MEDAN,SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidy menilai bahwa produk hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) yang akan digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjadi hak bagi eksekutif. Namun terkait persoalan ketiadaan Perda P-APBD, ada di internal lembaga tersebut.

“Pergub itu hanya boleh mengakomodir terjadinya perubahan plafon anggaran ketika adanya regulasi di atas peraturan daerah (Perda) yang mengamanahkan. Misalnya ada Peraturan Pemerintah (PP), Kepres atau Undang-Undang. Jadi kalau terkait itu, seperti gaji 13 dan 14, itu boleh diakomodir. Demikian pula UU tentang masalah pendidikan 20 persen dan kesehatan 5 persen. Itu dibolehkan saja untuk mengakomodir itu semua,” ujar Ikrimah kepada wartawan, Senin (1/10).

Sedangkan untuk plafon di luar yang diatur Undang-Undang atau regulasi yang diatasnya, tidak boleh ada perubahan sama sekali, baik ditambah maupun dikurangi. Begitu juga terkait adanya perubahan yang dibolehkan dalam detail kegiatan seperti pembangunan jalan, harus mengacu pada APBD induk 2018.

“Bisa saja diubah, misalnya kegiatan yang sama tidak efektif, kemudian mau diganti dengan yang lain. Seperti jalan, mau dipindah pengerjaannya boleh saja, tetapi tidak boleh lain dari plafon, tidak boleh lebih,” sebutnya.

Pun begitu lanjut politisi PKS ini, untuk perubahan tersebut bisa daja dilakukan namun harus masuk dalam rencana kerja (renja). Jika tidak, tetap juga tidak boleh diganti. Sedangkan untuk renja sendiri sebagaimana diketahui, ditetapkan pada 2017 lalu.

Selain itu, Ikrimah menegaskan bahwa secara hubungan politik anggaran, DPRD Sumut merasa tidak ada hubungan antara kesepahaman Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan ketiadaan P-APBD atau tidak ditandatanganinya draf KUA-PPAS.]

“Ini tidak ada hubungannya dengan DPRD. Ini masalah kan di internal Pemprov sendiri. Karena banyak informasi yang kita dapatkan, Pak Edy (Gubernur) itu kurang setuju melakukan (dilakukan) Perubahan-APBD. Jadi kesannya agak terpaksa, beliau kan tidak terlalu ngotot untuk mengubah,” katanya.

Sementara pihaknya mengaku, perubahan dimaksud karena ketika pembahasan KUA-PPAS ada plafon yang diubah dan disepakati bersama. Selanjutnya TAPD memberikan paraf sebagai tanda kesepahaman bersama antara eksekutif dan legislatif. Namun kemudian, apa yang sudah disepakati, berubah.

“Makanya kemarin kita menolak. Jadi bukan karena yang lain. Tetapi karena tidak solidnya TAPD itu sendiri. Tetapi itupun tidak masalah juga,” pungkasnya. (bal/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Berkas 2 tersangka oknum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, dan seorang Gereral Manager (GM) Ayam Penyet Ria yang terjaring OTT Polda Sumut, hingga masih diteliti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian mengatakan, saat ini jaksa penuntut umum (JPU) tengah meneliti berkas tahap satu dari ketiga tersangkan
“Info dari Tindak Pidana Khusus Kejatisu, BP ke 3 tersangka masih tahap I untuk penelitian oleh JPU. Jadi kita tunggu aja hasil penelitian JPU ya,” ujarnya kepada Sumut Pos, Selasa (2/10).

Sumanggar melanjutkan, apabila dalam penelitian JPU dirasa masih ada kekurangan, maka Kejatisu akan mengembalikan berkas tersebut ke Polda Sumut.”Bila masih ada kekurangan, berkasnya akan dikembalikan untuk kemudian dilengkapi,” katanya.

Kata Sumanggar, berkas tersebut sebelum masuk ke persidangan, nantinya akan diteliti selama 14 hari kedepan. “Masanya 14 hari dalam penelitian,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Subdit III/Tipikor mengamankan dua pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan, pada Sabtu (18/8) lalu. Dalam penangkapan yang dilakukan tersebut, selain dua pegawai UPT BP2RD Kota Medan, M Haris Hasibuan dan Daud Saringan, pihaknya juga mengamankan RC yang merupakan General Manager (GM) Ayam Penyet Ria.

“Keduanya merupakan pegawai honor. Dimana mereka melakukan pengutipan liar dengan mendatangi perusahaan Ayam Penyet Ria di Sun Plaza, kemudian melakukan negosiasi, supaya tidak melakukan wajib pajak yang seharusnya dibayarkan 10% dari pendapatannya,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Toga H Panjaitan, Selasa (21/8).

Toga menjelaskan, perbuatan ini sudah dilakukan para tersangka untuk kali kedua dalam dua bulan. Harusnya dalam pembayaran tersebut, Negara dapat memperoleh pajak sebesar Rp31 juta, yang berasal dari setoran bulan Juni (dibayar Juli) Rp18 juta, dan kemudian bulan Juli (dibayar Agustus) sebesar Rp13 juta.

“Tapi tersangka tidak menyetornya ke Negara. Sehingga mendapat bagian Rp8 juta (pembayaran pertama) dan Rp6 juta (pembayaran kedua), dengan total Rp14 juta masuk ke kantong pribadi petugas,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut, ujar Toga, Polda Sumut hanya mengamankan uang Rp6 juta dari pembayaran di bulan kedua, beserta sejumlah dokumen administrasi pajak dan handphone. Sedangkan uang Rp8 juta lagi sudah diterima oleh kedua pegawai honor UPT BP2RD tersebut. (man/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kemacetan lalu lintas mengular panjang di Jalan Mustang, tepatnya, di persimpangan Jalan Juanda/Jalan Mustang dan Jalan persimpangan tiga antara Jalan Mustang, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Avros, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Selasa (2/10) sore.

Hal itu, dipicu antrean panjang kendaraan bermotor di SPBU 11.201.106 atau disebut SPBU Polonia, Medan.

Antrean panjang di SPBU milik PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I, dikarenakan ada promo murah pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jenis Pertamax dilakukan Pertamina dan Bank Mandiri dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Mandiri ke-20 tahun.Untuk antrean BBM Pertamax dalam rangka HUT Bank milik BUMN itu, mengakibatkan kemacetan sekitar 3 kilometer.

Dari Pantau Sumut Pos, terlihat petugas kepolisian lalulintas kewalahan untuk mengatur lalu lintas yang macet tersebut.

Antrean panjang tersebut didominasi oleh kendaraan mewah roda empat. Petugas keamanan SPBU juga memberikan arahan bahwa kesediaan Pertamax habis di SPBU tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan menggunakan alat pengeras suara.”Ibu/bapak persediaan Pertamax kita sudah habis silakan melajuti perjalanannya biar tidak macet lagi,” ucap seorang petugas sekuriti SPBU tersebut.

Para pengemudi kendaraan yang sudah mengantre lama tampak kecewa dan bermacet-macetan untuk mendapatkan 20 liter Pertamax dengan harga Rp 20 ribu. Kemacetan terus terjadi hingga pukul 16.00 WIB. Melihat kecametan tersebut, seorang petugas TNI menggunakan sepeda motor terjebak macet, memakirkan sepeda motornya di pinggir jalan dan ikut mengatur lalulintas untuk mengurai kemacetan di kawasan SPBU tersebut.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto mengungkapkan, Bank Mandiri bekerja sama dengan PT Pertamina mengeluarkan program 20L Pertamax seharga Rp20 Ribu.

“Program ini dalam rangka HUT Mandiri ke-20 kepada seluruh pemegang Mandiri. Dengan menggunakan Kartu Kredit, Debit, dan E-Money, yaitu transaksi Rp 20 Ribu mendapatkan 20L Pertamax,” tutur Rudi kepada wartawan, kemarin sore.

Promo ini berlaku di 2 SPBU Medan, yaitu SPBU Adam Malik dan SPBU Polonia Jalan Mustang, Medan, serta berlaku mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.? Dengan ketentuan promo tersebut, untuk 200 voucher saja.

“Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, Pertamina selalu memberikan produk-produk dan layanan terbaiknya. Rangkaian dan informasi lebih lanjut dapat langsung didapatkan konsumen dengan menghubungi Contact Pertamina 1 500 000 atau email ke pcc@pertamina.com,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sebanyak 14 mantan karyawan PT Waruna Shipyard Indonesia di Jalan Bagan Deli Lama Gabion Belawan delegasi ke Fraksi PAN DPRD Medan, Selasa (2/10). Mereka mengadu karena dilarang masuk kerja, yang diduga karena karyawan membentuk serikat pekerja.

Delegasi karyawaan diterima Ketua Fraksi PAN DPRD Medan HT Bahrumsyah dan menyerap aspirasi karyawan. Menurut penuturan perwakilan karyawan, Rachmat, ke 14 karyawan sudah bekerja 5 hingga 20 tahun. Namun, sekitar 2 bulan lalu mereka dilarang masuk kerja melalui security.

Masih menurut pengakuan Rachmat, pelarangan mereka untuk tidak kerja namun belum menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kuat dugaan karena membentuk serikat. Dimana setelah karyawan melaporkan pembentukan Serikat Pekerja Multi Sektor (SPMS) Waruna Shipyard Indonesia mulai saat itu pula ada pelarangan untuk tidak kerja.

Sedangkan sebagian karyawan yang masuk pengurus dan anggota SPMS mendapat intimidasi dan mutasi unit kerja. “Kami tidak diperbolehkan kerja. Ketika kami minta surat PHK, pihak perusahaan tidak dapat menyerahkan,” terang Rachmat.

Untuk itu kata Rachmat, pihaknya berharap DPRD Medan dapat memfasilitasi keluhan karyawan. “Kami hanya menuntut hak, karena kami ketahui membentuk serikat kerja diperbolehkan undang-undang,” tambah Rachmat.

Sebagaimana diketahui, PT Waruna Shipyard Indonesia salah satu perusahaan unit galangan kapal terbesar di Sumut. Saat ini diperkirakan memiliki sekitar 700 karyawan.

Menyikapi keluhan para pendelegasi, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengaku prihatin ketika mendengar pengakuan karyawa. Hanya karena membentuk serikat kerja lantas tidak diperbolehlan kerja lagi.

Untuk itu, Bahrumsyah akan menyampaikan persoalan kepada Ketua Komisi B dan pimpinan DPRD Medan untuk menghadirkan pimpinan perusahaan PT Waruna Shipyard Indonesia di gedung DPRD Medan dilakukan rapat dengar pendapat. Pada RDP nanti akan dipertanyakan kewajiban perusahaan.

Bahrumsyah bilang, perubahan nama perusahaan yang sebelumnya Waruna Sentana ke PT Waruna Shipyard Indonesia patut dipertanyakan. Karena dalam perubahan nama perusahaan dimaksud harus ikut berganti dokumentasi. Perubahan itu juga harus merobah dokumentasi AMDAL. “Kita khawatir dengan perubahan nama perusahaan lantas merubah masa kerja karyawan. Hukum harus ditegaskan,” pungkas Bahrumsyah. (ris/ila)