MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penolakan terhadap penetapan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen terus disuarakan elemen buruh. Bahkan untuk menolak kebijakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ini, para buruh bakal melakukan aksi turun kejalan dan siap melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia melalui Sekretaris Wilayah I Sumatera DPP (K), Arsula Gultom SH menegaskan, mereka tetap menolak tegas kenaikan UMP 8,03 persen. Menurutnya, penetapan itu membangkitkan kembali rezim upah murah yang mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015.

“Kita minta, agar PP Nomor 78 Tahun 2015 segera dicabut, karena dalam peraturan itu, Tripartit penentuan upah hilang. Penetapan itu juga untuk membangkitkan kembali rezim upah murah. Kalau pemerintah tetap berkeras menetapkan UMP 8,03 persen, kita akan melakukan gugatan ke PTUN,” tegas Arsula kepada wartawan, Minggu (21/10).

Dijelaskan aktivis buruh ini, pihaknya masih menagih janji Presiden Jokowi pada kampanyenya 2014 silam, kesejahteraan terhadap buruh yang dijanjikan belum direalisasikan. Karena, kebijakan Menaker telah merugikan buruh secara nasional dan di setiap daerah.

“Secara umum memang naik, tapi kenaikan itu keliru dan merugikan buruhn
Artinya, buruh tetap saja tidak sejahtera. Secara hukum PP 78/2015 telah melanggar Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” beber Arsula.

Dijabarkan Arsula, permsalahan kenaikan UMP pada tahun lalu, telah diputuskan MA nomor 120 K/TUN/2018 tentang ditolaknya kasasi putusan kasasi Mahkama Agung RI atas Gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap Gubernur Sumatera Utara tentang upah minimum berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Dengan demikian, gubernur se-Indonesia tidak serta merta menerima keputusan Menaker untuk mengumumkan kenaikan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. Karena, UMP 8,03 persen tidak masuk dalam tahapan survei pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Artinya, kata Arsula, pengupahan bukan berdasarkan inflansi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, karena kenaikan UMP untuk 2019 sangat rendah dibandingkan kenaikan UMP pada 2015 ke 2016. Kenaikan UMP dari 2015 ke 2016 yang menggunakan formula perhitungan pertama kali rata-rata sebesar 11,5 persen di berbagai wilayah Indonesia.

Kemudian di 2017, Menaker kembali menaikan UMP sebesar 8,25 persen, kenaikan itu didapat dengan asumsi inflasi 3,07 peren dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,18 persen. Selanjutnya kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDP) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Rinciannya, inflasi nasional sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,98 persen.

Sehingga pada 2019, Menaker hanya menaikkan UMP sebesar 8,03 persen, kenaikan dihitung dari inflasi nasional 2,88 persen ditambah pertumbuhan PDB sebesar 5,15 persen. “Perincian ini yang kita tolak, karena mengacu pada inflasi nasional, harusnya mengacu pada inflasi daerah. Kita lihat sekarang, inflasi nasional turun. Dampaknya, kenaikan upah rendah. Kita tetap ingin kenaikan upah mengacu pada Undang-undang 13 tahun 2003,” jelas Arsula.

Apabila pemerintah mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ungkap Arsula, buruh akan memperoleh kenaikan UMP berkisar 15 hingga 20 persen. “Kita juga mengecam Menaker yang telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah, agar mengumumkan UMP itu. Apalagi Menaker telah mengintervensi kepala daerah dengan sanksi pemberhentian.

Ini sudah salah, tidak ada kaitan penetapan upah minimum dengan pencopotan kepada daerah. Kami menilai surat edaran Menaker sangat provokatif dalam tahun politik ini, dengan memancing suasana memanasnya suhu politik menjelang Pilpres dan Pileg sehingga menimbulkan tidak kondusif di kalangan buruh di seluruh Indonesia,” tegas Arsula.

Ditegaskannya, sebagai bentuk penolakan kebijakan dari kenaikan UMP yang akan diumumkan pada 1 November 2018, seluruh elemen buruh se Indonesia akan melakukan penolakan besar-besaran dengan melakukan demo turun ke jalan. “Kalau itu tetap diberlakukan, kami akan lakukan gugatan ke PTUN dan melakukan orasi ke jalan, kebijakan itu telah mensengsarakan nasib buruh,” cetus Arsula.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai dilantik pada Rabu (17/10) lalu, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara langsung menggelar rapat konsolidasi perdana bersama unsur Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS se-wilayah Sumatera Utara.

Konsolidasi yang bertujuan untuk memantapkan barisan partai demi pemenangan Pemilu 2019 ini dilaksanakan di Aula Hotel Kailani Inn, Jalan Kenanga Medan, Minggu (21/10).

Dalam sambutannya, Ketua DPW PKS Sumut Dr Hariyanto optimistis PKS Sumut tetap solid menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. “Insya Allah kita akan menang dan lanjutkan perjuangan dakwah ini. PKS akan menang dengan izin Allah, sehingga kita harus tetap solid dan mari kita sandarkan setiap usaha-usaha yang kita lakukan hanya kepada Allah demi terciptanya kemenangan dakwah yang penuh berkah,” kata Dr Hariyanto.

Turut hadir unsur pimpinan Wilayah Dakwah Sumut Ir Tifatul Sembiring dan Anshori Siregar. Tifatul mengingatkan untuk merapatkan barisan dan ukhuwah harus semakin dijaga. “Mulai saat ini kita harus rapatkan barisan, ukhuwah kita harus semakin dijaga. Karena kita sadari, ada pihak yang ingin memecah dan menghancurkan partai ini. Dan saya katakan itu tidak berhasil dan tidak menggoyahkan partai ini karena partai ini masih tetap solid seperti dulu,” ujar Tifatul.

Menyikapi beredarnya isu yang menyatakan, DPP melakukan pemecatan terhadap pimpinan wilayah tidak sesuai aturan, Tifatul menegaskan, hal itu tidak benar. “Isu yang selama ini beredar luas mengenai pemecatan penzaliman kader tidaklah benar. Saya rasa ini hal yang biasa. Pergantian pengurus biasa. Karena hal ini bisa saja terjadi dan selalu bergilir untuk menyegarkan dan memberi semangat baru untuk partai. Semua sudah sesuai aturan,” bebernya.

“Kita masih solid dan harus tetap solid untuk memenangkan partai dakwah ini. Jikalau ada yang ingin memecah belah umat, kita jangan terikut. Kita sesama ikhwan dan sesama internal harus saling menguatkan. Fokus kita 2019 ini dan kita harus menang,” tutup Tifatul.

Pasca konsolidasi ini, dalam waktu dekat unsur pimpinan DPW akan lakukan kunjungan ke DPD-DPD se-Sumut untuk meningkatkan kesolidan dan strategi pemenangan.(rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tragedi penyerangan Mapolsek Hamparanperak, tak bisa dilupakan Ardiles Marnatha Sinulingga seumur hidupnya. Ayahnya, Aiptu (Anm) Baik Sinulingga tewas bersama dua personel Polri lainnya, setelah diberondong sekelompok teroris di Mapolsek itu. Meski gagal mewujudkan cita-cita sebagai personel Polri seperti sang ayah, namun Ardinles tetap ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, seperti yang diamanahkan ayahnya.

SAAT penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata ke Mapolsek Hamparanperak, 21 September 2010 lalu terjadi, Ardiles duduk di bangku SMA. Karenanya, dia sangat mengingat betul peristiwa yang menewaskan ayahnya itu. Kini, di usianya 25 tahun, anak semata wayang pasangan Aiptu (Anm) Baik Sinulingga dan Thabitha Br Ginting ini, tetap menjadikan sang ayah tercinta sebagai panutan masa depannya.

“Mengingat kejadian itu, sedih sekali rasanya. Walaupun bapak tidak ada lagi, saya masih yakin, bapak adalah panutan bagi masa depan saya. Semasa hidup, bapak selalu memberikan motivasi untuk masa depan saya,” kenang Aridiles di rumahnya, Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Kecamatan Hamparanperak, Sabtu (20/10).

Semasa ayahnya masih hidup, Ardiles selalu diberi motivasi untuk mecapai apa yang dicita-citakan. Dia juga sangat meneladani kepribadian sang ayah yang tegas dan selalu bersyukur kepada Tuhan.

“Mengingat masa itu, sedih kali kurasa. Saya saat itu masih SMA. Seakan tak percaya, peristiwa itu terjadi, tapi mungkin sudah kehendak Tuhan. Kini, semua tinggal kenangan yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup,” sebut Ardiles yang ditemani ibu kandungnya, Thabitha Br Ginting.

Setelah kepergian ayahnya, Ardiles bercita-cita meneruskan profesi alamrahum ayahnya.

Namun cita-cita itu kandas, karena kondisi matanya yang rabun. Walaupun jaminan untuk masuk Polri telah diberikan, tidak menjadi jaminan untuk bisa lulus seleksi Polri. Bagi Ardiles, kegagalannya masuk Polri bukan menjadi penghalang. Dia tetap ingin menggapai cita-cita menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Setelah tamat dari bangkus SMA, Ardiles mengikuti tes aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun lagi-lagi ia gagal seleksi.

Kembali, kegagalan itu bukanlah menjadi penghalang bagi Ardiles. Petuah dan nasihat dari alamarhum ayahnya masih menjadi motivasi baginya. “Jujur saja, Bapak Kapolri sewaktu bapak saya meninggal, telah menjajikan saya untuk masuk Polisi.

Tapi, mata saya rabun. Makanya, saya coba masuk PNS dari jalur Menkumham, tapi saya gagal seleksi. Begitu juga di Kementrian Perhubungan, saya juga gagal. Tapi, saya tidak putus asa dan terus berusaha, karena kepribadian bapak saya seperti itu,” kenang pria berkacamata ini, sambil membuka lembaran kliping koran dan foto-foto almarhum Aiptu Baik Sinulingga.

Karena gagal menjadi ASN dan Polri, Ardiles pun melakoni berbagai pekerjaan untuk membiayai kuliahnya. Dia bahkan rela menjadi sopir taksi online sehingga bisa menamatkan kuliahnya (D3) di AMIK Imelda jurusan komputer.

Harapan dan cita-citanya menjadi ASN masih terus diperjuangkannya dengan mengikuti berbagai seleksi. Untuk itu, anak korban aksi terorisme ini sangat berharap adanya bantuan dan dukungan dari institusi Polri seperti yang dijanjikan mantan Kapolri, Jenderal Bambang Henadaso Danuri saat bapaknya gugur di Mapolsek Hamparanperak. “Sekarang saya terus berjuang.

Dulu semasa bapak meninggal, ada jaminan untuk saya masuk Polisi. Tapi, mata saya tidak bisa, saya hanya berharap agar ada jaminan untuk masuk jadi ASN, walaupun ASN di Polri atau di lemabaga lain. Semoga, apa yang saya perjuangkan ini, mendapat dukungan,” harapnya.

Hal senada juga diungkapkan sang ibu, Thabitha Br Ginting. Sebagai seorang ibu yang telah kehilangan suami, ia terus memberikan motivasi kepada anak sematawayangnya itu. Peristiwa 8 tahun silam masih saja menjadi kisah yang tidak bisa dilupakannya. Kini, di usianya 50 tahun, Thabitha juga mengharapkan dukungan dari institusi Polri untuk masa depan anaknya.

Upaya dan usaha untuk meminta dukungan agar Ardiles masuk ASN, sudah pernah dilakukannya. Pasca kematian suaminya, janda anak satu ini sudah tiga kali mendatangi Mapolda Sumut, namun cuma janji yang diterimanya. Bahkan pada 2014 silam, dirinya juga pernah menjumpai Wakapolri masa itu, Letjend Oegroseno, dengan nada yang sama, hanya janji yang diterima.

Walaupun janji itu sudah lama berlalu, impinan dan harapan itu mulai dirasakan oleh Thabitha. Kemarin (17/10), istri dari almarhum telah dipaggil Polda Sumut, dengan tujuan untuk diberi dukungan kepada Ardiles mencapai cita – citanya.

“Saya bersyukur, setelah 8 tahun berlalu, akhirnya anak saya diperhatikan. Semoga anak saya bisa menjadi ASN. Saya sudah disuruh melengkapi semua ijazah anak saya, mudah – mudahan ini jalan dari Tuhan. Agar, apa yang dicita-citakan anak saya, merupakan panutannya kepada almarhum bapaknya,” ungkap Thabitha dengan nada sedih. (*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jembatan Titi Dua Sicanang Kecamatan Medan Belawan kembali putus, Sabtu (20/10). Akibatnya, lebih kurang 11 ribu jiwa masyarakat di Kelurahan Sicanang terisolir. Pantauan di lapangan menyebutkan, jembatan yang sudah masuk tahap perbaikan dari Dinas Bina Marga Kota Medan, tanpa disadari bagian sisi tanah yang menghubungkan jembatan lama untuk melintas kendaraan tiba-tiba amblas.

Akibatnya, jembatan yang menjadi akses satu-satunya perlintasan masyarakat putus total. Peristiwa yang disebabkan faktor alam itu, membuat sejumlah masyarakat panik, karena pejalan kaki dan kendaraan tidak bisa melintas dari jembatan tersebut.

Tokoh Pemuda Belawan, Togu Silaen mengatakan, penyebab dari amblasnya tanah di sisi jembatan, karena masalah human error. Diduga, pihak yang berkompeten tidak paham pola pengerjaan terhadap objek yang akan dikerjakan.

“Peristiwa ini, tahun semalam sudah pernah terjadi, baru-baru ini juga pernah kejadian. Kami masyarakat Sicanang kecewa dengan perbaikan ini, terkesan tidak maksimal. Lihatlah, sekarang jembatan putus total, ada 11 ribu jiwa terisolir. Aktivitas masyarakat pasti terganggu,” ungkap Togu.

Ditegaskan Ketua Laskar Merah Putih Belawan ini, dia pernah menyampaikan kepada dinas untuk perbaikan jalan itu agar dikerjakan tidak terkesan asal-asalan, dan jangan dipercayakan kepada pemborong yang tidak punya kualitas.

“Inilah akibat dari Pemko Medan yang mempercayakan kepada pemenang tender yang gagal di tahun semalam. Jembatan ini jadi terbengkalai, padahal sudah berulang kali terjadi masalah alam, harusnya pemborong punya skala kualitas dalam pengerjaan yang tidak berdampak pada masyarakat,” tegas Togu.

Harapan Togu, kepada Pemko Medan untuk segera membangun kembali jembatan darurat, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Misalnya, orang kerja, anak sekolah, dan angkutan umum sebagai fasilitas masyarakat bisa melintas di jembatan tersebut.

“Kita sebagai masyarakat setempat, meminta agar jembatan darurat diperbaiki dalam waktu 1X24 jam, karena ada 11 ribu jiwa yang menggunakan jembatan itu. Kami minta, ini segera ditanggulangi,” tegas Togu.

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution turun ke lapangan, meninjau langsung musibah alam yang telah memutuskan akses jembatan itu. Orang nomor dua di Pemko Medan ini berjanji akan memaksimalkan proses pengerjaan agara segera selesai. Dia menegaskan, akan membangun jembatan darurat agar masyarakat dapat melintas.

“Untuk jembatan darurat akan segera dibangun untuk sementara masih kita bangun bagi pejalan kaki, untuk akses kendaraan akan tunggu beberapa hari ini. Menganai kejadian ini, kita akan mendatangkan tenaga ahli, agar tidak timbul masalah lagi ke depannya,’ kata Akhyar di lokasi.

Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) HT Bahrumsyah mengaku kecewa dengan Pemko Medan terkesan lambat mengerjakan proyek itu. Kemudian kurang memperhatikan kondisi jembatan Titi Dua Sicanang.

“Ini bukti, Pemko Medan tidak serius memperbaiki jembatan itu. Padahal di 2016 sudah dianggarkan, tapi karena tidak ada keseriusan, makanya perbaikan jembatan itu terkesan asal jadi. Ini bukti kerja wali kota bobrok,” tegas Bahrum.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangungsong merasa bingung dan aneh dengan kejadian tersebut. Sebab, bila sudah dikerjakan mengapa tanahnya masih amblas juga. “Ini sudah kejadian yang kedua kali. Seharusnya pihak-pihak terkait harus meneliti penyebab terjadinya abrasi. Kekuatan tanah di masing-masing daerah berbeda, Pemko Medan setidaknya harus meneliti seluruh jembatan yang berada dekat laut terutama daerah Medan Utara,” sebutnya.

Diutarakan Parlaungan, saat ini cuaca cukup ekstrem dan harus ada antisipasi agar hal-hal demikian tidak terjadi kembali.

“Kita mendorong agar Pemko Medan dalam hal ini Dinas PU Medan melakukan analisis rutin dan melihat seluruh jembatan yang ada di Medan Utara. Jangan sampai pas ada musibah dan korban, baru Pemko Medan memberi perhatian. Kasihan masyarakat Sicanang, karena selalu was-was ketika melewati jembatan tersebut, padahal jembatan itu satu-satunya jalan keluar masuknya warga setempat,” cetusnya.

Parlaungan mengaku, dalam waktu dekat Komisi D DPRD Medan akan turun langsung meninjau ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa masalah yang terjadi hingga jembatan amblas. “Harus diketahui akar penyebab sebenarnya, agar bisa diselesaikan secara bersama,” tukasnya. (ris/fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Formulasi jumlah Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (R-APBD) tahun 2019 sebesar Rp5,94 triliun lebih telah diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Jumlah anggaran tersebut hanya naik Rp500 miliar lebih dari tahun 2018 sebesar Rp5,4 triliun.

Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong mengatakan, kondisi pembangunan Kota Medan saat ini kurang maksimal. Seperti penataan parkir, perbaikan jalan, drainase, penanganan banjir dan reklame serta stetika kota masih butuh penanganan serius.

“Nilai yang diajukan dalam R-APBD 2019 sebesar Rp5,94 triliun dinilai terlalu kecil. Pemko Medan harus berani menaikkan jumlah formulasi R-APBD tersebut dan diyakini mampu mencapai Rp8 triliun. Sebab, masih banyak sumber potensi PAD yang belum tergali,” kata Parlaungan akhir pekan lalu.

Karena itu, sebutnya, dia mendorong Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melakukan terobosan baru mengatasi semua masalah dengan merangkul seluruh pihak untuk serius mencermati guna mencari solusi. “Ke depan, pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat harus bersatu serta sepaham mencari solusi membangun Kota Medan lebih baik,” cetusnya.

Menurut Parlaungan, upaya dalam memaksimalkan atau menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dari sektor pajak dan retribusi seperti parkir, izin mendirikan bangunan (IMB), hotel, restoran dan lainnya. Selain itu, bsia juga dengan memberdayakan lahan tidur atau yang tidak dimanfaatkan dengan baik. “Makanya, diharapkan ASN di jajaran Pemko Medan mampu berinovasi mendatangkan PAD,” tuturnya.

Lebih lanjut Parlaungan mengatakan, ia juga mendorong seluruh organisasi pimpinan daerah (OPD) di satuan unit kerja Pemko Medan untuk melakukan lobi-lobi atau kerja sama ke Pemprovsu dan pemerintah pusat. Hal ini untuk mendatangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan bagi hasil serta bantuan penyertaan modal lainnya.

“Upaya lain untuk menggali potensi dapat dilakukan Pemko Medan dengan pengawasan Perda sejak dini, seperti terhadap berdirinya reklame menyalah, bangunan tanpa izin dan penataan pedagang kaki lima. Sebab, untuk biaya penertiban pelanggaran Perda itu saja menghabiskan biaya yang cukup besar. Padahal, itu karena kelalaian dan tidak adanya pengawasan,” beber Parlaungan.

Ia menambahkan, diyakini dengan upaya-upaya tersebut dapat menaikkan APBD Pemko Medan pada tahun 2019. “Pasti jumlah APBD dapat ditingkatkan, asalkan pemimpinnya serius,” tandas dia.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Hasyim. Kata Hasyim, R-APBD 2019 yang diajukan dinilai menggambarkan wali kota tidak serius menggali sumber-sumber yang berpotensi sebagai PAD. “Peningkatan anggaran yang diajukan tersebut terlalu kecil. Seharusnya, peningkatan dapat dimaksimalkan lagi dari tahun 2018,” ujarnya.

Sebagaiman diketahui, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, R-APBD 2019 sebesar Rp5,94 triliun terdiri dari belanja tidak langsung yang diperkirakan Rp2,07 triliun lebih (34,93 persen) dan belanja langsung Rp3,87 triliun lebih (65,07 persen).

“R-APBD 2019 diformulasikan berdasarkan pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp5,69 triliun lebih. Proyeksi pendapatan ini meningkat 0,02 persen dibanding tahun 2018,” katanya dalam nota pengantar pada sidang paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (15/10) lalu.

Menurut Eldin, rancangan anggaran tersebut direncanakan dengan komposisi dan proporsi belanja pegawai dengan belanja pembangunan yang semakin ideal pada tahun depan. Sesuai dengan tema pembangunan kota tahun 2019, maka secara umum keseluruhan belanja daerah diprioritaskan pada upaya beberapa hal.

Antara lain, membangun infrastruktur yaitu merawat dan membangun jalan, jembatan, drainase, sekaligus meningkatkan kebersihan kota. Kemudian, pendidikan dan kesehatan yakni menyediakan akses yang semakin baik bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas.

Selanjutnya, melakukan penataan pasar tradisional sehingga lebih sehat dan nyaman serta memiliki daya saing. Lalu, menjaga secara berkesinambungan kualitas toleransi beragama, pelayanan administrasi kependudukan, keamanan serta kenyamanan warga, iklim investasi dan menata atau menambah fasilitas publik.(ris/azw)