MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diminta segera melakukan pembahasan terhadap Nota Kebijakan Umum Anggaran Plafon Priorotas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019 bersama DPRD Sumut. Hal ini karena ada batas waktu hingga pengambilan keputusan bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada November mendatang.

“Kita minta Gubernur segera melakukan pembahasan dengan DPRD Sumut. Kalau ada revisi terhadap nota KUA PPAS R-APBD 2019 yang diajukan Pj Gubernur Eko Subowo atau pengajuan draft yang baru, agar segera dilakukan,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, kemarin.

Dirinya juga mempertanyakan nota KUA_PPAS APBD 2019 yang ditandatangani Eko Subowo sekitar 27 Agustus 2018, apakah dilanjutkan atau ada yang baru sudah disusun dan dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di bawah pimpinan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

“Kalaupun memang ada yang baru mau dimasukkan, agar disegerakan, karena DPRD Sumut punya waktu cukup untuk membahasnya. Karena Permendagri nomor 38/2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019disebutkan, limit waktu satu bulan sebelum anggaran itu dilaksanakan. Jadi sekitar akhir Nopember 2018 sudah diketok di Paripurna DPRD Sumut,” katanya.

Zeira juga mengingatkan agar jangan sampai nota KUA-PPAS R-APBD 2019 dimaksud, kemudian ‘dimentahkan’ kembali seperti yang terjadi untuk perubahan tahun sebelumnya bulan lalu. Sebab dengan begitu, program tahun depan bisa terganggu pelaksanannya. “Terkait hal itu, kita minta Gubernur dan Pemprov Sumut jangan lagi berleha-leha, karena DPRD Sumut dari awal sudah wanti-wanti, jangan ada lagi pembahasan deadlock seperti P-APBD Sumut tahun anggaran 2018,” ungkapnya.

Disampaikannya, bahwa Gubernur diharapkan mengambil langkah bijak agar pembahasan R-APBD 2019 bisa cepat, namun tidak mengurangi kualitas. Begitu juga dalam penyusunannya, diminta agar berpihak kepada kepentingan rakyat, sebab anggaran tersebut sejatinya uang rakyat.

“Gubernur kita harapkan jangan berpatokan kepada utang. Selama ini DPRD juga kan tidak pernah dilibatkan. Padahal anggaran itu disusun untuk kepentingan rakyat. Gubernur juga harus realistis dalam menyusun APBD mengenai pendapatan dan belanja,” katanya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut ini meminta Gubernur mengkoordinir seluruh SKPD (OPD) untuk benar-benar melakukan penyelamatan anggaran belanja. Contohnya, dalam hal pendapatan jangan lagi kebocoran terlalu besar, seperti PKB dan BBN-KB yang perlu perbaikan. Bahkan bila perlu, dilakulan mapping anggaran.

“Satu hal yang juga penting, jangan terlalu banyak program yang kurang mengena di masyarakat. Misalnya, anggaran sosalisasi dan seremoni. Sehingga, dana itu tepat sasaran dan dirasakan rakyat manfaatnya,” katanya yang menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. (bal/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikabarkan akan membangun pengganti Pasar Aksara di Jalan Mesjid Dusun 2, belakang pos lantas Percut Seituan, Deliserdang. Diperkirakan tiang pancang atau pondasi bangunan baru mulai dikerjakan November mendatang.

Semula, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengungkapkan, pembangunan pasar rakyat tersebut bakal rampung Oktober ini. Namun akhirnya molor karena pembangunannya diambilalih Kementrian PUPR mengingat anggarannya mencapai Rp110 miliar.

“Kabarnya langsung akan dibangun Kementerian PUPR Tidak lagi anggarannya diberikan ke Pemko Medan. Kalau gak salah di November dimulai pemasangan pancang (pondasi) bangunannya,” ujar Kepala Dinas Perdagangan kota Medan, Syarif Armansyah Lubis menjawab Sumut Pos, Kamis (25/10).

Syarif menjelaskan, pembangunan pasar tersebut terpaksa dialihkan dari sebelumnya akan memakai anggaran Kementerian Perdagangan, menjadi Kementerian PUPR. Sebab, kalau di Kementerian Perdagangan hanya bisa maksimal anggaran yang diusulkan Rp6 miliar lebih saja. “Sekarang ini prosesnya sudah di Dinas Perumahan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR). Otomatis, urusan pembangunan fisik berada di Dinas Perkim-PR,” ungkap pria yang akrab disapa Bob itu.

Waktu rapat terakhir di Jakarta, sambung Bob, yang hadir langsung itu adalah Kadis Perkim-PR Kota Medan, Samporno Pohan dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Qamarul Fattah. “Jadi saya tidak diikutkan lagi setelah peralihan tersebut. Dana pembangunannya semua dari APBN,” pungkas mantan Kadisnaker dan Kadishub Medan itu.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Medan, Rusdi Sinuraya mengungkapkan, sudah ada lahan pengganti Pasar Aksara yang terbakar sejak 2015 lalu. “Lahannya sudah ada di Jalan Mesjid Dusun 2, Kec. Percut Seituan,” katanya.

Namun mengenai teknis pembangunan kapan akan dilaksanakan, ia mengaku domain tersebut adanya di Dinas Perkim-PR. “Urusan kami hanya mengakomodir relokasi pedagang nantinya ke pasar baru yang akan dibangun,” katanya.

Diketahui, Pemko Medan sudah mendapatkan lahan seluas 8.000 meter persegi sebagai pengganti Pasar Aksara. Lokasinya berada persis di belakang pos lantas Percut Seituan itu, diketahui dimiliki oleh dua orang. Sementara itu mengenai lokasinya yang berada di wilayah Deliserdang, Dinas Perkim-PR Kota Medan mengakui sudah ada izin penetapan lokasi itu akan dipakai sebagai pengganti Pasar Aksara, dari Bupati Ashari Tambunan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut Milad ke-3 tahun, Asosiasi Muslim Travel Sumatera (AMTAS) menggelar acara Travel Agent Gathering bersama AMTAS dan Tri Ibadah (operator seluler) yang di gelar di Hotel Adimulia, Medan, Rabu (24/10).

Ketua AMTAS, Zainudin menjelaskan, selama 3 tahun ini, AMTAS telah berupaya memberikan kontribusi yang terbaik kepada para jamaah umroh, khususnya di Sumatera bagian Utaran
“Ibadah umroh sebuah ibadah yang tidak bisa lepas dari nilai edukasi. Sebab, dengan adanya edukasi, jamaah akan nyaman dalam beribadah dan mendapatkan pelayanan terbaik,” kata Zainudin.

Zainudin melanjutkan, travel yang tergabung dalam AMTAS adalah travel umroh yang amanah dan memiliki track record yang baik karena selalu dalam kontrol AMTAS. “Sedangkan sinergi kepada operator seluler 3 adalah bagaimana kebutuhan komunikasi jamaah selama di tanah suci dapat terpenuhi,” jelas Zainudin.

Hadir juga pada Milad AMTAS kali ini, Ketua DPP AMPHURI, Joko Asmoro, Pembina AMTAS, ustad Maulana, Head Off Haji and Umroh Segmen 3, Indra Nirwana dan artis ibukota, Syahrul Gunawan (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur terus digalakkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, seperti proyek drainase, jalan hingga jembatan. Dinas PU harus mempunyai konsep atau master plan jalan dan drainase Kota Medan, agar pelaksanaannya dapat diketahui masyarakat dengan mudah.

Menurut Anggota DPRD Kota Medan Sabar Syamsurya Sitepu, membahas persoalan pembangunan di Medan salah satu sasaran programnya adalah untuk pengembangan sarana dan prasarana, guna peningkatan aksebilitas dan ketersediaan.

Selain itu, terkait juga dengan kualitas infrastruktur serta utilitas yang diharapkan dengan lebih memadai dan menyelenggarakan fungsi kota dalam konteks sistem perkotaan yang lebih struktur.

“Dinas PU harus mempunyai konsep atau master plan jalan dan drainase Kota Medan, agar pelaksanaannya dapat diketahui dengan mudah. Artinya, daerah mana saja yang pekerjaannya telah dilakukan sehingga tidak tumpang tindih dalam perencanaannya,” ungkap Sabar, kemarin (25/10).

Diutarakan Sabar, melihat kondisi di Medan pada akhir-akhir ini masih memerlukan perhatian yang sangat serius. Sebab, bila hujan turun maka sejumlah titik atau ruas jalan tergenang air dan bahkan mengakibatkan banjir. Hal ini dikarenakan seluruh drainase yang tidak efektif atau belum terkoneksi dengan baik. “Sama-sama kita lihat dan ketahui, pembuatan dan penggalian drainase terus dilaksanakan. Namun, jika turun hujan deras ternyata airnya tergenang atau bahkan banjir,” tuturnya.

Ia menyebutkan, untuk itu diharapkan agar pelaksanaan proyek pembangunan dan pengembangan saluran drainase hendaknya terlebih dahulu diefektifkan koneksivitasnya. Terkhusus, pengerjaan drainase sampai ke daerah pinggiran Medan guna mencegah terjadinya banjir.

Demikian juga dengan program rehabilitas pemeliharaan jalan. Sering kali jalan rusak dan berlubang akibat penggalian penanaman pipa yang pelaksanaannya bukan Pemko Medan, seperti pipa gas maupun jaringan listrik. “Selesai penanaman, sisa-sisa galian berserakan dan hanya ditutup seadanya. Untuk itu kami berharap harus serius mengawasinya, sehingga hal ini tidak menjadi beban baru bagi Pemko Medan ke depan dalam hal penyelesaiannya,” kata Sabar.

Tak jauh berbeda, disampaikan Anggota DPRD Medan Maruli Tua Tarigan. Bahkan, dia menilai proyek perbaikan drainase yang dilakukan belum maksimal. Sebab, pengerjaannya dilakukan tanpa menggunakan master plan penanganan banjir yang komprehensip.

“Sangat disayangkan, kendati menghabiskan anggaran yang cukup besar dari APBD Pemko Medan setiap tahunnya, namun persoalan banjir belum tuntas. Masih saja banjir dan genangan air rawan di Medan, bahkan beberapa titik mengalami genangan air yang cukup lama. Untuk itu Medan butuh manajemen pengendalian banjir agar persoalan ini terselesaikan,” ujarnya.

Kata Maruli, kinerja Dinas PU kurang maksimal melakukan pengawasan pelaksanaan proyek drainase dan gorong-gorong yang ada di Medan. Sehingga, banyak pengerjaan dilaksanakan tidak tepat guna.

“Seharusnya, setiap ada pengerjaan proyek drainase harus ditangani konsultan maupun tenaga ahli. Pelaksana proyek pun akan menyesuaikan bentuk dan kultur tanah serta kemiringan parit sehingga air mengalir dengan lancar,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pemuda Olahraga, H Marah Husin Lubis melalui Sekretaris A’zam Nasution mengapresiasi atas keikutsertaan Akhlan Dzohari dan Intan Purnama Sari pada kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) yang diprakarsai Kemenpora Indonesia. Kegiatan tersebut akan berpusat di Kota Palu selama 10 hari mulai 1-11 November mendatang.

“Pastinya sangat bangga keikutsertaan Medan mewakili Sumatera Utara di KPN. Harapannya utusan Medan biasa mewarnai suasana kepemudaan di Sumut dan juga Indonesia. Saya yakin Medan bisa menjadi contoh yang baik bagi pemuda yang mampu berkreasi dan berprestasi,” ucap A’zam usai bertemu Akhlan Dzohari di Kantor Dispora Medan, Kamis (25/10).

Menurut A’zam, pemuda Kota Medan akan menjadi contoh keteladanan secara etos kerja, kepribadian yang baik karena akan muda bergaul. “Imbauannya pasti agar pemuda bisa mengikuti KPN dengan menjaga marwah Kota Medan, terlebih Sumatera Utara. Kami yakin pemuda Kota Medan bisa jadi contoh terutama dalam hal toleransi,” katanya.

“Kota Medan walau sangat majemuk, tapi pemuda tidak akan terpengaruh dalam hal perbedaan, jadi sudah terbiasa untuk Khebinekaan. Medan itu kuat, semua saudara,” sambung A’zam yang juga Ketua Al Washliyah Kota Medan itu. Dia pun turut bangga, karena dua dari tiga utusan Sumut, satu di antaranya merupakan Ikatan Pelajar Alwasliyah (IPA) Medan.

Sementara Akhlan Dzohari, mahasiswa ITM tersebut sangat antusias mengikuti Kapal Pemuda Nusantara (KPN) itu. Kegiatan itu menjadi yang pertama kali diikutinya untuk tingkat nasional.

“Bangga juga bisa terpilih dari seleksi April lalu. Pastinya persiapan fisik dan kuatkan iman.

Semoga bisa capai target membangun motivasi di areal bencana sehingga pemuda dan juga anak-anak di sana bisa bangkit dan daerah yang tertimpah musibah bisa segera maju lagi,” katanya.

Dijelaskannya, KPN diikuti 102 pemuda se-Indonesia dari 34 provinsi. Perjalanan akan dimulai dari Medan menuju Surayaba, Jumat (26/10). Selanjutnya menuju Makassar melalui jalur laut hampir 3 hari untuk kemudian melewati jalur darat ke Kota Palu.

“Jadi nanti ada 10 hari di Palu. Semua utusan masing-masing provinsi akan berkumpul di sana (Palu) untuk memberi motivasi dan penyuluhan kepada masyarkat yang terkena bencana,” pungkasnya. (dek/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengunjungi Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (DPW IPHI) Sumut di Jalan Nibung Medan, Rabu (24/10) sore.

Dalam ajang silaturrahim tersebut disampaikan, kekompakan menjadi kunci bagi sebuah organisasi untuk sukses.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat silaturahim bersama para pengurus DPW IPHI Sumut serta jajaran DPD IPHI kabupaten/kota.

Hadir diantaranya Ketua DPW IPHI Sumut H Ahmad Husein, Ketua Majelis Ta’lim Perempuan (MTP) Hamidah Tanjung beserta jajaran, Dewan Penasehat IPHI Sumut KH Zulfikar Hajar LC, serta Sekretaris MUI Sumut Dr Ardiansyah.

“Saya merasa sekretariat ini sejuk. Artinya kantor ini barokah. Dan yang penting, tulusnya niat para pengurus menjalankan tugas telah membawa kebaikan bagi haji,” ujar Wagub Musa Rajekshah.

Wagub berpesan bahwa keberadaan organisasi membutuhkan suatu kekompakan untuk bisa sukses. Tanpa itu maka akan sulit untuk membawa sebuah lembaga menjadi lebih baik. Karena itu dirinya mengharapkan agar pelayanan kepada haji, baik calon maupun yang telah pulang menunaikan ibadah haji, bisa diberikan IPHI.”Kita berharap semoga kedepannya, IPHI di Sumut bisa lebih kompak. Karena ini bukan untuk pribadi, melainkan untuk kepentingan ummat Islam,” ujarnya.

Sementara menyambut kedatangan Wakil Gubernur Sumut tersebut, Ketua DPW IPHI Sumut H Ahmad Husein mengakui bahwa selama masa kepemimpinannya, baru kali ini didatangi pejabat secara resmi. Sehingga dirinya menilai, hal ini akan menambah motivasi seluruh pengurus dalam menjalankan aktivitas.

Apalagi organisasi ini sejatinya untuk amal kebajikan, non partisan, menjaga kemabruran haji sampai akhir hayat dan lainnya yang berkaitan dengan haji.”Makanya semboyan kita, Haji Mabrur Sepanjang Hayat. Karena itu kita melakukan pembinaan sebelum haji, dan menjaga para haji setelah pulang. Agar terjaga kehidupannya di masyarakat,” kata Husein.

Menurutnya kecintaan masyarakat terhadap IPHI karena tujuan dan kerjanya adalah berkaitan dengan kemaslahatan umat dan dakwah Islamiah. Sehingga keberadaan organisasi ini tercermin di tengah masyarakat. Sebab menurutnya, yang terpenting adalah kerja ikhlas.

“Karena janji Allah, apabila kita ikhlas, maka Allah akan memudahkan urusan kita,” sebutnya, yang juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, akan dilakukan Musyawarah Wilayah IPHI Sumut untuk dilakukan pergantian kepemimpinan.

Usai menyampaikan sambutan, Wagub pun disuguhi makanan ringan dan saling bercerita bersama hadirin sebelum beranjak. Namun sebelumnya, kepada Wagub dipakaikan kemeja sebagai tanda bagian dari keluarga besar IPHI. Sebab, sebagaimana aturan yang ada di internal, setiap haji, menjadi anggota IPHI. (prn/ila)