MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan meminta agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemko Medan. Hal ini terkait pembangunan 90 unit ruko atau kios di lahan PT KAI kawasan Jalan Stasiun Medan Belawan yang diduga kuat tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sewaktu dibangun.

Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong menilai, PT KAI selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layaknya menjadi contoh bagi masyarakat dan mematuhi peraturan Pemko Medan yang sudah ditetapkan bersama-sama dengan DPRD Medan.

“Sudah jelas diatur sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang IMB, bila ada berdiri bangunan tanpa memiliki IMB berarti itu bangunan ilegal. Jadi, harus diratakan bangunan yang menyalah itu, biar jelas sanksi pelanggar perda dan jangan ‘ketok cantik’ saja,” ungkap Parlaungan baru-baru ini.

Kata dia, meskipun bangunan itu di atas lahan milik PT KAI namun masih di wilayah Pemko Medan. Oleh karena itu, selayaknya mengikuti peraturan yang ada. “Selain IMB, harus ada analisis dampak lingkungannya (Amdal), termasuk Amdal Lalu Lintasnya juga,” cetusnya.

Politisi Partai Demokrat ini menduga, adanya keberanian developer dan PT KAI membangun tanpa terlebih dulu mengurus IMB lantaran ada oknum-oknum yang membekingi. “PT KAI itu BUMN, dan selaku BUMN harusnya memberi contoh yang baik terhadap pemerintah kota. Jadi, ditegaskan bangunan di sana harus diratakan karena sudah jelas di perda disebutkan sanksi bagi pelanggar IMB,” tegasnya.

Lebih lanjut Parlaungan mengatakan, adanya wacana perubahan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan di wilayah Medan Utara, berdampak pada pembangunan puluhan toko tersebut.

“Tak tertutup kemungkinan ini berkaitan dengan adanya revisi RTRW di kawasan Medan Utara. Tapi nanti kan ada pembahasan dan harus jelas pemetaannya. Seperti di mana lokasi pergudangan, perkantoran, ruang terbuka, ruang penghijauan, semuanya harus jelas dan dibuat petanya,” tandasnya sembari mengaku sudah menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) atas persoalan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli meminta Pemko Medan bersikap tegas membongkar bangunan ilegal di lahan milik PT KAI tersebut. Apalagi, dulunya di kawasan itu merupakan areal pemukiman warga. Namun dengan dalih akan digunakan untuk area parkir PT Pelindo, rumah-rumah warga pun digusur.

Nanda menduga ada mafia tanah bekerja sama dengan oknum dari instansi terkait yang ‘bermain’ secara struktur dan masif, sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat kecil.

“Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Kota Medan jangan tutup mata dengan puluhan bangunan ilegal ini. Satpol PP juga harus bersikap tegas, bongkar semua bangunannya,” kata Nanda.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah menindak bangunan yang per unitnya berukuran 8×3,5 meter tersebut. Namun pembongkaran hanya ketok cantik saja, sehingga masyarakat menduga adanya permainan oknum pemerintah dengan developer. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi D DPRD Medan, Ahmad Arif menyesalkan penertiban jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Jalan Putri Hijau yang dilakukan tim gabungan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Medan. Sebab, JPO tersebut diyakini membantu masyarakat bila ingin menyeberang menuju arah Jalan Guru Patimpus.

“Ruas Jalan Putri Hijau itu memang membutuhkan JPO karena cukup luas, dapat dilalui hingga 6 mobil sekaligus. Sehingga, masyarakat butuh sarana bila mau menyeberang,” ujar Arif menyikapi perobohan JPO tersebut Minggu (14/10).

Diutarakan dia, apabila memang Pemko Medan melalui OPD-nya hendak melakukan penataan, cukup dengan menertibkan papan reklame. Artinya, jangan JPO dijadikan sarana bisnis bagi pengusaha.

“Penataan itu harus benar-benar untuk kepentingan umum, jangan hanya sekelompok orang atau pengusaha tertentu. Di kota-kota maju JPO itu dibutuhkan, apalagi bila arus lalu lintasnya cukup padat seperti di kawasan Jalan Putri Hijau,” sebut Arif.

Ia khawatir, ditumbangkannya JPO di Jalan Putri Hijau akan berakibat meningkatnya kecelakaan lalu lintas di kawasan itu. Sebab, masyarakat terpaksa menghentikan satu persatu kendaraan bila hendak menyeberang atau menunggu kosong.

“Kita dukung Pemko Medan melakukan penertiban untuk menata estetika kota Medan. Namun jangan sampai mengabaikan kepentingan orang umum. Penertiban yang dilakukan harus benar-benar adil dan membela warga kota Medan. Untuk itu, segera bangun kembali JPO di kawasan itu dan awasi agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi A DPRD Medan Zulkarnaen Yusuf menuturkan, pascadirobohkannya JPO tersebut diminta Pemko Medan untuk segera mencari solusi lain agar warga yang hendak menyeberang tetap terjaga keselamatannya. Seperti, dengan fasilitas umum lainnya.

“Setelah dirobohkan, Pemko juga harus memikirkan bagaimana warga yang menyebarang tetap aman dan selamat. Zebra Cross dan lampu peringatan untuk jaga kecepapan harus dimaksimalkan dan tempatkan petugas disitu,” ujarnya.

Diketahui, pada Minggu dini hari sepekan yang lalu (7/10) tim gabungan OPD Pemko Medan merobohkan JPO di Jalan Putri Hijau. Perobohan jembatan tersebut dilakukan sesuai menumbangkan dua reklame yang didirikan di atasnya. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dinilai tak serius melakukan penataan terhadap kota Medan, khususnya dalam bidang penataan reklame. Salah satunya, terbukti akibat ketidakhadiran wali kota maupun perwakilannya, paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Reklame terpaksa ditunda. Selain itu, hingga kini masih banyak berdiri reklame di kawasan zona larangan dan belum ditertibkan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Hasyim menyesalkan ketidakhadiran pihak eksekutif dalam paripurna tersebut. Padahal, ranperda yang akan dibahas tersebut merupakan usulan dari pihak Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Tertundanya paripurna itu bentuk ketidakseriusan wali kota. Kalau wali kota serius, pasti akan mengarahkan wakil wali kota atau setidaknya plt sekda, sehingga paripurna itu tidak perlu ditunda. Apalagi perda ini usulan mereka, jadi harus beri atensi lebih,” ujar Hasyim kepada wartawan akhir pekan lalu.

Menurut anggota Komisi C DPRD Medan ini, paripurna di DPRD Medan telah terjadwal dan diinformasikan kepada pihak eksekutif jauh-jauh hari. Kehadiran eksekutif di setiap paripurna sangat dibutuhkan untuk pembangunan kota Medan yang lebih baik.

“Kalau sudah dijadwalkan, harus dijalankan. Pembangunan Kota Medan tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemko Medan sendiri atau sebaliknya. Lembaga eksekutif dan legislatif harus bersinergi dengan baik untuk membangun kota ini,” sebut Hasyim.

Ia meminta wali kota dapat mengikuti jadwal-jadwal yang telah ditetapkan DPRD Medan. Atau, setidaknya dapat mengutus utusan yang kompeten bila tidak dapat menghadirinya langsung.

“Jadwal di Pemko Medan itu harus ada perencanaan, jangan mendadak semua. Kan lucu juga semua tidak bisa ikut paripurna di DPRD Medan. Ke depan, mereka harus menyesuaikan jadwalnya untuk kepentingan pembangunan,” tegasnya.

Sementara, Penasihat Fraksi PPP DPRD Medan Abdul Rani menyesalkan Wakil Wali Kota Medan AKhyar Nasution yang tidak dapat mewakili wali kota untuk mengikuti paripurna tersebut. Padahal, ketika itu Akhyar berada di Medan.

“Seharusnya paripurna itu tidak sampai batal, kan masih ada wakil wali kota. Dia bisa kok hadir pada paripurna itu, kecuali tadi paripurna yang beragendakan pendapat fraksi. Kita sangat menyesalkan ketidakhadiran eksekutif, dalam hal ini pak wakil. Jangan dia sibuk ke sana ke sini tapi tidak mau ikut paripurna,” cetus Abdul Rani. Dia meminta, ke depan agar serius dalam melakukan penataan reklame.

Diketahui, Ketua DPRD Medan, Henry J Hutagalung terpaksa menunda rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Penyelenggaraan Reklame setelah sebelumnya sempat dibuka, Rabu (10/10) lalu. Penundaan itu karena wali kota, wakil wali kota maupun sekda tidak menghadiri paripurna tersebut. (ris/azw)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara (Sumut) berhasil duduk di ranking tiga dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVII/2018. Hasil tersebut dianggap sudah melebihi ekspektasi meski sebelumnya Gubernur Edy Rahmayadi menginginkan Sumut menjadi juara umum, “Juara tiga itu sudah luar biasa, bahkan di luar ekspektasi kita.

Pada waktu MTQN sebelumnya (NTB 2016) kita (Sumut) secara umum hanya berada di ranking 23. Kita sudah melompat jauh dari sebelumnya,” ujar Ketua Umum MTQN XXVII, R Sabrina kepada wartawan di Media Center MTQN Komplek Gedung Serba Guna Pancing, usai acara penutupan MTQN, Jumat (12/10) malam.

Menurutnya, harapan tiga hal kesuksesan dalam MTQN sudah dilalui dengan sangat baik oleh Sumut. Yakni sukses dalam penyelenggaraan dan prestasi. Tinggal lagi sukses yang terakhir, yaitu laporan pertanggungjawaban acara.

“Kafilah kita bersemangat karena menjadi tuan rumah. Di babak final kita mempunyai 22 finalis. Hasilnya, 4 orang mendapat juara 1, 3 orang mendapat juara 2, dan 8 orang memeroleh juara 3. Itu belum dihitung yang menjadi juara harapan. Nampaknya kita diberkati Tuhan bahwa kita sukses dalam penyelenggaraan dan juga perlombaan,” katanya didampingi Ketua Harian Zonny Waldi dan Ketua Bidang Publikasi, Dokumentasi, Siaran dan Media Center, Ilyas Sitorus.

“Begitupun kita jangan berpuas diri dulu, sebab masih ada juara 2 dan 1 yang perlu kita kejar dan raih pada MTQN ke-28 di Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita bisa meningkat lagi,” imbuhnya.

Sekdaprovsu ini menambahkan, kesuksesan dalam ajang sekelas MTQN takkan mampu diraih tanpa adanya rasa kebersamaan dan persatuan antarkomponen masyarakat Sumut. “Termasuk kerja sama dan dukungan dari rekan-rekan media semua. Even nasional maupun internasional tanpa publikasi tidak akan diketahui khalayak,” katanya.

Sejak awal, kata Sabrina, suksesi MTQN menjadi tugas besar pihaknya, seluruh stakeholder dan masyarakat Sumut. Bahkan kepanitiaan yang ada menurut dia hanya struktural saja dan sebagai roda penggerak. “Tetapi seluruh masyarakat Sumut adalah tuan rumah. Kami mengamati semua pihak telah memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya termasuk rekan-rekan media. Tentu hal itu menjadi wujud kebersamaan dan persatuan di antara kita untuk menyukseskan MTQN, yang merupakan kehormatan (Sumut) ditunjuk sebagai tuan rumah. Atas hal ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya,” katanya.

Pemprovsu berharap kesuksesan penyelenggaraan MTQN tidak sekadar menjadi output melainkan outcome atau manfaat dari kegiatan tersebut. “Promosi itu mahal. Tetapi dengan pena, berita, dan foto rekan-rekan media, semua telah mempromosikan Sumut. Dengan itu Sumut jadi dikenal orang. Dan ini tentunya sangat menguntungkan Sumut, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” katanya.

Seperti diketahui, Provinsi DKI Jakarta menjadi juara umum di MTQN XXVII yang digelar di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, mulai 4-13 Oktober 2018 kemarin.

Pada malam penutupan acara secara resmi dilakukan Wakil Presiden Republik Indonesia, M Jusuf Kalla itu, DKI mengumpulkan poin sebanyak 64, disusul Provinsi Banten dengan poin 51.

Sementara Sumut menempati urutan ketiga dengan poin 37, disusul Kepulauan Riau dan Jawa Timur. Posisi keenam hingga sepuluh yakni Riau, Jawa Barat, Aceh, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan.

Dalam penilaian yang dibacakan Ketua Dewan Hakim, Rom Rowie, DKI mengumpulkan 10 emas, 3 perak dan 5 perunggu. Sedangkan Sumut meraih 15 juara dengan rincian 4 peringkat pertama (emas), 3 perak, dan 8 perunggu. Adapun empat peserta Sumut yang meraih emas itu dari cabang; Hifdzil 10 Juz dan Tilawah putra, Fahmil Quran putri, Syarhil Quran putra dan Hifdzil 1 Juz dan Tilawah putri.

Tiga peserta yang meraih peringkat kedua ada pada Cabang Hifdzil Quran Putri Golongan 5 Juz dan Tilawah, Cabang Makalah putra dan Cabang Kaligrafi Putri Golongan Kontemporer. Sedangkan untuk delapan peserta peringkat ketiga diraih pada golongan Cabang Fahmil Quran putra, Cabang Hifdzil Quran Putri 30 Juz, Cabang Kaligrafi Golongan Kontemporer Putra, Cabang Makalah Putri, Cabang Tafsir Putri Golongan Bahasa Arab, Cabang Tilawah Putri Golongan Anak-Anak, Cabang Tilawah Putri Golongan Qiraat Sab’ah Murattal Dewasa, dan terakhir Cabang Tilawah Putri Golongan Remaja. (prn/azw)