Home Blog Page 5924

Pemprovsu Terancam Tanpa P-APBD 2018

Ilustrasi
Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – DPRD Sumut menolak menandatangani nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2018. Akibatnya, sejumlah anggaran yang ditampung dalam Perubahan APBD 2018, terancam tidak dapat digunakan.

DPRD Sumut beralasan, tidak ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2018 karena perbedaan pandangan politik anggaran antara DPRD Sumut dan Pemprov Sumut. “Dengan tidak ada kesepahaman ini, maka tidak ada pendatanganan nota kesepakatan. Artinya, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Pemprovsu TA 2018 tidak ada,” ujar Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman, Senin (24/9).

Lebih lanjut disampaikan Wagirin yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, penolakan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS tersebut karena ketidaksepahaman terhadap pandangan politik anggaran antara DPRD Sumut dan Pemprov Sumut Pun begitu, dirinya enggan memaparkan alasan ketidaksepahaman tersebut. “Yang jelas tidak ada kesepahaman antara DPRD Sumut dan Pemprov Sumut. Biarlah orang bertanya-tanya soal ketidaksepahaman itu,” ujar Wagirin.

Dengan keputusan tersebut, Pemprov Sumut yang diwakili Wakil Gubernur H Musa Rajekshah hanya terdiam menerima kenyataan bahwa tahun ini kemungkinan tidak ada Peraturan Daerah (Perda) tentang PAPBD TA 2018. Bahkan, usai rapat berakhir Wagub yang coba diwawancarai, enggan berkomentar terkait penolakan yang dilakukan DPRD Sumut.

“Nanti saja ya,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck sembari keluar dari Gedung Paripurna didampingi Sekretaris DPRD Sumut Erwin.

Terpisah, anggota Banggar DPRD Sumut Ikrimah Hamidy juga menegaskan, batalnya penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2018 karena kurangnya koordinasi pihak TAPD Sumut. Hal ini dikuatkan dengan adanya kesepakatan-kesepakatan anggaran yang dilakukan keduanya. Namun saat finalisasi untuk ditindaklanjuti pimpinan DPRD Sumut dan Kepala Daerah hasilnya berubah.

“Kita melihat struktur KUA PPAS P APBD 2018 yang kita terima hari ini berubah dari hasil pembahasan sebelumnya. Maka kita tidak mau menandatangani nota kesepakatan,” ujar Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS ini.

Disinggung soal hasil kesepakatan antara Banggar dan TAPD, adalah saat di Jakarta, dimana satu hasil kesepakatan antara keduanya adalah dana hibah. Saat itu disepakati sebesar Rp80 miliar untuk ditampung di PABPD Sumut 2018. “Dengan tidak adanya PAPBD ini semua dirugikan. Artinya target kerja yang dilaksanakan tidak terlaksana secara baik.

Karena plafon yang digunakan adalah APBD induk 2018. Kalaupun ada perincian perubahan, boleh saja tapi tidak boleh melewati plafon di APBD induk. Salah satu yang tak terakomodir ya dana hibah itu,” sebutnya.

Ikrimah pun mencontohkan bahwa di PAPBD 2018 ini rencananya Pemprov Sumut, melalui Biro Umum dan Perlengkapan menganggarkan pembelian mobil operasional Wakil Kepala Daerah, makan minum, belanja perjalan dinas, rehab rumah dinas serta pengadaan peralatan dan perlengkapan sebesar Rp13,331 miliar.

Namun tidak bisa dianggarkan karena tidak adanya PAPBD 2018. Sedangkan untuk kegiatan yang penting seperti bencana alam dan kegiatan nasional seperti MTQ serta pembayaran tambahan gaji 13 dan 14 yang telah memiliki peraturan pemerintah boleh dibayarkan.

“Kalau kegiatan nasional atau untuk pembayaran utang, gaji 13 dan 14 boleh karena ada peraturan pemerintahnya,” pungkasnya.

Menyikapi ini, pengamat anggaran Elfenda Ananda mengakui, dalam tahapan penganggaran ada proses politik yang tidak bisa dihindarkan, termasuk di KUA-PPAS. Namun untuk sebuah kesepakatan, harus disesuaikan juga dengan Undang-undang. Seperti bansos sendiri, perlu dijelaskan apakah dari segi aturan dan efektifitas serta arahnya telah dianalisis sedemikian rupa.

“Misalnya saja untuk hibah bansos, tidak boleh berulang. Kemudian juga pengusulan harus jelas, dilihat dari kemampuan keuangan pemerintah. Selama itu oke, ya tidak masalah,” ujar Elfenda.

Pun begitu, Elfenda menyebutkan bahwa masih ada kesempatan untuk TAPD dan Banggar DPRD Sumut mengambil kesepakatan bersama. Karena itu, perlu duduk bersama membicarakan hal tersebut.

Namun yang terpenting adalah bagaimana semua yang disepakati, tidak melanggar undang-undang dan aturan lainnya. “Kita akan lihat juga, kemana arahnya bansos ini. Sebab wajar saja kita curiga, karena ini kan tahun politik. Jadi wajar juga kalau ini jadi perhatian,” pungkasnya. (bal)

Kepala BPN Sumut Gagas Keputusan Bersama

istimewa KOMPAK: Kepala Kanwil BPN Sumut Bambang Priono bersalaman dengan Gubsu Edy Rahmayadi usai memberikan nasi tumpeng pada acara HUT ke-58 Agraria dan Tata Ruang Nasional di Gedung Serba Guna, Jalan Pancing Medan, Senin (24/9).
istimewa
KOMPAK: Kepala Kanwil BPN Sumut Bambang Priono bersalaman dengan Gubsu Edy Rahmayadi usai memberikan nasi tumpeng pada acara HUT ke-58 Agraria dan Tata Ruang Nasional di Gedung Serba Guna, Jalan Pancing Medan, Senin (24/9).

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Proses ganti rugi lahan jalan Tol Medan-Binjai di Seksi I, kawasan Tanjungmulia, hingga kini tak kunjung tuntas. Pasalnya, masih ada sejumlah warga belum sepakat dengan ganti rugi yang diberikan pemerintah. Bahkan, warga juga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Tak ingin persoalan ini berlarut-larut, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut. Bambang Priono mengaku akan mengambil langkah cepat dan tegas. Diantaranya dengan membuat sebuah keputusan bersama berkenaan ganti rugi (konsinyasi) kepada masyarakat di sekitar proyek jalan tol tersebut.

“Langkah ini sedang kita siapkan dan nantinya kita buat keputusan bersama. Sehingga kalau dipidanakan, semua pejabat di negeri ini biar masuk sama-sama,” katanya kepada wartawan usai peringatan HUT ke-58 Kementerian ATR/BPN di Medan, Senin (24/9).

Pihaknya juga siap memfasilitasi rapat koordinasi dengan lintas instansi, baik pusat ataupun daerah, seputar urusan konsinyasi bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan. “Kalau keputusannya secara bersama, ada gubernur, kapolda, kejati, kanwil BPN, menteri PUPR, menteri ATR/BPN, kejagung, Menteri BUMN, saya kira urusan ini cepat selesai. Dimana kepada masyarakat atau pemilik bangunan dibayarkan 70 persen, kepada masyarakat pemilik sertifikat diberikan 30 persen. Dasarnya apa? Suka sama suka,” ungkapnya.

Menurutnya, beberapa penggarap sudah setuju semua, begitupun pemilik sertifikat juga sepakat. Jadi mudah-mudahan kata Bambang, dengan langkah-langkah seperti ini persoalan bisa cepat tuntas.

“Kalaupun ada gugatan lagi, silahkan saja gugat nggak ada urusan sama kami (BPN). Toh, nanti ujung-ujungnya dilakukan eksekusi. Kalau ini nggak tuntas, kita tidak bisa konsinyasi jumlah KK yang ada itu. Ini faktor sosial yang muncul. Kita tidak maulah gara-gara pembebasan tanah, terjadi penggusuran di Sumut,” imbuh dia.

Diungkapkannya, untuk jalan tol Medan-Binjai dengan luas 17 kilometer, memang masih ada tersangkut masalah lahan sekitar 800 meter lagi. Dimana dihuni sebanyak 452 kepala keluarga (KK). “Mereka menduduki tanah dan mendirikan bangunan di sekitar lokasi tersebut, tidak memiliki alas hak. Mereka juga sudah menguasai tanah itu selama puluhan tahun sampai sekarang istilahnya bernama ‘Kampung Tua’,” katanya.

Setelah pihaknya teliti, bahwa di tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik (SHM) pada 1972. Dimana ada delapan SHM dengan yang punya delapan orang juga. “Sebenarnya sudah mau kita ganti rugi, namun ketua pengadaan tanah digugat di Pengadilan Negeri oleh masyarakat pemilik alas hak Grand Sultan, yakni sebanyak 12 permohonan gugatan. Dalam 12 gugatan tersebut, BPN memenangkan dua dan satu kalah sedangkan sisanya masih jalan atau berproses,” katanya.

Sementara Kementerian PUPR, sambungnya, selaku PPK juga digugat sebanyak 20 permohonan gugatan. “Jadi di sana ada tiga pihak. Penggarap, pemilik sertifikat dan Grand Sultan. Nah, ini mau dibagi ke siapa? Padahal ini merupakan proyek startegis nasional (PSN). Jadi saya bilang jangan coba-coba bermain di PSN. Ini 800 meter lagi sudah mau tuntas, dan orang dari Binjai menuju bandara waktu tempuhnya paling tinggal 30-40 menit saja. Tidak perlu dia lewat jalan dalam kota. Harus bersama-sama kita carikan jalan keluarnya,” pungkasnya.

Pemimpin proyek jalan tol Medan-Binjai dari PT Hutama Karya, Hestu Budi Husodo mengatakan, di sepanjang Tol Medan-Binjai, sejauh ini ruas yang sudah beroperasi yaitu ruas Binjai-Helvetia. Namun, masih ada sebagian yang belum rampung, yakni ruas Helvetia-Tanjungmulia sepanjang 7 kilometer.

Sebelum dinyatakan layak untuk dilintasi, ruas tol ini harus ditinjau oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk memastikan kondisinya layak fungsi dan layak operasional. “Kami kebut pembangunan ruas-ruas itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan segera menindaklanjuti persoalan ganti rugi (konsinyasi) lahan untuk pembangunan jalan tol Medan-Binjai Seksi I di Tanjungmulia. “Ada kesulitan-kesulitan yang saya belum tahu pasti, tapi yang saya dengar adalah (masalah) ganti rugi yang tidak sesuai. Jadi ini yang akan kita pelajari. Kenapa sebagian warga mendapat ganti rugi yang sesuai, sebagian lagi tidak. Ini ada apa? Untuk itu nanti saya akan cari tahu,” ujarnya belum lama ini.

Diakuinya infrastruktur seperti jalan tol adalah pekerjaan pemerintah pusat yang saat ini sedang berjalan dan belum tuntas. Pemprovsu sebagai perpanjangan tangan pusat, katanya, wajib mendorong semua kegiatan yang berasal dari APBN di Provinsi Sumut, dimana untuk menyejahterakan masyarakat Sumut. “Pemprovsu harus mendorong terciptanya infrastruktur untuk kita bersama,” katanya.

Dana Awal Kampanye Diumumkan 28 September

Ayo memilih
Ayo memilih

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara meminta masyarakat bersabar soal informasi biaya kampanye seluruh calon legislatif dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu 2019. Komisioner KPU Sumut, Benget Manahan Silitonga mengatakan.

selaku penyelenggara pihaknya menyebut masih ada tahapan perbaikan atas Rekening Dana Khusus Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), yang sebelumnya diserahkan para kontestan pemilu.

“Pada prinsipnya nggak ada sesuatu yang kita tutup-tutupi, apalagi berkenaan dengan informasi publik seperti biaya kampanye peserta Pemilu. Semua ada tahapannya,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (24/9).

RKDK dan LADK, menurut dia, memang wajib diserahkan semua peserta pemilu kepada penyelenggara satu hari sebelum masuk waktu kampanye. Dan pihaknya mengaku sudah menerima kedua laporan dimaksud dari seluruh parpol, caleg dan anggota DPD RI asal Sumut. “Cuma tahapan lainnya kan ada masa perbaikan. Bagi yang sudah menyerahkan bilamana ada terdapat kekurangan tentu bisa diperbaiki. Itu dari 23 sampai 27 September 2018,” katanya.

Pihaknya juga berkomitmen di masa tahapan pengumuman RKDK maupun LADK pada 28 September, akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik, baik melalui media massa ataupun website resmi KPU Sumut. “Ya, tentu akan kita umumkan sesuai waktunya. Tidak ada yang bersifat rahasia dan harus kami tutup-tutupi. KPU selalu transparan untuk informasi publik,” ujar pria yang kembali dilantik sebagai Anggota KPU Sumut periode 2018-2023 itu.

Wakil Ketua Bidang Publikasi dan Opini Partai Golkar Sumut, Syamsir Pohan mengungkapkan, untuk kas awal parpol pihaknya sudah menyerahkan RKDK ke KPU Sumut sebesar Rp10 juta. Sedangkan untuk masing-masing caleg diwajibkan melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp5 juta.

“Caleg DPRD Sumut dari Partai Golkar itu memenuhi kuota di seluruh dapil, ada 100 orang caleg. Dan ketetapan kas awal partai serta kewajiban bacaleg melaporkan dana kampanye tersebut, merupakan hasil kesepakatan dan instruksi dari pimpinan kami,” katanya.

Sementara Partai Gerindra dan PKS Sumut yang coba diminta Sumut Pos terkait besaran RKDK dan LADK ini, belum bersedia memberi jawaban. “Waduh, kebetulan saya waktu tanggal penyerahan itu masih berada di luar kota. Nanti saya infokan lagi ya,” ujar Mulyadi, penghubung (L/O) Partai Gerindra Sumut.

Memang, diakui dia, pihaknya sudah menyerahkan kedua laporan tersebut ke KPU dimana sebelumnya sudah disusun dan diinput sesuai ketentuan yang berlaku. “Tapi hasil akhirnya itu yang saya gak ingat, karena kemarin ada kesibukan di luar kota,” katanya.

Sebelumnya, KPU sudah menerima penyerahan RKDK dan LADK dari 16 partai politik kontestan pemilu 2019, serta calon anggota DPD, di hari terakhir sesuai tahapan pada Minggu (23/9) pukul 18.00 WIB. “Pada prinsipnya semua parpol dan semua calon DPD telah menyerahkan LADK ke KPU Sumut sebelum pukul 18.00 WIB hari ini,” ungkap Kasubbag Hukum dan Teknis KPU Sumut, Maruli Pasaribu saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Namun sayang, pihaknya enggan memberikan rincian kedua laporan yang bersifat wajib itu saat diminta wartawan. Padahal secara fisik laporan, ada berita acara yang disampaikan dari parpol dan calon DPD kepada KPU Sumut. Maruli menegaskan pihaknya tidak turut menginventarisir besaran RKDK maupun LADK yang disampaikan tersebut. “Besaran rekening awal masing-masing parpol dan DPD tidak ada diinventarisisir,” sambungnya. (prn)

Napi ‘Bayar Uang SPP’ Rp50 Juta ke Sipir

istimewa DITANGKAP: Maredi, oknum sipir Lapas Lubukpakam yang ditangkap BNN.
istimewa
DITANGKAP: Maredi, oknum sipir Lapas Lubukpakam yang ditangkap BNN.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI kembali melakukan pengembangan terhadap kasus penangkapan 8 tersangka 36,5 Kg sabu-sabu dan 3.000 butir pil ekstasi jaringan napi Lapas, Lubukpakam. Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol Arman Depari mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap bandar narkobanya, Dekyan, diketahui bahwa ia ternyata membayar uang kepada sipir, Maredi secara periodik.

“Untuk melancaran aksinya, Dekyan membayar para petugas senilai Rp50 juta per minggu,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (24/9).

Ia menjelaskan, Dekyan juga sudah berulang kali mengendalikan penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Barang haram itu dipakai, diedarkan dan juga digunakan untuk merekrut napi lain agar membantunya di dalam lapas.

Uang yang diberikan Dekyan itu sambung Arman, biasanya disebut dengan sandi ‘bayar uang SPP’. Koordinatornya sipir Maredi yang sudah jadi tersangka dan seorang sipir lainnya. “Saat ini kasusnya masih terus dikembangkan. Hal ini untuk mengungkap keterlibatan aparat dan penyidikan ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU),” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, BNN RI telah berhasil menggagalkan peredaran 36,5 Kg Sabu dan 3.000 butir pil ekstasi, melalui operasi penangkapan dari empat lokasi terpisah di Sumut, sejak Minggu (16/9) hingga Jumat (21/9).

Arman Depari mengatakan, dalam penangkapan tersebut turut diamankan sebanyak 8 orang, dimana dua diantaranya adalah sipir dan napi Lapas Lubukpakam.

Ia menjelaskan, penangkapan tersebut dilakukan di Lubukpakam, Tanjungmorawa, Medan Sunggal, dan Tanjungbalai. Adapun 8 orang yang ditangkap, masing-masing Edu, Elisabeth, Dian, Edward, Husaini, Bayu, Maredi (sipir) dan Dekysn (napi). “Selain narkotika sabu dan ekstasi, juga diamankan uang tunai hasil penjualan narkiba senilai Rp681.635.500, Kartu ATM, buku tabungan, alat komunikasi, timbangan digital, pasport, kendaraan roda 4 dan roda dua,” jelasnya.

Arman Depari menceritakan, penangkapan ini bermula, setelah BNN memperoleh informasi adanya pengiriman narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut untuk diedarkan didalam lembaga pemasyarakatan (LP).

Setelah menerima informasi itu, BNN RI langsung melakukan penyelidikan di LP Lubukpakam dan menangkap seorang tersangka bernama Bayu (kurir) yang mengantar contoh narkoba sabu ke LP tersebut untuk diedarkan dan digunakan di dalam lapas sebanyak 50 gram (0,5 ons).

“Yang menerima ialah seorang sipir bernama Maredi atas suruhan seorang napi bernama Dekyan. Keduanya ditangkap saat melakukan serah terima narkotika,” ujarnya.

Selanjutnya ujar Arman Depari, BNN lalu melakukan pengembangan di beberapa lokasi dan menangkap 5 tersangka lainnya. Dalam penangkapan tersebut BNN berhasil menyita barang bukti 36 kg sabu dan ribuan pil ekstasi serta alat-alat pendukung tersangka melakukan kejahatannya. “Tersangka dan barang bukti selanjutnya akan dibawa ke BNN pusat untuk di sidik dan dikembangkan,” pungkasnya.

BKD Ragukan Perangkat BKN

Kaiman Turnip Kepala BKD Setdaprovsu
Kaiman Turnip
Kepala BKD Setdaprovsu

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kualifikasi pendidikan untuk seluruh formasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 se Indonesia saat ini masih diverifikasi di Kemenpan RB. Diyakini, pada 26 September nanti, calon peserta atau pelamar dapat mengaksesnya situs ssscn.bkn.go.id. Namun, mampukah perangkat BKN diakses seluruh pelamar CASN se-Indonesia?

“Yang jelas, tanggal 26 September sudah diupload semua kualifikasi pada formasi CASN melalui situs ssscn.bkn.go.id. Namun persoalannya, apakah bisa nantinya semua peserta atau calon pelamar mendaftar? Sebab situs tersebut akan dibuka se-Indonesia,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip kepada Sumut Pos, Senin (24/9).

Hal itu disampaikan Kaiman usai melaksanakan rapat koordinasi terkait rekrutmen CASN 2018n
di Kantor Gubernur Sumut. Selain BKD kabupaten dan kota se Sumut, pihaknya turut mengundang BKN Regional VI Medan. “Sebenarnya kita ingin menyamakan persepsi dalam penerimaan pegawai tahun ini.

Apalagi kemarin kan sudah molor, informasi pendaftaran tanggal 26 September. Kemungkinan apakah ini masih molor, dalam rapat tadilah kita sekaligus undang pihak BKN dan kabupaten/kota. Mereka juga belum bisa memastikan kapan waktu sebenarnya,” katanya.

Poin krusial lainnya yang dibahas dalam rakor tersebut, yakni terkait lokasi untuk seleksi CASN. Dijelaskan Kaiman, untuk Provinsi Sumut sendiri lokasinya di kantor BKN Regional VI Medan. “Sedangkan yang jalur mandiri bagaimana? Ada berapa banyak kuota dari jalur tersebut? Ini termasuk yang kita bahas. Sekaligus apa-apa saja kendalanya,” katanya.

Apalagi setahu dia, ada lima daerah yang akan melaksanakan seleksi CASN jalur mandiri. Untuk itu, dari semua kuota yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB kepada seluruh daerah di Sumut, perlu dilakukan pembahasan lanjutan soal lokasi seleksi akan dilakukan di mana. “Untuk Sumut kuota formasi yang kita dapatkan sebanyak 1.242.

Dimana terdiri dari guru 892 orang; tenaga kesehatan 250 orang dan tenaga teknis sebanyak 100 orang. Dan nanti formasi tersebut di seluruh kementerian/lembaga/instansi daerah akan diupload ke dalam situs sscn.bkn.go.id,” terangnya.

Nantinya pada 26 September, kata dia, dapat dilihat langsung oleh pelamar melalui situs tersebut tergantung pilihannya ke mana. Termasuk melalui kualifikasi pendidikan akan disesuaikan dari situ. “Ini yang masih menunggu kesiapan perangkat BKN. Nanti setelah diupload (akun dan pilihan formasi sesuai kualifikasi pendidikan), baru bisa peserta melakukan pendaftaran.

Kita tunggulah kesiapan perangkat BKN,” katanya seraya menyebut bahwa pihak BKN Regional VI Medan, sampai kini belum mengetahui waktu pembukaan pendaftaran yang sebenarnya. “Begitupun soal kualifikasi formasi yang semuanya masih diverifikasi oleh Menpan RB dan BKN Pusat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah akan membuka 238.015 Iowongan CASN yang terdiri dari 51.271 formasi instansi pusat di 76 kementerian/Iembaga dan 186.744 di 525 instansi daerah, sejak Rabu (19/9) kemarin. (prn)

Tiba di Asrama Haji, Jamaah Palas Terharu

istimewa TERHARU: Para jamaah haji asal Padanglawas terharu saat tiba di Asrama Haji Medan, Senin (24/9).
istimewa
TERHARU: Para jamaah haji asal Padanglawas terharu saat tiba di Asrama Haji Medan, Senin (24/9).

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Jamaah Kelompok Terbang (Kloter) 21 Debarkasi Medan, mendarat di Bandara Kualanamu, Senin (24/9) pukul 11.44 WIB. Jamaah yang berjumlah 388 orang ini, terharu usai menginjakkan kaki di Asrama Haji, Medan (24/9).

Bupati Padanglawas (Palas), Ali Sutan Harahap yang turut menyambut jamaah di Asrama Haji, mendapat pelukan haru dari para jamaah. “Para jamaah terlihat terharu begitu turun dari bus di Asrama Haji Medanm Jamaah sampai memeluk bupati, begitu sampai di asrama,” ungkap Koordinator Humas PPIH, Debarkasi Medan, Imam Mukhair, Senin (24/9).

Sementara, Ali Sutan yang juga larut dalam keharuan dan kegembiraan jamaah, mengucapkan selamat datang kepada jemaah haji Kloter 21/MES, karena kembali dalam keadaan selamat dan sehat wal afiat.

Dia mengharapkan kepada seluruh jamaah haji, memperoleh haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. “Jadikanlah pengalaman selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci menjadi pengalaman yang berharga yang dapat diaplikasikan di daerah masing-masing dengan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, dia mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada PPIH Debarkasi Medan dan para petugas yang menyertai jamaah haji karena berkat kerja keras mereka penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar dan sukses.

Sementara itu, TPHI Kloter 21/MES Muhammad Ibrahim Lubis dalam laporannya menyampaikan, jamaah haji Kloter 21/MES berjumlah 388 orang berasal dari Padang Lawas 357 orang, Langkat 1 orang, Tapanuli Selatan 24 orang, TPHD Padang Lawas 1 orang dan 5 orang petugas yang menyertai jamaah haji.

Ibrahim Lubis juga menyampaikan tiga jemaah haji asal Padang Lawas wafat pada kloter ini atas nama Moncot Jamanis Hasibuan, 78 tahun wafat tanggal 24 Agustus 2018 di Pemondokan, Masdawen Marzuki Hasibuan, 65 tahun, wafat tanggal 25 Agustus 2018 di Rumah Sakit Arab Saudi dan Samsuddin Malim Marif Pasaribu, 79 tahun, wafat tanggal 14 September 2018 di Rumah Sakit Arab Saudi.

“Dua jemaah haji telah kembali pada kloter Kloter 09/MES atas nama Muhammad Yusuf Halik asal Medan dan Jumsadi Abdul Tamin Damanik­ juga asal Medan. (man)

Yulhasni Jabat Ketua KPU Sumut

ist PELANTIKAN: Yulhasni dan enam komisioner lainnya usai pelantikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) periode 2018-2023.
ist
PELANTIKAN: Yulhasni dan enam komisioner lainnya usai pelantikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) periode 2018-2023.

SUMUTPOS.CO – Yulhasni mendapat amanah dari enam komisioner lainnya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) periode 2018-2023. Anggota KPU Sumut dua periode tersebut berharap mendapat dukungan baik dari internal KPU dan masyarakat Sumut untuk suksesi Pemilu 2019.

“Saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan komisioner yang telah memberikan kepercayaan ini,” ujarnya kepada Sumut Pos, Senin (24/9).

Selain Yulhasni, adapun enam komisioner KPU Sumut terpilih dan sudah dilantik untuk periode lima tahun mendatang; Benget Silitonga, Mulia Banurea, Herdensi Adnin, Ira Wirtati, Syafrial Syah dan Batara Manurung.

Pada periode ini, komposisi komisioner KPU Sumut bertambah dua orang dari sebelumnya hanya lima orang. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Di bawah kendali Yulhasni sebagai pimpinan baru, KPU akan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

“Tugas berat itu juga harus dibarengi dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Saya berharap masyarakat Sumut mendukung sepenuhnya tugas-tugas KPU Sumut dalam melaksanakan tahapan pemilu ini,” kata dia saat disinggung soal kualitas yang mesti dijaga KPU Sumut dalam pemilu mendatang.

“Kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk peningkatan kualitas tersebut harus tetap dijalin,” imbuh pria mantan wartawan ini.

Dalam komposisi tujuh komisioner saat ini, selain Yulhasni terdapat dua nama lain yang notabene petahana. Yakni Benget Manahan Silitonga dan Mulia Banurea, yang sebelumnya menjabat ketua KPU Sumut. Sedangkan tambahan empat ‘amunisi’ komisioner yang antara lain Herdensi Adnin, yakni eks Ketua KPU Kota Medan.

Pada hari yang sama, ketujuh komisioner KPU Sumut tersebut dilantik oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta, dimana secara bersamaan dilangsungkan pelantikan komisioner KPU empat provinsi lainnya. Masing-masing adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali. (prn/azw)

PDIP Yakin Raih 65 Persen Suara

ade zulfi/sumut pos RAKORDA: Suasana Rapat Koodinasi Daerah (Rakorda) PDI Perjuangan di Hotel Le Polonia Medan, Jumat (21/9).
ade zulfi/sumut pos
RAKORDA: Suasana Rapat Koodinasi Daerah (Rakorda) PDI Perjuangan di Hotel Le Polonia Medan, Jumat (21/9).

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) optimis pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin dapat meraih suara di Provinsi Sumut di atas 60 persen pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Hal ini dikarenakan banyak program-program prorakyat yang sudah dinikmati masyarakat termasuk di Sumut, baik di bidang infrastruktur, pariwisata, perhutanan sosial, sertifikasi dan lainnya termasuk Kartu Indonesi Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Kalau pada 2014 lalu persentasenya sekitar 54 persen. Kalau Pilpres 2019 nanti kita optimis 65 persen, ya di atas 60 persenlah. Apalagi selama ini masyarakat Sumut sudah melihat dan merasakan kinerja dan program Pak Jokowi yang pro rakyat. Tentu ini modal kita untuk meyakinkan masyarakat agar Pak Jokowi melanjutkan program kerjanya sebagai Presiden”ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat saat membuka Rapat Koordinasi  Daerah (Rakorda) dalam rangka pemenangan Pileg, Pilpres 2019 dan Pembekalan Calon Legislatif di Le Polonia Medan, Jumat (21/9).

Selain Djarot, tanpak tokoh-tokoh PDI Perjuangan lainnya seperti Trimedya Panjaitan, Sofian Tan, Ketua Dewan Pim pinan Daerah (DPD) PDIP Sumut Japorman Saragih, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Soetarto dan para Caleg DPR RI Dapil Sumut, Caleg DPRD Sumut dan Kabupaten Kota se-Sumut.

Dalam kesempatan tersebut Djarot juga menyampaikan kalau berdasarkan survei ketertarikan pemilih milenial terhadap PDIP masih teratas dibandingkan partai-partai lainnya. Artinya, PDIP tidak akan menyia-nyiakan peluang tersebut untuk membangun basis masa dari kaum milenial yang memang jumlah cukup besar. Beberapa strategi pun dibuat, diantaranya dengan segera melaunching atribut partai seperti kaos, topi dan sarana lainnya dengan konsep yang milenial sehingga digemari anak-anak muda.

“Berdasarkan survei memang para pemilih muda di usia 25 tahun ke bawah pilihannya kepada PDI Perjuangan paling tinggi dibandingkan partai lain. Termasuk juga di bawah 45 tahun paling tinggi kesukaannya juga partai kita. Ini yang harus kita perkuat karena jumlah mereka cukup besar,” pungkasnya.

Djarot juga menyampaikan kalau tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang pertama kali menggabungkan Pilpres dan Pileg secara serentak. ”Ini merupakan pengalaman pertama dan kita harus menyusun strategi dan program agar tekad dan cita-cita memenangkan Pilpres dan Pileg khususnya di Sumut bisa tercapai,” Djarot.

Sebelumnya Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Japorman Saragih mengatakan bahwa Rakorda hari ini merupakan momentum kegiatan politik yang sangat strategis untuk Partai dalam rangka menghadapi Pilpres dan Pileg. Setelah pada Pilgubsu tidak memberi hasil yang tidak memuaskan PDI Perjuangan harus sukses pada Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.

Oleh karenanya Japorman mengingatkan agar Kader PDI Perjuangan harus kuat melaksanakan koordinasi dan Konsolidasi untui memenangkan pasangan calon Presiden Joko Widodo dan calon wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

“Kita harus kerjakeras untuk memenangi pasangan ini. Dan PDI Perjuangan akan sangat berperan. Oleh karenanya saya mengintruksikan seluruh DPC 33 Kabupaten Kota segera melaksanakan konsolidasi, partai hingga ketingkat paling bawah untuk Pilpres dan Pileg. Jangan berhenti bergerak. Kita harus berada digaris terdepan untuk mengawal jalannya pembangunan. Kita harus kompak,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris PDI Perjuangan Sumut Soetarto mengatakan pada Pileg 2019 mendatang pihaknya mengincar kursi di DPRD Sumut diatas 20 persen. Target tersebut mereka usung agar pada Pilgubsu selanjutnya PDIP memiliki modal yang cukup untuk mengusung Cagubsu tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

“Tugas kita bagaiaman memenangkan Pasangan Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin pada Pilres dan memenangkan Pileg. Tidak ada nomor satu atau dua, dua-duanya harus kita perjuangkan untuk menang,”ujar Soetarto.

Lebih lanjut dikatakan Soetarto kalau saat ini Ketua Tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin secara kolektif kolegial telah terbentuk yakni tiga orang ketua Doli Kurnia Siregar (Plt Golkar Sumut), Japorman Saragih (Ketua PDI Perjuangan Sumut) dan Tengku Erry Nuradi (Ketua Nasdem Sumut). Sedangkan pimpinan partai koalisi lainnya menjabat sebagai dewan penasehat. Sementara itu Sekretaris dijabat dirinya dan Bendahara dijabat Ance Selian (Ketua PKB Sumut).

Sebagai tim pemenangan lanjut Soetarto pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk terus menggandeng tokoh-tokoh di Sumut untuk sama-sama berjuang dengan pihaknya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Termasuk juga menjalin komunikasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

“Kepada siapa saja kita tidak akan menutup komunikasi untuo bersama-sama kita berjuang memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Termasuk kepadw Pak Edy dan Pak ijeck. Syukur Alhamdulillah kalau nanti mereka mau bersama-sama kita. Tapi kita juga menghargai kesibukan beliau berdua membangun Sumut ini,” pungkasnya. (adz/azw)

Harga Bawang Turun, Cabai Meroket

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS RAPIKAN: Seorang pedagang cabai merapikan cabai agar terlihat menarik di P asar Petisah Medan, Rabu (7/9).
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
RAPIKAN: Seorang pedagang cabai merapikan cabai agar terlihat menarik di P asar Petisah Medan, Rabu (7/9).

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sejumlah komoditi pangan menunjukkan tren penurunan harga di pasar tradisional di Kota Medan. Pantauan dari Tim Pemantau Harga Pangan Sumut menunjukkan, harga bawang, telur dan daging ayam turun. Sedangkan harga cabai masih tinggi.

Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan penurunan di beberapa komoditas ini dikarenakan permintaan masyarakat yang mulai menurun atau karena stok yang tidak banyak berada di pasaran.

“Komoditas bawang masih berada dikisaran Rp18 ribuan perkilogram. Baik itu bawang merah maupun bawang putih. Sejumlah kebutuhan masyarakat lainnya yang mengalami penurunan adalah harga daging ayam. Dimana Harga daging ayam turun dikisaran Rp 24 ribuan perkilogram,” ujarnya kepada Sumut Pos, Senin (24/9).

Sedangkan untuk harga daging ayam biasanya dijual dikisaran harga Rp27 ribuan perkilogram. Melemahnya harga daging ayam masih dipicu oleh melemahnya permintaan masyarakat terkait daging ayam itu sendiri.

“Kemudian, penurunan harga daging ayam tersebut bersamaan dengan turunnya harga telur ayam. Dimana harga telur ayam juga anjlok dikisaran 22 ribu perkilogram atau mengalami penurunan sebesar Rp 200 perbutirnya,” tutur Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Gunawan mengungkapkan harga cabai sejauh ini masih bertahan mahal dikisaran Rp 38 ribu hingga Rp 40 ribu perkilogram. Harga cabai merah mengalami kenaikan yang cukup besar setelah musim penghujan yang melanda wilayah Sumatera Utara.

“Harga cabai merah sejauh ini masih bertahan mahal. Sementara itu, hal yang sama juga terjadi pada harga cabai rawit. Dimana cabai rawit ini harganya bertahan mahal dikisaran Rp 40 ribuan perkilogram,” sebut Gunawan.

Dengan itu, ia optimis laju tekanan inflasi masih akan terkendali. Harga cabai merah sangat berpeluang menjadi penyumbang inflasi. Sementara itu, komoditas bawang akan memberikan sumbangan penurunan harga atau deflasi.

“Sama halnya juga dengan harga daging ayam. Melihat besarannya, potensi deflasi akan terjadi sebesar -0.1 persen, sementara inflasi tidak lebih dari 0.2 persen sejauh ini. Meski demikian masih ada beberapa hari lagi hingga menjelang penutupan akhir bulan September. Dimana harga-harga masih berpeluang untuk berfluktuasi,” tandasnya.(gus/ram)

Pemko Medan akan Luncurkan e-commerce

LIHAT: Wali Kota dan Ketua PKK Medan saat melihat hasil kerajinan para pelaku UMKM Kota Medan, belum lama ini.
LIHAT: Wali Kota dan Ketua PKK Medan saat melihat hasil kerajinan para pelaku UMKM Kota Medan, belum lama ini.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan akan meluncurkan aplikasi untuk jual-beli produk-produk dari binaan Dinas Koperasi dan UKM. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, Emilia Lubis menyatakan peluncuran situs perdagangan elektronik atau e-commerce (electronik commerce) akan dilaunching oleh Wali Kota Medan, HT Dzulmi Eldin pada tahun ini.

“Akhir tahun ini kita akan launching e-commerce yaitu situs pemasaran produk lewat jalur online,” tutur Emilia Lubis kepada wartawan di Medan, Rabu (19/9) siang.

Emilia Lubis mengatakan e-commerce diciptakan untuk mesarkan produk-produk dari UKM binaan tersebut. Untuk saat produk-produk itu, masih dipasarkan dari perusahaan belanja online nasional. “Jadi, di samping bukalapak, lazada, dan lain-lain, Medan juga punya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan e-commerce itu, berbeda dengan yang ada saat ini. Karena, situs tersebut nantinya hanya khusus diperuntukkan bagi pelaku UKM di Kota Medan. Dengan itu, memberikan peluang besar untuk mendorong kemajuan UKM di Kota Medan sendiri.

“Kita buat khusus untuk komunitas UKM Kota Medan. Satu kumpulan, kita buat aplikasinya, ini akan membuat pemasaran produk hingga tingkat internasional. Memang namanya belum ditentukan, tapi akhir tahun ini kita akan launching,” jelas Emilia Lubis.

Emilia mengungkapkan pemasaran produk tersebut, dilakukan secara nasional maupun internasional kedepannya melalui e-commerce. Untuk itu, membuat peluang usaha semakin maju dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui UKM ini.

Sementara itu, terdapat 800 lebih UKM binaan Dinas Koperai dan UKM Kota Medan diharapkan akan bergabung mendaftar di situs tersebut. Selain itu, UKM binaan instansi lainnya juga diharapkan bergabung.

“Sebanyak-banyaknya UKM diharapkan bergabung, 2500 UKM yang ada di Medan. Bahkan kalau memungkinkan kita rekrut di pasar tradisional di Medan,” sebutnya.

Soal kualitas produk UKM Kota Medan, Emilia menilai tidak kalah dengan produsen lain seperti di Pulau Jawa. Bahkan, 30 persen di antaranya sudah menembus pasar luar negeri. Sedangkan, untuk produk UKM yang kualitasnya masih perlu diperbaiki, Dinkop dan UKM Kota Medan terus melakukan pelatihan.

Hal ini, menunjukan Pemko Medan serius mendorong kemajuan UKM di Kota Medan. Kemudian, selalu dilakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan pemasaran baik di kota Medan dan di daerah lainnya.

“30 persen produk UKM kita sudah menembus pasar luar negeri seperti di Penang (Malaysia). Produk tas, tenunan, makanan seperti keripik yang dikemas dengan kemasan yang cantik,” tandas Emilia.(gus/ram)