MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD dan Pemko Medan menggelar paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan, Senin (8/10). Paripurna tersebut dalam agenda pemandangan umum fraksi-fraksi.

Ketua Fraksi DPRD Medan Ilhamsyah mengungkapkan, keberadaan RPH dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik dari kebersihan, kesehatan ataupun kehalalan daging untuk dikonsumsi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPS/TN.240/9/1986.

Selain itu, lanjutnya, dalam nota pengantar yang disampaikan mengenai aturan tersebut bahwa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu adanya upaya optimalisasi PUD melalui peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, SDM maupun sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga, memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

“Namun demikian, perlu diketahui dengan merubah Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah RPH akan dapat menjadi perusahaan yang sehat? Kemudian, dapatkah memberikan kontribusi bagi PAD,” tanya Ilhamsyah.

Menurut Ilhamsyah, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPS/TN.240/9/1986 menekankan pada produk sehat dan halal dapat dijamin dengan RPH yang memiliki sarana untuk pemeriksaan hewan potong, kebersihan dan mematuhi kode etik serta tata cara pemotongan secara tepat. Oleh karenanya, muncul pertanyaan apakah RPH Medan saat ini telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diisyaratkan.

Berkenaan dengan ketentuan dalam pasal 331 Undang-undang No 23 tahun 2014 mengatur mengenai bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sambung Ilhamsyah, memang tidak lagi mengenai bentuk Perusahaan Daerah. Sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum dari PD RPH menjadi PUD RPH Medan. Perubahan ini tentunya mengakibatkan terjadinya restrukturisasi organisasi.

“Kita menyambut baik diajukannya Ranperda ini, guna meningkatkan profesionalitas Perusahaan Daerah. Namun dalam operasionalnya tidak semata-mata mencari keuntungan saja. Akan tetapi yang lebih utama adalah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan pengelolaan yang memenuhi standar Nasional Indonesia (SNI).

Maka dari itu, kiranya di dalam Perda ini juga membuat ketentuan yang mengarahkan pada kebijakan pengelolaan usaha yang lebih modern namun tetap mempunyai ciri kekhasan dan keunikan tersendiri sehingga bisa menjadi bagian dari promosi pariwisata Kota Medan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, PUD RPH Kota Me-dan harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam mencari pendapatannya.

Sehingga, ke depannya tidak lagi tergantung kepada penyertaan modal dari pemerintah. “PUD RPH kota Medan harus melakukan pembenahan dengan melakukan kebijakan manajemen secara profesional, melalui peningkatan kualitas SDM dan pamanfaatan teknologi tepat guna. Di sampingi itu, penempatan aparatur tetap mempertimbangkan kemampuan yang sesuai dengan keahliannya,” tukasnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan yang disampaikan Wong Chun Sen mengatakan, keberadaan perusahaan daerah bukan semata-mata mencari keuntungan saja. Namun dapat mensejahterakan masyarakat. (ris /ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2018. Ditargetkan, pekan depan Perwal selesai dan bisa dijalankan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, Perwal tersebut dilakukan lantaran hingga 30 September 2018, baik Pemko dan DPRD Medan belum juga menandatangani P-APBD kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2018.

Menurutnya, pengesahan P-APBD Medan 2018 tidak akan melibatkan DPRD. Sebab, dalam pengesahannya tidak menggunakan payung hukum peraturan daerah (Perda), namun peraturan Wali Kota (Perwal). “Medan samalah dengan Sumut, tidak ada Perda P-APBD 2018 tapi Perwal,” ujar Irwan, kemarin.

Menurut Irwan, kepastian tidak adanya Perda P-APBD 2018 baru didapatinya ketika mengikuti rapat bersama BPKAD Sumut baru-baru ini. “BPKAD Sumut sudah rapat dengan Dirjen Perbendaharaan Keuangan Kemendagri, hasilnya daerah yang belum menandatangani kesepakatan bersama KUA-PPAS P-APBD sampai 30 September 2018, tidak perlu lagi membuatnya. Jadi, kalau ada yang mau diubah cukup dengan Perwal Penjabaran P-APBD,” paparnya.

Diutarakan dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan sejatinya telah sepakat. Saat ini, tinggal menjadwalkan penandatanganan. “Karena ada imbauan seperti itu, maka Penjabaran P-APBD pakai perwal saja. Memang akan ada beberapa hal yang digeser,” paparnya.

Irwan mengaku, TAPD Kota Medan menargetkan Perwal tentang Penjabaran P-APBD 2018 selesai pekan depan. “Perwal sedang disusun, minggu depan diharapkan selesai sepanjang OPD cepat menginput,” jelasnya.

Irwan mengatakan, ada 3 hal yang ingin diubah pada Perwal tentang Penjabaran P-APBD 2018. Di antaranya, rincian objek belanja, antar belanja dan program kegiatan. “Mengubah pekerjaan tidak boleh, misalkan pengaspalan di jalan A mau diubah ke pembangunan drainase di jalan B. Hal itu tidak bisa, dan itu harus Perda. Kalau pengaspalan mau pergeseran lokasi masih bisa,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, diduga akibat kelalaian DPRD Medan tak dapat meneken P-APBD 2018. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa batas waktu pengesahan P-APBD Kabupaten/Kota per 30 September.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Medan, Mulia Asri Rambe mengakui bahwa belum ditekennya P-APBD 2018 terjadi akibat selama ini penerapan Permendagri No 13 Tahun 2006 dinilai lentur. Sehingga, Pemko dan DPRD jadi teledor untuk melakukan pembahasan.

“Selama ini Permendagri Nomor 13 tahun 2006 itu banyak toleransi bagi Pemko/Pemkab termasuk Medan, sehingga membuat kita (Medan) nyantai dan mengulur-ulur dalam pembahasannya. Jadi, pada saat peraturan diperketat banyak Pemkab/Pemko yang terkejut dengan aturan ini,” ungkap Mulia yang akrab dipanggil Bayek. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Diduga mencari ikan di zona terlarang, sebanyak 11 kapal dengan jenis 2 alat tangkap dorong atau langge dan 9 alat tangkap cakar kerang atau garuk, diamankan nelayan tradisional di perairan Bagan Deli, Belawan, Senin (8/10) pukul 08.00 WIB.

Sweeping ratusan nelayan skala kecil, langsung menggiring 11 unit kapal beserta awak kapal ke Dermaga Ditpolair Polda Sumut di Belawan. Kedatangan ratusan nelayan tradisional dengan mengamankan 11 unit kapal, disambut petugas Polair Polda Sumut. Nelayan tradisional mendesak agar polisi memproses secara hukum kapal yang mereka amankan.

“Kapal – kapal ini menggunakan pukat trawl, kami tangkap tadi areal pinggiran pantai Bagan Deli. Kapal pukat langge ini dimodifikasi dengan alat tangkap grandong. Kami minta ini untuk diproses secara hukum,” teriak nelayan.

Nelayan tradisional sangat menyesalkan masih bebasnya kapal pukat trawl yang melaut di perairan pinggiran Belawan.”Ini yang hancurkan habitat laut. Kami nelayan kecil di pinggiran tak bisa lagi menangkap ikan, karena hasil laut habis dikeruk sampai dasar laut. Jadi, kami mau makan apa, kalau hasil laut sudah disapu bersih sama pukat trawl,” ungkap nelayan kepada petugas.

Menanggapi itu, Direktur Ditpolair Polda Sumut, Kombes Yosi Muhamartha memerintahkan anggotanya untuk menerima aspirasi nelayan tradisional, dengan memeriksa 11 unit kapal dan awaknya untuk disidik.

Setelah mendengar penjelasan dari orang nomot satu di Ditpolair Polda Sumut, ratusan nelayan tradisional beranjak meninggalkan Mako Ditpolair Belawan.”Untuk kapal yang diamankan itu, akan kita periksa dulu. Apabila dari hasil penyelidikan alat tangkap itu tidak dilarang, maka kita akan memulangkan seluruh kapal itu. Untuk lebih jelas, akan kita tunggu saksi ahli yang akan memeriksa atas dugaan pelanggarannya,” jelas Direktut Ditpolair Polda Sumut.

Perwira berpangkat tiga bunga melati emas ini mengucapkan terima kasih kepada nelayan tradisional yang tidak bertindak anarkis, mengenai alat tangkap kapal yang diamankan. Dalam Permem KP No. 71 Tahun 2016, alat tangkap dua jenis kapal itu tidak dilarang, hanya saja zona tangkap yang mengatur alat tangkap tersebut.

“Untuk alat tangkapnya tidak dilarang, tapi zona areal tangkap yang diatur. Jadi, bila hasil penyelidikian nanti, kapal dengan dua jenis alat tangkap itu mencari ikan di luar zona, maka dapat diproses secara hukum,” ungkap Yosi didampingi Kasubdit Gakkum Ditpolair, AKBP Nagari Siahaan.

Di tempat terpisah, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengaku telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah hukum (Wilkum) Polda Sumut terkait hal ini.

Kapolda mengaku sudah melakukan pertemuan dengan para nelayan yang ada di Sumut ini. Dalam pertemuan itu, pihaknya sudah sepakat agar membicarakan semua permasalahan masyarakat nelayan mulai dari alat tangkap sampai kepada Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN).

“Kita akan mendata semua nelayan tradisional dan nelayan semi modern yang ada di Sumut dan setelah itu akan kita kumpulkan bupati dan walikota yang memiliki wilayah laut untuk membicarakan dan mencari solusi terkait alat tangkap para nelayan,”kata Irjen Pol Agus Andrianto, Senin (8/10).

Kata Kapolda, pihaknya sudah bertemu dengan nelayan dan juga sudah duduk bareng sehingga sudah sepakat untuk mendatangkan dan memverifikasi secara benar nelayan yang menggunakan alat tangkap semi modern. “Jadi di sini kita akan mengumpulkan nelayan yang menggunakan alat tangkap semi modern tanpa ada tokenya. Jadi dia murni nelayan yang apabila tidak melaut, dia tidak dapat makan,”ujarnya.

Dikatakan pria dengan bintang dua dipundaknya ini, pendataan ini dilakukan agar alat tangkap para nelayan bisa diganti dalam bentuk hibah dari pemerintah kabupaten/ kota melalui sistem hibah.

Setelah itu, sambungnya pihaknya juga membahas tentang SPBN untuk para nelayan. Namun, karena terbatas untuk SPBN, katanya, pihaknya akan mengupayakan untuk menggunakan BUMD dengan harapan masyarakat nelayan bisa mendapatkan pelayanan SPBN yang bekerjasama dengan BUMD dan Pertamina.

Mengenai pelanggaran kepada masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap semi modern seperti pukat Trawl, sambung Agus, penegakan hukumnya terhadap ketentuan. Misalnya, penegakan ini tetap dilaksanakan terhadap alat tangkap semi modern. “Akan tetapi hukum tetap berjalan dan akan tetap dilakukan penindakan,”ujarnya.

Kapolda menyarankan kepada bupati dan walikota untuk mencari solusi dan jalan keluar agar nelayan dapat mencari mata pencaharian selama proses pergantian yang akan dianggarkan pada tahun 2019. “Intinya bagaimana supaya nelayan semi modern juga bisa menghidupi keluarganya. Kita harap pemerintah daerah peka dan bisa mencari solusi yang baik buat masyarakat,” pungkas Agus. (fac/dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan pagar milik PT Pelindo yang berdiri di kawasan ruang terbuka hijau (RTH), Jalan Raya Pelabuhan II, Kecamatan Medan Belawan, memberikan dampak di lokasi itu dengan terimbas genangan banjir, Senin (8/10).

Pantauan di lapangan, kondisi genangan banjir di atas mata kaki orang dewasa, disebabkan aliran drainase yang tertutup oleh pagar gedung mewah milik perusahaan BUMN tersebut.

Dampak dari rusaknya jalur hijau akibat pembangunan perkantoran milik PT Pelindo, tidak hanya merusak jalur hijau, tetapi telah merusak tatanan fasilitas umum seperti trotoar dan taman.

Ketua Karang Taruna Belawan Abdul Rahman menyesalkan sikap dari pihak Pelindo, menata bangunan berimbas kepada masalah fasilitas umum dan penyerobotan lahan jalur hijau.

“Harusnya, Pelindo jangan asal bangun. Dampak terhadap masyarakat harus dipikirkan. Lihatlah, akibat drainase ditutup, setiap hujan banjir. Kalau memang nanti drainase mau dibenahi, tapi jangan mendirikan pagar di atas drainase. Itu kan salah,” tegas pria akrab disapa Atan.

Sementara itu, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengatakan, pihak Pelindo akan menata kembali drainase sekaligus pembetoman jalan, setelah bangunan itu selesai. Sehingga, kondisi saat ini belum bisa tertata baik.”Nanti kalau sudah bangunan itu selesai, jalan dan drainase akan dibenahi. Jadi, kondisinya tertata baik. Kita tunggu aja dalam waktu dekat ini,” kata Ahmad.

Seperti diketahui, pagar bangunan dipadu dengan besi stainless, berdiri di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tepatnya di atas drainase. Penyerobotan lahan itu diperkirakan mencapai 1 hingga 2 meter.

Pembangunan gedung baru milik PT Pelindo I itu sudah berlangsung hampir 2 tahun. Selama proses pembangunan, areal RTH berupa taman dan drainase ditutup. Bahkan, trotoar sebagai sarana umum pejalan kaki juga rusak.

Humas Pelindo I Cabang Belawan, Mufthirakhman, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, membantah pihaknya telah mendirikan pagar gedung di atas lahan negara. “Tidak ada kita ambil lahan di luar gedung,” bantahnya.

Mengenai drainase dan taman yang rusak, ia berjanji segera membenahi. “Setelah bangunan selesasi, akan ditata kembali,” ujarnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perasaan senang mengikuti lomba Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XVII Tahun 2018 di Sumatera Utara (Sumut), terpancar dari raut wajah Muhammad Handika Surbakti.

“Suatu kebanggaan dapat mengikuti even ini,” ujar Handika utusan Sumut asal Medan, kepada wartawan, Minggu (7/10) Berbagai persiapan sudah dilakukannya selama 6 bulan ini. Karenanya, Sarjana tamatan UINSA atau UIN Sunan Ampel ini berharap bisa memberikan yang terbaik buat Sumut.

“Insya Allah dan yakin bisa masuk ke babak berikutnya,” katanya yang mengikuti perlombaan cabang Musabaqoh Menulis Ilmiah Al Qur’an (M2IQ) golongan putra.

Handika juga mengatakan, untuk lomba M2IQ ini ada 2 tema yang diberikan dan dipilih tiap peserta. Pertama Revolusi Mental Dalam Perspektif Al Qur’an dan kedua, Peranan Keluarga Dalam Menopang Ketahanan Nasional.”Kami menyiapkan yang terbaik. Semua berat karena semua peserta merupakan utusan terbaik tiap provinsi,” ucapnya.

Sementara, Kordinator M2IQ, Torang Rambe menerangkan, peserta ada 28 putra dan 28 putri atau 56 peserta. Tiap provinsi mengirimkan 2 utusannya. Penilaian yang dilakukan, lanjutnya, secara umum yaitu bobot tulisan, logika dan pesan yang disampaikan.

“Waktu yang diberikan kepada tiap peserta sesuai ketentuan nasional yaitu 9 jam sejak dimulainya perlombaan. Untuk istirahat menyesuaikan dengan pesertanya, yang jelas waktunya 9 jam. Penulisan makalah 10 sampai 15 lembar dan diberikan kepada dewan hakim,” ujarnya.

Ternyata, lanjut Torang, dari 2 tema atau judul yang diberikan, dari hasil acak komputer, untuk peserta putri mengambil poin tentang ketahanan keluarga. Adapun dewan hakim yang menilai, sebut Torang, berjumlah 11 orang. Ketua dewan hakim Prof Dr H Darwis Hude merangkap Anggota dan 8 Anggota ditambah 2 Panitera. (man/ila)