MEDAN,SUMUTPOS.CO – Banjir bukan sekali-dua kali melanda Kota Medan. Setiap kali hujan deras turun lebih dari 4 jam, Medan nyaris bisa dipastikan banjir.

Banjir terparah selama 10 tahun terakhir terjadi pada Sabtu (15/9) malam hingga Minggu (16/9) siang baru lalu. Pendangkalan dan penyempitan sungai-sungai diduga sebagai penyebab banjir. Untuk mengatasinya, Gubsu Edy Rahmayadi, memerintahkan pemetaan sungai sebelum dinormalisasi.

KEMARIN, Selasa (17/9), Gubsu bersama Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, meninjau langsung kawasan terparah yang terkena banjir akibat meluapnya Sungai Babura di Gang Sareman dan Gang Mandor, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Pada Minggu (16/9) lalu, ketinggian air mencapai atap rumah warga.

Peninjauan dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi masalah banjir yang telah menerpa warga Kota Medan sejak tahun 2011. Peninjauan kali ini diikuti Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan. Alasannya, penyelesaian banjir di Kota Medan akan melibatkan wilayah Deliserdang.

Kehadiran Gubsu, Wali Kota, dan Bupati Deliserdang mendapat apresiasi warga. Mereka berharap kedatangan ketiga pejabat itu dapat mengatasi persoalan banjir yang selama ini mereka hadapi. Karena selain melumpuhkan aktifitas warga, banjir juga merusak sejumlah peralatan rumah tangga milik warga Tiba di lokasi, Gubsu, Wali Kota dan Bupati meninjau Sungai Babura hingga bibir sungai. Peninjauan diikuti Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Roy Panagong Pardede.

“Tentu ini harus diselesaikan. Karena selama ini tidak diatasi, ini akan banjir terus. Kita mau tahu bagaimana kondisi sungai di Medan, Deliserdang sampai Karo. Kita akan panggil kepala daerah,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi saat berdiskusi di pinggir Sungai Babura.

Dari hasil peninjauan, Gubsu mengatakan, kondisi Sungai Babura memprihatinkan karena mengalami pendangkalan dan penyempitan. “Akibatnya ketika intensitas hujan tinggi disertai limpahan air dari gunung, Sungai Babura tak mampu menampung debit air. Sehingga terjadi back water dan merendam rumah warga,” katanya.

Usai meninjau badan sungai, Gubernur pun melihat kondisi rumah warga yang sempat hampir tenggelam karena meluapnya air sungai. Saat kunjungan itu, air di kawasan permukiman penduduk sudah surut. Namun curah hujan yang tinggi, masih dikhawatirkan terjadi banjir susulan.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sesuai rencana, pembukaan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 akan dibuka secara nasional hari ini, Rabu (19/9). Namun, masyarakat yang ingin mendaftar sebagai CASN di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus bersabar. Pasalnya, hingga kini formasi untuk CASN di Pemprovsu belum turun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan mengakui hal itu. Menurut Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu baru saja mengirimkan kuota CASN 2018 ke Kemen PANRB. Disebutnya, kuota CASN 2018 yang baru dikirimkan BKD Setdaprovsu itu merupakan perbaikan soal klasifikasi pendidikan bagi calon pelamar. “Soal kuota itu sebenarnya Pemprovsu sudah mengusulkan, hanya saja minta revisi ke Jakarta (Kemen PANRB) mengenai kualifikasi. Begitupun dengan beberapa kabupaten/kota yang sudah terima (verifikasi kuota),” ujar English Nainggolan kepada Sumut Pos, Selasa (18/9).

Informasi yang ia peroleh, perbaikan yang diusulkan Pemprovsu tersebut seputar kualifikasi pendidikan bagi calon pelamar nantinya. Dan kemungkinan lebih lanjut akan menunggu hasil verifikasi dan persetujuan dari pemerintah pusat. “Misalnya kualifikasi (lulusan) S1 itu jurusan apa. Begitu juga untuk S2 dan seterusnya. Atau untuk yang cumlaude seperti apa. Jadi ya seperti itu mungkin pengajuan yang disampaikan,” katanya.

Menurut dia, hari ini masih sebatas pengumuman pembukaan CASN 2018. Setelah itu, tepatnya pada 26 September 2018 baru dilakukan tahapan pendaftaran secara online melalui website resmi sscn.bkn.go.id. “Supaya nanti masyarakat jernih melihatnya (formasi yang tersedia) satu persatu. Mau memilih di mana, menggunakan strategi dan harus ada persiapan. Jadi belum lagi pendaftaran. Penjelasan lebih lanjutnya saya pikir nanti akan disampaikan pusat,” katanya.

Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip yang kembali dikonfirmasi juga mengatakan, kalau usulan kuota CASN sudah sejak Maret 2018 mereka sampaikan ke pusat. “Jadi yang kemarin (Senin) kita usulkan itu untuk revisi kualifikasi pendidikan calon pelamar,” katanya.

Kualifikasi tersebut, kata dia, terdiri dari lulusan pendidikan sampai kepada lulusan berprestasi atau cumlaude. “Begitu juga untuk kaum disabilitas. Ini semua kan mesti kita jelaskan sebelum formasi ataupun kebutuhannya diumumkan,” ujarnya.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, solusi untuk mengatasi banjir akibat luapan Sungai Babura, belum ditemukan. Karena dari rapat yang dipimpinnya, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan: kenapa sungai Babura banjir.

“Jadi, rapat memputuskan, tim akan jalan dari hulu sampai ke hilir sungai, untuk menemukan penyebabnya,” ungkap Edy, usai memimpin rapat, kemarin.

Setelah tim mengetahui penyebab banjir, maka akan masalahnya akan diatasi. “Penyebab banjir sudah harus diketahui pasti dalam waktu dua minggu,” tegasnya.

Edy menuturkan, ada kemungkinan keberadaan pemukiman warga di bantaran sungai perlu dipindahkan atau digusur. “Kalau memang perlu dilakukan penggusuran di daerah bantaran sungai, tentu dilakukan. Tapi itu kalau memang benar pemukiman yang menjadi penyebab utama banjir,” cetusnya.

Ke mana pemukiman warga akan dipindahkan? Edy menyatakan, belum bisa disampaikan. “Nanti dulu, karena belum pasti digusur atau tidak,” jawabnya.

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengatakan solusi penanganan banjir masih terus diupayakan agar segera teratasi. Terkait penggusuran rumah warga yang berada di bantaran sungai, Eldin menyebutkan, tidak bisa langsung dilakukan.

“Tidak bisa main gusur-gusur saja, karena ada aturannya. Terkecuali, kalau memang mendirikan bangunan menyalahi aturan dan bahkan berdiri di atas tanah yang bukan miliknya,” katanya.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sebanyak 33 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu yang terjerat kasus korupsi bakal dipecat. Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan, apabila memang itu harus disegerakan, maka bila perlu hari ini langsung dipecatn
“Kalau memang sudah divonis, ya sudah kita pecat,” kata Edy saat diwawancarai usai menghadiri rapat bersama penanganan banjir Kota Medan di Kantor Lurah Beringin, Medan Selayang, Selasa (18/9).

Ditanya soal langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan, Edy menyatakan tentu melakukan pembenahan. “Benahi sistem yang ada saat ini. Tapi, yang jelas tidak main-main dengan tindakan korupsi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip mengakui, hingga kini 33 ASN di lingkungan Pemprovsu yang pernah terjerat kasus korupsi, masih menerima haknya dari negara. Namun pemberian gaji pokok kepada mereka hanya dibayarkan 50 persen dari total gaji yang biasa diterima. “Ya, masih tetap diberikan. Hanya saja dibayarkan 50 persen dari total gaji mereka. Termasuk bagi yang masih menjalani hukuman,” kata Kaiman Turnip kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (17/9) sore.

Namun sayang, mengenai nama ke-33 ASN tersebut Kaiman mengaku belum mengetahuinya, sebab belum ada dikirimkan dari Badan Kepegawaian Negara. “Sesuai surat kesepakatan bersama tiga kementerian, tindak lanjut atas nama-nama ASN tersebut akan dilakukan sampai akhir Desember ini. Kita pun masih menunggu tembusan nama-namanya itu. Kalau memang sudah ada putusan hukum tetap (inkrah), kita akan melakukan pemecatan secara tidak hormat dan segala haknya akan dicabut,” terangnya.

Di samping itu, dirinya mengungkapkan, nantinya setelah diketahui nama-nama ASN tersebut, bilamana ada ASN yang masih menjalani proses hukum, belum dapat dilakukan pemecatan. Dan keputusan verifikasi dimaksud juga tergantung tiga kementerian tersebut. “Saya pun tak tahu persis siapa saja orangnya. Yang saya ingat itu ada kepala UPT Dinas Kesehatan Sumut yang pernah terlibat masalah hukum dan sudah inkrah,” katanya.

Terpisah, Kepala BKN Regional VI Medan English Nainggolan mengaku segera menyurati seluruh kepala daerah di Provinsi Sumut termasuk gubernur sekaitan ASN terjerat kasus korupsi sesuai data BKN Pusat yang dirilis ke publik baru-baru ini. “Nantinya akan kami surati kepala daerah dan juga gubernur soal ini. Agar nantinya bisa dilakukan pemecatan secara tidak hormat terhadap nama-nama ASN tersebut,” katanya.

Pihaknya mengakui sudah menerima nama-nama ASN dimaksud dari BKN Pusat namun tidak etis untuk membeberkannya ke publik. “Jadi sekarang ini sedang kami petakan. Tapi tidak bisa kami publish ke luar dan nanti langsung disampaikan ke kepala daerah bersangkutan,” katanya seraya menyebut hampir semua daerah di Sumut terdapat ASN yang bermasalah hukum.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara mengunjungi kantor redaksi Harian Sumut Pos, di Gedung Graha Pena Medan, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (18/9) sore. Selain mempererat silaturahmi, tujuan kunjungan tersebut untuk bersinergi dengan Sumut Pos dalam rangka Pemilu 2019.

PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung memimpin rombongan pengurus antara lain Yasir Ridho Lubis, Suruhenta Sembiring, Sozanolo Nduru, Robi Anugerah Marpaung dan Syamsir Pohan. Kehadiran mereka disambut hangat Pemimpin Redaksi Sumut Pos, Dame Ambarita didampingi Wapemred Laila Azizah, Redpel Ade Zulfi Simatupang, dan Manajer Iklan Asih Astuti.

Menurut Doli, pihaknya belakangan ini memang getol melaksanakan konsolidasi baik internal dan eksternal. Secara internal, kata dia, konsolidasi sudah dilakukan di berbagai kabupaten/kota guna memastikan kesiapan seluruh perangkat organisasi dalam menghadapi pemilu. “Untuk eksternal kami sudah mengunjungi berbagai kelompok strategis seperti pimpinan ormas. Seperti NU, Al Washliyah dan terakhir diterima Ephorus HKBP di Taput. Dan saat ini kami berkunjung ke Sumut Pos,” katanya.

Partai Golkar sesuai target perolehan suara dan kursi di Pemilu 2019, sambung dia, yakni 18 persen atau sebanyak 110 kursi di DPR RI. Sedangkan untuk DPRD Sumut, pihaknya menargetkan perolehan 21 kursi dibanding periode sebelumnya 17 kursi. “Maka dari itu harapan kami, melalui pertemuan ini semua program dan target Partai Golkar mendapat dukungan penuh dari redaksi Sumut Pos,” harap pria yang juga pengurus DPP Partai Golkar.

Perjalanan partai politik termasuk Golkar menurut Doli tak terlepas dari peran media massa. Terlebih untuk membangun imej atau opini terhadap kebijakan pemerintah yang disuarakan para elit dan kader Golkar.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sumut, pihaknya akan siap mengawal visi misi dan program kerja dari gubernur dan wakil gubernur yang diusung Golkar di pilkada kemarin. “Setelah Sumut punya gubernur dan wakil gubernur baru, kami coba membreakdown slogan Sumut Bermartabat yang digaungkan Pak Edy dan Ijeck semasa kampanye, melalui forum grup diskusi yang digelar Fraksi Golkar DPRD Sumut,” katanya.

Dalam obrolan santai dan penuh nuansa kekeluargaan itu, pihaknya berkomitmen ke depan kerja sama dan komunikasi antara Golkar dan Sumut Pos terus terjalin, terlebih untuk menyosialiasikan segala kegiatan dan program kerja yang dicanangkan dalam rangka suksesi pemilu 2019. “Sumut Pos adalah salah satu media yang sudah dikenal luas oleh publik.

Tak hanya di Golkar, selama saya masih aktif di organisasi juga cukup banyak teman dan kenalan di Jawa Pos Grup. Grup Jawa Pos dengan jaringan terluas di Indonesia menurut saya mampu menyampaikan informasi sampai ke pelosok daerah,” katanya.

Sebelumnya, Pemred Sumut Pos, Dame Ambarita memaparkan profil Sumut Pos sebagai salah satu jaringan surat kabar terluas di bawah Jawa Pos Grup. “Sumut Pos berjejaring dengan 5 koran lokal lokal anak perusahaan Jawa Pos di Sumut. Ada Posmetro Medan, Metro Siantar, New Tapanuli, Metro Tabagsel, dan Metro Asahan. Jaringan koran kami sampai ke pelosok-pelosok di Sumut,” katanya.

Ia menyampaikan, ajang silaturahim dengan partai politik Golkar sangat baik dan patut dilanjutkan dalam rangka pencerdasan politik kepada masyarakat. “Semoga komunikasi kita terus berlanjut di masa mendatang,” katanya.

Usai berdiskusi dan sesekali diselingi canda tawa, awak redaksi Sumut Pos berfoto bersama dengan pengurus DPD Partai Golkar Sumut sebagai akhir dari pertemuan pada hari itu. (prn)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Minimnya pencapaian realisasi pajak reklame Kota Medan tahun anggaran 2017, membuat Pemerintah Kota (Pemko) Medan bakal menghapus zona larangan.

Hal itu guna meningkatkan realiasi pajak reklame dan sekaligus pendapatan asli daerah (PAD). Guna memperkuat rencana kebijakan baru tersebut, Pemko Medan mengatur ulang atau merivisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2011 tentang reklame.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, perda terbaru mengenai reklame usulan rancangannya sudah disampaikan kepada lembaga legislatif. Saat ini, sedang dibahas Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Medan.”Usulan perda sudah disampaikan kepada DPRD, kita harap segera dirampungkan sehingga sudah bisa operasional lagi tentang penataan reklame,” kata Akhyar, kemarin.

Disebutkan Akhyar, dalam perda terbaru tentang reklame nantinya tidak mengenal 13 jalan yang masuk dalam zona larangan. Ke-13 jalan tersebut, di antaranya Jalan Sudirman, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pengadilan, Jalan Kejaksaan, Jalan Juanda, Jalan Suprapto, Jalan Balai Kota, Jalan Pulau Penang, Jalan Bukit Barisan, Jalan Stasiun, dan Jalan Raden Saleh.

”Dalam perda terbaru nanti kita tidak mengenal lagi yang namanya zona terlarang. Dengan kata lain, tidak ada lagi di daerah milik jalan,” kata dia.

Sebagai contoh, kalau ada di Jalan Sudirman yang menyewakan tanah untuk digunakan reklame maka dipersilahkan. “Tidak ada menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan lainnya. Sebab, trotoar itu digunakan sebagai pedestrian,” tegasnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan Zulkarnain mengatakan, dalam meningkatkan realiasasi pajak reklame membutuhkan dukungan stakeholder terkait. Dengan begitu, penyelenggaraannya bisa sesuai dengan aturan berlaku.

“Kami mengakui regulasinya (tentang reklame) harus lebih dilengkapi lagi, sehingga tata kelola untuk mencapai harapan target realisasi pajak reklame bisa tercapai,” ujarnya.

Menurut Zulkarnain, dengan adanya regulasi yang lebih lengkap dan meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak serta konsistensi penegakan aturan, maka tentu dapat mendorong peningkatan pajak reklame.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Personel gabungan yang terdiri dari petugas Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kecamatan, kelurahan dan aparat Kepolisian melakukan penggusuran terhadap lapak pedagang yang berada di kawasan Stadion Teladan dan Jalan Gedung Arca, Medan, Selasa (18/9) sore. Penggusuran ini khususnya dilakukan, terhadap lapak pedagang yang berdiri di atas trotoar jalan, karena telah melanggar Perda.

Amatan di lokasi, sebelum melakukan penggusuran, personel gabungan terlebih dahulu menggelar apel di depan Polsek Medan Kota. Selanjutnya petugas langsung bergerak melakukan pembersihan terhadap lapak pedagang yang dimulai dari seputaran stadion Teladan dan disusul di Jalan Gedung Arca.

Untuk melakukan penggusuran, dua unit alat berat diturunkan untuk membongkar lapak pedagang. Penggusuran ini sendiri sempat diwarnai aksi protes dari para pedagang. Para pedagang banyak menjerit dan menangis saat kursi-kursi dagangannya diangkut petugas Satpol PP. “Tolong kami Pak, kami mau makan apa kalau digusur,” jerit seorang pedagang di situ.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan kian mengalami pailit. Selain belum mampu membayar gaji honorernya, juga kesulitan beli obat karena ketiadaaan uang. Bahkan, alat kesehatan (alkes) yang rusak terpaksa dibiarkan karena tak punya biaya untuk memperbaikinya.

Hal ini diakui Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin. “Kami belum menerima pembayaran klaim BPJS Kesehatan bulan Mei dan Juni 2018 sepenuhnya, makanya kami belum bisa bayar gaji honorer kami. Bukan ada uang belum dibagi. Kalau sudah kita terima klaim BPJS, pasti kita bayar,” ujar Edison.

Begitu juga uang jasa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD dr Pirngadi Medan, lanjutnya, juga belum dibayar sejak April 2018 karena memprioritaskan pegawai honor agar gajian bulan Mei 2018, bila klaim BPJS dibayar oleh BPJS Kesehatan.

“Masih mending kita sudah dibayar sampai April. Untuk bulan 7 dan 8, memang karena kita belum menagih. Kalau BPJS sesuai regulasinya tidak ada salahnya. Kalau terlambat, BPJS didenda 1%,” kata Edison.

Selain berpengaruh kepada gaji pegawai honorer, kata Edison, kondisi keuangan juga berpengaruh pada ketersediaan obat di RSUD dr Pirngadi Medan. Sebab, untuk beli obat, pihaknya sudah mulai kesusahan karena provider selalu menuntut bayar utang pembelian obat. Namun, provider diakui Edisom masih baik hati dan mau memahami.

“Kalau tidak ada obat, sesuai peraturan rumah sakit wajib menyiapkannya. Maka Pirngadi membeli ke luar walau di luar e-katalog sepanjang tidak ada di e-katalog. Namun itu tidak boleh membuat banyak stok. Kalau ada di e-katalog, baru kita ditangkap. Makanya di rumah sakit ini, maju kena, mundur kena,” katanya lagi.

Tidak hanya itu, Edison mengaku untuk operasional rumah sakit, termasuk untuk pemeliharaan alat kesehatan juga terkendala. Seperti, alat scan belum dapat diperbaiki sehingga bila ada pasien yang hendak scan, terpakasa pihaknya membawa ke rumah sakit lain namun biayanya ditanggung RSUD dr Pirngadi Medan. Begitu juga beberapa alat kesehatan lainnya yang rusajk, ada yang belum diperbaiki. (ain/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah menyebutkan sinergi antara TNI-Polri perlu dipererat untuk membangun Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sebab kedepannya, kata dia, banyak tugas-tugas yang dihadapi akan semakin kompleks.

“Niat kita membangun Sumut. Tentunya harus ada prakondisi, seperti saling bersinergi, solid yang sebenarnya sudah terbentuk sejak awal,” katanya di sela-sela kegiatan olahraga bersama TNI-Polri di Lapangan Benteng Medan, Selasa (18/9).

Bersama TNI-Polri, kata MS Fadhilah, tentu membangun Sumut akan lebih mudah. Karena itu, TNI-Polri harus kompak dan bersinergi. Dengan begitu, maka akan semakin banyak tugas yang dapat diselesaikan.

“Pak Gubernur Sumut (Edy Rahmayadi) pernah menjadi Pangdam di sini. Nah, kita lanjutkan, kita jaga dan kita pelihara apa-apa yang baik. Ke depan banyak tugas yang tidak semakin mudah, semakin kompleks, semakin sulit,” paparnya.

Namun begitu, tugas yang dikerjakan lanjut dia bukan berarti mengambil alih. Karena semua sudah punya porsi masing-masing.

“Sekali lagi tidak mengambil alih tugas masing-masing, karena semua ada porsinya. Ini hanya mengisi ruang-ruang kosong yang kira-kira perlu mendapat dorongan dan tidak menghilangkan aturan hukumnya,” urainya.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menambahkan agar kegiatan olahraga bersama TNI-Polri ini dapat menjadi agenda rutin ke depannya.

“Harapan kita sama-sama dengan Bapak Pangdam, Gubernur dan Lanud serta Forkomida, kita dapat sinergi untuk melayani masyarakat Sumut sebaik-baiknya. Saya harap kegiatan ini dapat dilanjutkan,” tandasnya.

Kegiatan olahraga ini diikuti ratusan personel TNI-Polri di Lapangan Benteng Medan. Kegiatan ini dilakukukan untuk menciptakan sinergitas dalam rangka mewujudkan Sumut yang aman dan tertib.

Olahraga bersama ini dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Tak hanya Edy, peserta yang hadir yakni Walikota Medan, Dzulmi Eldin, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto dan Forkomida.

Kegiatan diwarnai dengan berbagai perlombaan di antaranya pemasangan tenda dan tarik tambang. Selain itu, peserta juga melakukan olahraga sepeda. (dvs/ila)