MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memprediksi akan kembali terjadi utang terhadap proyek atau kegiatan yang dikerjakan pihak ketiga ketika tutup tahun anggaran 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan Irwan Ibrahim Ritonga menyebutkan, sejauh ini utang pihak ketiga yang belum dibayarkan mencapai Rp50 miliar lebih.

itambah lagi, beberapa pekerjaan atau proyek yang kemungkinan tidak tuntas tahun ini.”Diprediksi pekerjaan yang tidak bisa dibayar tahun ini mencapai Rp200 miliar, dan itu akan menjadi utang untuk dibayar tahun berikutnya atau 2019,” kata Irwan, kemarin.

Diutarakan Irwan, salah satu pekerjaan yang kemungkinan dibayar pada tahun depan adalah proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang. Proyek yang sempat mangkrak tersebut memiliki nilai kontrak biaya yang dibebankan sebesar Rp26.288.350.000. Selain itu, proyek Dinas Pekerjaan Umum dan lainnya.

“Apabila proyek Pasar Kampung Lalang selesai pada November nanti, tentu harus dibayar juga saat itu sesuai kesepakatan. Akan tetapi, kalau tidak tuntas maka tentunya dibayar pada tahun 2019,” tuturnya.

Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa dibayarkannya tagihan dari organisasi perangkat daerah (OPD) atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Seperti, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak sesuai target atau tak terbayarkannya dana bagi hasil (DBH) dari Pemprovsu.

“Memasuki triwulan IV ini, kami sudah membayar utang dengan total Rp187 miliar kepada pihak ketiga. Utang tersebut terkait pekerjaan yang telah selesai tahun 2017. Makanya, untuk tahun 2018 diprediksi jumlah utang lebih besar dari tahun lalu dengan perkiraan Rp200 miliar,” tukasnya.

Irwan menambahkan, utang DBH Pemprovsu dapat dibayarkan pada tahun ini. Hal itu untuk mengantisipasi apabila beberapa pekerjaan tuntas sebelum tahun 2018 berakhir. Namun, jika tidak maka dilakukan efisiensi kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pemprovsu kabarnya sudah menyiapkan anggaran untuk melunasi utang DBH kepada kabupaten/kota, termasuk Medan. Anggaran yang sudah disiapkan sekitar Rp1,2 triliun dari target Rp1,7 triliun,” pungkasnya.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Direktur Utama PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya membantah keras tudingan Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Mulia Asri Rambe alias Bayek, yang menuding adanya du-gaan keterlibatan dalam kasus operasi tangkap tangan di Pasar Marelan. Hal itu terkait Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) Ali Geno membeli kiosn
dan meja di Pasar Marelan hingga Rp3 miliar.”Tak ada itu, fitnah itu, bohong. Ada surat perjanjiannya,” kata Rusdi, kemarin.

Dijelaskan dia, antara PD Pasar dan P3TM telah ada perjanjian kerja sama. “Membeli, gak ada. Sudah ada perjanjian kerja sama dengan dia (Ali Geno),” tambahnya.

Menurut Rusdi, pedagang hanya mendapatkan satu meja untuk satu orang. Namun kondisi itu disesuaikan dengan pasar yang lama tempat mereka berjualan. “Kita lihat juga, kadang kita sesuaikan antara satu atau dua meja tapi sesuai dengan pasar yang lama.

Namun kalau banyak, tiga, empat atau lima, itu enggak ada,” cetusnya sembari menegaskan tidak benar adanya pernyataan jika Ketua P3TM Ali Geno membeli kios dan meja hingga Rp3 miliar.

Ia menuturkan, perjanjian kerja sama antara PD Pasar dan P3TM dibahas di Badan Pengawas BUMD. “Jadi, akan ada solusi dan tindak lanjut mengenai kerja sama dengan P3TM tersebut. Saat ini menunggu arahan Badan Pengawas,” ujar Rusdi.

Dia menambahkan, PD Pasar sudah kooperatif terhadap pihak kepolisian. Bahkan, Rusdi sudah memberikan keterangan. “Polisi sudah profesional dan sudah diserahkan semua proses kepada kepolisian. Kita serahkan kepada kepolisian dan kita yakin polisi itu profesional,” pungkas Rusdi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Mulia Asri Rambe meminta kepada kepolisian mengusut dugaan keterlibatan PD Pasar Kota Medan “Diminta kepada pihak kepolisian benar-benar jeli dan harus tuntas dalam menangani kasus Pasar Merelan yang melibatkan Aili Geno (Ketua P3TM). Sebab, dalam kasus ini kerugian yang dialami pedagang bila diakumulasi mencapai Rp3 milliar,” ungkapnya, Selasa (2/10) lalu.

Menurut anggota dewan yang akrab dipanggil Bayek ini, tujuan revitalisasi pasar adalah untuk menata para pedagang, baik yang ada di pinggir jalan maupun lainnya. “Satu pedagang sudah komitmen bahwasanya satu meja.

Jadi, mereka memberikan meja pada pedagang bukan pengusaha. Namun, kadang-kadang pedagang itu dia berdagang bukan meja dia, meja orang lain yang dia sewa. Hal ini berarti, yang memiliki meja tersebutlah pengusaha. Makanya, PD Pasar tidak ada memberi meja kepada pengusaha tapi kepada pedagang. Begitulah sangat pedulinya PD Pasar sama pedagang, padahal ini seolah-olah,” sebut Bayek.

Namun, sambung Bayek, kenyataannya lain. Berdasarkan yang disampaikan Ketua P3TM Ali Geno, dia membeli meja dan kios sampai Rp3 miliar.”Ini sudah sangat-sangat menyalahi. Jangankan Rp3 miliar, tiga meja pun tidak bisa dia beli walaupun dia pedagang. Apalagi, dia sebagai ketua P3TM.

Dia itu sebatas wadah untuk berhimpun. Jadi, ini sudah suatu pelanggaran besar dan boleh ditanyakan kepada PD Pasar apa benar uang Rp3 miliar itu dibeli untuk meja dan kios? Kalau boleh berarti bisa dipertanyakan, kenapa dikasih dan minta kwitansinya. Kalau ini yang terjadi maka PD Pasar bisa dijerat hukum, karena sudah menyalahi wewenang,” ungkap Bayek.

Oleh sebab itu, lanjutnya, sekali lagi diminta kepada polisi untuk benar-benar mengusut secara tuntas dan mengupas tentang jawaban Ali Geno, yang menyatakan kalau uang Rp3 miliar tersebut tidak mengalir kemana-mana. Melainkan, untuk beli meja dan kios. “PD Pasar harus dipanggil untuk diperiksa dan memberi penjelasan yang sesungguhnya. Jangan ada yang ditutupi apalagi disembunyikan,” cetusnya.

Diketahui, Subdit IV/Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku pungutan liar (pungli) di Pasar Marelan, Jumat, 24 Agustus lalu.

Keempatnya, masing-masing RM (47) warga Jalan Takenaka Gang Family Lingkungan V Paya Pasir Marelan, AS (48) Kepala Pasar warga Jalan Tempirai Martubung. Ras (49) anggota P3TM warga Pasar Nippon Siombak Labuhan Deli Marelan, dan MAA (50) bendahara/sekretaris P3TM warga Marelan Raya Lingkungan 7 Rengas Pulau Marelan.

Dari penangkapan tersebut, turut diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp2 juta, 1 tas ransel warna ungu berisikan berkas berkas dan kwitansi dan 4 unit handphone.

Penangkapan ini bermula setelah personil mendapatkan informasi dari masyarakat dan media sosial terkait adanya pelaku tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Pasar Marelan. Selanjutnya tim polisi melakukan penyelidikan terhadap pedagang disana. Ternyata, benar telah terjadi jual beli meja dagangan yang dilakukan oleh P3TM.

Adapun harga dari 1 meja sebesar Rp12 juta, dengan uang panjar Rp3 juta. Selanjutnya pembayarannya akan dicicil oleh pedagang ke P3TM, kemudian uang tersebut disetorkan.

Belakangan, Ketua P3TM Ali Geno ikut terjerat. Ali Geno yang sempat buron akhirnya berhasil ditangkap Polda Sumut dari tempat persembunyiannya di Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sabtu (15/9). (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pasca dilakukan pembongkaran oleh petugas Satpol PP, aktivitas pembangunan di lahan PT KAI, Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Belawan, akhirnya berhenti, Jumat (5/10). Dewanpun mengapresiakan ketegasan Pemko Medan.

Pantauan di lapangan, bangunan kios lebih dari 10 unit yang sudah terbangun, tidak ada lagi aktivitas. Kondisi bangunan yang sempat terbongkar masih terlihat satu unit kios rubuhn
Sejak pembongkaran itu, pihak pengelola atau pekerja di lahan itu tidak lagi melakukan kegiatan. Sebelumnya, pengelola berjanji akan membongkar sendiri sisi bangunan yang masih berdiri.

Menyikapi itu, Anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengapresiasi Pemko Medan yang sudah tegas melakan penertiban bangunan liar di lahan PT KAI, harapannya, penertiban bangunan liar di Belawan dapat terus dilaksanakan.

“Kita tahu, banyak lagi bangunan liar di Belawan, agar semua yang berdiri secara liar turut ditertibkan. Agar terwujudnya pembangunan yang taat aturan,” kata Bahrum.

Harapan wakil rakyat dari Medan Utara ini, Pemko Medan sudah sepatutnya melakukan investigasi dan pengecekan, terhadap bangunan liar lain di wilayah Belawan, karena banyak perusahaan membangun tanpa izin dan menyalagi IPAL.

“PT KAI ada contoh, jadi kita minta Pemko Medan harus tegas juga dengan banguna lain. Seperti pemagaran dan penembokan yang dilakukan Pelindo, itu harus ditertibkam juga. Karena salah dan tidak punya izin,” beber Bahrum.

Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengatakan, berdasarkam perintah dari wali kota, pihaknya tetap memantau dan menertibkan bangunan liar di Belawan. Bahkan, papan reklame dan bangunan diatas drainase sudah mereka tertibkan.

“Kita tidak main – main melakukan penertiban, lihatlah di lahan PT KAI sudah ditertibkan, artinya Pemko Medan tetap komitmen melakukan penertiban, apabila bangunam di lahan PT KAI itu belum ada izin, maka tidak diperbolehkan melanjutkan pembangunan,” tegas Ahmad. (fac/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Proses seleksi jabatan calon sekretaris daerah (Sekda) Kota Medan telah memasuki tahap akhir. Sesuai jadwal, akan diumumkan pada 4 Oktober 2018. Namun, hingga kini hasil seleksi dari lima calon yang telah mendaftar belum ada diumumkan.

Adapun kelima calon tersebut yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Wirya Al Rahman. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Arjuna Sembiring. Kepala Dinas Perindustrian, Zulkifli Sitepu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muslim Harahap. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Damikrot Harahap.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Medan Lahum Lubis mengatakan, pihaknya tidak lagi mencampuri urusan seleksi calon sekda. Sebab, prosesnya sudah ditangani oleh Panitia Seleksi (Pansel) dari BKD Sumut. “Lima nama, itu sudah mereka (Pansel) yang proses,” ujarnya, Jumat (5/10).

Terkait hasil seleksi, kata Lahum, pihaknya tidak bisa mengumumkan termasuk hasil wawancara yang sudah dijalani oleh lima calon. “Jadi, yang wawancara itu tim pansel dan mereka juga yang umumkan. Kami hanya mengurusi administrasi pendatar ketika diawal,” sebutnya.

Sementara, Kepala BPBD Medan Arjuna Sembiring mengaku sudah mengikuti setiap tahapan proses seleksi. Akan tetapi, Arjuna tak berkomentar banyak dan lebih jauh mengenai peluangnya menjadi Sekda Kota Medan. “Saya sudah ikuti prosesnya, sudah wawancara dengan pansel dan persentase makalah. Untuk hasil akhir lihat bagaimana nanti saja,” ucapnya singkat.

Tak jauh beda disampaikan calon lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Medan Muslim Harahap. Muslim juga tidak terlalu memikirkan bagaimana hasil wawancara yang telah dilaluinya. “Saya tidak tahu kapan diumumkan hasil wawancaranya. Karena ada peluang, kenapa enggak dicoba saja,” pungkassnya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Kapolsek) Helvetia berbagi rejeki kepada ratusan penarik becak bermotor, pedagang asongan dan warga kurang mampu di Persimpangan Jalan Gatot Subroto-Jalan Pondok Kelapa, Medan, Jumat (5/10).

Kegiatan sosial bertajuk Jumat Barokah yang digagas Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto ini, mendapat apresiasi tinggi masyarakat. Kapolsek Helvetia Kompol Trila Murni didampingi Kanit Reskrim Iptu Sebayang bersama seluruh personel Polsek Helvetia bersama-sama membagikan nasi kotak. “Ini dari Kapolda, ya,” ungkap Trila.

Trila mengatakan, kegiatan ini akan rutin digelar setiap Jumat. Tujuannya untuk berbagi kebahagiaan kepada warga yang kurang mampu. “Sesuai arahan Kapolda, kami harus menjadi polisi yang peduli kepada masyarakat selain juga sebagai aparat penegak hukum,” kata dia.

Melihat senyum bahagia para penarik betor dan masyarakat yang menerima nasi kotak itu, kata Trila, merupakan kebahagiaan. “Dalam islam kita juga diajarkan untuk saling berbagi. Rejeki kita tentu tidak akan berkurang ketika berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan berkah, ya,” ungkapnya.

Salah seorang penarik betor, Anto, mengaku sangat senang mendapatkan nasi kotak tersebut. “Setidaknya lepas makan siang,” ungkap ayah dua orang anak ini.

Ia berharap agar kegiatan tersebut boleh diadakan rutin. “Ya kalau boleh diadakan tiap hari. Tapi begitupun begini saja saya sudah sangat bersyukur. Terimakasih sekali lah pokoknya,” paparnya.

Tak hanya penarik betor, warga lainnya seperti pedagang asongan, warga yang juga bermukim di seputaran persimpangan itu juga berduyun-duyun datang ke sana.

Ari, seorang pedagang asongan yang biasa mangkal di lokasi itu mengaku terkejut ada polisi bagi-bagi nasi kotak. “Jarang-jarang ada polisi begini, ya. Lumayanlah gak perlu beli makan siang lagi,” ungkapnya.

Kegiatan itu berlangsung sekira 30 menit, tepatnya pukul 11.00 WIB sebelum solat Jumat. “Semoga kegiatan ini jadi ladang amal buat kami. Berbagi dengan sesama itu perlu,” pungkas Kanit Reskrim Polsek Helvetia, Iptu Sebayang.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kondisi Pasar Glugur saat ini membutuhkan perhatian dari PD Pasar Kota Medan. Sebab, saat ini aktivitas jual beli sepi. Anggota Komisi C DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung meminta kepada PD Pasar Kota Medan untuk menghidupkan iklim usaha di pasar tersebut. Salah satu caranya, dapat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dengan penataan arus lalu lintas.

“Pasar Glugur sepi pembeli karena akses jalan yang sulit. Jalan perputaran yang biasanya dapat dilalui masyarakat di Simpang Jalan KH Syeikh Abd Wahab Rokan ditutup. Sehingga, masyarakat menjadi enggan berbelanja di sana karena harus berputar jauh,” ungkap Dame, Senin (1/10).

Padahal, kata Dame, Pasar Glugur telah ditata dengan baik dan didukung penerangan yang baik pula. Tidak tanggung-tanggung, anggaran untuk revitalisasi pasar tersebut cukup besar.

“Lokasi Pasar Glugur termasuk salah satu yang strategis di Kota Medan. Sebelum jalan di sana ditutup, pasar itu selalu ramai pembeli. Namun, karena ada penutupan ruas jalan, berimbas pada sepinya pembeli di pasar itu,” terangnya. Menurutnya, untuk mendukung meningkatnya daya beli di Pasar Glugur, seharusnya Dinas Perhubungan menempatkan petugasnya guna mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut dan bukan malah menutup ruas jalan.

“Kalau memang alasan penutupan itu karena sering terjadi kemacetan, Dishub harusnya menempatkan anggotanya di sana. Jangan karena tidak mau ada macet, Dishub lalu menutupnya. Solusi yang diambil Dishub tersebut menimbulkan efek negatif terhadap pedagang karena menjadi kesulitan mendapat pembeli,” kata Dame.

Ia menambahkan, ke depan diminta kepada Dinas Perhubungan melibatkan PD Pasar dalam penataan ruas jalan di seputar pasar tradisional. Sebab, jika salah mengambil keputusan dapat mengakibatkan kerugian bagi pedagang yang merupakan binaan PD Pasar. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sehari pasca demosntrasi oleh Pegawai Honor ke kantor Walikota, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan membayarkan gaji para pegawai honorernya, Jumat (5/10) pagi.

Namun, pembayaran itu masih untuk 1 bulan dari 5 bulan gaji pegawai honorer yang tertunggak. Hal itu diakui Humas RSUD dr Pirngadi, Edison Peranginangin saat diwawancarai Sumut Pos di ruang kerjanya, Jumat (5/10).”Tadi sudah kita bayar.

Sebenarnya semalam, sebelum mereka ke kantor Kota sudah saya bilangi akan dibayar besok (hari ini), “ ungkap Edison. Dijelaskan Edison, pembayaran itu dapat dilakukan setelah menerima pembayaran klaim BPJS Kesehatan, 2 hari lalu. Namun diakuinya pembayaran klaim BPJS yang diterima pihaknya baru Rp6 miliar dari Rp20 miliar\tagihan yang diajukan RSUD dr Pirngadi.

Oleh karena itu, lanjutnya, Rp1 miliar digunakan membayar 1 bulan gaji 600 pegawai honor, sisanya membayar obat dan operasional lainnya, di antaranya pengecatan tembok di RSUD dr Pirngadi.”Nanti juga akan dibayar 1 bulan uang jasa mereka. Termasuk uang jasa bagi PNS, “ tambah Edison.

Disinggung soal kapan sisa tagihan klaim BPJS akan kembali dibayar, Edison mengaku tidak mengetahuinya. Pihaknya tidak bisa memaksa BPJS Kesehatan, terlebih masalah yang dialami BPJS Kesehatan merupakan masalah nasional.”Kalau masalah pasien sepi, bukal soal gaji tidak dibayar. Namun karena sistem rayon saat ini. Jadi kalau dirujuk, tidak bisa langsung ke sini, harus ke Rumah Sakit type C dulu,” kata Edison.

Sementara Direktur RSUD dr Pirngadi, Suraydi Panjaitan yang dikonfirmasi via telepon, tidak kunjung menjawab. Saat didatangi ke ruang kerjanya, Suryadi terkesan menolak dikonfirmasi dengan cara melalui ajudannya mengatakan kalau dirinya sedang banyak pekerjaan. (ain/ila)