BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Batubara diwakili Kadis Sosial Batubara Drs Bahrumsyah dan Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang SH, menyerahkan bantuan masyarakat Batubara yang peduli terhadap musibah gempa bumi dan tsunami yang menimpa masyarakat Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah.

Bantuan berupa beras 3.671 kilogram atau lebih 3,6 ton dan uang Rp191.621.500. Bantuan diserahkan Plt Bupati Batubara diwakili Bahrumsyah bersama Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang kepada Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) Perwakilan Sumut, Rahmadani Pulungan dari halaman kantor Polres Batubara di Limapuluh, Jumat (19/10).

Plt Bupati Batubara yang diwakili Kadis Sosial Batubara Drs Bahrumsyah didampingi Kabag Kesra Batubara Syahrisam SPd menjelaskan, bantuan yang diserahkan merupakan wujud nyata dan kepedulian masyarakat Batubara dengan pemerintah daerah dan kecamatan terhadap korban musibah bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi di Sulawesi Tengah.

Dengan bantuan ini, kata Bahrumsyah, masyarakat di Palu, Donggala dan Sigi merasa diringankan.

“Pengumpulan bantuan juga mendidik masyarakat di Batubara untuk saling peduli terhadap saudara sebangsa dan setanah air,” tegasnya.

Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang, atas nama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batubara mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Batubara yang telah menunjukkan jiwa cinta sesama cinta NKRI dengan rasa senasib dan sepenanggungan.

“Sehingga secara bergotong royong berbagi kasih,” ujar kapolres didampingi Kabag Sumda Kompol M Ritonga, Kabag Ren Kompol Tanjung, Kasat Reskrim AKP Hery Tambunan dan Kasat Intel AKP Romi Manik.

Perwakilan ACT Sumut Rahmadani Pulungan yang menerima bantuan menyatakan, bahwa bantuan akan dikirim Selasa (23/10) dengan kapal laut. Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kapolres dan jajaran, camat serta seluruh masyarakat Batubara.

Sementara, Bupati terpilih Ir H Zahir MAP merasa bangga dengan masyarakat Batubara. Sebab, masyarakat telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kapolres Batubara menghimpun bantuan untuk saudara-saudara di Palu, Sigi dan Donggala yang mendapat musibah bencana gempa dan tsunami.

Dengan semangat gotong royong dan peduli sesama, Zahir yakin penderitaan saudara-saudara di Sulawesi Tengah dapat teratasi.(*)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Petugas Kepolisian Sektor Lolowau Polres Nias Selatan Sumatera Utara menangkap 1 unit kendaraan roda 6 jenis dumptruk. Truk tersebut membawa 12 jeriken minuman keras jenis tuak suling.

Kendaraan tersebut dihentikan di jalan umum Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu (20/10) malam.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebut, ada truk yang melintas dari Desa Ehosakhozi Kecamatan Huruna menuju Desa Lolowau Kecamatan Lolowau membawa 12 jeriken tuak suling.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menghentikan truk tersebut di kawasan jalan umum Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan.

Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal Florentinus Napitupulu SIK MH melalui Kapolsek Lolowau Iptu A Yunus Siregar, membenarkan penangkapan tersebut.

“Kita dapat info. Dari informasi tersebut saya perintahkan anggota untuk melakukan monitoring di lapangan. Kemudian kita temukan 2 unit mobil dumptruk yang melintas. Setelah dilakukan pemeriksaan, satu diantaranya membawa 12 jeriken tuak suling,” kata Yunus, Minggu (21/10).

Setiap jeriken berisi 35 liter tuak. Sehingga total tuak yang diamankan sebanyak 420 liter. Pengemudi mobil beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Lolowau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Menurut keterangan pengemudi dumptruk bernama Martinus Halawa (25) warga Desa Lolohowa Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan, Tuak Nias tersebut dibeli dari Ama Yeni (50) di desa Ehosakhozi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Harganya Rp420.000 per jeriken. Martinus mengaku diupah sebesar Rp300.000 untuk mengantarkan tuak suling tersebut,” papar Yunus.

“Dumptruk dan 12 jeriken tuak suling akan kami limpahkan ke Polres Nias Selatan,” tambahnya.

Yunus menegaskan, akan terus melakukan operasi pemberantasan minuman keras.(dvs/ala)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO -Setelah menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke-27, Sumatera Utara (Sumut) kembali terpilih menjadi tuan rumah kegiatan nasional Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) nasional yang akan diselengggarakan pada 21-25 Oktober 2018.

Peringatan Bulan PRB merupakan kegiatan rutin tahunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis, di sela-sela acara Pameran Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Nasional 2018, di Astaka Jalan Willem Iskandar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (21/10).

Riadil menjelaskan, kegiatan bertujuan untuk mengurangi indeks risiko bencana sedang hingga tinggi pada kabupaten/kota di Indonesia. “Dengan kegiatan ini diharapkan ada pemahaman yang sama pada konsep PRB tersebut,” jelasnya.

PRB juga selaras dengan aktivitas global yang dimotori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui badannya, United Nations International Strategy for Disaster Reductions (UNISDR) yang telah menetapkan 13 Oktober sebagai hari peringatan Pengurangan Risiko Bencana Internasional.

Tema yang diangkat pada kegiatan peringatan bulan PRB ke-6 ini adalah “Aksi Solidaritas Untuk (NTB) dan (Sulteng) Melalui Kemitraan Pemerintah, Masyarakat Dan Lembaga Usaha.” Tema ini menurut Riadil diangkat sebagai bentuk solidaritas para pelaku penanggulangan bencana di seluruh Indonesia terhadap masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) yang baru saja tertimpa musibah.

Peringatan Bulan PRB bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan dan memperkuat aksi-aksi pengurangan risiko bencana, membangun kerja sama dan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan untuk pengurangan risiko bencana dan membangun ketangguhan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB seluruh Indonesia, serta menjadi ajang pembelajaran bersama sebagai investasi ketangguhan terhadap bencana alam.

Peringatan Bulan PRB akan diselenggarakan dari tanggal 21-25 Oktober di lima Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo dan Kabupaten Samosir.

Acara ini diisi dengan kegiatan talkshow, berbagi pengetahuan, peningkatan kemampuan teknis, pelatihan yang dipandu oleh ahli-ahli bidang kebencanaan. Ada juga pameran, jalan sehat, lomba pengenalan kebencanaan kepada remaja, kampanye PRB, rally and field trip kemanusiaan dari Medan ke Parapat, tangguh award, apel siaga untuk solidaritas Sulteng dan tentunya puncak acara aksi solidaritas untuk NTB dan Sulteng.

Peserta kegiatan ini diperkirakan lebih dari 3.000 orang yang terdiri dari Kepala Daerah, DPR/DPD/DPRD, Kementrian/Lembaga, pejabat OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat dan staff organisasi nasional/daerah/internasional, Forum PRB, praktisi kebencanaan, akademisi dan lainnya.(prn/han)

SUMUTPOS.CO – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar 8,03 persen menuai pro dan kontra dari pengusaha dan elemen buruh. Karenanya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi tak mau gegabah dalam mengambil kebijakan dalam menetapkan UMP 2019. Dia mengaku akan mempelajarinya demi kepentingan bersama.

Saat ditanya Sumut Pos soal kenaikan UMP 2019, Edy Rahmayadi mengaku belum bisa menjawab berapa perkiraan kenaikan UMP Sumut 2019. Menurutnya, dia harus mengetahui betul rincian kebijakan menaikkan UMP sebesar 8,03 persen yang sebelumnya disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. “Saya harus tahu dulu (kebijakan kenaikan UMP, Red)n
baru bisa saya jawab,” katanya kepada Sumut Pos, Jumat (19/10).

Menurut Edy, UMP bukan semata-mata perkara menaikkan atau menurunkan nilai besaran upah. Melainkan harus diketahui rumusan yang jelas tentang faktor kenapa harus dinaikkan. Hal ini pula kata dia ingin diketahui lebih detil sehingga tidak salah ketika nanti mengambil sebuah keputusan. “Jadi bukan perkara menaikkan atau menurunkan. Kalau tiba-tiba (UMP) dinaikkan, tapi pengusaha tidak mampu, kan tutup (perusahaan) semuanya,” pungkasnya.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adiyaksa mengaku menghargai keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Menurut Laksamana, keputusan tersebut ditetapkan Menaker pasti sudah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan PP 78/2015.

Dia juga mengatakan, kenaikan UMP ini setiap tahun terjadi dan sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Dan dia juga mengamini, keputusan Menaker tersebut pasti menuai pro dan kontra di kalangan pengusaha dan pekerja atau buruh. “Jadi, mari lah sama-sama kita menghargai peraturan itu. Kan itu (PP 78/2015) belum berubah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memau menghargai keputusan pemerintah itu,” kata Laksamana.

Ia juga mengaku dapat memaklumi jika elemen buruh menolak kebijakan Menaker tersebut. Karena itu merupakan hak para buruh dalam menyikapi kenaikan UMP tersebut. Namun begitu, Laksamana mengatakan, Apindo akan menjalani putusan tersebut.

“Kalau sudah ditentukan, mari kita ikuti bersama-sama. Kalau cerita masalah PP 78, ini sebenarnya menguntungkan kawan-kawan pekerja. Jujur saja, dulu inflasi berapa presen? Ini inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Jadi, sekarang komponen angkanya lebih besar,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, sebelum keluarnya kebijakan dari Menaker terkait UMP 2019 ini, pada Agustus 2018 lalu, sudah digelar rapat dewan pengupahan se-Indonesia di Jakarta. Semua provinsi hadir, termasuk Sumatera Utara yang diwakili semua komponen pekerja, buruh, pengusaha, pemerintah dan perguruan tinggi. Sehingga, UMP 2019 yang ditetapkan Menaker tersebut sebenarnya sudah ideal dan tidak merugikan pihak manapun.

Untuk itu, dia berharap UMP Sumatera Utara tahun 2019 juga harus memperhatikan kondisi pengusaha. “Jangan sampai kenaikan UMP berdampak pada biaya operasional tinggi. Perusahaan bisa tutup dan bakal berdampak pada terjadinya pemutusan kerja besar-besaran. Makanya, mari sama-sama kita menjunjung tinggi peraturan yang ada. Selama perubahan sudah ada, kita jalani. Sama-sama kita menghargai lah,” tandasnya.