MEDAN,SUMUTPOS.CO – Terkait banjir yang kerap melanda di Kota Medan, DPRD Medan mengaku sangat kecewa dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Kita sangat kecewa terhadap kinerja Kadis PU. Sebab, pengerjaan drainase yang dilakukan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan,” kata Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli, kemarin.

Diutarakan Nanda, Kota Medan sesungguhnya membutuhkan daerah serapan air. “Kalau ada serapan air, kan bisa lebih cepat dia surutnya,” ucapnya.

Menurut Nanda, Pemko Medan harus bekerja keras menangani masalah banjir ini. Pemko Medan diharapkan secepatnya bisa berusaha agar BWS (Badan Wilayah Sungai) melakukan pengorekan. “Sebab penampang sungai tidak bisa lagi menampung volumen air,” cetusnya.

Dia juga menyebutkan, dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Medan, harus ada perencanaan yang matang. “Dinas PU harus benar-benar memperhatikan pengerjaan drainase yang dilakukan. Artinya, dilihat lagi ke mana arah airnya. Selain itu, ketika mengaspal jalan, perhatikan dulu drainasenya. Karena kalau aspal dibuat tapi drainase tidak ada, aspal akan rusak juga,” tutur Nanda.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyatakan pihaknya berharap ada keseriusan Pemko Medan mencari solusi mengatasi persoalan banjir. “Selama ini, sudah ada upaya normalisasi beberapa sungai, tapi hasilnya belum kelihatan. Untuk itu, perlu dibangun sinergitas dengan BWS, yang hingga kini belum terealisasi mengorek sungai,” kata Paul.

Paul mendorong Wali Kota Medan agar mencari sosok kepala dinas PU yang memiliki pemikiran mengatasi persoalan banjir. “Kalau banjir terus terjadi di Kota Medan, lebih baik copot segera Kadis PU-nya. Cari sosok yang memiliki pemikiran terbaik dalam mengatasi persoalan banjir. Sehingga kita tidak malu sebagai warga Kota Medan,” ujarnya.

menurutnya, anggaran pembenahan jalan yang mencapai Rp1 triliun, lebih dialihkan untuk membangun waduk. “Untuk apa dianggarkan pembenahan jalan yang begitu besar, tapi yang dibenahi hanya jalan itu-itu saja? Itupun terkesan tambal sulam? Lebih baik dianggarkan untuk pembuatan waduk, sehingga banjir di Kota Medan bisa diatasi,” tandasnya. (ris)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Saat hujan lebat melanda Kota Medan, biasanya Jalan Dr Mansyur Medan di depan Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), jadi langganan banjir. Ketinggian airnya mencapai 90 cm, sehingga banyak kendaraan bermotor mogok saat melintas.

Namun akibat hujan deras sejak Sabtu (15/9) sore hingga Minggu (16/9) dini hari tak hanya jalan Dr Mansyur yang banjir. Air juga menggenangi kampu USU, mulai dari Pintu 1, 2 dan 3 USU, hingga ke Fakultas Kedokteran Gigi. Banjir kali ini sebagai dampak luapan Sungai Sikambing yang melimpah hingga ke jalan besar.

Pantauan di Jalan Dr Mansyur, kemarin, kendaraan bermotor mengurangi laju kenderaan bermotor saat melintas genangan banjir itu. Terlihat sejumlah roda dua dan angkutan umum mogok dan harus didorong.

Sejumlah pemuda setempat membantu mendorong kendaraan bermotor yang kejebak banjir. Kemudian, meminta uang seikhlas hati dari para pengguna jalan dengan sebuah kardus.

Seorang warga sekitar, Sueb Sitorus mengatakan ketinggian air mulai merendam sekitar USU sejak Minggu dini hari dan naik terus hingga Minggu pagi.”Tadi malam sekitar jam 1, air sudah ada dan naik terus sampai pagi ini,” kata Sueb yang memantau aktivitas lalu-lintas yang lumpuh karena banjir itu.

Banjir di kampus USU juga dirasakan para peserta ujian seleksi penerimaan pegawai Bank Indonesia (BI) tahun 2018. Ujian berlangsung di Gedung Fakultas Farmasi USU. Untuk mencapai lokasi ujian, para peserta harus berjibaku melewati banjir. Karena kses jalan ke lokasi banyak ditutup dengan portal. Pintu 1 dan Pintu 4 USU hanya dibuka gerbangnya, karena ketinggian air terus naik.

Kebanyakan peserta ujian seleksi Pegawai BI itu memilih melepaskan sepatu dan berjalan kaki melewati banjir. Sedangkan peserta yang menumpang ojek online, mengangkat tinggi celana panjang atau roknya.

“Tidak tahu ada banjir. Pas masuk ke dalam USU dari pintu 4, air sudah tinggi,” ucap seorang peserta ujian, Septian Ningsih kepada Sumut Pos.

Septian mengungkapkan, sepeda motor ditumpanginya sempat mongok di depan Kampus USU jalan Dr Mansyur. Alhasil, ia pun turun dan mendorong motornya. “Mogok keretanya. Basah sepatu dan kaus kakiku,” tuturnya, sembari menepi ke lokasi yang kering.

Tidak tampak petugas kepolisian atau petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan di lokasi. Petugas baru tampak hadir menjelang siang. Itu pun setelah Wali Kota Medan, HT Dzulmi Eldin turun memantau banjir di depan Kampus USU.

Hingga pukul 13.30 WIB siang kemarin, Jalan Dr Mansyur mulai pintu satu masuk USU sampai jembatan depan PPIA English Course, masih tergenang air dengan ketinggian 50 cm.

Sementara itu, Wali Kota Medan bersama Dandim 0201/BS dan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, juga meninjau banjir di Jalan Dr Mansyur usai meninjau banjir di Jalan Luku.

Saat Wali Kota tiba di pintu masuk Satu USU, kawasan terlihat sepi dari kenderaan bermotor. Namun tiba-tiba, satu unit mobil penumpang jenis KPUM 95 nekat menerobos banjir dari arah Jalan Setia Budi/Dr Mansyur.

Jelang 20 meter dari pintu satu masuk USU, KPUM 95 itu mendadak mogok. Meski berulangkali sopir menstater, mesin tak kunjung hidup. Melihat itu, spontan Wali Kota, Dandim dan Kapolrestabes ramai-ramai mendorong angkot hingga keluar dari kawasan banjir.

Dengan sedikit malu-malu, sang sopir pun mengucapkan terima kasih. Setelah itu Wali Kota bersama Dandim dan Kapolrestabes Medan menerobos banjir dengan menggunakan satu unit mobil double cabin milik BPBD Kota Medan, untuk melihat kondisi terparah di sepanjang Jalan Dr Mansyur.

Runtung: Kuliah Tetap Berjalan

Meski banjir menggenangi kawasan USU, pihak rektorat USU memastikan tidak akan meliburkan aktivitas akademis pada Senin (17/9) hari ini. “Jika seandainya pun malam ini hujan dan terjadi genangan di jalan-jalan menuju kampus, kuliah tetap berjalan,” kata Rektor USU, Prof Runtung Sitepu, kepada wartawan, Minggu (16/9) sore.

Pantauan Sumut Pos, banjir di kawasan USU tampak sejak persimpangan Jalan Jamin Ginting/Jalan Dr Mansyur Medan, mulai dari Pintu 1, 2, 3, dan 4… hingga ke arah Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

Runtung mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah, bila hujan turun pada malam hari dan air banjir tidak surut hingga pagi. “Jika diperlukan, pimpinan USU akan mengerahkan bus USU untuk mengangkut mahasiswa ke fakultas-fakultas. Hal itu dilakukan agar aktivitas akademis tetap berjalan seperti biasa,” ucap Runtung.

Sungai Mencirim Meluap, Binjai Banjir

Tak hanya Kota Medan, banjir juga melanda Kota Binjai akibat hujan deras dengan intensitas tinggi, sejak Sabtu hingga Minggu (15-16/9). Ratusan rumah terendam banjir di di empat titik di tiga kecamatan Kota Binjai.

Kepala BPBD Kota Binjai, Ahmad Yani, menyatakan air mulai melewati ambang batas pada aliran Sungai Mencirim sejak Minggu (16/9) pukul 02.00 WIB dinihari. Mendapat informasi banjir, Yani beserta 70 personel BPBD terjun ke lokasi.

“Aliran Sungai Mencirim ini sulit dipantau pergerakannya. Enggak bisa terprediksi. Enggak tahu pos pantauannya. Alirannya dari Deliserdang, Kutalimbaru. Dari Sembahe, Sibolangit sana, pecahannya juga mengalir ke sini (Sungai Mencirim),” ujar Yani di lokasi banjir.

Yani tiba bersama tim sekitar pukul 02.30 WIB. Sesampai di lokasi, Yani bersama regu kemudian membantu warga mengevaluasi barang berharganya. Sebanyak 546 Kepala Keluarga menjadi korban banjir pada tiga kecamatan di Kota Binjai.

“Sebanyak 7 KK di Simpang Kramat, Kelurahan Pujidadi, Binjai Selatan. 14 KK di Jalan Gunung Jaya Wijaya, Lingkungan X, Kelurahan Binjai Estate, Binjai Selatan. 20 KK di Jalan Jambi, Lingkungan V, Kelurahan Rambungbarat, Binjai Selatan,” urainya.

Dampak korban banjir paling banyak di Lingkungan I sampai Lingkungan VI, Kelurahan Setia, Binjai Kota yakni sebanyak 350 KK. Sedangkan pada Lingkungan I dan Lingkungan II, Kelurahan Mencirim, Binjai Timur sebanyak 155 KK. “Ketinggian banjir berkisar dari lutut sampai pinggang orang dewasa,” jelas Yani.

Pada pukul 08.20 WIB, volume air di aliran Sungai Mencirim mulai surut. Saat membantu warga menyelamatkan barang berharganya, Yani mengerahkan 7 unit perahu karet.

Yani mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, terutama pada aliran sungai.

Selain itu, dia juga meminta agar masyarakat segera melaporkan kepada instansi terkait bila ada hal-hal yang sifatnya bencana. “Kondisi terkini masih dalam pantauan BPBD Kota Binjai. Saat ini, banjir sudah mulai surut. Meski demikian, BPBD Kota Binjai masih menyiagakan satu regu penanggulangan bencana di lokasi banjir,” ujar Yani.

Anggota DPRD Binjai, Ardiansyah Putra mengapresiasi kesigapan petugas BPBD membantu evakuasi warga. Dirinya juga terlibat membantu mengevakuasi ibu kandungnya, Yusnani Nasution (80). “Lebih berharga orangtua daripada yang lain. BPBD sudah aktif membantu. Terimakasih BPBD gerak cepat,” ujarnya. (gus/ris/ted)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Data 33 aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terlibat tindak pidana korupsi tapi masih menerima kucuran gaji tiap bulan, ternyata belum diserahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke instansi terkait Pemprovsu. Ini karena Pemprovsu belum bisa mendeteksi ASN koruptor tersebut.

Selain Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu, pihak Inspektorat juga mengaku belum pernah menerima data valid sekaitan itu. Karenanya, sebanyak 33 ASN yang masuk daftar merah itu sampai kini belum diketahui identitasnya dan bertugas di organisasi perangkat daerah mana.

“Inspektorat Provinsi Sumut hingga kini belum ada data valid seputar hal tersebut. Kita belum ada menerima tembusan apapun dari BKN maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujar Inspektur Provinsi Sumut, OK Henry saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (16/9).

OK Henry lantas menyarankan wartawan menanyakan ke BKD Setdaprovsu sekaitan data dimaksud. “Mungkin saja ada di BKD Sumut. Sebab kami sampai sekarang belum menerima data tersebut,” katanya.

BKD sendiri sebelumnya mengaku tidak bisa mendeteksi ASN di lingkungan Pemprovsu yang terbukti korupsi namun belum dipecat. Mengingat, sampai kini belum menerima tembusan surat keputusan bersama tiga menteri/kepala lembaga secara resmi mengenai data dimaksud.

Berdasarkan data BKN itu, menurut Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip, ASN Pemprovsu berada di peringkat dua sebagai pengoleksi ASN terkorup dibawah DKI Jakarta. “Sebenarnya Sumut itu posisi kedua, terbanyak provinsi yang pegawainya melakukan korupsi adalah Jakarta,” ujarnya saat dikonfirmasi via seluler, Jumat (14/9).

Surat yang ia maksud yakni sudah mempunyai putusan hukum tetap atau inkrah. Sebelumnya, Pemprovsu melalui BKD sudah menuntut untuk mengupayakan agar SK dari tiga menteri ini dapat segera diberikan, agar para ASN yang bandel bisa dilakukannya pemecatan.

Data BKN menyebutkan, sebanyak 298 PNS di seluruh Sumut terlibat tindak pidana korupsi. Terkhusus, Pemprovsu, terdapat 33 ASN dan di bawah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 55 orang. Secara keseluruhan, terdapat 2.357 orang PNS koruptor di seluruh Indonesia.

“Kami masih menunggu surat dari tiga menteri ini, setelah mendapatkan SK baru kami pecat mereka secara tidak terhormat. Sebelumya kami sudah mengupayakan untuk meminta surat tersebut, tapi belum juga diberikan,” kata Kaiman.

Diketahui, Kemendagri, Kementerian PAN-RB serta BKN telah bersepakat mengenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) alias pemecatan bagi koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap (inkrah). “Kalau sudah ada mereka berikan suratnya, kami tinggal enak, tinggal kami pecat aja mereka yang bandel-bandel itu,” pungkasnya.

Diminta Segera Eksekusi

Menyikapi hal ini, Pengamat Anggaran Elfenda Ananda mengatakan, belum dipecatnya puluhan aparatur sipil Negara (ASN) dinilai sangat miris. Sebab masyarakat sebagai pembayar pajak memberikan uangnya untuk ‘pencuri’ uang rakyat. Untuk itu eksekusi pemecatan yang diminta KPK harus dilakukan secepatnya.”Jadi kita ngasih uang untuk pencuri yang sudah mencuri uang kita (rakyat). Itu lah yang sangat miris. Artinya tidak diberikan hukuman yang sepantasnya karena mereka (ASN koruptor) mencuri,” ujar Elfenda, Minggu (16/9).

Disebutkan Elfenda, bahwa secara hukum, vonis pengadilan mungkin sudah diterima dan dijalani seorang oknum ASN. Namun setelahnya, pemerintah jangan lagi memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk menduduki satu jabatan atau menerima haknya seperti gaji penuh dan tunjangan. Karena itu dari sisi keadilan, hal ini tidak adil.

“Mereka (koruptor) kan belum dipecat. Yang sebenarnya kalau masih pegawai mereka masih menerima berbagai macam hak. Inikan secara prinsip keuangan, keadilan itu dihilangkan semuanya.

Walaupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Pemprov) bisa saja beralasan kepada proses administrastif menunggu turunnya keputusan dari pusat, namun kata Elfenda, perlu ada kebijakan di daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku korupsi.

“Ini bukan soal aturan saja, tetapi soal kebijakan, political will. Tidak harus menunggu desakan dari berbagai pihak. Pemerintah provinsi maju di depan, kalau katanya mau memberantas korupsi. Untuk membuktikan mereka komitmen menegakkan aturan,” katanya.

Untuk itu Elfenda mendesak Pemprov segera menyurati pemerintah pusat, meminta agar proses pemecatan bisa dilakukan. Dengan begitu, masyarakat akan melihat adanya komitmen pemerintah daerah menegakkan hukum dan mencegah peluang korupsi itu sendiri.

“Tentu ini kan membebani uang rakyat. Banyak program penting yang bisa dialihkan dari menggaji mereka (ASN koruptor). Maka segera saja surati pusat, minta prosesnya dipercepat. Dengan begitu dapat dibuktikan pemerintah komitmen atau tidak,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli menyebutkan, jika memang status koruptor telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan, maka sudah sepantasnya proses mencopot jabatan 33 ASN di lingkungan Pemprov Sumut dicepat dilakukan. (prn/bal)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Suasana kepulangan jamaah Kelompok Terbang (Kloter) 13/MES, berubah dari bahagia menjadi sedih. Empat jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Internasional Kualanamu, seorang jamaah haji asal Medan, meninggal di pesawat, Sabtu (15/9) soren
Jemaah tersebut, bernama Abdul Chalil Harahap (74) warga Jalan Beringin 8, Medan Helvetia. Ia meninggal akibat tersedak makanan.

Ketua Tim Kesehatan Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan, dr Ziad Batubara mengatakan, berdasarkan keterangan dokter yang menyertai jemaah haji, selama berada di tanah suci almarhum dalam keadaan sehat.

“Di pesawat, Abdul Chalil tersedak saat makan. Tidak lama kemudian beliau wafat. Almarhum didiagnosa mengalami Respiratory Failure (gagal nafas),” jelas Ziad Batubara.

Sesampainya di Bandara Kualanamu Deliserdang, jenazah almarhum Abdul Chalil dibawa ke Asrama Haji Medan. Selanjutnya, dilaksanakan serah terima jenazah dari PPIH Debarkasi Medan kepada keluarga jemaah.

Kemudian keluarga membawa jenazah almarhum ke rumah duka, di Jalan Beringin 8 Nomor 96-C Medan Helvetia.“Setelah sampai di Asrama Haji, Ketua PPIH memimpin dan memanjatkan doa untuk almarhum,” katanya.

Ketua PPIH Debarkasi Medan T Darmansah mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya almarhum Abdul Chalil. “Semoga segala amal ibadahnya diterima Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, serta memperoleh haji yang mabrur,” katanya.

Darmansah juga mengharapkan kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan bisa tabah dan sabar menerima cobaan ini.

TPHI Kloter 13/MES Abdul Rahman Siregar dalam laporannya menyampaikan, jemaah haji Kloter 13/MES berjumlah 392 orang berasal dari Deliserdang 216 orang, Medan 166 orang, Labuhanbatu 1 orang, TPHD Deli Serdang 1 orang, TPHD Medan 2 orang dan 5 orang petugas yang menyertai jemaah haji.

Abdul Rahman juga menyampaikan, satu jemaah haji mutasi masuk pada kloter ini atas nama Kasta Miarji Arsamenawi bin Arsamenawi, 71 tahun, asal Dusun VI Ujung Rambung Pantai Kabupaten Serdang Bedagai dari Kloter 06/MES.

Turut menyambut jemaah haji di Asrama Haji Medan Ketua PPIH Debarkasi Medan T Darmansah, Kakankemenag Deliserdang Tolibuh Pohan, Kasubbag TU Deliserdang Syawaluddin Harahap, Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kankemenag Kota Medan Ahmad Qosbi serta pejabat lainnya. (man)