MEDAN,SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mengharapkan regulasi baru yang kembali diusulkan Kemenhub soal taksi online memiliki azas keadilan bagi semua pihak. Pun demikian, Dishub Sumut tetap mendukung apapun langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah pusat.

“Kami sifatnya menunggu dululah. Biarkan dulu kementerian bekerja. Apapun keputusan pemerintah harus kita dukung,” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sumut, Iswar menjawab Sumut Pos, Jumat (14/9).

Apalagi, ia mengungkapkan, ada perbedaan sisi pandang atas putusan Mahkamah Agung terkait Permenhub 108/2017 tersebut. “Mereka (MA) memandangnya saya lihat dari sisi usah mikro, kecil dan menengah Artinya jatuhnya itu ke UU koperasi. Dan kalau memang nantinya mau dibawa ke sana, silahkan saja,” katanya.

Namun kata Iswar, muara dari setiap produk hukum yang dibuat pemerintah nantinya, memiliki azas keadilan dan baik untuk masyarakat umum. “Sebenarnya hal ini bukan porsi kita (provinsi). Kewenangan tersebut ada di pusat. Jadi kita menunggu dululah kebijakan dari atas dan siap mendukung,” katanya.

Termasuk untuk urusan nasib pelaku taksi online ke depan, pihaknya sejauh ini belum membuat langkah-langkah strategis paskakeputusan MA tersebut. “Kita tunggulah dulu apa instruksi pusat selanjutnya,” pungkas Iswar.

Hal senada juga disampaikan Kadishub Medan, Renward Parapat. Dia mengaku masih menunggu arahan dari Kemenhub terkait persoalan ini. “Kita tunggulah petunjuk dari pusat (Kemenhub) dan Dinas Perhubungan Provinsi (Sumut) bagaimana, karena tidak mungkin kita mendahului. Pada intinya, kita tetap mengikuti yang disampaikan kementerian kepada provinsi,” ujarnya singkat.

Sementara, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, aturan baru yang mungkin akan dibuat Kemenhub RI adalah demo kepastian hukum terkait keberadaan dan operasional taksi daring tersebut. Dengan begitu, status moda transportasi berbasis aplikasi ini apakah bisa dimasukkan ke dalam jenis umum atau pribadi.

“Pastinya mereka (Kemenhub) akan lakukan itu. Pertama, soal kepastian hukum. Apakah masuk transportasi umum atau pribadi. Kedua, perlakuan yang sama, dimana setiap moda transportasi yang digunakan untuk mencari keuntungan (mengangkut) sewa, maka memiliki kewajiban membayar pajak/retribusi,” ujar Sutrisno kepada wartawan, Jumat (14/9).

Ditanya, apakah pembuatan regulasi baru terkesan mubazir, Sutrisno mengatakan, justru harus segera dibuat aturan yang lebih tepat. Langkahnya seperti konsultasi dengan lembaga yudikatif sebelum melahirkan aturan sepeti Permenhub 108/2017. Antisipasinya adalah terkait poin-poin dalam aturan yang telah dan mungkin akan digugat kembali jika ada yang baru.

Karena itu pula, lanjut politisi PDIP ini, pemerintah daerah dalam hal implementasi aturan nantinya, harus punya peran dalam menentukan regulasi turunan yang mengatur secara khusus sesuai kondisi di daerahnya masing-masing. Apalagi saat ini, putusan MA dapat menimbulkan kesan adanya kekosongan hukum karena di satu sisi poin dalam Permenhub itu sudah digugurkan, namun juga perubahannya belum ditetapkan. “Ini juga untuk menghindari gesekan sosial diantara seluruh stakeholder,” katanya.

Sebelumnya Sutrisno juga berharap aturan atau regulasi apapun yang diturunkan dari pusat, membuka peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur secara khusus bagaimana keberadaan transportasi ini berdasarkan kondisi setempat. Seperti adanya kesepakatan bersama antara seluruh pihak penyelenggara transportasi, hingga memberikan batasan tertentu agar tidak terjadi saling membenarkan diri dan memicu konflik horizontal.

“Yang penting, Pemerintah harus menegaskan ‘jenis kelamin’ dari transportasi online ini sebagai sarana transportasi publik berbayar. Maka semua diberlakukan sama, baik plat kuning maupun plat hitam,” pungkasnya. (bal)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Balai Teknik (Baltek) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan akhir Desember 2018 jalur layang kereta api Medan-Kualanamu sudah siap beroperasi. Saat ini pengerjaannya sudah mencapai 91 persen.

Baltek Perkeretaapian memang menargetkan pengerjaan bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Dan saat ini tengah melakukan penyelesaian box grider dan pemasangan bantal rel dari Stasiun Medan ke Mandala. “Selain penyelesaian pemasangan box grider dan PCI grider, saat ini rel, bantalan dan batu balas sudah mulai pengerjaan untuk diselesaikan,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Baltek Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara, Fakhrul Rivai Hasibuan didampingi Humas Manageer PT KAI Divre I Sumut, Ilud Siregar, Kamis (13/9).

Menurutnya, saat ini yang belum selesai yaitu di Stasiun Medan, dan untuk pemasangan rel juga masih sekitar 5 kilometer lagi dan ada beberapa span atau tiang pemancang lagi yang belum diselesaikan.

Diungkapkannya, ada sekitar 213 tiang pancang yang akan dibangun dan saat ini lebih kurang tersisa 51 tiang pemancang lagi yang belum dibangun dan akan segera dibangun. “Untuk saat ini, kendala pengerjaan jalur layang tersebut tidak ada dan masih sesuai waktu yang telah ditentukan. Sisa pengerjaan sekitar 9 persen akan terus dikerjakan serta ditarget selesai dalam waktu empat bulan ke depan atau Desember semua pengerjaan sudah bisa selesai dan bisa digunakan,” terangnya.

Jalur kereta api yang ada saat ini, jelas Fakhrul, nantinya akan tetap digunakan. Hanya saja, dengan adanya jalur layang maka akan bisa meminimalisir kemacetan di inti Kota Medan karena kedua jalur sudah bisa digunakan.

Selain itu, Baltek Perkeretaapian juga tengah melakukan pengerjaan untuk pembangunan stasiun bagi kereta api layang atau kereta api Rallink Indonesia yang sering disebut dengan kereta api bandara. “Iya, termasuk juga melakukan pembangunan Depo yang ada di Pulo Brayan. Kita lagi kejar progres semua untuk penyelesaian pengerjaannya,” tegas Fakhrul.

Untuk Stasiun Bandara Kualanamu, disebutnya tidak ada pengerjaan. Karena sudah ada stasiun sebelum jalur layang kereta api itu dibangun. “Untuk Stasiun Kualanamu kan sudah selesai. Kita nggak ada pekerjaan di situ,” ungkap Fakhrul.

Dia menambahkan, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara juga melakukan in schedule untuk hal-hal menjadi kendala. Namun, Fakhrul enggan membeberkan apa kendala tersebut.

Untuk jalur layang kereta api Medan-Binjai. Fakhrul enggan memberikan penjelasan secara detail.”Anggaran belum ada. Jadi, belum bias mengasih penjelasan,” pungkasnya.(gus)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik kembali merawat tiga orang pasien tanpa keluarga. Ketiga pasien masih berada di ruang rawat inap Rindu B, dua orang dian taranya sudah dalam keadaan yang membaik dan satu orang masih memerlukan perawatan.

Kasubag Humas RSUP H Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak SSos MIkom menyebutkan, ketiga pasien tersebut adalah Andri (28), Tumpak Ambarita (55) dan Adil Bangun (40). Pasien bernama Andri (28) diantar oleh orang yang mengaku sebagai LSM pada tanggal 28 Agustus 2018.

“Sejak tanggal 31 Agustus 2018, pasien telah diizinkan dokter untuk Pulang Berobat Jalan (PBJ), namun terkendala karena tidak memiliki keluarga,” kata Rosario kepada wartawan, Jumat (14/9).

Pasien kedua bernama Tumpak Ambarita (55) masuk melalui IGD tanggal 29 Agustus 2018 dengan membawa surat kelengkapan BPJS dan KTP, tetapi tidak ada keluarga yang mendampingi. Saat ini pasien juga sudah dalam kondisi baik dan sudah diperbolehkan pulang.

Selanjutnya, pasien berikutnya bernama Adil Bangun (40),masuk melalui IGD pada tanggal 26 Agustus 2018 tanpa didampingi keluarga dan tidak membawa identitas apapun. Pasien saat ini masih dalam perawatan dan penanganan medis.

Pihaknya mengimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau mengenal ketiga pasien tersebut untuk menghubungi Sub Bagian Humas RSUP H Adam Malik di Nomor 0618364581ext.153 atau datang langsung ke ruangan Sub Bagian Humas Gedung Administrasi Lantai 3 RSUP H Adam Malik, Jalan Bunga Lau Nomor 17 Medan Tuntungan.

Rosa menyebut, pihaknya akan merawat terus pasien tersebut sampai batas waktu yang belum ditentukan. “Pada dasarnya kami jadi kekurangan tempat. Karena kan seharusnya tempat tidur yang mereka pakai bisa buat pasien baru lain. Makanya sebelum ada keluarga yang mengambil ya kami akan terus merawat,” pungkasnya. (dvs/ila)