MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gejolak internal DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara, tidak seperti yang terjadi di provinsi lain. Meski susunan struktural di tubuh organisasi dirombak total oleh DPP, keanggotaan bekas pengurus sebelumnya masih tetap melekat.

Salah seorang mantan pengurus struktural PKS Sumut, akhirnya buka suara paskaperombakan total di tubuh organisasi mereka. Menurutnya, meski pelantikan kepengurusan yang baru terkesan mendadak, namun pihaknya menerima dengan besar hati atas apa yang sudah terjadi itu.

“Seperti kata Pak Tifatul kemarin, bahwa perombakan kepengurusan inikan murni untuk penyegaran. Sebagai prajurit tentu kami terima walau informasi (pelantikan) sangat mendadak,” kata mantan Sekretaris DPW PKS Sumut Abdul Rahim Siregar menjawab Sumut Pos, Jumat (19/10).

Rahim mengamini kalau tidak hadir waktu pelantikan kepengurusan yang baru. Dia saat itu ia sedang berada di luar kota dengan agenda konsolidasi konstituen yang sudah lama terjadwal. “Tidak mungkin saya batalkan karena sudah sejak beberapa bulan lalu agendanya. Sementara informasi pelantikan baru satu hari menjelang pelantikan diberitahu, itu pun pada malam harinya,” katanya.

Pun demikian, dirinya menggaransi meski namanya sudah tidak berada di struktur kepengurusan yang baru, sampai sekarang masih tetap sebagai kader PKS. “Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Saya pikir kita masih (kader) dan belum ada yang menyatakan keluar sebagai anggota. Apalagi kan pengurus yang baru yang dinakhodai Pak Hariyanto belum menyusun struktur pengurusnya, jadi kita belum tahu masih tetap berada didalam atau anggota biasa,” kata Abdul Rahim.

Ia mengungkapkan, para pengurus lama sangat terbuka dan siap bila diajak berkomunikasi maupun berkoordinasi. Apalagi untuk kemajuan partai menjelang Pemilu 2019 yang sudah semakin dekat.

“Ya, tentu kami sangat terbuka untuk itu. Karena kami juga sudah punya pengalaman dengan Pilkada Sumut sejak 2013 sampai 2018 waktu mengusung dan memenangkan pasangan Eramas. Mana tahu ada hal-hal yang perlu dibicarakan untuk penguatan basis suara PKS di Sumut, kami siap dan terbuka,” katanya.

Rahim juga membantah, dengan banyaknya kepengurusan lama yang dirombak tidak memengaruhi pencalegan yang sebelumnya telah ditetapkan. “Kami pikir tidak ada masalah ya. Kan sudah DCT (Daftar Calon Tetap), dan semua yang maju sebagai calon legislatif masih kader partai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS merombak total struktur kepengurusan DPW PKS Sumatera Utara. Pengambilan sumpah sejumlah pengurus baru itu dilakukan di Hotel Madani Medan, Rabu (17/10).

Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumut, Tifatul Sembiring yang sekaligus memimpin pengambilan sumpah menegaskan, perombakan pengurus tersebut tidak terkait isu pecahnya PKS yang beredar di media sosial. Menurutnya perombakan semata-mata dilakukan sebagai penyegaran mengingat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif akan segera berlangsung.

“Kebijakan ini diambil untuk penyegaran pengurus jelang Pemilu 2019 agar lebih dinamis dalam menghadapi kompetitor. Tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, tidak ada yang digusur dan menggusur, tidak ada yang diturunkan dan menurunkan. Para kader, anggap biasa sajalah, “ katanya.

Kata Tifatul, pelaksanaan perombakan pengurus tersebut, meski tidak dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa namun sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sah dan merupakan hal lazim setiap saat oleh DPP jika dinilai perlu.

Disinggung tidak adanya pengurus lama yang hadir dalam pengambilan sumpah itu, Tifatul menyebut pihaknya telah mengundang seluruh pengurus untuk hadir namun banyak yang izin karena ada urusan lain.

“Saya imbau seluruh kader jaga ukhuwah Islamiyah, setop info hoaks yang dapat memecah-belah kekompakan kita semua. Keputusan ini berlaku dan diharapkan semua unsur dapat menyesuaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kerja DPW PKS Sumut sebelumnya,” tambahnya.

DPP PKS melalui surat keputusan yang ditandatangani Presiden PKS, M Sohibul Iman dan Sekjend Mustafa Kamal menetapkan sususan pengurus baru DPW PKS Sumut. Yakni antara lain Hariyanto sebagai Ketua Umum, Misno Adiansyahputra (Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah), H Ivantra Padang (Sekretaris Umum), dan Herman Nafil (Bendahara Umum Pengurus Wilayah).

Selanjutnya Dariantini (Ketua Bidang Kaderisasi), H Salman Alfarisi (Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah), Cecep Wiwaha (Sekretaris Majelis Pertimbangan), Usman Jakfar (Ketua Dewan Syariah), H Kasman Marasakti Lubis (Sekretaris Dewan Syariah). (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) menilai, kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar cukup baik, khususnya dalam merespon pengaduan masyarakat.

“Pemuda Muhammadiyah sangat mengapresiasi kinerja dan peranan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di tangan kepemimpinan pak Abyadi Siregar. Sebab, kami langsung melihat bagaimana respon yang diberikan Ombudsman sumut terhadap pelaporan masyarakat,” ujar Basyir, menanggapi aksi sekelompok masyarakat atas postingan tetantang polling Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di mana Abyadi dinilai melanggar kode etik.

Basyir menjelaskan, saat ini dengan keberadaan Ombudsman Sumut dipimpin Abyadi sangat dirasakan masyarakat. Dengan kritis terhadap pelayanan publik merugikan masyarakat dengan memberikan solusi untuk perbaikan tersebut.”Jika hanya hal kecil yang di luar tugas kedinasan dijadikan alat mendiskreditkan beliau, itu gak fair,” tutur Basyir.

Dengan itu, Basyir menegaskan, bahwa pihaknya bersedia menjadi garda terdepan dalam membela Abyadi Siregar dari rongrongan dan gangguan oknum serta pihak tertentu yang berupaya menjatuhkan dan mengganggu kinerja Abyadi Siregar memimpin Lembaga Negara (Ombudsman) yang konsen terhadap perbaikan pelayanan publik.

“Demi kepentingan masyarakat banyak, kami siap di depan untuk membela, apalagi pak Abyadi sudah membuat pernyataan bahwa itu bukan urusan dengan Ombudsman dan beliau juga sudah minta maaf atas ketidaknyamaanan status di media sosial tersebut,” kata Basyir.

Selain itu, Basyir menyebutkan, pihaknya juga mengapresiasi kinerja Abyadi Siregar memimpin Ombudsman Sumut. Ia menilai banyak pelayanan publik berhasil diungkap dan selesaikan dengan memecahkan masalahnya, seperti kasus kasus siswa ‘siluman’ SMA Negeri 2 Medan dan SMA Negeri. Kemudian, kasus dialami Mahasiswa IPB, Arnita Rodelina Turnip terkait pencabutan beasiswa oleh Pemkab Simalungun dan kasus publik lainnya.

“Apresiasi tersebut kita sampaikan kepada Abyadi Siregar dalam menangani persoalan Arnita Rodelina Turnip, mahasiswi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang kembali aktif menjadi peserta Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Simalungun setelah kasusnya ditangani Ombudsman Sumut,” kata Basyir.

Dengan kinerja baik dari Abyadi, lanjut Basyir menyebutkan banyak masyarakat terbantu dan diberikan hak-hak masyarakat dari pelayanan publik tersebut dengan sistem pelayanan publik terus diberikan solusi diperbaiki oleh Pemerintah terkait.?

“Masalah PPDB Online juga beliau (Abyadi) yang mengungkap. Dan masih banyak lagi laporan-laporan masyarakat yang berhasil dituntaskan oleh Abyadi,” pungkasnya.(gus/ila)

BALI, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah menghadiri Pembukaan Temu Karya Nasional (TKN), Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX, dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDeskel) Tahun 2018 di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10). Kegiatan yang akan berlangsung hingga 22 Oktober 2018 tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Kota Tebingtinggi merupakan salah satu daerah di Sumut yang terpilih finalis lomba TTG Tingkat Nasional tersebut. Rencananya, pemenang lomba akan diumumkan pada Sabtu(20/10), di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali.

Wagubsu yang hadir bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah, sangat mengapresiasi pelaksanaan TKN, TTG, dan PINDeskel 2018 di Bali. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memberi inspirasi kepada masyarakat untuk terus mengembangkan inovasi yang juga berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini sangat bagus, selain mendorong pengembangan teknologi tepat guna, juga dapat menjadi inspirasi masyarakat untuk terus berinovasi menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya, mengatakan kekuatan Indonesia memang terletak pada perbedaan yang besar. “Perbedaan warna warni itu kelihatan dalam tarian yang kita lihat barusan. Kalau kekuatan ini bisa kita satukan kita akan memiliki kekuatan yang besar,” kata Jokowi.

Presiden berharap, agar pembangunan bangsa dimulai dari desa. Menurutnya, pembangunan di desa harus menggunakan bahan dari desa tersebut. Dengan menggunakan teknologi tepat guna dan aplikasi sistem yang semakin terjangkau, desa bisa dipasarkan berkat itu. “Saya lihat banyak desa berhasil mengangkat desanya menjadi tempat wisata baru dengan income tidak sedikit,” kata Jokowi.

Kegiatan ini sendiri merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT. Tujuan kegiatan ini untuk mencari kreator dan inovator di daerah dalam pengembangan teknologi.

Temu karya nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang perkembangan dan kemajuan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan. Selain itu juga temu karya merupakan sarana alih informasi tentang keberhasilan dan inovasi dalam membangun desa kelurahan antar berbagai pemangku kepentingan.

Sementara itu, kegiatan Gelar TTG bertujuan untuk mengenalkan berbagai jenis teknologi tepat guna dan produksinya kepada masyarakat. Acara pembukaan ditandai dengan pementasan kolosal berjudul “Bhinneka Tunggal Ika Maha Sakti” persembahan sanggar Mario Bros dari Kabupaten Badung.

Turut hadir pada acara tersebut Ny Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, Gubernur Seluruh Indonesia, Kepala Dinas PMD seluruh Indonesia, serta peserta kegiatan. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah mengalami rusak selama bertahun – tahun, Jalan Young Panah Hijau di Lingkungan 6,7,8 dan 9, Kelurahan Labuhandeli, Kecamatan Medan Marelan, akhirnya perbaiki.

Pantauan di lapangan, sejumlah alat berat telah turun di lapangan. Kehadiran alat berat untuk meratakan kondisi jalan berlubang, yang akan diperbaiki secara permanen.

Berdasarkan informasi, perbaikan jalan sepanjang 1 km dengan pembetonan sekaligus menata kembali drainase. Sebelumnya, pihak Pemko Medan melalui Kecamatan Medan Marelan telah menertibkan bangunan liar di pinggir jalan.”Syukur juga, alat berat sudah datang, jadi jalan ini segera diperbaiki, kami bisa menikmati jalan ini jadi baik, karena sudah bertahun – tahum hancur,” kata Hamzah warga sekitar.

Harapan Hamzah, proses perbaikan jalan jangan asal jadi, karena wilayah tempat tinggal mereka selalu banjir karena air pasang, kalau pembangunan tidak berkualitas akan sia – sia.”Mudah – mudahan, jalan yang dibangun menghasilkan baik, tidak ada guna kalau jalannya dibangun asal jadi,” oceh Hamzah.

Sementara itu, Anggota DPRD Medan, H T Bahrumsyah mengapresiasi Pemko Medan telah mengerjakan segara perbaikan jalan itu, harapannya kualitas jalan harus dikerjakan sesuai dengan RAB.

“Kita minta, pemenang tender agar tidak main – main untuk membangun jalan itu, agar kualitasnya sesuai denga bestek. Kualitas yang diharapkan, sangat mempengaruhi daya tahan jalan dari genangan air pasang,” ujar Bahrum.

Terpisah, Camat Medan Marelan, T Chairunizza mengatakan, perbaikan jalan itu sudah tahap pengerjaan, sebelumnya terjadi kendala waktu, karena masih terhambat dari bangunan di atas drainse dan badan jalan.”Semua bangunan sudah ditertibakan, sehingga perbaikan jalan itu berjalan lancar. Kita bersyukur Pemko Medan serius membenahi insfrastruktur di Marelan,” ungkap Chairunizza. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program pelebaran Jalan KL Yos Sudarso belum tuntas di simpang Titipapan, Kecamatan Medan Deli, mengakibatkan kemacetan semakin parah.

Pantauan di lapangan, kemacetan pada jalan utama yang menghubungkan Medan dan Belawan itu terjadi sejak pukul 07.00 WIB setiap harinya. Terganggunya arus lalu lintas karena kecilnya ruas jalan, menjadikan kendaraan roda empat berhenti sejajar di badan jalan negara tersebutn
Kemacetan itu juga terjadi dari arah sebaliknya yang diawali dari kawasan Bawal atau Komplek TNI hingga simpang Titi Papan dan mulai dari SPBU, Jalan Platina hingga simpang Titi Papan. Akibatnya, sejumlah mobil terutama angkutan kota (Angkot) mengambil jalan pintas dengan melawan arah. Walau resikonya sangat membahayakan.

Parahnya, kemacetan disebabkan ruas jalan sempit, tidak mampu menampung jumlah mobil yang melintas pada jam sibuk, selaim itu badan jalan dan lampu jalan yang rusak di sekitar persimpangan membuat kemacetan kerap terjadi.

Walaupun ada oknum pengatur jalan, tapi lebih mengutamakan pemilik mobil yang bayar saat melewati persimpangan itu, sehingga kemacetan semkin parah dari arah Belawan atau sebaliknya”Pak ogah yang ada di simpang lebih mengutamakan kendaraan dari arah Marelan karena umumnya mobil pribadi dan bayar setiap lewat,” kata Syaril, warga sekitar.

Kemacatan yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan tersebut tidak hanya mengganggu pengguna jalan, ribuan warga yang akan bekerja dan belajar juga terganggu dan mengalami kerugian karena sering terlambut masuk kerja dan sekolah.

“Pemerintah harus membuat jalan alternatif untuk mengatasi masalah kemacetan ini agar simpang Titi Papan terbebas dari macat terutama pada jam sibuk,” ujar Syaril.

Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan AKP MH Sitorus mengatakan, kemacetan Simpang Titi Papan terjadi akibat kondisi jalan yang rusak parah. “Jalan rusak dan berloba penyebab kemacetan itu. Aku bahkan kasihan lihat anggota dan masyarakat lama terperangkap macat disitu,” katanya.

Perwira pangkat tiga balok emas ini juga meminta, sebelum dilakukan pelebaran, Balai Besar Jalan Nasional terlebih dahulu meratakan jalan yang berlobang agar arus lalu lintas agak lancar.

Terpisah, Camat Medan Deli Ferry Suheri mengatakn pihaknya sudah menyurati Balai Balai Jalan Nasional mengenai masalah tersebut dan sudah dijawab kalau dana untuk pelebaran Jl. KL Yos Sudarso, khususnya persimpangan Titi Papan dan simpang Dobi telah dianggaran untuk dikerjakan pada tahun 2019 dan 2020.

Bahkan Balai Besar Jalan Nasional sudah menyurati Pemko Medan yang tembusannya sudah sampai di kecamatan untuk segera melakukan pembebasan terhadap 156 rumah dan perkantoran yang berada di Lingkungan 4 dan 5, Kelurahan Titi Papan. “Artinya Balai Besar Jalan Nasional sudah siap melakukan pelebaran pada tahun depan, asal Pemko Medan segera melakukan pembebasan lahan,” ujar Ferry.

Ditambahkan Camat, dari 156 rumah yang akn dibebaskan masih ada yang tidak setuju namun jumlahnya hanya sekitar 20 persen.

“Kita sangat berharap tim parsil Pekim Kota Medan segera turun untuk melakukan penghitungn harga ganti rugi dan sosialisasi agar proyek pelebaran bisa terlaksana sesui jadwal,” pungkas Ferry. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Medan, Jumat (19/10). Dalam kunker tersebut, DPRD Pelalawan berencana mengadopsi Peraturan Daerah (Perda) Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Higienis yang sudah dimiliki Kota Medan.

Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Suprianto mengatakan, Perda tersebut akan segera diimplementasikan sebagai produk hukum di Kabupaten Pelalawan. “Kita sedang berupaya mencari masukan untuk Perda Inisiatif di Pelalawan. Secara kebetulan, dalam kunker ke DPRD Medan ada perda jaminan makanan halal dan ini akan kita adopsi,” kata Suprianto.

Dikemukakannya, kunjungan ke Kota Medan kali ini dalam rangka memaksimalkan peran DPRD Pelalawan khususnya menciptakan Perda Inisiatif. “Kita mendapat masukan soal teknis dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengusulan serta proses pembuatan Perda Inisiatif ini. Sebab, kita serius menciptakan perda tersebut,” ujar Suprianto.

Selain Perda Inisiatif yang menjadi fokus, lanjut dia, pihaknya juga mendapatkan masukan terkait perda yang memiliki kontribusi dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Perda penghasil PAD juga menjadi perhatian kami dan kami juga menginginkan itu bisa diterapkan di Pelalawan sehingga PAD bisa terdongkrak,” sebutnya.

Suprianto mengakui pihaknya mendapatkan banyak rumusan untuk proses pembuatan Perda Inisiatif. Menurutnya, perda-perda yang diciptakan Kota Medan sangat positif bisa dijadikan rujukan. “Seperti halnya di Kota Medan, di Pelalawan kami sudah berhasil menciptakan perda terkait CSR yang pengelolaannya kini ditangani Bappeda,” jelasnya sembari mengatakan sebagai kota besar Medan sangat pas dijadikan rujukan.

Sementara, dalam kesempatan tersebut Kasubbag Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Medan, Hasanuddin mengakui banyak kendala dalam proses pembuatan Perda Inisiatif. Diantaranya terkait penyusunan naskah akademik dan ketersedian tim teknis di sekretariat. “Selama ini dalam penyusunan Perda Inisiatif DPRD sering terkendala di penyusunan naskah akademik, kemudian ketersediaan SDM,” ujarnya.

Kata Hasanuddin, ketersediaan SDM dalam hal ini tenaga ahli juga sangat dibutuhkan di Sekretariat. Sebab, selama ini dalam penyusunan Perda Inisiatif kerap ketergantungan dengan universitas dan para akademisi. “Ke depan kita mengharapkan tim ahli untuk menyusun ini bisa tersedia di Sekretariat,” tukasnya. (ris/ila)