Selama setahun, honor jasa sejumlah dokter spesialis di Rumah Sakit Martha Friska Brayan belum dibayarkan. Sebagai tindakan lanjut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara akan segera memanggil manajemen RS tersebut.

Sebab, hal tersebut sudah melanggar konsep kesehatan Hal itu disampaikan Ketua IDI Sumut dr Edy Ardiansyah SpOG didampingi Ketua Majelis Perhimpunan Profesi Kedokteran (MPPK), dr Rushakim SpOG kepada wartawan, Jumat (3/8) kemarin.

“IDI sebagai organisasi profesi tidak ada artinya tanpa anggota. Maka kesejahteraan anggota menjadi kekuatan organisasi. Kasus ini mencoreng kinerja organisasi, karena kesejahteraan anggota diabaikan,” tegasnya.

Ia mengatakan, kasus jasa medis tidak dibayar ini sudah berlangsung satu tahun dan teman sejawat dokter baru sekarang mulai menagih janji pihak manajamen RS. Dalam pertemuan dengan RS nantinya, IDI berharap ada jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta komitmen RS untuk memenuhi kewajiban kepada para dokter yang berpraktik di sana.

“Kita mengundang rumah sakit untuk menjembatani permasalahan itu, jangan sampai ini ke ranah hukum. Tapi ini berlarut-larut bisa menghilangkan kepercayaan kita kepada RS tersebut. Ini bisa menyebabkan pelayanan bisa terhenti sama sekali,” jelasnya.

IDI Sumut mengaku memahami kesulitan RS. Tetapi, menurutnya RS harus adil dan tidak melimpahkan seluruh beban ke dokter. Dokter juga butuh hidup walaupun dia pekerja sosial.

“Ini persoalan bagaimana RS itu mengatur internalnya. Tetapi harus tetap memperhatikan dokter. Dokter spesialis sudah jalankan kewajibannya, wajar mereka menuntut haknya sesuai perjanjian yang disepakati,” tambahnya.

Pihaknya mengaku salut dengan kesabaran belasan dokter spesialis yang jasa medisnya belum dibayar itu. Satu kesabaran luar biasa, tetapi lama-kelamaan bisa mengganggu kinerja dokter secara keseluruhan, ini tidak sehat. IDI sebagai organisasi profesi tidak bisa diam saja sebab hal ini bisa berulang.

Ia menjelaskan, jika seorang yang bekerja di salah satu perusahaan, namun tidak diperlakukan dengan baik oleh manajemen maka tidak mungkin dia bekerja dengan ikhlas dan baik. Hal dan kewajiban sesuatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

“Dokter itu profesi yang dilindungi oleh UU. Komitmen ke depan, organisasi profesi tidak akan menempatkan dokter di RS yang tidak memenuhi perjanjian,” imbuhnya.

Ia menegaskan, para dokter berpraktik di satu layanan kesehatan atau RS merupakan rekomendasi IDI. Jika IDI tidak memberikan rekomendasi kepada dokter untuk tidak bekerja di RS itu, maka tidak ada satupun dokter yang bisa praktik di RS tersebut.

“RS lain jangan sampai seperti ini, jika IDI tidak merekomendasi dokter berpraktik di RS yang track record nya melanggar aturan konsep kesehatan, maka tak ada pelayanan kesehatan di RS tersebut,” tegas Rushakim.

IDI meminta agar RS Martha Friska menempatkan substansi permasalahan ini dengan baik. Organisasi profesi sangat mendukung program pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tetapi organisasi profesi harus juga mengedepankan kesejahteraan anggota nya sesuai AD/ART. Karena tanpa anggota, IDI tidak ada apa-apanya,” pungkasnya.

Direktur Utama RS Martha Friska dr Robert PH Siahaan MHA yang dikonfirmasi soal belum dibayarkannya honor dokter spesialis mengatakan, pihaknya sangat siap untuk bertemu dengan IDI Sumut untuk menjelaskan permasalahan tersebut.”Kita akan menjelaskan apa penyebab honor dokter spesialis belum dibayarkan,” kata Robert kepada wartawan saat dikonfirmasi via seluler, Minggu (5/8).

Ia membeberkan, dana ataupun honor dokter spesialis telah terpakai membeli suatu lahan guna perkembangan rumah sakit. Namun itupun tidak usah dikhawatirkan, pemilik rumah sakit akan menjual aset yang dimiliki. “Pemilik sudah komit akan menjual salah satu asetnya untuk menutupi,” ujarnya.

Atau, lebih lanjut kata Robert, honor dokter spesialis akan dibayarkan dari klaim BPJS Kesehatan dengan pembayaran terjadwal. “Klaim BPJS pada bulan Juni sudah keluar ya, sedangkan pengklaiman bulan Juli sedang diproses audit/pemeriksaan dari BPJS Kesehatan. Itupun honor dokter spesialis yang belum dibayarkan tidak bisa dibayar sekaligus dan dicicil,” ujarnya. (dvs)

Kepemilikan sertifikat tanah untuk rumah ibadah menjadi perhatian pemerintah sebagai prioritas untuk diterbitkan.

Edaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang hal ini pun disebut sebagai keberpihakan kepada aktivitas keagamaan di Indoensia Anggota DPRD Sumut Ramses Simbolon menyebutkan, bahwa rumah ibadah merupakan kepentingan masyarakat banyak.

Sehingga, memang untuk keberadaanya sendiri, harus ada jaminan dari negara agar terlindungi dan tidak menjadi sengketa di masa mendatang.

“Tentu dengan prioritas tersebut, merupakan niat baik dari pemerintah untuk menjamin semua rumah ibadah bisa memiliki alas hak yang jelas. Karena kan itu yang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat luas,” sebut Ramses, kemarin.

Menurutnya, langkah Kementerian memberikan prioritas dimungkinkan karena beberapa faktor seperti adanya alas hak yang tidak jelas, adanya gugatan atau sengketa dari piak tertentu atau hal lain yang menyebabkan keberadaannya terganggu.

Untuk itu, perlu ada kepastian hukum yang membuat seluruh rumah ibadah semua Agama yang diakui di Indonesia terjamin keberadaannya.

“Kita melihat ini bagian dari good will dan poltical will-nya pemerintah kita. Karena memang untuk tanah bagi rumah ibadah itu, harus memprioritaskan. Khusunya kepada BPN, yang mengeluarkan sertifikat,” katanya.

Ramses juga menyebutkan dalam hal rumah ibadah, tidak seharusnya ada sengketa atas keberadaannya. Begitu juga dengan lahan yang banyak bersengketa khususnya antara masyarakat (pengarap) dengan perusahaan perkebunan (BUMN).

Baginya, rumah ibadah adalah satu hal penting yang harusnya dijaga. Apalagi, pemerintah sebagai penjamin perlu hadir untuk melindunginya.

“Saya lihat masih ada niat baik dari pemerintah. Apalagi kita tahu, saat ini tengah diusung reforma agrarian. Sehingga sikap seperti ini bisa terus berlangsung, untuk kepentingan masyarakat banyak,” katanya. (bal/ila)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  Kota Medan terus melakukan penagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pintu ke pintu. Rencana ke depan, petugas pajak akan menggandeng Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)  Republik Indonesia untuk menindak Wajib Pajak besar yang tidak patuh membayar.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang (Kabid) BHP dan PBB, Zakaria SKom MM saat menggelar sosialisasi jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 31 Agustus 2018 mendatang pada acara Car Free Day (CFD) melalui penampilan erobotik dengan menggelar spanduk di Jalan seputaran lapangan Merdeka Medan, Minggu (5/8) kemarin.

“Jadi langsung di terapkan Undang-Undang Penagihan Pajak aktif sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 1997 yang sampai nantinya ke upaya sita dan lelang aset,” tegasnya.

Zakaria menjelaskan, untuk target PBB Kota Medan tahun ini sebesar Rp420 miliar dan yang baru tercapai hingga saat ini Rp175 miliar.

Dibandingkan tahun lalu, target PBB naik sekitar 15 persen. “Insya Allah sebelum jatuh tempo pembayaran PBB akhir bulan ini, kesadaran wajib pajak lebih meningkat sehingga target bisa tercapai demi percepatan dan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya Kota Medan,” jelasnya. (azw/ila)

Pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seolah ‘buang badan’ soal penggunaan plat mobil dinas (mobnas) yang tak sesuai ketentuan. Padahal sebelumnya, perpanjangan tangan Gubernur Sumut melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset, Zonny Waldi, sudah merespon hal ini dimana segera akan mengedarkan surat untuk menertibkan pemakaian plat mobnas secara resmi.

Zonny Waldi menyebut akan meminta Biro Bina Organisasi Setdaprovsu mengedarkan surat pemberitahuan agar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprovsu, segera menertibkan penggunaan plat mobnas kepada jajarannya.

Namun sayang, saat hal ini hendak dikonfirmasi lagi oleh Sumut Pos, mantan Kadiskanla Sumut seolah tak ingin menggubrisnya. “Maaf saya lagi di pesta,” tuturnya via pesan singkat, Minggu (5/8).

Kabiro Bina Organisasi Setdaprovsu, Syafruddin, justru menyebut bahwa Asisten Zonny Waldi salah alamat dengan meminta pihaknya menerbitkan surat pemberitahuan dimaksud. “Saya pikir Pak Zonny masih mengira saya Kabiro Aset dan Perlengkapan. Memang saya kan lama tugas di tempat itu. Tapi sekarang ini sudah tidak,” katanya.

Tidak ada relevansi pihaknya untuk urusan aset seperti mobnas ini. Disebut Syafruddin, pihaknya bertugas sebagai koordinasi di bidang keoorganisasian bagi seluruh OPD di lingkup Pemprovsu. “Harusnya itu ke bidang aset bukan ke organisasi. Mungkin yang dimaksud Pak Zonny itu meminta bidang aset mengedarkan surat tersebut. Dan beliau mengira saya masih di situ, padahal enggak lagi,” ungkapnya.

Setali tiga uang, pejabat terkait di bidang aset Setdaprovsu juga masih menutup rapat data soal mobnas ini. Termasuk mengenai dugaan mobnas berplat bodong alias palsu, yang diketahui banyak dipakai pejabat eselon II dan III.

Bahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Agus Tripriyono, yang mulanya begitu kooperatif melayani sambungan telepon wartawan, kini ogah menggubris panggilan masuk tersebut. Begitupun dengan anak buah Agus yakni Suryadi selaku Kabag Aset, yang terkesan ‘alergi’ menjawab pertanyaan wartawan sekaitan kondisi ini.

Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Ilyas Sitorus, membantah tudingan bahwa mobnas mewah Mitsubishi Pajero Sport yang dipakai bawahannya saat ini, telah mereka kuasai dari pejabat eselon II.

Menurut Ilyas, Kabag Protokol menggunakan kendaraan tersebut karena kebutuhan sebagai pendamping pimpinan (gubernur) dimana mereka ditugaskan disetiap kegiatan. “Mobil Mitsubishi Pajero Sport yang digunakan Kabag Protokol sangat pantas dilihat dari kegunaan dan kapasitas mesin mobil tersebut.

Saya klarifikasi bahwa kita bukan mau menguasai tapi memang itu suatu kebutuhan yang harus diperoleh sebagai pendamping pimpinan,” katanya kepada Sumut Pos, Sabtu (4/8).

Kata dia, jika kapasitas CC mobil itu rendah, sedangkan rangkaian kenderaan pimpinan dan polisi pengawal itu CC-nya tinggi, maka akan dipastikan tertinggal dari rangkaian kenderaan pimpinan. “Sementara tugas dan kewajiban protokoler mengikuti dan mendampingi pimpinan tanpa mengenal waktu apakah siang, malam maupun di hari libur,” kata Ilyas.

Ia turut menyayangkan sebuah pernyataan dari seorang staf ahli Gubsu kepada wartawan baru-baru ini soal distribusi mobnas. Pernyataan itu menurut dia tidak benar. Ia memastikan mobil tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan sebagai pendamping, bukan karena jabatannya.

“Pastilah kita sangat menyangkan pernyataan itu. Tidak benar itu. Kalau katanya sahli (staf ahli) pakai mobil ‘danga-danga’ itu apalagi. Yang dicontohkannya staf ahli bidang pemerintahan memakai Innova tahun rendah, siapa yang bilang? Sahli bidang pemerintahan memakai Innova tahun 2017,” bilangnya.

Sebelumnya mewakil Pj Gubsu Eko Subowo, Ilyas menyampaikan bahwa penggunaan mobnas baik yang diduga memakai plat bodong ataupun yang sudah mengganti warna plat, sudah mendapat atensi serius pimpinan mereka. Bahkan Eko Subowo disebut Ilyas, akan segera menindaklanjuti hal ini. “Informasi ini sudah diketahui Pj Gubsu. Beliau responsif dan sangat serius memberi perhatian atas kondisi ini,” bebernya.

Menurutnya, langkah pertama yang akan dilakukan Pj Gubsu dimana segera meminta pimpinan OPD terkait untuk menertibkan kembali penggunaan plat kendaraan dinas kepada jajarannya. “Akan ditertibkan dan juga didata lagi siapa-siapa pejabat yang memakai mobil dinas itu. Kan sudah ada inventaris di bidang aset, itulah yang nantinya dilihat lagi,” pungkasnya.

Informasi yang diperoleh, paskapemberitaan soal penggunaan plat mobnas diduga bodong oleh pejabat eselon II dan III Pemprovsu menjadi konsumsi publik, banyak pejabat yang menjadi ‘kasak kusuk’. Bahkan beberapa orang diantaranya, sudah ada yang mengganti kembali plat kendaraan dari hitam menjadi merah sesuai ketentuan berlaku.

Sengkarut penggunaan mobnas ini juga diduga karena masih ada beberapa pejabat OPD yang pindah tempat tugas tapi tetap membawa kenderaan tersebut dinas dari OPD yang ditinggalkannya. Sehingga indikasi menguat satu orang pejabat tidak hanya punya satu mobnas yang dipakai. (prn/ila)