MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Medan, Jumat (19/10). Dalam kunker tersebut, DPRD Pelalawan berencana mengadopsi Peraturan Daerah (Perda) Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Higienis yang sudah dimiliki Kota Medan.

Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Suprianto mengatakan, Perda tersebut akan segera diimplementasikan sebagai produk hukum di Kabupaten Pelalawan. “Kita sedang berupaya mencari masukan untuk Perda Inisiatif di Pelalawan. Secara kebetulan, dalam kunker ke DPRD Medan ada perda jaminan makanan halal dan ini akan kita adopsi,” kata Suprianto.

Dikemukakannya, kunjungan ke Kota Medan kali ini dalam rangka memaksimalkan peran DPRD Pelalawan khususnya menciptakan Perda Inisiatif. “Kita mendapat masukan soal teknis dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengusulan serta proses pembuatan Perda Inisiatif ini. Sebab, kita serius menciptakan perda tersebut,” ujar Suprianto.

Selain Perda Inisiatif yang menjadi fokus, lanjut dia, pihaknya juga mendapatkan masukan terkait perda yang memiliki kontribusi dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Perda penghasil PAD juga menjadi perhatian kami dan kami juga menginginkan itu bisa diterapkan di Pelalawan sehingga PAD bisa terdongkrak,” sebutnya.

Suprianto mengakui pihaknya mendapatkan banyak rumusan untuk proses pembuatan Perda Inisiatif. Menurutnya, perda-perda yang diciptakan Kota Medan sangat positif bisa dijadikan rujukan. “Seperti halnya di Kota Medan, di Pelalawan kami sudah berhasil menciptakan perda terkait CSR yang pengelolaannya kini ditangani Bappeda,” jelasnya sembari mengatakan sebagai kota besar Medan sangat pas dijadikan rujukan.

Sementara, dalam kesempatan tersebut Kasubbag Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Medan, Hasanuddin mengakui banyak kendala dalam proses pembuatan Perda Inisiatif. Diantaranya terkait penyusunan naskah akademik dan ketersedian tim teknis di sekretariat. “Selama ini dalam penyusunan Perda Inisiatif DPRD sering terkendala di penyusunan naskah akademik, kemudian ketersediaan SDM,” ujarnya.

Kata Hasanuddin, ketersediaan SDM dalam hal ini tenaga ahli juga sangat dibutuhkan di Sekretariat. Sebab, selama ini dalam penyusunan Perda Inisiatif kerap ketergantungan dengan universitas dan para akademisi. “Ke depan kita mengharapkan tim ahli untuk menyusun ini bisa tersedia di Sekretariat,” tukasnya. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai bentuk rasa kepedulian, Polsek Hamparanperak menyantuni warga kurang mampu miskin di Dusun II, Desa Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparanperak, Jumat (19/10).

Pemberian santunan sembako dalam kegiatan Jumat Berkah, dipim-pin langsung Kapolsek Hamparanperak, Kompol Azuar SH, MH bersama Kanit Reskrim, Iptu Karya Tarigan dan Kanit Sabhara, Iptu Asmono serta Bhabinkamtibmas turut dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Orang nomor satu di Polsek Hamparanperak memberikan santunan kepada Nek Nuriah Bin Muhammad Yunan (75) yang merupakan warga kurang mampu di wilayah Polsek Hamparanperak. “Ini kita lakukan sebagai rasa kepedulian kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, akan me-ringankan bagi yang menerima. Marilah kita saling berbagi,” kata Kapolsek.

Selain pemberian santunan itu, rombongan Polsek Hamparanperak juga melakukan tatap muka dengan pemuka masyarakat, pemuda dan agama. Untuk mengajak agar bersama menjaga kamtibmas di wilayah Hamparanperak.

“Mari kita sama – sama menjaga kamtibmas di wilayah Hamparanperak, agar masyarakat merasakan kenyamanan dalam bermasyarakat. Mari kita juga mensukseskan pemilu 2019,” pinta Azuar.

Sebagai Kapolsek Hamparanperak, Azuar siap menerima seluruh keluhan di tengah masyarakat, agar setiap masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama demi terciptanya Kamtibmas di Hamparanperak. ”Saatnya kita untuk bersama menjaga kenyamanan. Semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan informasi, agar narkoba dan pelaku kejahatan mampu kita berantas,” ajak Azuar. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Besar Gerakan Angkatan Muda Melayu Indonesia (PB GAMI) untuk masa khidmat tahun 2017 – 2022, dikukuhkan di Hotel JW Marriot, Minggu (15/10) malam.

Pengukuhan merupakan hasil musyawarah besar GAMI ke – 4 pada 1 Oktober 2017 terpilih sebagai Presiden PB GAMI adalah H Hefriansyah yang merupakan Wali Kota Pematangsiantar.

Ketua Panitia pengukuhan PB GAMI, Ari Ismail mengatakan, pelaksanaan pengukuhan merupakan hasil musyawarah besar, pengukuhan akan dilaksanakan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi selaku Dewan Kehormatan PB GAMI dan Ali Umri selaku Dewan Pembina PB GAMI yang telah terbentuk. “Pengukuhan yang dilaksanakan, berlangsung dengan ditandai pemberian titah sambutan dan arahan kepada kami, “ kata Ari Ismail.

Sementara itu, Presiden PB GAMI, H Herfriansyah mengatakan, dia akan menjalankan organisasi untuk berkontribusi membangun bangsa. “Marilah kita bertopang dagu, bangkitlah saudara saudara, jangan terlalu bereuforia dengan keemasan di masa lalu,” katanya kepada para pengurus.

Wali Kota Siantar ini mengajak pemuda Melayu untuk meningkatkan kapastias diri dan produktivitas, sehingga bisa menjadi pionir dalam kebangkitan generasi muda Melayu. “Kita hapus segala stereotip buruk tentang Melayu. Sesuai nilai luhur budaya Melayu yang Islami,” tuturnya.

Gubernur Sumut, Edy Ramayadi mengatakan, posisi Sultan Melayu sangat penting bagi kesatuan masyarakat Melayu. Karena itu, dia berharap, semua Sultan Melayu untuk menggagas suatu konsep, bagaimana agar masyarakat Melayu ke depan tetap bersatu dan tidak tercerai berai.”Tidak ada yang mau menjaga kesatuan orang Melayu, kalau bukan orang Melayu sendiri,” kata Edy.

Edy juga mengimbau masyarakat Melayu untuk tetap menjaga budayanya dan membesarkannya, agar terus terpelihara. “Tidak mungkin kalau bukan Melayu sendiri yang membesarkanya, tidak ada suku lain yang mau membesarkannya,”ungkapnya.

Dewan Penasehat PB GAMI sekaligus Anggota DPR RI Muhammad Ali Umri mengungkapkan hal yang sama, PB GAMI tidak hanya untuk Sumut, namun bisa didirikan di seluruh Indonesia. “GAMI Bisa didirikan dimana saja, yang banyak masyarakat Melayunya, seperti di Kalimantan dan Jakarta,” ujarnya.

Ali Umri mengharapkan, pengurus PB GAMI tidak hilang setelah dilantik. Pengurus harus kompak usai dilantik, jangan menghilang dan tidak peduli pada organisasinya. ”Mari kita sama – sama membesarkan organisasi ini, jaga kekompakan agar mampu menjadi organisasi yang bisa hadir di tengah masyarakat,” ungkap Ali Umri.

Selain itu, pengurus PB GAMI juga diharapkan bisa menyatukan semua komponen masyarakat, termasuk semua etnis yang ada di NKRI. Serta bisa membantu program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. “Semua etnis yang ada di NKRI kita ajak untuk bergabung dan menjaga kedamaian di NKRI,” ujar Ali Umri. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan membentuk tim penanggulangan banjir. Tim tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir di Kota Medan. Tim yang dibentuk antara lain dari Pemko Medan, Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II dan Pemprovsu dan Pemko Medan. Pembentukan tim itu setelah dilakukan rapat sebelum di Balai Kota, Jumat (19/10).

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang memimpin rapat mengatakan, tim tersebut diharapkan memiliki kesatuan konsep dan langkah menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Seikambing dan Babura. “Tim itu untuk menciptakan sinergitas dalam penanggulangan banjir, berbagai pemikiran baik secara empirik maupun akademik haruslah disatukan untuk melahirkan rencana aksi dan konsep yang sama. Dengan begitu, hasil yang akan diperoleh benar-benar maksimal,” kata Akhyar.

Diutarakan dia, dalam rapat tersebut sengaja mengundang berbagai narasumber yang berkompeten dari akademisi untuk mencari solusi terbaik permasalahan banjir di Medan seperti Budi D Sinulingga, Makmur Ginting dan Johanes Tarigan.

“Melalui rapat ini akan menjadi wadah menyinkronkan kerja yang selama ini dilaksanakan dan juga tempat berkoordinasi rencana kerja mendatang. Karena, ke depan akan ada tindakan nyata dan berfokus pada pembenahan terhadap Sungai Sikambing dan Sungai Babura,” ujarnya.

Menurut Akhyar, dengan melibatkan seluruh stakeholder dan narasumber yang berkompeten di bidang akademisi serta praktisi tentunya akan mendapatkan kajian serta rekomendasi yang lengkap dalam mengambil langkah-langkah untuk menaggulangi banjir.

Kepala Dinas PU Medan Khairul Syahnan mengaku, upaya penanganan banjir sudah dilakukan pihaknya seperti normalisasi drainase atau anak-anak sungai yang ada di Medan. Selain itu, pembersihan endapan-endapan dalam saluran eksisting yang ada, pembangunan drainase primer maupun sekunder untuk mendukung drainase yang sudah ada, membuat database/gorong-gorong dan program rehabilitasi/pemiliharaan.

Sementara, Kepala BWS Sumatera II Roy P Pardede mengatakan, penanganan sungai ini bisa dilakukan dengan normalisasi dan pembuatan tanggul. Namun, ada hambatan yang dihadapi, salah satunya pemukiman warga di pingiran sungai. Untuk itu, diperlukan langkah pembebasan lahan.

Terpisah, Pengamat Tata Kota, Budi D Sinulingga mengatakan, soal pembebasan lahan ini sudah lama dibicarakan. Namun, sampai sekarang belum ada langkah kongkret. “Saya menyarankan agar pembebasan lahan itu menggunakan pendekat sosial yang melibatkan pegiat-pegiat sosial,” ucapnya.

Menambahi itu, Makmur Ginting akademisi dari USU yang juga pernah menjadi birokrat mengatakan, untuk penanggulangan banjir ini semua harus menghilangkan ego sektoral. “Sesungguhnya yang harus jadi pegangan adalah batas hidrologi, bukan batas administrasi,” katanya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Letnan Jenderal TNI (Purn) H Edy Rahmayadi mendukung penuh Kontingen Sumatera Utara yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) di Kota Ambon, Maluku, pada 26 Oktober hingga 2 November mendatang. Gubsu berharap, kontingen Perparani membawa harum nama warga Sumut di ajang pesta tarik suara rohani itu.

“Semoga kontingen Pesparani Sumut ini benar-benar berjuang, sehingga dapat membawa nama harum Sumatera Utara,” kata Edy Rahmayadi ketika menerima audiensi pengurus Lem baga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Sumut di  Rumah Dinas Sumatera Utara, Jalan Jenderal Sudirman  Medan, Jumat (19/10).

Ketua Umum PSSI ini juga berharap, Pesparani Nasional dapat menjadi ajang promosi seni dan budaya provinsi Sumut. “Pemprovsu siap mendukung kegiatan ini. Kita dapat menunjukkan kekayaan budaya di Sumut kepada peserta dari provinsi lainnya. Tak hanya itu, kita harus tunjukkan bahwa Sumut tidak tergoyahkan dan kerukunan masih terus terjaga,” ujar Edy.

Sementara itu, Ketua Umum LP3KD Pesparani Katolik Sumut Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM  menyampaikan, pengurus LP3KD Sumut sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Dr Ir Hj R Sabrina MSI pada  14 Agustus lalu untuk meminta dukungan.

Lebih lanjut, Hendrik mengatakan, sebelum keberangkatan, Pesparani Sumut akan mengadakan Pagelaran Seni pada 21 Oktober di Tiara Convention Center Medan. “Untuk persiapan menjelang ajang Pesparani tersebut, akan diadakan Pagelaran Seni Kontingen Pesparani Sumut pada 21 Oktober di Tiara Convention Center Medan. Kita akan uji dulu kemampuan para kontingen. Di samping uji coba, konser yang digelar juga sebagai upaya kita untuk melakukan penggalangan dana. Sebab, biaya yang digunakan untuk mengikuti Perparani nasional cukup besar,” jelas Hendrik yang juga Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sumut ini.

“Presiden Jokowi juga sudah menyatakan akan datang dalam pembukaan Pesparani. Beliau menyatakan kesediaannya di Konferensi Waligereja (KWI), Jumat 24 Agustus lalu,” sambung Caleg DPR RI Sumut Dapil 1 itu.

Kedatangan pengurus LP3KD Sumut itu dipimpin langsung Ketua LP3KD Sumut Drs Hendrik Halomoan Sitompul, MM didampingi Pastor Santo OFM Cap, Sekretaris Kontingen Tri Sujarwadi, perwakilan Bimas Katolik Provsu Bernardus Sinaga, dan Suter Frederica Sipayung, Erika Veronika dan Julius Raja.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan pedagang kali lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Kapten Muslim, persisnya depan pertokoan Plaza Milenium, ditertibkan. Agar pedagang tak kembali ‘kambuh’ berjualan di lokasi itu, Lurah maupun Camat setempat diminta untuk bertindak tegas.

Anggota DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung menilai, sering kali setelah ditertibkan pedagang kembali berjualan dengan memanfaatkan lokasi kosong di atas drainase atau parit Jalan Setia Luhur, Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia.

Menurut Dame, sudah tiga hari terakhir para pedagang berjualan di sana dengan menutupi parit memakai papan. Untuk itu, diminta kepada camat dan lurah agar bertindak tegas. “Jangan membiarkan para pedagang mendirikan lapak jualan di atas parit. Sebab, dapat merusak fungsi drainase dan mengganggu pengguna jalan yang melintas,” ungkapnya, Jumat (19/10).

Diutarakan Dame, camat dan lurah jangan memberikan izin bagi para pedagang untuk berjualan di lokasi yang melanggar aturan. Karena, jika sekali diberikan maka sebentar saja lokasi parit di Jalan Setia Luhur akan dipenuhi oleh para pedagang untuk berjualan. “Ini akan menuyulitkan Pemko Medan jika melakukan penertiban. Lagian, tidak dibenarkan berjualan di atas parit,” sebut dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, camat maupun lurah harus serius melihat permasalahan tersebut. “Tidak ada maksud untuk melarang pedagang berjualan, namun harus mengetahui aturan dan estetika. Sehingga, keberadaan pedagang kaki lima tidak menimbulkan masalah bagi pengguna jalan,” ungkapnya.

Dame menambahkan, Pemko Medan harus mampu memberi solusi bagi para pedagang yang terdampak dari penggusuran di Jalan Kapten Muslim tepatnya depan pertokoan gedung Milenium Plaza.

Sementara, Camat Medan Helvetia, Yunus menyatakan, tidak ada memberikan izin kepada para pedagang untuk berjualan di atas parit dan bahu Jalan Setia Luhur. “Kita tidak ada memberikan izin kepada para pedagang untuk berjualan di sana, apalagi sampai menutupi parit. Persoalan ini, akan segera ditindaklanjuti dan diinstruksikan kepada lurahnya,” katanya. (ris/ila)