MEDAN,SUMUTPOS.CO – Masa pendaftaran penerimaan calon aparatur sipil Negara (CASN) 2018 untuk Pemprovsu hampir dapat dipastikan bakal molor. Pasalnya, Pemprovsu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) baru saja mengusulkan kuota CASN 2018 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Hal ini diakui Kepala BKD Setdaprovsu, Kaimana Turnip kepada wartawan, Senin (17/9) sore. Menurut Kaiman, pihaknya mengusulkan 1.200 kuota untuk CASN Sumut “Kuota tersebut baru hari ini saya tandatangani dan akan diantar ke Jakarta untuk diverifikasi. Kita sudah ajukan 1.200 kuota untuk itu (CASN),” kata Kaimana.

Namun dari kesiapan pembukaan pendaftaran CASN sendiri, dirinya juga mengaku, sepertinya akan diundur untuk pelaksanaannya. Sebab, di samping menunggu hasil verifikasi dari pusat atas usulan kuota tersebut, untuk kelengkapan berkas dan lainnya juga tentu memakan waktu.

”Kalau dari informasinya tanggal 19 akan dibuka pendaftaran, tentu tidak memungkinkan lagi karena hanya tinggal dua hari (waktunya). Perkiraan saya ini akan diundur. Apalagi yang saya tahu perangkat mereka (Kemenpan RB dan BKN) juga belum ready. Sejauh ini mereka masih persiapan,” katanya.

Kaiman menuturkan, kuota berbeda dengan formasi CASN yang dikirimkan pusat sesuai hasil verifikasi. Namun untuk jenis formasi yang paling dibutuhkan, guru, tenaga medis/paramedis dan tenaga teknik sipil menjadi yang terbanyak porsinya untuk tahun ini. “Guru dan tenaga medis itu memang paling banyak yang akan dibuka. Termasuk dari lulusan teknik sipil yang akan dipakai tenaganya di bidang infrastruktur,” jelasnya.

Lantas kapan waktu verifikasi tersebut selesai dilakukan pemerintah pusat? Kaiman belum bisa memastikan hal tersebut. “Soal waktu kita tidak tahu. Yang terpenting jangan ada masyarakat kita yang tertipu dengan informasi calon pegawai ini. Apalagi sekarang mulai beredar isu mengenai oknum-oknum yang bisa membantu meluluskan menjadi pegawai. Jangan mudah percaya dengan yang begituan,” ujarnya.

Namun begitu, pihaknya berjanji setelah ada persetujuan pusat atas pengajuan kuota dimaksud akan segera mengumumkannya ke masyarakat. Apalagi memang informasi seputar CASN ini sangat dinantikan oleh calon pelamar. “Untuk daerah lain yang sudah mengungkapkan soal formasinya, itu sebenarnya baru sebatas pengajuan kuota.

Tapi secara resmi, edaran mengenai formasi ini seluruh daerah belum terima. Karena di pusat sendiri masih mempersiapkan perangkatnya. Kan nanti dilakukan secara online semua pendaftarannya. Melalui situs BKN dan Menpan RB,” pungkasnya.

Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan masih mengaku bahwa pihaknya belum menerima tembusan ihwal formasi CASN 2018 untuk Provinsi Sumut. “Sampai sekarang belum ada ditembuskan ke kita,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui, adapun prioritas pengadaan CASN 2018 meliputi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita. Jabatan inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, guru madrasah Kementerian Agama yang bertugas di kabupaten/kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi.

Sementara peruntukkan instansi pemerintah daerah terdiri dari guru kelas dan mata pelajaran sebanyak 88.000 formasi, guru agama sebanyak 8.000 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 60.315 formasi (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan tenaga medis/paramedis), serta tenaga teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.

Untuk Sumut, Kabupaten Deliserdang mendapat kuota paling banyak yakni 720 orang. Sementara Kabupaten Nias mendapat jatah 198 orang. Calon pelamar CASN hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan. Sedangkan untuk persyaratan umum harus dipenuhi oleh setiap pelamar seperti yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Pelaksanaan seleksi akan dibuka pada pekan ketiga Oktober 2018. Ada tiga tahap seleksi yang harus dilalu pelamar. Pertama yakni seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). (prn)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pencapaian realisasi pajak reklame Kota Medan tahun anggaran 2017 sungguh miris dan mengecewakan. Betapa tidak, dari target yang ditetapkan Rp94,3 miliar, ternyata Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) hanya mampu memperoleh Rp22,3 miliar.

Kepala BPPRD Medan Zulkarnain mengakui memang realisasi pendapatan pajak tersebut masih rendah.

Capaian pajak yang terealiasasi jenisnya untuk papan nama toko, bukan reklame yang bersifat konstruksi.”Memang harus diakui satu-satunya pajak daerah yang masih mengalami kendala atau terbatas adalah pajak reklame. Tahun 2017 realisasinya baru mencapai 23,6 persen dari yang ditargetkan,” kata Zulkarnain saat menghadiri rapat LPJ tahun 2017 di ruang Banggar DPRD Medan, kemarin.

Diutarakan Zulkaranian, sama-sama diketahui fenomena objek reklame ini relatif sudah dipahami secara umum, begitu banyak atau sangat ramai reklame dimana-mana. Namun sebagian besar tidak memiliki izin sebagaimana aturan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, hal ini menjadi suatu kendala karena objek pajaknya tidak memiliki izin. Artinya, karena tak berizin maka pajaknya tidak bisa dikutip. “Tata kelola pajak reklame tersebut belum bisa dioptimalkan sampai berakhirnya tahun 2017. Namun, upaya yang terus dilakukan secara sektoral oleh Pemko terus dilakukan dengan penertiban reklame ilegal secara masif,” katanya.

Tak hanya itu, sambung dia, pihaknya juga melakukan pendekatan secara persuasif dan korektif. Dengan kata lain, melakukan sosialisasi dan penyuluhan pajak reklame. Sehingga, dengan begitu para wajib pajak yang merupakan pengusaha reklame memiliki kesadaran untuk patuh atau taat membayar pajaknya.

“Tata kelola reklame ini membutuhkan dukungan stakeholder terkait. Dengan begitu, penyelenggaraannya bisa sesuai dengan aturan berlaku,” kata Zulkarnain.

Untuk itu, lanjutnya, persoalan ini harus bersama-sama dengan dengan badan legislatif.

Dalam artian, sudah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Reklame atau penataan. “Kami mengakui regulasinya harus lebih dilengkapi lagi sehingga tata kelola untuk mencapai harapan target realisasi pajak reklame bisa tercapai,” akunya.

Zulkarnain menambahkan, dengan adanya regulasi yang lebih lengkap dan meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak serta konsistensi penegakan aturan, maka tentu dapat terwujud.

Sementara, Ketua Pansus LPJ tahun 2017 DPRD Medan, Roby Barus menyatakan upaya-upaya yang dilakukan Pemko Medan belum maksimal. Seperti, ada inkonsistensi dalam masalah pajak reklame.

“Sejak saya dilantik pada tahun 2014-2015, telah dibentuk Pansus Reklame dan sudah direkomendasikan untuk ditertibkan papan reklame tak berizin atau menyalahi aturan. Namun kenyataannya penertiban yang dilakukan tidak konsisten hingga sekarang. Kenapa masih ada baliho-baliho yang belum ditertibkan, padahal sudah jelas-jelas melanggar aturan. Hal ini artinya tebang pilih, ada apa di balik ini,” ungkap Roby.

Diutarakan Roby, bisa dibayangkan dari target yang ditetapkan Rp94,3 miliar ternyata hanya tercapai Rp22,3 miliar. Tentunya, realiasasi ini jelas sangat jauh dari harapan.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Tim gabungan kembali melanjutkan pembongkaran pos polisi yang dibangun di atas trotoar, termasuk papan reklame yang ada di atasnya, Senin (17/9). Selain mengganggu masyarakat pengguna jalan, terutama para pejalan kaki yang tengah melintas, keberadaan pos polisi tersebut mengganggu estetika kota.

Guna mendukung kelancaran pembongkaran, tim gabungan yang terdiri dari unsur Satpol PPn
Dinas Perhubungan, kecamatan dan kelurahan dibantu petugas Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS dibantu satu unit alat berat jenis backhoeloader milik Dinas Pekerjaan Umum serta sejumlah truk.

Pembongkaran dipimpin Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan didampingi Rakhamt Adi syahputra Harahap selaku Sekretaris. Proses pembongkaran disaksikan Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Juiani. Ada tiga titik pos polisi yang dibongkar yakni pos polisi persimpangan Majestik, pos polisi sudut persimpangan Jalan Raden Saleh/Jalan Balai Kota dan pos polisi sudut Jalan Putri Hijau/Gutu Patimpus (depan TVRI).

Dari tiga pos polisi yang dibongkar, pos polisi di persimpangan Majestik yang memiliki papan reklame. Yang pertama kali dibogkar tim gabungan adalah pos polisi di persimpangan Majestik. Pembongkaran diawali dengan membuka lebih dulu seluruh alumunium pembungkus dinding pos polisi disertai pemutusan aliran listrik.

Setelah itu dilanjutkan depan pembongkaran bangunan pos polisi dengan menggunakan backhoeloader. Meski dilakukan tengah hari namun pembongkaran tidak sampai menyebabkan terjadinya kemacetan. Arus lalu lintas sempat melambat dan merayap namun cepat diatasi oleh petuhas Dishub bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Medan.

Usai meratakan pos polisi dengan tanah, backhoeloader selanjutnya membersihkan sleuruh material bekas bangunan pos baik dari atas badan jalan maupun dalam taman kota. Material bekas bongkaran selanjutnya diangkut dengan menggunakan sejumlah mobil truk. Setelah itu dilanjutkan dengan pembongkaran papan reklame dibantu satu unit mobil crane.

Setelah itu giliran pos polisi di sudut Jalan Raden Salen/Balai Kota. Proses pembongkaran berjalan dengan lancar, tanpa kesulitan backhoeloader berhasil menghancurkan seluruh bangunan pos polisi. Sedangkan yang terakhir dibongkar adalah pos polisi di sudut Jalan Putri Hijau/Guru Patimpus. Dengan pembongkaran yang dilakukan, masyarakat pengguna jalan saat ini dapat melintasi trotoar tanpa terhalang bangunan sedikit pun.

Menurut Kasatpol PP Kota Medan, pembongkaran terhadap pos polisi ini mendapat dukuingan penuh dari Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto. Dikatakan Sofyan, Kapoldasu pun ikut langsung pembongkaran pos polisi di sudut Jalan Gaharu/Perintis Kemerdekaan beberapa waktu lalu. “Total sudah lima pos polisi yang dibangun di atas trotoar yang telah dibongkar tim gabungan,” jelas Sofyan.

Sedangkan untuk papan reklame, lanjut Sofyan, tim gabungan yang dikomandoi Satpol PP yang telah melakukan pembongkaran sejak 27 Agustus hingga 12 September telah berhasil menumbangkan 48 unit papan reklame dari sejumlah ruas jalan di Kota Medan.

Dari 46 unit papan reklame itu, 10 unit diantaranya berukuran 10-30 meter persegi, 16 unit berukuran 30-50 meter persegi dan 7 unit berukuran 50 meter persegi. “Selain penegakan peraturan, penertiban dilakukan dalam rangka penataan estetika kota,” terangnya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Akhir pekan kemarin, Minggu (16/9) dimanfaatkan Medan Bicycle Generation (MBG) dan PDAM Tirtanadi untuk menjalin ikatan persaudaraan melalu aktivitas bersepeda.

Sekitar pukul 06.00 WIB para anggota dari MBG berserta pesepeda dari para pegawai maupun staf Tirtanàdi yang tergabung dalam KOSPI atau Komunitas Sepeda Tirtanadi berkumpul di halaman kantor pusat Tirtanadi Jalan Sisingamangaraja, Medan. KOSPI sendiri sudah ternentuk sejak 2010 diawalai dengan kegemaran beresepeda dari para anggotannya.

Kurang lebih ada 50 peserta yang ikut andil memeriahkan acara, bersepeda bersama mengitari beberapa tempat bersejarah di Kota Medan seperti Masjid Raya Al-Mashun, Istana Maimun, Lapangan Merdeka sembari mampir untuk berfoto lalu kembali ke lokasi acara.

Kegiatan pun berlangsung dengan sederhana namun sarat makna. Bukan hanya mereka yang berdomisili di Kota Medan, beberapa di antaranya sengaja meluangkan waktu untuk datang dari ibukota dan Bandung, tapi bukan sekadar pecinta sepeda biasa, melainkan para senior dan legenda sepeda Raleigh.

MBG dan tim Raleigh yang datang pada dasarnya memiliki basic sepeda sama yaitu jenis BMX. Hebatnya mereka sudah menjaga konsistensinya selama puluhan tahun sejak 80-ann
Namun, walaupun sudah cukup berumur tapi semangat mengayuh sepeda dan melakukan aksi alsi freestyle ternyata masih sangat terlihat. Sama seperti biasanya kita melihat anak-anak remaja memainkan sepeda bmx.

Bukan tanpa alasan PDAM tirtanadi dijadikan tempat kegiatan, Yakni dikarenakan tower pompa Tirtanadi telah menjadi situa peninggalan sejarah penting di Kota Medan. Sebab umurnya yang sudah lebih dari satu abad lamanya juga merupakan peninggalan dari masa penjajaham Belanda di masa lalu.

Kejadian unik juga mereka jumpai ketika berkunjung ke sebuah toko sepeda ternama yang lokasinya tak terlalu jauh dari venue acara. Dua orang pesepeda raleigh yang ikut dalam kegiatan ini menemukan bahwa poseter bergambar diri mereka masih menempel di dinding toko selama kurang lebih 35 tahun lamanya. Anehnya, kedatangan mereka juga untuk pertama kalinya di Medan. Poster tersebut pun ditandatangani keduanya dan rencananya akan kembali dicetak lagi.

Silaturahim ini secara kebetulan juga berdekatan dengan hari jadi keduanya, MBG hari ini berusia 31 tahun dan PDAM Tirtanadi yang minggu lalu tepatnya tanggal 8 September 2018 sudah memasuki tahun ke 113 dalam melayani pasokan air masyarakat.

Ketua MBG Bachren menyampaikan, jika setelah ini hubungan kekerabatan harus terus dijaga dan juga ia mewakili rekan-rekan sangat tersanjung dengan sambutan PDAM Tirtanadi kepada mereka. “Kami biasanya duduk-duduk di lantai aja Pak,” katanya sambil bercanda membuat suasana pagi itu begitu cair.

Tak ketinggalan juga Direktur PDAM Tirtanadi. Arif Hariadyan ikut menghadiri acara. Dalam pidatonya ia menyampaikan beberapa point penting tentang perusahaan seperti, bagaimana penyaluran air dan lainnya. Arief Hariadyan tak lupa menyampaikan jika memang sejak lama PDAM Tirtanadi memiliki kepedulian terhadap para atlet, di antaranya adalah mantan-mantan pemain tim sepak bola PSMS kemudian beberapa atlit angkat besi yang sudah memiliki banyak sekali prestasi baik kelas nasional maupin Asia.

Tidak Cuma itu, saat ini beberapa staff perusahaan juga mendapatkan tugas untuk meraih prestasi dalam bidang mendaki gunung, total sudah ada 3 dari 7 puncak tertinggi di Indonesia yang sudah ditaklukan.

Ia pun mengatakan jika selama ini sering kali menerima pertanyana kenapa banyak sekali orang-orang yang memakai foto maupun gambar tower pompa air milik perusahaan? “Saya bilang ke mereka jika ini adalah situa sejarah Kota Medan dan ini juga milik seluruh masyarakat Kita harus berbangga tapi juga menjaga agar bisa terus berfungsi seperti sekarang ini,” jawabnya.

Acara ini juga ada penyerahan berapa plakat dan juga marchendies dari kedua belah pihak sebagai simbol dibangunnya hubungan persaudaraan diantara mereka. Kemudian di akhir-akhir acara para peserta diajak untuk melihat tower pompa air yang menjadi ikon dari PDAM Tirtanadi secara lebih jelas dari atas gendung kantor, para peserta pun sangat antusias sehingga tak lupa untuk mengabadikan momen langka tersebut dengan berfoto. (adz/ila)

MEDAN,SMUTPOS.CO – Penertiban papan reklame yang dilakukan Satpol PP Kota Medan belakangan ini mulai masif dilakukan, ternyata menyisakan persoalan. Bagaimana tidak, konstruksi reklame dibiarkan berada di atas trotoar jalan hingga membahayakan pengendara jalan yang melintas.

Bahkan, sebagian kerangka reklame billboard berukuran sekitar 5×10 meter tersebut telah melampaui trotoar atau memakan badan jalan. Konstruksi billboard tersebut berada di kawasan Jalan Letjend Suprapto, dekat persimpangan Jalan Multatuli, Medan Maimun.

Kerangka reklame yang dibiarkan sudah seminggu lebih tanpa tindakan itu hanya disandarkan ke satu tiang penyanggah. Meskipun diikat dengan tali tambang, namun bila diterpa angin kencang maka bukan tidak mungkin akan jatuh ke jalan.

Sekretaris Satpol PP Medan Rakhmat Harahap mengaku akan segera melakukan tindakan terhadap konstruksi billboard yang berada di atas trotoar tersebut. “Oh iya, memang itu sebelumnya kita bongkar dan belum dipotong tetapi diikat. Nanti akan kita potong,” aku Rakhmat.

Kata dia, penertiban terhadap papan reklame tak berizin dan di zona terlarang masih terus dilakukan. Namun, kini pihaknya masih memetakan mana-mana saja yang bakal ditertibkan selanjutnya.”Kebetulan lagi pergantian Kasatpol PP dan masih baru. Jadi, sekarang masih anev (analisa evaluasi) dan kita sedang petakan lagi dimana saja lokasi berikutnya. Pokoknya, penertiban terus lanjut,” ujarnya singkat melalui sambungan seluler.

Untuk diketahui, sebelumnya pada Kamis (6/9) malam hingga Jumat (7/9) dinihari petugas Satpol PP dibantu dengan personel Polrestabes Medan dan Brimobdasu menertibkan lima papan reklame berukuran besar. Salah satunya, di Jalan Suprapto simpang Jalan Multatuli.

Namun, reklame jenis billboard di jalan itu tidak dipotong. Melainkan, hanya diturunkan saja materi iklannya. Setelah pembongkaran materi iklan dilakukan, diharapkan pengusaha papan reklame melanjutkan sendiri. Namun tak kunjung dilakukan dan dibiarkan hingga sepekan lebih.

Terpisah, Anggota DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan mengatakan, penertiban papan reklame yang dilakukan Pemko Medan bersinergi dengan Polda Sumut menjadi angin segar dalam mewujudkan jargon Kota Medan ‘Medan Rumah Kita’.

Tidak ada kata terlambat untuk menertibkan papan reklame ilegal dan papan reklame yang dipasang di 13 titik zona larangan. Pun begitu, Pemko Medan juga jangan pilih kasih dalam menertibkan papan reklame yang menyalahi aturan.

“Selain menertibkan papan reklame di 13 titik zona larangan, Pemko Medan ke depan harus transparan dalam menetapkan zona atau wilayah mana yang bisa dipasang papan reklame. Penertiban yang dilakukan pun jangan pilih kasih, yang tak punya izin segera ditertibkan termasuk yang berdiri di zona larangan,” katanya.

Menurutnya, melihat penataan dan penempatan papan reklame di Kota Medan terkesan sangat amburadul dan tidak teratur. Pemko Medan sepertinya perlu melakukan patroli di malam hari agar tidak bermunculan papan reklame tak punya izin resmi.

“Papan reklame yang terpasang di beberapa ruas jalan kota terkadang seperti main sulap. Hari ini belum ada terpasang, tiba-tiba keesokan harinya sudah berdiri kokoh dengan gambar salah seorang pimpinan Forkopimda. Untuk itu, jargon Medan Rumah Kita jangan hanya slogan saja,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kepling Pangkalan Mansyur, Kamarudin Kaloko, sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT), dia meminta separuh uang ganti rugi pelebaran jalan kepada korban senilai Rp30 juta serta menahan buku tabungan korban.

Ini diungkapkan Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, saat menggelar konferensi pers.

“Kamarudin Kaloko (55) Kepling X, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor meminta separuh dari uang ganti rugi kepada warga yang beralamat di Jalan Karya Wisata II No 19 Kelurahan Pangkalan Mansyur. Ia awalnya meminta pembagian separuh dari ganti rugi tanah yang diterima warganya tadi,” ujar Dadang sembari enggan menyebut nama warga yang menjadi korban, Senin (17/9).

Modus yang dilakukan oleh pelaku ada menahan buku tabungan milik korban yang dipegangnya sekaitan ganti rugi pelebaran Jalan Karya Wisata sepanjang 1 kilometer (Km). Diketahui tanah korban terkena pelebaran jalan selebar 22 meter dengan ganti rugi dari anggaran pemerintah daerah Rp330 juta.

“Di situ ada upaya pemaksaan untuk menyerahkan sejumlah uang. Awalnya minta separuh separuh. Karena buku tabungan korban ditahan pelaku. Setelah uang tersebut cair, pelaku memaksa untuk meminta Rp 30 juta. Pada saat menyerahkan sejumlah uang, pelaku diringkus oleh petugas,” kata Dadang.

Dadang menerangkan, saat ini pelakunya masih sebatas Kepling ini saja. Pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut.”Kalau untuk pelaku, baru satu yang kami amankan dan masih melakukan pendalaman. Karena kami baru memanggil beberapa saksi, yakni lurah dan camat. Korban yang melapor kepada kami baru satu. Kami berharap jika ada korban lainnya yang mendapat kejadian sama, untuk segera melapor,” katanya.

Diberitakan sebelumnya,Kamaruddin Kaloko (55) seorang Kepala Lingkungan (Kepling) X, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor diamankan personel Polsek Delitua pada Jumat (7/9) lalu. Ia diduga ia melakukan pungli kepada warga Jalan Karya Wisata II No. 19 Kelurahan Pangkalan Mansyur.

Dirinya diamankan di rumah makan SOP kambing yang berada di Jalan Jendral AH Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor.(dvs)