang kontingen asal Sumut disambut di Bandara Pattimura Kota Ambon, Kamis (25/10).
SUMUTPOS.CO – Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Pesparani Katolik Sumatera Utara bersama 150 orang kontingen yang berasal dari Kota Medan, Sibolga, Samosir, dan Pakpak Bharat tiba di Bandara Internasional Pattimura Kota Ambon, Maluku, Kamis (25/10).
Turut serta dalam rombongan ini Ketua Umum LP3KD Pesparani Katolik Sumut Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM, Sekretaris Yulia Sinurat, Bendahara Evelyn Silalahi, dan Pembina Kontingen Pastor Redemptus Simamora OFM Cap.
Di Bandara Pattimura Ambon, para kontingen disambut dengan lagu-lagu khas daerah. Alat musik tipa bertabuh dengan iringan lagu daerah Ambon yang membuat para peserta Pesparani dari berbagai provinsi ikut bergoyang gembira.
Tak hanya disambut gegap gempita oleh warga Ambon, pejabat tinggi dari partai politik pendukung pemerintah sampai oposisi turut ikut menyukseskan Pesparani Katolik nasional ini lewat spanduk-spanduk dan baliho.
Kepada wartawan, Ketua Umum LP3KD Pesparani Katolik Sumut, Hendrik Sitompul mengaku bangga dengan penyambutan dari panitia terhadap mereka di bandara. “Sambutan dari warga Ambon sungguh luar biasa dan bersahabat. Euforia Pesparni katolik sangat tampak ketika kami tiba di bandara. Tema utama Pesparani adalah berpesta, jadi kami mau ikut memeriahkan dan mengikuti seluruh kategori,” ungkap Hendrik, Jumat (26/10).
Hendrik yang juga Ketua Ikatanan Sarjana Katolik (ISKA) Sumut ini berharap, Pesparani tidak hanya menjadi ajang perlombaan atau festival semata. Pesparani sebagai media lomba lagu-lagu rohani Kristiani merupakan kegiatan melibatkan gereja-gereja guna melakukan pelayanan seni budaya bernafaskan keagamaan Katolik. “Pesparani juga harus jadi sarana mengajak umat Katolik se-Indonesia memaknai Pesparani sebagai bagian keagungan Tuhan guna menjaga serta memelihara umat-Nya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Lebih lanjut, Hendrik optimis Kontingen Pesparani Sumut dapat menunjukkan penampilan terbaik dalam ajang yang baru pertama kali digelar di Indonesia ini.
“Tarian, nyanyian, pakaian adat dari berbagai suku akan kami tampilkan untuk memperkenalkan citra budaya dan wisata Sumut ke nusantara. Doa kami, mudah-mudahan kontingen berhasil membawa harum provinsi Sumut,” sambung Caleg DPR RI Dapil Sumut 1 itu.
Dijelaskannya, dalam lomba Pesparani tingkat nasional pertama di Ambon, kontingen Pesparani Katolik Sumut akan mengikuti 12 kategori perlombaan, di antaranya paduan suara dewasa campuran, paduan suara dewasa pria, paduan suara dewasa wanita, paduan suara dewasa gregorian, paduan suara gregorian anak dan remaja. Cerdas cermat kitab suci anak, cerdas cermat kitab suci remaja, lomba mazmur anak, lomba mazmur remaja dan mazmur dewasa.
Pepsarani Katolik ini akan dibuka malam ini, Sabtu (27/10), dan akan berlangsung hingga 2 November mendatang. Bahkan rencananya, Presiden RI Joko Widodo yang akan membuka perhelatan lomba paduan suara umat Katolik pertama kali secara nasional ini. Ada ribuan umat Katolik utusan dari 34 provinsi se-Indonesia hadir dalam kegiatan ini. (rel/adz)
AKSI DAMAI: Kaum perempuan ikut melakukan aksi damai Bela Tauhid di Kota Binjai, Jumat (26/10). Mereka ikut longmarch dari Masjid Agung Binjai menuju Mapolres Binjai.
AKSI DAMAI: Kaum perempuan ikut melakukan aksi damai Bela Tauhid di Kota Binjai, Jumat (26/10). Mereka ikut longmarch dari Masjid Agung Binjai menuju Mapolres Binjai.
BAMBANG/SUMUT POS
DIABADIKAN:
Rombongan DPRD Madina diabadikan bersama Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Langkat H Zurwansyah, bersama anggota DPRD Langkat lainnya, Jumat (26/10).
BAMBANG/SUMUT POS DIABADIKAN: Rombongan DPRD Madina diabadikan bersama Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Langkat H Zurwansyah, bersama anggota DPRD Langkat lainnya, Jumat (26/10).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Langkat yang telah mengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat 15 Oktober 2018 lalu, ternyata menjadi percontohan bagi DPRD lainnya.
Setelah sebelumnya DPRK Aceh Utara, kini DPRD Langkat mendapat kunjungan dari Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina).Rombongan DPRD Madina itupun disambut Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Langkat H Zurwansyah, SH di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Langkat, Jumat (26/10).
Ketua DPRD Madina, H Maraganti Batubara yang turut dalam kunjungan panitia khusus (pansus) tersebut mengungkapkan apresiasinya atas kinerja anggota DPRD Langkat yang telah mengesahkan Tata Tertib (Tatib). “Kami baca di media massa bahwa DPRD Langkat telah mengesahkan Tatib, makanya kami mencoba belajar menggali informasi ke sini,” ujar Maraganti.
Selain Maraganti, anggota Pansus Tatib DPRD Madina lainnya secara bergantian mempertanyakan mekanisme awal sampai akhir disahkannya Tatib DPRD Langkat serta hal-hal lain sesuai tugas pokok dan fungsi DPRD.
H Zurwansyah yang merupakan alumni Fakultas Hukum USU yang telah lama menjabat sebagai Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Langkat secara rinci memberi penjelasan apa yang dipertanyakan anggota Pansus Tatib DPRD Madina.
“Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dinyatakan bahwa Tatib harus sudah disahkan 6 bulan setelah PP ini diterbitkan, alhamdulillah DPRD Langkat telah mengsahkannya beberapa waktu yang lalu,” ucap Zurwansyah.
Lanjutnya memberi penjelasan, bahwa pembahasan Tatib DPRD dilaksanakan oleh pansus yang seluruh anggotanya berasal dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Langkat, sehingga lebih memudahkan dalam menyusun Tatib karena orang-orang didalamnya telah menguasai permasalahan.
Selain tentang Tatib, Zurwansyah juga menerangkan tentang tim ahli yang ada di DPRD Langkat, bahwa sesuai aturan di masing-masing alat kelengkapan dewan paling banyak 3 orang dan DPRD Langkat telah mengikuti aturan itu. Fraksi-Fraksi DPRD Langkat juga difasilitasi 1 orang staf ahli yang tugasnya membantu kegiatan Fraksi.
Usai memberi penjelasan, H Zurwansyah juga memberikan Tatib DPRD Langkat. “Semoga ini menjadi oleh-oleh yang berharga yang bisa di bawa keDPRD Kabupaten Mandailing Natal dan semoga pertemuan ini bermanfaat,” ucapnya. (bam/han)
BAMBANG/SUMUT POS
PELUNCURAN: Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu dan Bupati Langkat Terpilih, Terbit Rencana PA SE dan anggota DPR RI, Delia Pratiwi Br Sitepu SH saat peluncuran program BPNT Kabupaten Langkat, kepada masyarakat Langkat Hilir dan Teluk Aru, di Pendopo Alun-Alun T Amir Hamzah, Stabat.
BAMBANG/SUMUT POS PELUNCURAN: Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu dan Bupati Langkat Terpilih, Terbit Rencana PA SE dan anggota DPR RI, Delia Pratiwi Br Sitepu SH saat peluncuran program BPNT Kabupaten Langkat, kepada masyarakat Langkat Hilir dan Teluk Aru, di Pendopo Alun-Alun T Amir Hamzah, Stabat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Setelah meresmikan peluncuran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Langkat, kepada masyarakat Langkat Hilir dan Teluk Aru, yang dipusatkan di Pendopo Alun-Alun T Amir Hamzah Stabat.
Kini Bupati Langkat, kembali meluncurkan BPNT kepada masyarakat Langkat hulu, di Lingkungan II Amal Makmur, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Kamis (25/10).
Bantuan sosial tersebut langsung diberikan Bupati kepada mereka yang berhak menerima, seperti kata pepatah jawa” tanpa tedeng aling-aling”, maksudnya tampa pembatas hubungan tali silaturahmi antara masyarakat Langkat dengan Bupatinya.
Kegiatan kali inipun agak berbeda dengan sebelumnya. Sebab, dari peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapat hadiah umroh gratis dari Bupati Langkat Terpilih, Terbit Rencana PA SE, setelah berhasil menjawab pertanyaan dari H Ngogesa Sitepu.
Kelima warga itu adalah Bowira (71) warga kec Kuala, Tumiyem (74) warga Sei Tembo Kelurahan Pekan kuala Kecamatan Kuala; Samsiah (67) Warga Dusun V, Desa Minta Kasi, Kecamatan Salapian; Zaitun Br Purba (59) warga Dusun II Tanjung Putri, Desa Namukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, kemudian Tarman (59) warga Dusun Mawar Cinta Dapat, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai.
Selain hadiah umroh gratis, masih adalagi dari peserta yang juga mendapatkan hadiah uang tali asih, baik dari H Ngogesa maupun Terbit Rencana serta anggota DPR RI dari partai Golkar Delia Pratiwi Br Sitepu SH, setelah berhasil menjawab pertanyaan seputar teknis penyaluran BPNT.
Selanjutnya, Bupati langkat pada bimbingan dan arahanya, berharap dengan transformasi penyaluran bantuan dengan teknis non tunai ini, lebih memudahkan masyarakat Langkat, serta bahan pangan yang diterima semakin berkualitas dan dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. “Serta dapat dibeli bahanya di E-Warong dengan cara yang mudah dan terjangkau,” ujarnya.
Sementara Delia di kesempatan sama, menjelaskan, Teknik penyaluran BPNT kepada Keluarga Penerima Mamfaat (KPM), terlebih dahulu akan diberikan kartu dari bank penyalur, berisi uang senilai Rp 110.000 perbulan, yang dapat dibelanjakan mengunakan KKS Kombo melalui 312 agen E-Warung di bank milik negara (Himbara) yang telah ditunjuk yaitu BRI. “Kalau sebelumnyakan menerima 10 kg beras perbulannya, secara langsung,” terangnya.
Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penyerahan secara simbolis kartu E-Brizzi (kartu untuk menyalurkan bantuan BPNT) oleh kepala BRI Cabang Binjai Gahib Perawatan kepada Bupati Langkat dan Terbit Rencana, yang kemudian diserahkan kepada masyarakat penerima BPNT, secara simbolis. (bam/han)
