MEDAN-Partai Garuda dan Partai Berkarya Sumatera Utara menjadi parpol yang paling sedikit mendaftarkan bakal calon legislatif pada sebaran 12 daerah pemilihan tingkat DPRD provinsi ke KPU Sumut. Kedua parpol baru peserta Pemilu 2019 itu, bahkan tidak sampai mendaftarkan kadernya 50 persen dari total 100 kursi DPRD Sumut.

“Partai Garuda cuma bisa mendaftarkan 20 orang Bacaleg di enam dapil. Sedangkan Partai Berkarya 30 Bacaleg di tujuh dapil. Keduanya memang parpol yang paling sedikit mendaftarkan bacalegnya,” kata Komisioner KPU Sumut Divisi Teknis, Benget Manahan Silitonga menjawab Sumut Pos, Kamis (9/8).

Benget mengungkapkan, kegagalan kedua parpol tersebut mengisi daftar Bacaleg dan sampai kehilangan hingga delapan dapil, disebabkan karena tidak mencukupinya kuota 30 persen keterwakilan calon perempuan. “Padahal (keterwakilan perempuan) inikan mutlak.

Kalau dalam satu dapil tidak terpenuhi, sesuai aturan semua calon di dapil tersebut akan gugur. Jadi memang gak bisa ditawar-tawar lagi soal ini,” terangnya.

Pihaknya menyayangkan bahwa aturan main atau yang menjadi syarat wajib tersebut ternyata tidak dipahami parpol bersangkutan.

Padahal sejak KPU membuka tahapan pendaftaran atau jauh-jauh hari sebelumnya, kerap menyosialisasikan hal ini ke seluruh parpol. “Dan setiap kali mereka datang berkonsultasi, kita juga jelaskan bahwa itu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tapi kenyataannya mereka tidak paham juga,” katanya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut berada di urutan ketiga dengan 65 persen mendaftarkan bacalegnya di 11 dapil. Kemudian disusul parpol lama seperti PBB dengan 79 calon di 12 dapil, PKS dengan 80 calon di 12 dapil, PPP sebanyak 95 calon di 12 dapil, dimana kalah dengan Partai Perindo sebanyak 99 calon di 12 dapil.

Sedangkan sisanya seperti PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat dan PKPI mendaftarkan seratus persen bacaleg mereka masing-masing dari 12 dapil yang tersedia. “Adapun total bacaleg yang didaftarkan seluruh parpol itu paskaperbaikan berkas ke KPU, sebanyak 1.372 orang,” kata Benget.

Namun untuk rincian dapil mana saja yang paling tinggi peminat dan dapil paling sedikit diisi bacaleg, pihaknya belum mau mengungkapkan. Sebab saat ini KPU tengah melakukan finalisasi hasil penelitian berkas seluruh Bacaleg. “Nanti saja detilnya akan kami riliskan pada saat tahapan DCS (Daftar Calon Sementara), dari tanggal 12-14 Agustus,” tandasnya.

Menyikapi partai baru tak mampu memenuhi kuota bacaleg di setiap dapil, pengamat politik dan pemerintahan dari UMSU, Rio Affandi Siregar menilai, parpol tersebut berpeluang tak mendapatkan kursi di DPRD Sumut. Selain harus bekerja keras melawan yang lain, parpol pendatang baru ini diprediksi bisa saja hanya sebagian ‘partai numpang lewat’.

Menurut Rio, partai baru saat ini, khususnya yang mendaftarkan calegnya hanya di beberapa dapil saja, menunjukkan trend negatif. Sebab, di samping popularitasnya di masyarakat, jumlah caleg yang akan bertarung meraih suara untuk partainya juga sedikit. Sehingga peluang untuk bisa bersaing ketat dengan partai lama, sangat kecil. “Dengan jumlah yang sedikit itu, tentu kekuatan untuk bisa meraih suara maksimal dari pemilih juga kecil.

Apalagi partai baru belum banyak dikenal masyarakat, akan sangat sulit mendapatkan dukungan,” ujar Rio, Kamis (9/8).

Kemungkinan tersebut diperparah lagi dengan sistem penghitungna perolehan suara untuk menentukan kursi dari satu partai politik (parpol) di satu daerah pemilihan (dapil).

Skema penentuan kursi, Saint Lague menurut Rio mengutamakan jumlah suara terbanyak yang kemudian untuk kursi berikutnya, hasil perolehan dibagi tiga, lima, dan tujuh untuk selanjutnya.

“Semakin banyak caleg kan semakin banyak bisa memperkenalkan partainya. Apalagi suara partai itu penting karena tidak ada lagi bilangnya pembagi pemilih. Jelas kondisi ini ada dampaknya,” kata Rio.

Meskipun persentasenya kecil, namun parpol baru harus kerja keras untuk bisa mendapatkan suara sebanyak mungkin pada Pileg 2019 mendatang. Sehingga dalam hitungan bulan, pendatang baru mewajibkan seluruh kader dan calegnya maksimal. Apalagi jika ‘pemain’ yang maju, belum pengalaman dan kurang dikenal.

“Apapun ceritanya, harus kerja keras lah mereka (partai baru). Kalau tidak, siap-siap saja akan menjadi partai numpang lewat saja,” pungkasnya.

Namun sebelumnya, berdasar data yang diperoleh Sumut Pos dari KPU Sumut paskatahapan pendaftaran bacaleg usai, mayoritas parpol baru memang tidak mendaftarkan bacaleg sesuai alokasi kursi yang tersedia. Dimana dari 16 parpol peserta pemilu, tiga partai yang notabene pendatang baru seperti PSI, Partai Berkarya dan Partai Garuda terlihat tidak mendaftarkan bacaleg sebanyak 100 orang atau sesuai jumlah kuota alokasi kursi dari 12 dapil.

PSI hanya mendaftarkan 69 bacaleg mereka. Hal ini terjadi setelah alokasi bacaleg mereka tidak memenuhi jumlah maksimal alokasi kursi pada Dapil Sumut 4 (Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi), Dapil Sumut 5 (Asahan, Kota Tanjungbalai dan Batubara), dapil Sumut 6 (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara), Dapil Sumut 7 (Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Padang Sidimpuan dan Padanglawas Utara), Dapil Sumut 8 (Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunung Sitoli) dan dapil Sumut 11 (Dairi, Pakpak Bharat dan Karo). Pada dapil Sumut 6 PSI bahkan sama sekali tidak memiliki bacaleg.

Begitupun Partai Berkarya dimana mereka hanya mendaftarkan 54 bacaleg. Partai ini hanya memenuhi kuota sesuai alokasi kursi pada dapil Sumut 2 yakni Kota Medan B (Medan Sunggal, Helvetia Barat, Tuntungan, Johor, Maimun, Polonia, Baru, Petisah dan Selayang). Selebihnya, jumlah bacaleg mereka tidak memenuhi kuota sesuai alokasi kursi yang ada.

Ironisnya pendaftaran bacaleg pada beberapa dapil justru tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan seperti pada dapil Sumut 3 (Deli Serdang), dapil Sumut 6 (Labuhan batu, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara), dapil Sumut 10 (Simalungun dan Kota Pematang Siantar) dan dapil Sumut 12 (Langkat dan Kota Binjai).

Tidak penuhnya bacaleg sesuai kuota yang ada juga terjadi pada Partai Garuda, dimana mereka hanya mendaftarkan 20 bacaleg saja. Tercatat, partai ini hanya mendaftarkan caleg mereka untuk dapil Sumut 1 meliputi Medan A (Kecamatan Medan Kota, Denai, Deli, Belawan Amplas, Area, Marelan, Labuhan Tembung, Perjuangan dan Medan Timur), dapil Sumut 2 meliputi

Medan B (Medan Sunggal, Helvetia Barat, Tuntungan, Johor, Maimun, Polonia, Baru, Petisah dan Selayang), dapil Sumut 3 (Deli Serdang), dapil Sumut 6 (Labuhan batu, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara), Dapil Sumut 7 (Tapanuli Selatan Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Padang Sidimpuan dan Padang Lawas Utara), dapil Sumut 8 (Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunung Sitoli). Selebihnya pada dapil Sumut 4,5,9,10,11 dan dapil Sumut 12 mereka sama sekali tidak mendaftarkan calonnya. (prn/bal)

Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, menerima audiensi Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Sumut di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (8/8) lalu. Audiensi ini dalam rangka mengundang Eldin dan mengharapkan dukungannya dalam acara Indonesia International Bikers Gathering.

Ketua IMI Sumut Faisal Nasution mengatakan, HDCI Sumut bekerja sama dengan Xtrim Sumut, akan menggelar Indonesia International Bikers Gathering. Event ini rencananya digelar pada 30 November hingga 2 Desember 2018 mendatang di Lapangan Benteng Medan. Selama penyelenggaran nantinya, akan ada ribuan bikers yang turun ke Kota Medan, dan akan melakukan touring dengan mengambil rute jalan pedesaan.

“Sepanjang jalan pedesaan tersebut, nantinya kami akan melakukan penghijauan, dengan menanam pohon mangga, dengan harapan ke depannya buah mangga tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat,” tutur Faisal, didampingi Ketua HDCI Medan T Rinel, Ketua Harian Xtrim Medan Gultom, dan sejumlah panitia.

Selain itu, para bikers yang mengikuti event ini, nantinya akan disuguhi hiburan kesenian dan kuliner khas Kota Medan, sehingga para peserta yang berasal dari luar Kota Medan dan wisatawan, yang menyaksikan event ini, dapat mengenal lebih jauh kesenian dan kuliner khas Kota Medan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, didampingi Asisten Administrasi Umum Ikhwan Habibi Daulay, Kepala Dinas Kebudayaan Suherman, Kepala Dinas Pariwisata Agus Suriyono, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Marah Husin Lubis, cukup mengapresiasi dan mendukung kegiatan Indonesia Internasional Bikers Gathering yang dipusatkan di Kota Medan.

Eldin berpesan kepada panitia penyelenggara, agar event ini dikemas semenarik mungkin. Sehingga mampu mengundang minat wisatawan untuk datang ke Kota Medan. “Event seperti ini harus dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan berkunjunga ke Medan,” jelasnya. (ris/saz)

Tim Pemkab Musi Rawas berkunjung ke Pemko Medan, Rabu (8/8) lalu. Kunjungan ini dalam rangka mempelajari, sekaligus berkonsultasi, soal pengendalian inflasi di Ibukota Sumatera Utara (Sumut) ini.

Kedatangan rombongan tamu yang dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemkab Musi Rawas Syaiful Anwar Ipna ini, diterima Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Sulaiman Harahap di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan.

Didampingi staf Bagian Perekonomian Setda Kota Medan, Sulaiman memaparkan profil Kota Medan, serta berbagai program dan langkah yang dilakukan Pemko Medan dalam pengendalian inflasi. Sulaiman menyampaikan, angka komulatif inflasi Kota Medan sampai Juli 2018 ini, yakni 0,01 persen, lebih kecil dari Sumut yang mencapai 0,21 persen, dan lebih kecil dari nasional 2,09 persen.

Sulaiman juga mengatakan, Pemko Medan mempunyai berbagai program pengendalian inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Di antaranya tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap harga sembako dan kebutuhan bahan pokok strategis lainnya ke pasar-pasar tradisional, membangun pasar induk di Kecamatan Medan Tuntungan, merevitalisasi pasar tradisional, juga melakukan operasi pasar beras, gula pasir, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih, yang bekerja sama dengan Perum Bulog.

Selain itu, yang menarik perhatian rombongan tamu, adalah kebijakan Pemko Medan yang memberikan beras jimpitan kepada keluarga anak gizi buruk/gizi kurang, serta rumah tangga rawan pangan di Kota Medan. Beras jimpitan ini dipungut dari para ASN Pemko Medan secara sukarela setiap bulannya.

“Sejak 2017, Pemko Medan bersama unsur lainnya, telah membentuk Satgas Pangan, guna mengantisipasi gejolak harga/spekulan pada hari-hari besar keagamaan tertentu, dalam usaha mengendalikan inflasi,” tutur Sulaiman.

Tidak hanya itu, Sulaiman mengungkapkan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Medan juga telah melaksanakan pilot project penanaman komoditas bawang merah dan cabai merah pada 2014 lalu.

Dan selanjutnya pada 2017, Pemko Medan melalui Distanla menyelesaikan program pembangunan Rumah Bawang di Kecamatan Medan Marelan, untuk penanganan pasca panen. “Sejak awal Ramadan lalu, TPID Medan bersama PD Pasar Medan, Perum Bulog Sub Divre Medan, dan Bank Indonesia, juga membuka outlet Kedai Kita, sebagai rujukan harga pasar. Outlet ini ditempatkan di Pusat Pasar,” bebernya.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana santai namun serius. Sulaiman menjawab dengan tenang setiap rasa ingin tahu para tamu. Rasa kekeluargaan pun terjadi dengan baik pada dialog tersebut. Di akhir acara, dilakukan saling tukar cenderamata antara Pemko Medan dan Pemkab Musi Rawas. (ris/saz)