28 C
Medan
Wednesday, December 24, 2025
Home Blog Page 60

Terpilih Kembali dalam Muswil VI yang Digelar secara Hybird, Tengku Amiliza Pimpin Salimah Sumut hingga 2030

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Persaudaraan Muslimah (Salimah) Wilayah Sumatera Utara menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI di RM Wong Solo Medan, Sabtu (18/10/2025). Muswil ini berlangsung secara hybrid, dihadiri Pimpinan Pusat (PP) Salimah, Dewan Pengawas Salimah Wilayah (DPSW), Dewan Pengawas Salimah Daerah (DPSD), serta Pimpinan Daerah Salimah se-Sumatera Utara.

PP Salimah yang diwakili Santi Nurjannah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muswil VI dilaksanakan secara serentak dan bertahap di seluruh Indonesia sepanjang Bulan Oktober, sebagai bagian dari Muswil Serentak Nasional 2025. “Muswil ini digelar serentak sebagai upaya menyatukan langkah kita dalam menjalankan amanah dakwah di seluruh wilayah. Dengan semangat kebersamaan, kita berharap Salimah semakin solid dan bermanfaat bagi perempuan, anak, dan keluarga Indonesia,” kata Santi Nurjannah.

PP Salimah juga memberi apresiasi positif terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan Ketua PW Salimah Sumut Periode 2024–2025, Tengku Amiliza, S.ST., M.I.Kom selama masa kepemimpinannya. Menurut PP Salimah, capaian struktur PD Salimah Sumut dan PC se-Sumut telah melampaui target yang ditetapkan.

Dalam kegiatan ini juga, Dewan Pengawas Salimah Wilayah (DPSW) Sumut memberikan rekomendasi agar Tengku Amiliza kembali memimpin PW Salimah Sumatera Utara untuk periode 2025–2030. Rekomendasi tersebut diterima dengan baik, dan pada kesempatan yang sama, PP Salimah secara daring melantik Tengku Amiliza sebagai Ketua PW Salimah Sumut 2025–2030, serta melantik DPSD se-Sumatera Utara oleh Ketua DPSW Sumut Sri Prafanti, S.T., M.T.

Usai pelantikan, Santi Nurjannah mewakili PP Salimah menegaskan pentingnya mengokohkan kepemimpinan, menyatukan gerak, dan mengoptimalkan kemanfaatan program untuk perempuan, anak, dan keluarga. Arahan tersebut menekankan agar seluruh pengurus wilayah dan daerah memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, amanah, dan akuntabel, serta mengedepankan nilai-nilai robbaniyah seperti keikhlasan, ukhuwah, dan keteguhan dalam dakwah.

Selain itu, Santi Nurjannah juga mendorong seluruh wilayah untuk memperluas kemitraan strategis dengan pemerintah dan lembaga lain, serta mengoptimalkan tiga pilar utama program Salimah: dakwah, pendidikan dan pelatihan, serta ekonomi. “Berpikir strategis dalam dakwah bukanlah kemewahan, tetapi keharusan. Kita ingin Salimah menjadi perancang peradaban yang efektif, bukan sekadar aktivis yang sibuk,” ujarnya.

Santi Nurjannah juga mengapresiasi program unggulan PW Salimah Sumut seperti “1.000 Kencleng” dan endorse produk pengurus serta anggota sebagai bentuk inovasi dan kemandirian organisasi. Ia menambahkan agar pembentukan PRa (Salimah Ranting) menjadi fokus pengembangan struktur ke depan.

Sementara itu, Ketua PW Salimah Sumut terpilih Tengku Amiliza menyampaikan rasa syukur dan tekad untuk memperkuat sinergi antarjenjang kepengurusan. “Muswil ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, tetapi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat kontribusi Salimah bagi umat. Kami ingin memastikan seluruh struktur bergerak seirama demi kemaslahatan perempuan, anak, dan keluarga,”.ujarnya.

Menutup kegiatan, dibacakan ayat inspiratif yang menjadi landasan nilai Salimah: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. At-Taubah: 71)

Ayat ini menjadi pengingat bahwa seluruh gerak dan program Salimah harus berlandaskan pada ukhuwah, ketaatan, dan keikhlasan, agar setiap langkah dakwah membawa keberkahan bagi umat. (adz)

Dewas PDAM Tirtasari Binjai Berjoget Ria, Video Beredar di Medsos

BERJOGET: Potongan video Dewas PDAM Tirtasari Binjai, Joko Basuki, saat berjoget ria yang diiringi nyanyian dari seorang penyanyi wanita.(Istimewa)
BERJOGET: Potongan video Dewas PDAM Tirtasari Binjai, Joko Basuki, saat berjoget ria yang diiringi nyanyian dari seorang penyanyi wanita.(Istimewa)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Beredar video berdurasi 19 detik menampilkan Dewan Pengawas Perusahan Daerah Air Minum (Dewas PDAM) Tirtasari Binjai, Joko Basuki, tengah asyik berjoget ria, diiringi nyanyian musik dari seorang penyanyi wanita. Dalam video tersebut, Jobas, sapaan karib Joko Basuki, hanya mengenakan kaus tanpa lengan warna putih.

Dikonfirmasi Minggu (19/10) lalu, Jobas mengakui yang ada di dalam video itu memang dirinya. Baginya, itu hanya sekadar hiburan.

“Mengenai joget, saya manusia biasa yang perlu hiburan, dan itu ekspresi saya di saat saya liburan,” ungkap Jobas.

Ditanya itu dalam kesempatan apa? Jobas tidak memberi jawaban. Begitu juga saat disoal apakah hal tersebut tidak melukai hati masyarakat? Jobas tidak merespons.

Namun begitu, dia menyayangkan videonya asyik berjoget ria itu beredar di medsos.

“Saya menyayangkan yang posting saya joget tanpa konfirmasi kepada saya,” kata pria berkacamata itu, kesal.

Jobas merupakan Anggota DPRD Binjai Periode 2019-2024. Dia meraih kursi wakil rakyat dari Partai Gerindra pada daerah pemilihan Binjai Timur. Pada Pilkada 2024 lalu, Jobas tidak mendukung calon yang diusung oleh Partai Gerindra. Dia mendukung pasangan Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi, yang diusung Partai Demokrat serta Partai Persatuan Pembangunan.

Jobas aktif mengikuti kegiatan Amir sebelum terpilih. Usai terpilih, Jobas mendapat “jatah” jabatan sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirtasari Binjai. Disoal jabatan dewas karena telah “berdarah” membawa Amir duduk sebagai Wali Kota Binjai periode kedua, Jobas menepisnya.

“Saya murni seleksi dalam pengangkatan dewas,” jawabnya.

Terkait video dirinya viral tengah asyik berjoget, Jobas belum mau mengambil langkah hukum.

“Ya sudahlah, sabar saja dulu, akan saya diamkan saja dulu. Ada saatnya nanti akan berjumpa dengan yang mengunggah video itu. Binjai kota kecil, kawan-kawan saya juganya,” ujarnya.

“Prinsip saya, saya tidak akan mengganggu privasi orang lain dan berharap juga jangan ganggu privasi saya. Mungkin kalau sudah keterlaluan, akan saya buat laporan tentang UU ITE,” tutur Jobas.
Menyoroti hal ini, Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir menilai, sikap Jobas mencoreng citra baik wali kota yang telah dibangun.

“Saya bukan mau bilang kualitas dewas itu jelek, tapi biarkan publik menilai. Kami berharap, dewas dapat bekerja baik dan jangan jadi beban pak wali,” katanya, Senin (20/10).

“Pinomat kalau sudah dikasih kerjaan sama pak wali, janganlah jadi makin tambah beban pak wali. Kasihan kita lihat pak wali, nanti muncul opini: ya begitu kualitas timses,” sambung Ronggur.

Ronggur juga menduga, proses seleksi yang dilakukan tim panitia tidak berlangsung secara terbuka. Dilihat wartawan pada website Pemko Binjai, pengumuman hasil seleksi penerimaan Dewas PDAM Tirtasari Periode 2024-2028, tidak dicantumkan nomor.

Ada dua nama yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi Dewas PDAM Tirtasari, Jobas dan Marasonang Lubis. Namun, pengumuman yang tidak bernomor itu juga tidak menampilkan hasil nilai seleksi untuk jabatan Dewas PDAM Tirtasari.

“Sepengetahuan saya, skor tertinggi tes saat seleksi Dewas PDAM kemarin itu Pak Marasonang, sehingga beliaulah yang sebenarnya layak,” jelas Ronggur.

“Andai beliau yang jadi Dewas PDAM, pasti fungsi dewas akan berjalan lebih baik lagi dan fokus pada kinerja. Gak sibuk joget, gak sibuk komentari urusan politik dan lain sebagainya,” sambungnya.

Karena itu, bagi Ronggur, sikap dan tingkah laku Jobas telah mencoreng nama baik wali kota sebagai Dewas PDAM Tirtasari Binjai. Ditambah lagi, Jobas diangkat sebagai Dewas PDAM Tirtasari berdasarkan keputusan wali kota.

“Saya justru curiga kalau Dewas PDAM itu tak ada kerjaannya, sehingga di publik kita lebih sering lihat dewas sekarang itu sibuk gosip politik, aktif banget di medsos dan joget dipandu biduan,” bebernya. (ted/saz)

Program Ketapang Desa Sitinjo, BUMDes Raup Untung Puluhan Juta Rupiah

TUNJUKKAN: Camat Sitinjo Untung Roy Nahampun, Kepala Desa Sitinjo Olihin Kudadiri, bersama Direktur BUMDes Sada Ukur, Bercius Purba, menunjukkan kentang hasil panen perdana di Dusun 5 Tinjo Payung, Desa Sitinjo, Senin (20/10).(Istimewa)
TUNJUKKAN: Camat Sitinjo Untung Roy Nahampun, Kepala Desa Sitinjo Olihin Kudadiri, bersama Direktur BUMDes Sada Ukur, Bercius Purba, menunjukkan kentang hasil panen perdana di Dusun 5 Tinjo Payung, Desa Sitinjo, Senin (20/10).(Istimewa)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Pemerintah Desa (Pemdes) Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, membuahkan hasil. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sada Ukur, yang mengembangkan komoditi kentang, berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta Rupiah.

Taksasi ini, sesuai sampling panen kentang tersebut pada lahan pertanian BUMDes Sada Ukur di Dusun 5 Tinjo Payung, Desa Sitinjo, Senin (20/10).

Direktur BUMDes Sada Ukur, Bercius Purba mengatakan, sesuai sampling panen perdana ini, keuntungan nantinya ditaksasikan mencapai puluhan juta Rupiah.

Menurut Bercius, BUMDes Sada Ukur menanam sekitar 17 ribu batang kentang, bibit G3 dari Bandung.
“Setiap batang menghasilkan rata-rata satu hingga 1,3 kilogram kentang. Selain komoditi kentang, BUMDes Sada Ukur juga menanam komoditi cabai dan tomat di lokasi lain, yang akan dipanen bulan depan,” ungkap Bercius.

Kepala Desa Sitinjo, Olihin Kudadiri dalam sambutannya pada panen perdana komoditi kentang itu, mengatakan, Pemdes Sitinjo mengalokasikan anggaran Rp235 juta untuk Program Ketapang pada Tahun Anggaran (TA) 2025 ini. Hal itu mengacu pada Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025, tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

“Sesuai aturan, pemerintah desa mengalokasikan minimal 20 persen dari Dana Desa untuk Program Ketapang. Sesuai keputusan musdes, Desa Sitinjo mengalokasikan sekitar 24 persen,” beber Olihin.

Olihin pun mengapresiasi BUMDes Sada Ukur yang telah berhasil dalam pengelolaan Program Ketapang komoditi kentang tersebut. Dia juga berharap, komoditi cabe dan tomat yang juga dikelola BUMDes Sada Ukur, akan memberi hasil maksimal nantinya.

“Selain keuntungan, Program Ketapang ini semakin meningkatkan jalinan persaudaraan di tengah masyarakat. Saya lihat, tenaga kerja yang diberdayakan juga dari dusun-dusun lain, tidak hanya di Dusun 5 ini. Semoga berkelanjutan di masa mendatang,” harapnya.

Apresiasi atas keberhasilan Program Ketapang Desa Sitinjo juga disampaikan Koordinator PPL Kecamatan Sitinjo, Tohom Simanjuntak.

“Kami apresiasi Program Ketapang Desa Sitinjo, tidak salah pilih komoditi. Sebab, ada beberapa desa lain yang komoditi pilihannya tidak memberi hasil maksimal,” katanya.

Senada, Babinsa Desa Sitinjo, Serda Guntur Sianipar, juga mengapresiasi BUMDes Sada Ukur, yang telah mengaplikasikan program pemerintah pusat itu dengan baik.

Sementara Camat Sitinjo, Untung Roy Nahampun, dalam arahannya berpesan, agar pengurus BUMDes Sada Ukur semakin kompak, serta memberdayakan lebih banyak lagi masyarakat dalam Program Ketapang.

“Semakin kompaklah. Jangan karena sudah berhasil, timbul saling curiga. Transparansi di antara sesama pengurus dan anggota harus tetap diutamakan,” imbaunya.

Untung juga berpesan agar BUMDes Sada Ukur menyebarluaskan kiat-kiat keberhasilan Program Ketapang itu di tengah masyarakat.

“Bantu masyarakat, sebarkan apa yang diaplikasikan dalam program ini sehingga berhasil. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat kita yang berhasil dalam pertaniannya,” pesannya.

Dia pun mengakui, Desa Sitinjo merupakan desa pertama di Kecamatan Sitinjo yang telah panen dalam Program Ketapang.

“Ini yang pertama. Kami apresiasi keberhasilan ini. BUMDes beruntung, Pendapatan Asli Desa meningkat,” kata Untung.

Turut hadir di panen perdana itu, jajaran Pemerintah Kecamatan Sitinjo dan Desa Sitinjo, BPD Sitinjo, PPL, serta puluhan masyarakat. (rud/saz)

Pemkab Karo Tanda Tangani Kerja Sama dengan BPS

TANDA TANGAN: Bupati Karo Antonius Ginting tanda tangani kerja sama dengan BPS. (Istimewa)
TANDA TANGAN: Bupati Karo Antonius Ginting tanda tangani kerja sama dengan BPS. (Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Antonius Ginting bersama para kepala daerah se-Sumatera Utara (Sumut) menandatangani kerja sama penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik sebagai dasar pembangunan daerah. Bagi Pemkab Karo, langkah ini dinilai strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berpijak pada data yang akurat dan terukur.

Pemkab Karo berkomitmen terus menghasilkan data berkualitas yang dapat dijadikan acuan dalam mendukung pembangunan daerah serta penyusunan kebijakan publik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan sinergi berbasis data ini, Kabupaten Karo diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekonomi, memperkuat daya saing, dan memastikan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution, mengajak seluruh kepala daerah se-Sumatera untuk berkolaborasi membangun konektivitas ekonomi berbasis data. Menurutnya, data harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bobby saat membuka Konsultasi Regional (Konreg) PDRB ISE 2025 se-Sumatera di Hotel Santika Medan, Jumat (17/10) lalu. Kegiatan ini mengusung tema “Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran.”

Pada acara tersebut, Bobby bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, juga secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (Pasada), platform yang dikembangkan untuk memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumut.

“Pasada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data pengguna sekaligus menghindari tumpang tindih data sektoral. Pemprov Sumut siap mengembangkan daerah dan menjadikan Sumut sebagai satu pusat konektivitas ekonomi yang kuat,” ungkap Bobby.

Bobby juga mengatakan, selain data yang akurat, konektivitas jalur distribusi dan logistik juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, tambang, dan mineral, Bobby optimistis kontribusi PDRB Sumatera terhadap nasional, yang kini mencapai 22 persen akan terus meningkat.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan, kebijakan publik yang baik harus berawal dari data yang valid dan terpercaya.

“Pembangunan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas. Arahnya tidak jelas, biayanya membengkak, dan hasilnya tidak optimal. Karena itu, data berkualitas menjadi pondasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sonny juga memaparkan, kinerja ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan tren positif. Pada triwulan kedua 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96 persen, meningkat dari 4,48 persen pada tahun sebelumnya. Pulau Sumatera menyumbang 22 persen terhadap PDRB nasional, dengan Sumut menjadi motor penggerak utama berkontribusi 23,5 persen terhadap total PDRB Sumatera.

Secara year-on-year, Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, yakni 7,14 persen. Sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi tulang punggung utama, sementara sektor pariwisata juga menunjukkan geliat positif, dengan 148 juta wisatawan nusantara berkunjung ke Sumatera sepanjang 2024, termasuk ke Sumut.

Acara ini juga turut dihadiri para gubernur se-Sumatera, pimpinan BPS se-Sumatera, termasuk Kepala BPS Karo Oliver Bobby Reynold Simarmata, Bappedalitbang Karo, serta Dinas Kominfo Karo. (deo/saz)

Tanah Madrasah Mau Dikuasai Perorangan, M Nuh: Pemerintah dan Aparat Harus Lindungi Masyarakat

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP meminta pemerintah dan aparat penegak hukum hadir dalam persoalan lahan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Firdaus di Dusun XI Emplasment, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pasalnya, ada pihak yang ingin menguasai lahan madrasah tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, Senin (20/10/2025), Muhammad Nuh diundang masyarakat Dusun XI Emplasment , Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Hari Kamis, 9 Oktober 2025, untuk membicarakan lahan madrasah karena ada pihak yang ingin menguasainya.

Selain Nuh, pada pertemuan itu hadir juga tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya Prof Dr Pagar Hasibuan (guru besar UIN), Drs H Rahmat Diono, MM (alumni pertama madrasah), dan lainnya. Menurut penjelasan tokoh masyarakat, MDA Al-Firdaus tersebut dibangun oleh PTPN IX Bandar Klippa pada tahun 1977 di atas lahan seluar 1.441 meter persegi.

Keberadaan MDA Al-Firdaus dikuatkan oleh Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-75/DS/1984. Namun dalam perkembangannya, pihak PTPN tidak lagi mengelola madrasah Al-Firdaus, dan tidak memberikan anggaran untuk perawatan. Akibatnya bangunan madrasah rusak dan roboh.

Dalam kondisi seperti itu, ada pihak yang ingin menguasai lahan madrasah tersebut. Masyarakat keberatan, dan berusaha untuk membangun kembali madrasah dengan dana gotong royong atau swadaya masyarakat.

Ketika masyarakat kerja bakti memperbaiki bangunan madrasah, pihak yang ingin menguasai lahan madrasah tersebut memaksa untuk memasukkan batu bata dengan menggunakan truk.

“Atas persoalan ini, saya menyarankan agar keinginan masyarakat setempat dihormati. Dan berharap agar pemerintah daerah dan aparat keamanan yang juga hadir pada pertemuan 9 Oktober itu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan melindungi masyarakat dari tekanan dan intimidasi,” pungkasnya. (adz)

Parsadaan Toga Siregar Indonesia Junjung Tinggi Etika, Adab, dan Adat Istiadat

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Parsadaan Toga Siregar (Patogar) Indonesia menegaskan tetap menjunjung tinggi falsafah berbangsa dan bernegara. Ini ditegaskan dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang maju, damai, bermartabat, dan saling menghormati menghargai sesama anak bangsa.

“Bagi kita Patogar Indonesia menomorsatukan dan menjunjung tinggi etika, ada istiadat, dan adab, ini harga mati. Dalam segala elemen kehidupan bermasyarakat, hal ini jangan dilupakan. Saat acara-acara pesta halak (orang) Batak, misalnya pesta perkawinan dan upacara sejenis, kita harus mengingatkan bahwa orang-orang tua kita, tokoh dan pemuka masyarakat perlu ditempatkan sesuai porsinya.” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Patogar Indonesia, Kombes Pol (P) Drs. Parluatan Siregar, MH; dan Presiden Persaudaraan Siregar Dunia (PSD), H. M. Yusuf Siregar di hadapan pengurus DPD Patogar Indonesia Wilayah Jabodetabek di Sekretariat Parsadaan Siregar Dunia (PSD) di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (19/10).

Menurut Parluatan Siregar, berdasarkan pengalaman berkeliling menghadiri acara dia mengamati sekarang tatanan dan cara-cara dalam melaksanakan acara-acara adat Batak sudah mulai ada yang melenceng. Karena itu pihaknya ingin meluruskannya agar lebih sempurna.

“Salah satu program kerja Patogar Indonesia ini adalah melaksanakan semacam Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang adab dan adat istiadat ini. Kami akan mengumpulkan seluruh pengurus Patogar Indonesia baik DPP, DPD dan DPC bila perlu sampai pengurus Sektor,” ungkap Parluatan yang juga pemegang Rekor SEA Games, lari halang rintang 3.000 meter.

Hal senada juga disampaikan Yusuf Siregar. Menurutnya, Patogar Indonesia menginginkan agar marwah dan martabat Siregar bangkit kembali seperti masa jayanya tokoh-tokoh Siregar di negeri ini, seperti Panangian Siregar, Raja Inal Siregar, Bismar Siregar, dan Arifin M. Siregar

“Semangat kita semua adalah mengembalikan kejayaan Siregar dan ikut berkarya ambil bagian dalam kehidupan berbangsa. Ini sesuai dengan pesan nenek moyang kita dan leluhur Siregar juga para senior Siregar. Ini juga sudah kita sepakati dan kobarkan semangat sama-sama saat kita Munas Patogar Indonesia di bona pasogit tanah leluhur Siregar di Muara, Taput, Sumut beberapa waktu lalu,” bebernya.

Ketua Umum Patogar Indonesia DPD wilayah Jabodetabek,, Allen Siregar menyambut baik sambutan dan arahan Parluatan Siregar dan Yusuf Siregar. Sebagai ujung tombak Patogar Indonesia dan Sirergar Dunia di lapisan masyarakat, pihaknya siap melaksanakan seluruh program kerja Patogar Indonesia.

“Setelah dilantik dan dikukuhkan kami akan langsung bekerja. Kita akan melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi Patogar Indonesia. Salah satunya akan akan membuat dan menyempurnakan data base Patogar Indonesia. Dalam catatan kita, dilihat dari Kartu Keluarga (KK) ada jutaan bermarga Siregar,” ujar Allen.

Dalam waktu dekat pihaknya akan menemui tokoh-tokoh dan organisasi bernuansa Siregar yg ada di Jakarta. “Kami ingin meminta arahan dan kerjasama dengan para senior kita,” kata Allen.

Acara Patogar Indonesia di Kemang ini dihadiri tokoh-tokoh bermarga Siregar di Jakarta seperti, St. Karmen Siregar, H. Yusuf Siregar, Parluatan Siregar, MH, Binsar Siregar, Agussalim Siregar, Risman Siregar, Allen Siregar, Safril Siregar, Ali Muda Siregar, Kholidun Siregar, Kahfi Siregar, Nita Siregar. (rel/adz)

Pemprov Sumut Distribusikan Cabai Merah Sesuai HET

KEDATANGAN CABAI: Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung menerima kedatangan tahap pertama cabai merah dari Jawa, di Pasar Lau Cih, Medan, Sabtu (18/10).
KEDATANGAN CABAI: Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung menerima kedatangan tahap pertama cabai merah dari Jawa, di Pasar Lau Cih, Medan, Sabtu (18/10).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melakukan intervensi pasar dengan mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jawa. Diharapkan langkah ini mampu menjaga stabilitas harga cabai di pasaran.

Cabai merah tersebut akan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp55.000 per kilogram. Pengiriman dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama 11 ton sudah tiba Sabtu (18/10) malam di Medan, segera menyusul tahap kedua 22 ton, dan tahap ketiga 17 ton.

“Diharapkan setelah kita intervensi, harga cabai akan terkendali,” ujar Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, saat menerima kedatangan tahap pertama cabai merah dari Jawa, di Pasar Lau Cih, Medan, Sabtu (18/10/2025).

Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Provinsi Sumut Fitra Kurnia, dan Kompol P Siallagan dari Satgas Pangan Polda Sumut.

Distribusi cabai merah ini difokuskan di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, yang menjadi dua wilayah penyumbang inflasi tertinggi di Sumut.

Beberapa pasar yang menjadi titik distribusi antara lain Pasar Induk Lau Cih, Pasar MMTC, Pasar Sei Sikambing, Pusat Pasar, Pasar Sukaramai, serta sejumlah pasar di Kabupaten Deliserdang.

Kolaborasi pengadaan cabai merah ini dilakukan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut, yaitu PT Dhirga Surya, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), serta PT Pembangunan Prasarana Sumut.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan utama penyumbang inflasi.

“Kami telah ke beberapa daerah untuk mencari stok cabai merah. Setelah mendapatkan pasokan, kami diamanatkan menjualnya sesuai HET, yakni Rp55.000 per kilogram,” ujar Direktur PT Dhirga Surya, Ari Wibowo.

Agar distribusi cabai merah intervensi ini berjalan lancar dan sesuai ketentuan harga, Satgas Pangan Polda Sumut turut melakukan pengawasan dan pengawalan. Dengan demikian, harga cabai merah di tingkat konsumen dapat tetap terkendali dan tidak melebihi HET.(san/azw)

Pengurus Wilayah Sumatera AKPI 2025-2028 Dilantik

BERSAMA: Ketua Umum AKPI, Dr Jimmy Simanjuntak SH MH bersama pengurus Wilayah Sumatera AKPI 2025-2028 di Adimulia Hotel, Kota Medan, Jumat (17/10).
BERSAMA: Ketua Umum AKPI, Dr Jimmy Simanjuntak SH MH bersama pengurus Wilayah Sumatera AKPI 2025-2028 di Adimulia Hotel, Kota Medan, Jumat (17/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Wilayah Sumatera (NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung) Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Periode 2025-2028 resmi dilantik.
Pelantikan berlangsung di Adimulia Hotel, Kota Medan, Jumat (17/10). Kepengurusan ini, yang baru terpilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 26 Agustus lalu, akan menaungi seluruh wilayah Pulau Sumatera.
Ketua Umum AKPI, Dr Jimmy Simanjuntak, SH MH didampingi Sekjen Dr Resha Agriansyah SH MH dan Ketua Harian Daniel Alfredo SH MH CLA AllArb., mengatakan, pelantikan ini menandai dimulainya serangkaian kegiatan edukasi yang komprehensif.
Fokus utama kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada para pelaku usaha dan praktisi hukum di Sumatera.
Dr Jimmy menekankan urgensi dari inisiatif ini, mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang dinilai sedang menghadapi tantangan. “Keadaan ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan itu pasti akan berimplikasi banyaknya usaha yang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi,” ucapnya kepada wartawan.
Melalui edukasi ini, sambungnya, AKPI berharap dapat menghilangkan kekhawatiran berlebihan di kalangan pelaku usaha. AKPI berharap para pelaku usaha tidak khawatir atau ragu untuk bisa menjalankan roda kegiatan usahanya, sambil juga melakukan restrukturisasi terhadap utang-utangnya.
Ia menegaskan, pemahaman yang baik terhadap hukum kepailitan sangat penting. AKPI berupaya mengubah persepsi bahwa kepailitan dan PKPU itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan, melainkan mekanisme hukum yang bisa dipahami dan dimanfaatkan.
Pengurus Wilayah Sumatera yang baru dilantik diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (stakeholder). Pihak-pihak yang diharapkan dirangkul antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Pajak, Kantor Pertanahan, organisasi pelaku usaha seperti Kadin, hingga dunia kampus.
“Kami berharap teman-teman bisa merangkul semua pihak untuk bersama-sama mensosialisasikan bagaimana hukum kepailitan dan PKPU bisa dipahami dan diimplementasikan dalam kegiatan usaha sehari-hari,” pungkas Dr Jimmy Simanjuntak. (tri/azw)

Antisipasi Banjir, Kelurahan Besar Medan Labuhan Gotong Royong Bersihkan Sampah dan Drainase

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Banjir masih menjadi momok bagi masyarakat Kota Medan. Kondisi ini bisa disebabkan beberapa faktor, satu diantaranya adalah drainase yang tersumbat.

Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, apalagi saat ini musim hujan, jajaran pemerintah Kelurahan Besar, Medan Labuhan, bersama masyarakat menggelar gotong royong di Blok 7 Lingkungan 17 Komplek Griya Martubung Jalan Martubung, Jumat (18/10/2025).

Dalam rangka mendukung dan menjalankan perintah Bapak Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dalam hal kebersihan untuk mengantisipasi banjir di musim penghujanan ini. Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan melaksanakan kegiatan Gotong-royong di Blok 7 Lingkungan 17 Komplek Griya Martubung Jalan Martubung, Jumat 20 Oktober 2025 kemarin.

“Gotong-royong ini juga sebagai dukungan dan menjalankan program Bapak Wali Kota Medan, Rico Waas dan arahan Pak Camat Medan Labuhan Khairun Nasyir, S.STP dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di kelurahan,” kata Lurah Kelurahan Besar Gandi Gusri, S.STP, M.Si kepada Sumut Pos, Senin (20/10).

Menurut Gandi, gotong royong ini sengaja difokuskan di Blok 7 Lingkungan 17 Komplek Griya Martubung, karena banyak rumput yang harus dibabat dan sampah yang harus dibersihkan. “Kita juga mengangkat sedimentasi di drainase yang dapat menghambat aliran pembuangan air,” ujar Gandi.

Dikatakan Gandi, target utama dalam kegiatan gotong royong ini adalah pembersihan sampah dan pengorekan sedimentasi drainase sebagai antisipasi terjadinya banjir.

“Setelah dibersihkan areal drainase di blok 7 ini, aliran drainase terlihat lancar. Kita harapkan warga dapat menjaga dan tidak membuang sampah sembarangan lagi, demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat serta terhindar dari banjir,” harapnya.

Gotong royong ini juga melibatkan staf Trantib, Kepling se-Kelurahan Besar, anak PKL Battuta dan UMSU dan lainnya. “Mari bersama sama kita jaga kebersihan lingkungan dengan tetap membuang sampah pada tempatnya,”ajak Gandi. (omi)

Gandeng BBWS Sumatera II, Rico Waas Ingin Permasalahan Banjir di Kota Medan Segera Teratasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Permasalahan banjir di Kota Medan menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Untuk itu guna mengatasi permasalahan tersebut, Rico Waas akan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II untuk mengatasinya.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat bersama antara Pemko Medan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, di Balai Kota Medan, Senin (20/10/2025).

“Kondisi saat ini sudah urgent dan harus segera diambil tindakan untuk menyelesaikannya. Pemko Medan dan BBWS Sumatera II harus bekerjasama mengatasi persoalan ini demi kepentingan masyarakat,” kata Rico Waas.

Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi itu, Rico Waas mengatakan, sebuah kota tidak akan layak dipandang apabila selalu mengalami banjir.

“Banyak masyarakat yang terkena dampak banjir ini. Hampir ratusan Kepala Keluarga. Bahkan dari 21 kecamatan, sekitar 17 Kecamatan diantaranya terdampak luapan sungai. Artinya lebih dari 50% wilayah kota Medan terdampak,” ungkapnya.

Maka dari itu, orang nomor satu di Pemko Medan itu, mengajak BBWS Sumatera II untuk bekerjasama mengatasi persoalan ini.

“Saya tidak mau ada yang lempar bola kemana-mana lagi, permasalahan banjir ini harus segera kita selesaikan bersama. Apa yang diperlukan BBWS Sumatera II dari Pemko Medan akan kami dukung sepenuhnya,” pungkas Rico Waas dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah pimpinan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemko Medan.

Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera II Feriyanto Pawenrusi dalam pertemuan itu memaparkan rencana pengendalian sungai besar yang ada di kota Medan. Menurutnya, ada tiga sungai besar yang membelah kota Medan yang harus segera mendapatkan penanganan.

“Salah satu yang menjadi sorotan kita untuk wilayah KIM, Martubung dan sekitarnya. Kita akan melakukan pembangunan saluran drainase tersendiri ke arah sungai Kera, pembersihan saluran drainase tersier, dan pelaksanaan normalisasi sungai,” jelasnya.

Feriyanto berharap langkah tersebut dapat mengurangi durasi hingga ketinggian genangan air. (map/ila)