MEDAN,SUMUTPOS.CO – Ratusan mahasiswa dari beberapa universitas menggelar unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (24/9). Mereka mengungkapkan kekecewaan dan rasa prihatin atas sikap aparat keamanan dalam menegakkan hukum di lapangan.

Para mahasiswa menilai netralitas aparat sangat jauh dari memuaskan. Sebab banyak dugaan tindakan persekusi dilakukan kepada sejumlah oknum yang mendeklarasikan tagar #2019GantiPresiden, terhadap ulama yang berdakwah.

“Terbaru, adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan kubu pendukung Joko Widodo terhadap demonstran yang meminta Joko Widodo mundur, di Gedung DPRD Sumatera Utara. Karenanya kita minta agar DPRD Sumut memanggil Kapolda Sumut,” kata Presiden Mahasiswa UINSU M. Azhari Marpaung, dalam pernyataan sikapnya.

Menurutnya, hal yang terjadi itu sangat miris dan terkesan bahwa demokrasi hanya dagangan jelang kontestasi politik. Sebab kebebasan berpendapat yang diatur Undang-undang seperti hanya menjadi naskah semata.”Salahkah bila mahasiswa turun aksi menanyakan kepemimpinan pak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia? Apakah sistem pemerintahan seperti yang kita inginkan?” tanyanya lagi.

Selain itu, katanya mewakili Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (DEMA UINSU) juga menilai Pemerintahan saat ini mematikan demokrasi dengan taktik Proxy War, yaitu dengan cara membenturkan pihak yang ingin mempertanyakan pengelolaan negara ini dengan mereka yang pro rezim.

Mereka juga menilai pemerintahan sekarang cenderung anti kritik dan tutup mata dengan persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, mahalnya bahan pakan dan semakin banyaknya hutang negara menandakan salahnya pengelolaan negara ini. Kegaduhan antar Para Pejabat Teras di Negara ini menandakan lemahnya jiwa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden,” ungkapnya.

Begitu juga kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian bertindak netral dalam penegakan hukum serta tidak terlibat dalam politik taktis dan praktis dalam melindungi kelompok tertentu. “Terutama saat anak bangsa mempertanyakan kepemimpinan bangsa ini, sebab, tindakan represif yang dilakukan terhadap demonstran sangat sangat kita kecewakan,” ungkapnya.

Menurutnya, UU Nomor 2 Tahun 2002 melarang Kepolisian terlibat politik taktis, begitu juga tindak represif yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap demonstran. Kemudian mereka meminta agar Kapolri mengusut tuntas semua tindakan persekusi yang ada. “Kita minta DPRD Sumut memanggil Kapoldasu yang melakukan tindakan represif kepada mahasiswa yang melakukan unjukrasa,” tegasnya.

Aksi unjukrasa diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut HM. Nezar Djoeli dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi. Mereka berjanji akan memanggil Kapolda Sumut dan lainnya terkait tindakan represif polisi saat mengamankan aksi demo mahasiswa di DPRD Sumut, beberapa waktu lalu. Mereka juga menyarankan mahasiswa menyampaikan aspirasi ke Pemprov Sumut, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. (bal/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah I memprediksi hujan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan. Khususnya pada sore dan malam hari intensitas hujan diperkirakan sedang hingga lebat. Bahkan, hujan diprediksi hingga November mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Data dan Informasi Balai Besar BMKG Wilayah I, Sahnan.”Memang kita sudah memasuki musim hujan. Namun suhunya masih normal, antara 23 sampai 33,” ungkap Sahnan, Senin (24/9).

Sahnan menyebut, puncak musim hujan diperkirakan terjadi hingga awal November 2018. Meski demikian, ada diselingi panas di siang hari, hujan dengan intesitas ringan akan terjadi saat memasuki sore. Kemudian, sore hingga malam, intensitas hujan sedang hingga lebat. “Kondisi itu terjadi di wilayah pantai timur, barat dan daerah pengunungan di Sumatera Utara. Curah hujannya kami ukur masih 102 milimeter, masih normallah,” urainya.

Sementara BPBD Kota Medan melalui pesan Whats App menyampaikan surat peringatan dini cuaca ekstrem dari Balai Besar BMKG Wilayah I Medan. Dalam surat itu disebutkan, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir dan angin kencang pada pukul 19.55 WIB di Karo, Simalungun, Deliserdang, Madina, Palas dan Langkat.

Kondisi juga dapat meluas ke Sergei, Samosir, Humbahas, Tobasa, Taput, P Siantar, Dairi, Pakpak Barat, Paluta dan sekitarnya. Disebutkan kondisi itu akan masih berlangsung hingga Minggu (23/9) pukul 23.00 WIB. (ain/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan tengah menyiapkan berbagai strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu strategi yang akan diberlakukan, dengan memasang alat tapping box atau pemantau transaksi pajak.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan Zulkarnain mengatakan, pemasangan tapping box sudah dikaji. Saat ini, sedang dalam proses pengadaan unitnya.

“Ada 100 unit dilakukan pengadaan alatnya yang dipasang pada objek pajak tertentu, misalnya yang memiliki potensi besar. Harapannya, segera terealisasi dalam waktu dekat,” kata Zulkarnain, akhir pekan lalu.

Menurut dia, dipasang alat tersebut bertujuan agar instrumen pengawasan perhitungan dengan wajib pajak semakin akurat. Selain itu, bisa mengetahui secara real time. “Aplikasi monitoring pajak daerah ini merupakan hasil studi banding dengan beberapa daerah seperti Bandung dan Bali. Mereka sudah menerapkannya dan terbilang cukup berhasil,” papar Zulkarnain.

Zulkarnain mengaku, memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan PAD dari pajak daerah. Hal ini sudah diwujudkan sejak tahun 2017 dimana realisasi pajak daerah tumbuh 20 persen atau Rp247 miliar lebih dibanding tahun 2016. “Realisasi tahun 2017 mencapai 99 persen jauh meningkat dibanding tahun 2016 hanya 84 persen. Makanya, tahun ini kita ingin meningkatkan lagi dibanding tahun sebelumnya,” tuturnya.

Diutarakan Zulkarnain, upaya lain dalam meningkatkan PAD juga dilakukan seperti membangun kerja sama membuat unit-unit pelayanan kepada perbankan atau non keuangan. Tujuannya, untuk mendekatkan akses masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

“Kita terus mendorong Bank Sumut untuk melakukan kerja sama dengan perbankan lain.

Sebab, ada regulasi yang mengatur atau membatasi kerja sama terhadap perbankan lain. Hal ini supaya memudahkan masyarakat dalam membayar kewajibannya,” ujar dia sembari mengatakan, perlu diketahui pembayaran pajak juga sudah bisa melalui online.

Lebih lanjut Zulkarnain mengatakan, semua upaya yang dilakukan ini bila tanpa dukungan stakeholder pajak daerah maka tidak akan mulus. Oleh karenanya, harus terus bersama-sama mengkampanyekan gerakan sadar dan patuh pajak daerah yang sudah dimulai beberapa bulan yang lalu.

“Jumlah wajib pajak yang besar, tidak mungkin kita bekerja sendiri karena keterbatasan pegawai. Makanya, semua pemangku kepentingan harus ikut untuk sosialisasi dan mengingatkan. Apalagi, membangun kota ini membutuhkan pembiayaan salah satunya dari pajak daerah,” cetusnya.

Zulkarnain mengharapkan beban target Rp1,4 triliun untuk tahun 2018 bisa tercapai pada akhir tahun. “Wajib pajak memiliki tanggung jawab moral. Kepada wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk segera melaporkan. Selain itu, wajib pajak jangan menyetorkan pajaknya ke petugas tetapi langsung ke bank yang melayani,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, realisasi pajak daerah Kota Medan sampai dengan 31 Agustus 2018 mencapai Rp912 miliar lebih. Realisasi ini sudah mencapai 64,75 persen dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp1.4807,7 miliar.

Secara presentase, realisasi pajak daerah ini relatif sama dengan realisasi tahun 2017 dalam periode Agustus. Namun, sedangkan secara nominal meningkat Rp23 miliar. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2017 DPRD Kota Medan menyoroti realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR). Bagaimana tidak, anggaran yang tidak digunakan tetapi sudah dianggarkan mencapai Rp202 miliar lebih.

Ketua Pansus LPJ Tahun 2017 DPRD Medan Roby Barus mengaku heran kenapa bisa tersisa anggaran ratusan miliar dan tidak dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan. “Kenapa sampai tidak dimanfaatkan tetapi sudah dianggarkan ini perlu menjadi catatan. Kalau seperti ini kondisinya, seharusnya penganggaran kegiatan dinas tersebut harus benar-benar matang,” kata Roby.

Roby diharapkan jangan sampai ada lagi tersisa anggaran dengan jumlah yang begitu banyak. Sebab, masih banyak dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang butuh anggaran. “Kalau begitu kondisinya jelas perencanaan penganggaran yang dilakukan tidak matang, makanya jangan sampai terulang lagi,” cetusnya.

Sementara, Kepala Dinas Perkim-PR Medan Samporno Pohan mengungkapkan, pagu anggaran belanja langsung tahun 2017 sebesar Rp415 miliar lebih. Jumlah itu terdiri dari serapan anggaran Rp213 miliar lebih, sedangkan Rp202 miliar lagi tersisa.

“Dari Rp202 miliar sisa anggaran, sebesar Rp20 miliar lebih merupakan total utang tahun 2016 yang belum dibayarkan. Kemudian, Rp31 miliar merupakan kegiatan tahun 2017 yang masih dalam proses pengerjaan dan belum dibayar,” katanya.

Selain itu, sambung Samporno, sisa anggaran lainnya adalah kegiatan yang sudah dan belum selesai pengerjaan tetapi belum dibayar mencapai Rp84 miliar. Dengan rincian, kegiatan yang sudah selesai Rp53 miliar.

Artinya, pembayarannya sesuai kesepakatan tahun 2018 menunggu benar-benar rampung. Sedangkan kegiatan yang belum selesai pengerjaan Rp31 miliar.

Selanjutnya, selisih pagu dengan kontrak ada Rp21 miliar. Artinya, setelah dilakukan defisit anggaran dan dibuat drafnya per kegiatan ternyata ada tersisa Rp21 miliar.

Berikutnya, anggaran yang tidak habis digunakan dari Rp27 miliar hanya terpakai Rp8 miliar. Artinya, tersisa Rp19 miliar lebih. Lalu, kegiatan yang tidak dikerjakan tetapi sudah dianggaran sebesar Rp57 miliar lebih.”Itulah uraian total sisa anggaran Rp202 miliar lebih yang tersisa dan begitu kondisinya,” papar Samporno.

Diutarakan Samporno, terkait kegiatan yang belum selesai pengerjaan dengan anggaran Rp31 miliar salah satunya merupakan revitalisasi Pasar Kampung Lalang sebesar Rp21 miliar lebih. Pembangunan gedung kantor Lurah Pusat Pasar Rp633 juta dan pembangunan kantor Kejari Belawan Rp9 miliar lebih.

“Sampai saat ini kami belum ada membayarkan proyek pembangunan tersebut, karena ada ketentuan pembayaran bisa dilakukan pada revisi anggaran tahun 2018. Artinya, setelah bangunan betul-betul rampung baru dibayarkan,” pungkas Samporno. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan berjanji akan segera membongkar pembangunan 90 kios di lahan PT KAI, Belawan.

Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rahmadsyah Harahap, mengatakan, pihaknya sudah menerima surat perintah pembongkaran dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R).

Untuk jadwal pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di lahan BUMN itu, pihaknya masih mengatur waktu untuk segera turun ke lapangan melakukan pembongkaran.

“Jadwal kita masih padat, karena banyak penertiban yang kita lakukan di wilayah lain. Yang jelas, dalam waktu ini akan segera kita bongkar,” jelas Rahmadsyah tanpa menjelaskan waktu yang tepat, Senin (24/9).

Disinggung kenapa pembongkaran lama dilakukan terkesan mengulur waktu, Rahmadsyah tetap membantah pembongkaran itu diabaikan dengan mengulur waktu. Hanya saja masih banyak program – progam penertiban lain yang sedang mereka laksanakan.

“Yang jelas, dalam waktu dekat ini pasti kita bongkar. Kita lagi susun waktu, tidak ada niat kita mengulur waktu. Tunggu aja, setelah jadwal sudah kita tentukan, langsung kita bongkar,” janji Rahmadsyah.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Belawan, H Irfan mendukung Pemko Medan untuk segera menertibkan 90 kios ilegal itu, karena dianggap telah merugikan masyarakat. Karena, keberadaan kios itu, akan menjadi saingan bagi pedagang Pasar Kapuas dan Pasar Jawa yang akan direvitalisasi Pemko Medan.

Selain itu posisi bangunan kios yang sangat dekat dengan jalan protokol, akan menjadi biang kemacetan terutama saat kapal penumpang bersandar di Terminal Bandar Deli.”Itu tidak ada izin, dampaknya sangat merugikan, kita minta untuk segera ditertibkan,” sebut H Irfan.

Irfan yang juga Ketua Kesatuan Aksi Ummat Muslim Indonesia (KAUMI) meminta komitmen Pemko Medan yang ingin menegakkan peraturan dan melindungi masyarakat terutama Medan Utara dari ketertinggalan ekonomi.”Kami berharap Pemko tegas dan jangan hanya bertindak jika ada kepentingan pribadi maupun politik, seperti yang sudah sudah,” tegasnya.

Harapan H Irfan, lahan PT KAI tersebut dijadikan untuk pembangunan sarana olah raga dan tempat bermain anak- anak yang sekarang ini sangat minim di Kecamatan Medan Belawan.

“Besar dugaan saya jika sarana oleh raga dan bermain anak- anak cukup maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya angka kejahatan remaja terutama terhadap masalah narkoba. Sebab di dalam tubuh yang sehat akan tumbuh juga jiwa yang sehat,” katanya. (fac/ila)