Home Blog Page 610

Kejaksaan Tangkap DPO Terpidana Kasus Penggelapan Rp5,73 Miliar

DITANGKAP: Terpidana kasus penggelapan, Sri Falmen Siregar ditangkap intelijen kejaksaan, untuk untuk menjalani hukuman, Rabu (10/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, menangkap terpidana kasus penggelapan Rp5,73 miliar.

Terpidana yang diamankan bernama Sri Falmen Siregar, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), karena mengabaikan panggilan dari Kejari Medan untuk dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 1016 K/PID/2023, tanggal 28 Agustus 2023.

“Tim Tabur dari Kejati Sumut bersama Kejari Medan menangkap terpidana Sri Falmen Siregar pada Selasa (9/7) malam, di parkir Basement Capital Building, Jalan Putri Hijau, Kota Medan,” ungkap Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan, Rabu (10/7).

Penangkapan itu dilakukan, lanjutnya, menindaklanjuti putusan MA yang menyatakan terpidana terbukti melakukan penipuan terhadap korban Alex Purwanto selaku Direktur PT Cinta Raja Alex Purwanto sebesar Rp5,73 miliar.

“MA mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan dan menjatuhkan hukuman kepada Sri Falmen Siregar dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, JPU Kejari Medan menuntut Sri Falmen Siregar dengan pidana penjara selama 4 tahun, karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Namun, majelis hakim PN Medan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Sri Falmen Siregar. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan penipuan Rp5,73 miliar terhadap korban Alex Purwanto.

Terpidana kemudian menyatakan banding. Di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Medan, terpidana dinilai terbukti melakukan perbuatan tersebut, namun bukan pidana melainkan perbuatan perdata dan dijatuhi vonis lepas.

“Menanggapi vonis lepas itu, JPU Kejari Medan menempuh upaya hukum kasasi dan MA mengabulkan permohonan kasasi tersebut,” katanya.

Dalam putusan itu, lanjutnya, MA menganulir vonis lepas Sri Falmen Siregar yang diberikan PT Medan dan memperkuat putusan 3 tahun yang sebelumnya dijatuhi pengadilan tingkat pertama.

“Saat ini, terpidana telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan MA,” pungkas Yos.

Diketahui, kasus ini bermula pada 2022, korban Alex Purwanto selaku Direktur PT Cinta Raja berkenalan dengan terdakwa Sri Falmen. Terdakwa Sri Falmen mengaku dapat mengerjakan Legal Audit dan mengaudit karyawan (audit ketenagakerjaan) dalam rangka menunjang kinerja dan efektivitas usaha.

Kemudian, korban dan terdakwa sepakat membuat perjanjian kerjasama. Namun, beberapa bulan berjalan semua perkataan terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga korban merasa keberatan dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5,73 miliar. (man/han)

Komisi II DPRD Medan Dorong Disdikbud Wujudkan Akademi Komunitas

RAPAT EVALUASI: Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan Benny Sinomba Siregar SE dalam rapat evaluasi anggaran semester I Tahun 2024 di ruang komisi II DPRD Medan, Selasa (9/7/2024) sore. (MARKUS/SUMUT POS).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Komisi II DPRD Kota Medan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan untuk merealisasikan pendidikan Akademi komunitas. Hal itu harus direalisasikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terwujudnya Indonesia emas 2045.

Dorongan dan saran itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan Benny Sinomba Siregar SE dalam rapat evaluasi anggaran semester I Tahun 2024 di ruang komisi II DPRD Medan, Selasa (9/7/2024) sore.

Dikatakan Sudari didampingi Anggota Komisi II Modesta Marpaung, Disdikbud Kota Medan harus menghadirkan sekolah akademi komunitas di Kota Medan. Sekolah tersebut nantinya diharapkan dapat memiliki jurusan yang disesuaikan dengan kearifan lokal daerah Kota Medan.

“Harapan kita, sekolah akademi komunitas bisa hadir di Medan. Untuk itu, Disdikbud Medan harus membuat dan menjalankan program itu dengan ‘menjemput bola’ ke Kementerian Pendidikan,” ujar Sudari kepada Benny Sinomba Siregar yang didampingi sejumlah Kabid dan staf di Disdikbud Medan.

Dikatakan Sudari, nantinya para lulusan Akademi Komunitas harus siap menghadapi dunia kerja dan mampu membuka usaha secara mandiri.

“Sebab saat ini banyak lulusan sarjana namun tidak mampu menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki untuk berkarya mandiri,” kata Sudari.

Menurut Sudari, saat ini bagi kaum milenial, terutama generasi Gen Z harus mampu menguasai hilirisasi digital.

“Makanya Disdikbud harus mampu berinovasi menyahuti kebutuhan itu,” tuturnya.

Masih dalam rapat, pendapat gayung bersambut disampaikan Modesta Marpaung terkait dukungan program Akademi Komunitas.

“Untuk mewujudkan program itu, kami siap mendukung pengalokasian anggaran di P -APBD Pemko Medan TA 2024,” ucapnya serius.

Menurut Modesta, dirianya sangat mendukung penuh penambahan anggaran bagi pendidikan, apalagi untuk kepentingan masyarakat banyak. Dikatakannya, anggaran pendidikan bagi masyarakat kecil patut diperjuangkan. Bahkan, Komisi II mendorong agar pendidikan sebagai pelayanan dasar tidak sampai dilakukan pemotongan anggaran dengan alasan efisiensi.

“Kalau harus terjadi efisiensi anggaran, jangan dipotong dari program jenis bantuan pendidikan yang seyogianya untuk warga prasejahtera,” tegasnya.

Menanggapi saran dan kritikan Komisi II DPRD Medan itu, Kepala Disdikbud Kota Medan, Benny Sinomba Siregar SE menyambut baik program tersebut. Benny pun mengaku akan menindaklanjutinya.

“Terima kasih atas sarannya, kami tetap berharap dukungan dan masukan dari semua pihak terutama dari Komisi II DPRD Medan selaku counterpart kami,” pungkasnya.
(map/han)

Usai Tunaikan Haji, Jamaah asal Asahan Meninggal di Kampung Halaman

MELAYAT: Kemenag Asahan melayat ke rumah duka Rusli Selamat, jamaah haji yang meninggal dunia usai kembali dari tanah suci. (PPIH Debarkasi Medan/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang jamaah haji asal Kabupaten Asahan, Rusli Selamat (67) meninggal dunia di kediamannya setelah kembali dari tanah suci. Jamaah yang tergabung di kelompok terbang (kloter) 14 Debarkasi Medan itu, sebelumnya baru tiba di tanah air, pada Selasa (9/7).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, H Saripuddin Daulay mengatakan, jamaah nomor manifes 341 itu, menetap di Jalan Mas Manshur, Kisaran.

Saat berangkat dari Asrama Haji Medan, kata dia, almarhum beserta rombongan sempat mengikuti acara penyerahan jamaah haji di Pendopo Rumah Dinas Bupati, kemudian almarhum kembali ke rumah bersama keluarga.

“Almarhum menghembuskan nafas terakhir saat akan menunaikan ibadah Solat Maghrib di masjid dekat rumahnya, saat di pintu masuk masjid ia sempat terduduk dan mengeluh sakit di dada kemudian di bawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia,” ungkapnya, Rabu (10/7).

Saat melayat ke rumah duka, pihaknya mengucapkan belasungkawa yang mendalam dan berdoa agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan.

“Semoga almarhum Rusli Selamat mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya dan segala amal ibadahnya diterima,” ucapnya.

Ia menyampaikan, almarhum telah menunaikan hajinya dan Insya Allah semua ibadah dan kebaikannya diterima oleh Allah SWT. Pihaknya mendoakan, agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan dari Allah SWT.

“Kunjungan ini merupakan usaha dari Kantor Kemenag Kabupaten Asahan untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga jemaah haji yang wafat selama menjalankan ibadah di Tanah Suci,” pungkasnya. (man/han)

Terkuak Dalam RDP: DPRD Nilai Kinerja Penyelenggara Pemilu di Medan Buruk

PIMPIN RAPAT: Ketua Komisi I DPRD Medan, Robi Barus memimpin rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisioner KPU Medan Bobby Niedal Dalimunthe dan Komisioner Bawaslu Medan Fachril Syahputra.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I dengan KPU Medan dan Bawaslu Medan pada Selasa (9/7/2024), terus menguak sejumlah hal yang membuat kinerja KPU dan Bawaslu Medan menjadi sorotan. Pasalnya, dalam RDP tersebut terkuak sejumlah kecurangan kinerja oknum di Bawaslu, PPK dan PPS.

Bahkan, Anggota DPRD Medan sekaligus Caleg DPRD Medan terpilih dari PDIP pada Pemilu 2024, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengatakan adanya oknum Bawaslu Medan yang berani meminta uang hingga ratusan juta rupiah kepada dirinya.

Menurut Paul, tawaran itu diberikan Bawaslu Medan agar kotak suara untuk penghitungan ulang suara di KPU saat rekapitulasi perhitungan suara sah tidak dibuka.

“Seperti yang saya alami, ada oknum Bawaslu Medan meminta uang Rp200 juta kepada saya. Tujuannya, agar tidak dilakukan buka kotak perhitungan ulang suara di tingkat KPU Sumut. Tawaran itu tidak saya layani. Ngerih permainan kotor oknum penyelenggara Pemilu kali ini,” beber Paul MA Simanjuntak dalam RDP.

Parahnya, kata Paul, tawaran untuk memberikan uang senilai ratusan juta itu justru berawal dari oknum Bawaslu Medan tersebut. Namun, Paul memilih untuk tidak menggubrisnya.

“Karena saya merasa tidak ada apa-apa, maka tidak saya sahuti,” sebutnya dalam rapat.

Ditambahkan Paul, adapun tujuan dirinya membuat pengaduan ke Komisi I DPRD Medan hingga digelarnya RDP tersebut, yakni karena pihaknya menilai oknum petugas KPU, PPS dan PPK bahkan Bawaslu serta Panwas Kecamatan banyak melakukan kecurangan. Untuk itu, dianggap perlu dilakukannya evaluasi dengan harapan Pilkada 27 November 2024 dapat berlangsung lebih baik.

Begitu juga terkait penggunaan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024. Paul MA Simanjuntak bermohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit dana hibah.

“(Dana hibah) itu berasal dari uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan,” tegas Paul.

Masih dalam suasana rapat, Ketua PAC PDIP Kecamatan Medan Timur, Lisa Barus, menyebutkan bahwa berbagai dugaan kecurangan petugas PPK dan PPS terjadi di Dapil III hingga ke KPU. Dan sangat disayangkan, petugas yang diduga terlibat masih dilantik kembali sebagai penyelenggara Pilkada.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Medan, Robi Barus selaku pimpinan dalam rapat yang dihadiri Komisioner KPU Medan Bobby Niedal Dalimunthe dan Komisioner Bawaslu Medan Fachril Syahputra tersebut meminta agar sejumlah oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terlibat kecurangan di Pileg Februari 2024 lalu tidak diikutkan kembali selaku petugas pada penyelenggara Pemilihan Gubsu dan Wali Kota Medan 2024.

Bagi PPK curang yang sudah dilantik untuk Pilkada Serentak 2024, Robi meminta KPU Medan untuk membatalkan SK pengangkatannya.

“Batalkan SK petugas curang di tingkat PPK dan PPS yang sempat dilantik untuk penyelenggara Pilkada Gubsu dan Wali Kota Medan 2024 ini,” tegas Robi.
(map)

Perkuat Sinergi, PLN UP3 Padangsidimpuan Audiensi dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan

Audiensi PLN UP3 Padangsidimpuan di sambut hangat oleh Pj Walikota Padangsidimpuan di ruang kerja Walikota Padangsidimpuan, pada Senin (8/7).

PADANGSIDEMPUAN, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dan mendukung penyediaan kelistrikan yang andal dan aman, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padangsidimpuan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Pj Wali Kota Padangsidimpuan, H. Timur Tumanggor, menyambut baik kedatangan Yessi Indra, Manager PLN UP3 Padangsidimpuan, beserta jajaran di ruang kerja Walikota Padangsidimpuan, pada Senin (8/7/2024).

Dalam sambutannya, Pj Walikota Padangsidimpuan mengapresiasi kinerja PLN dan menyatakan siap mendukung PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Padangsidimpuan.

“PLN selama ini telah memberikan pelayanan yang baik dengan menghadirkan pasokan listrik yang andal kepada masyarakat di Padangsidimpuan. Mari bersinergi bersama dalam melayani, karena saat ini listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat,” ujar Tumanggor.

Manager PLN UP3 Padangsidimpuan, Yessi Indra, mengatakan kunjungan ini rutin dilakukan PLN dalam menjalin silaturahmi serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Semoga sinergitas yang baik ini dapat semakin ditingkatkan ke depannya, sehingga kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Yessi.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Saleh Siswanto, menekankan pentingnya sinergi antara PLN dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan penerapan nilai AKHLAK yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN.

“Penerapan nilai AKHLAK yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN merupakan penerapan tata nilai Kolaborasi. Kolaborasi yang erat antara PLN dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan sangat penting untuk memastikan pasokan listrik yang andal dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, kami yakin dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan baik,” ujar Saleh.

Dengan adanya audiensi ini, PLN UP3 Padangsidimpuan menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (ila)

UMSU Wisuda 1.934 Lulusan, Rektor Minta Sivitas Akademika Berkontribusi Nyata pada Pilkada Serentak

UMSU: Rektor UMSU bersama senat memasuki lokasi wisuda, Selasa (9/7).(DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – UNIVERSITAS Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mewisuda 1.934 doktor, magister dan sarjana, Selasa (9/7). Terdapat pula korban gempa Palu penerima beasiswa UMSU yang ikut diwisuda.

Wisuda yang berlangsung dua hari ini dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Syafiq A Mughni MA, Kepala LLDikti Sumut Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD ketua BPH UMSU, Staf Ahli Prof Dr Ibrahim Gultom MPd, keluarga dan wisudawan.

Rektor mengutarakan kebahagiaan karena lulusan perdana program doktor ilmu hukum juga diwisuda sehingga melengkapi jenjang wisuda mulai dari sarjana dan magister. Ia menegaskan bahwa UMSU sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi institusi yang unggul mendorong para lulusan untuk terus berinovasi sehingga mampu menghadapi tantangan global.

Rektor mengutarakan bahwa perkembangan teknologi digital juga membawa dampak negatif. Diantaranya berkembangnya judi online dan pencurian data. Untuk itu dibutuhkan langkah kebijakan publik yang berbasis riset akademik.

Dalam kesempatan ini, rektor memaparkan bahwa Poldasu telah mengandeng kerja sama UMSU terkait evaluasi kinerja selama tahun 2023. Poldasu juga gandeng UMSU untuk bekerja sama dengan Polres-Polres di wilayah Tapanuli.

Menghadapi Pilkada serentak tahun 2024, rektor meminta sivitas akademika UMSU dapat berkontribusi nyata. Selain itu mendapatkan solusi menyejahterakan masyarakat melalui mahasiswa dan alumni UMSU yang berkiprah menjadi anggota legislatif dan eksekutif.

Rektor juga menyinggung tentang pelaksanaan muktamar Muhammadiyah pada tahun 2027. ”Telah laksanakan peletakan batu pertama lokasi muktamar dan kampus IV UMSU di Sampali Deliserdang. Disini juga akan dibangun auditorium dan sport centre. Di Kampus UMSU Jalan Muktar Basri Medan juga akan bangun UMSU Tower setinggi 17 tingkat,” kata rektor.

Dalam kesempatan ini, Prof Dr Agussani MAP menjabarkan prestasi tingkat nasional dan internasional yang dicapai dosen dan mahasiswa. Kemudian peringkat UMSU secara nasional dan internasional.

Kepala LLDikti Sumut Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD mengapresiasi capaian UMSU. Termasuk wisudawan akan terus menerima ijazah karena sebulan sebelum wisuda semua proses administrasi sudah dipenuhi.

UMSU, menurut Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD, salah satu perguruan tinggi swasta di Sumut dengan jumlah kektor kepala dan guru besar terbanyak. Kemudian perguruan tinggi dengan best practise Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan adaptif terhadap kebijaksaan Kemendikbudristek RI.

Kepala LLDikti Sumut juga meminta UMSU yang berkontribusi pada masyarakat sekitar kampus juga melakukan akreditasi internasional sehingga alumni dapat bekerja di luar negeri. Ia pun mendorong lulusan UMSU
berkiprah ke Indonesia Timur dan negara tetangga.

Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD juga berbagi tips bahwa tamatan sarjana yang dilirik badan usaha dan instansi adalah yang memiliki kemampuan berkomunikasi (soft skill), memiliki jaringan dan beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Syafiq A Mughni MA menegaskan bahwa pendidikan sangat penting sehingga wisudawan patut bersyukur karena dapat kuliah.

Ia pun mengingatkan para alumni untuk menjaga nama baik almamater yang telah membina dan merawat mereka. ”Selamat pada UMSU yang unggul dan ternama. Universitas ini dibangun atas dasar keikhlasan,” sebutnya.

Basra, wisudawati FK UMSU dari Singapura berterima kasih kepada rektor dan sivitas akademika UMSU sehingga dirinya dapat menjadi dokter. (dmp)

DPD RI Bersama UMN Al-Washliyah Uji Shahih RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2014

DPD RI: Rektor UMN Al-Washliyah Dr H Firmansyah MSi (3 kanan) menyerahkan cendera mata pada Dr Dedi Iskandar Batubara MSi MH.(ISTIMEWA)

SUMUTPOS.CO – DEWAN Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI menjalin kerja sama dengan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD).

FGD Uji Shahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admistrasi Pemerintah tersebut digelar di Auditorium Udin Sjamsuddin-Djalaluddin Lubis Kampus Syaikh Muhammad Yunus UMN Al-Washliyah Jalan Gedung Arca Medan.

Melalui FGD pada 4 Juli yang dihadiri Rektor UMN Al-Washliyah Dr H Firmansyah MSi ini diharapkan berbagai masukan dan pengayaan naskah akademik RUU dari para akademisi, pakar, penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya.

Dr H Firmansyah MSi berterima kasih karena telah diberi kesempatan dapat bekerja sama dengan DPD RI sebagai tuan rumah uji Shahih RUU tersebut. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung dengan melibatkan Pusat Kajian Fakultas Hukum (FH) UMN Al-Washliyah.

”Apresiasi dan terima untuk DPD RI yang telah memilih UMN Al-Washliyah sebagai tuan rumah. Terima kasih juga pada panitia dan nara sumber,” kata rektor.

Dr H Firmansyah MSi menunjukkan bahwa FH UMN Al-Washliyah bisa berkontribusi untuk negara. ”RUU ini diinisiasi DPD RI untuk memperbaiki UU yang sudah ada. Kita mendukung untuk itu,” katanya.

Nara sumber FGD ini yakni Anggota Tim Ahli Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan DPD RI Prof Dr Muhadam Labolo MSi, Inspektorat Pemkab Deliserdang H Edwin Nasution SH MSi dan Dosen FH UMN Al-Washliyah Dr Nelvetia Purba MHum.

Kegiatan ini juga dihadiri Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Dr Dedi Iskandar Batubara MSP MH, Ketua BPH UMN Al-Washliyah Assoc Prof Dr H Hardi Mulyono Surbakti MAP, Ketua Senat UMN Al-Washliyah Dr Ridwanto MSi, wakil rektor, dekan dan sivitas akademika UMN Al-Washliyah.

Prof Dr Muhadam Labolo MSi menyebutkan RUU untuk memperbaiki UU Administrasi Pemerintahan yang dari hasil evaluasi banyak masukan dari stakeholder agar dapat direvisi terkait lima hal pokok.

”Salah satu, terkait dengan electronic government yang telah masuk paradigma 4.0 sehingga revolusi informasi berdampak pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan,” jelas Prof Dr Muhadam Labolo MSi.

Selain itu mendorong peran aktif aparat pemeriksa internal pemerintah agar berfungsi maksimum. Juga atur kembali tentang etika pemerintahan disertai sanksi etik dan sanksi administrasi. (dmp)

DPRD Sumut Minta Pelaku Pembakaran Rumah Wartawan Dihukum Berat

Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Hendro Susanto.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca ditangkapnya dua orang pelaku yang membakar rumah salah satu wartawan, Sempurna Pasaribu (48) hingga keluarganya tewas, di Kabanjahe, Tanah Karo, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Hal itu dikatakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hendro Susanto ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (9/7/2024).

Ia mengatakan sangat prihatin dengan kejadian tersebut, dimana peristiwa tersebut menghilangkan nyawa salah satu insan media, yang dimana insan media tersebut merupakan garda terdepan sebuah demokrasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi pihak kepolisian dengan harapan pelaku dapat ditangkap seluruhnya dan bisa menguatkan dengan bukti-bukti bahwa terduga pelaku ini bisa dijerat dengan hukuman yang setimpal, “ujar Hendro Susanto.

Hendro Susanto meminta kepada pihak kepolisian agar menelusuri lebih dalam apa motif dari aksi pembakaran tersebut, karena aksi pembakaran itu merupakan hal yang sudah tidak sangat dibenarkan, dan menghilangkan empat nyawa sekaligus. dan hal itu harus diselidiki lebih dalam, serra pelaku harus dihukum seberat-beratnya oleh majelis hakim.

“Bagaimanpun jurnalis di Indonesia khususnya di Sumatera Utara merupakan seseorang yang selalu memberikan informasi kepada publik dan menyuarakan kebenaran, dan merela selaku menjaga kode etik sebagai jurnalis”, ucapnya.

Terkait dengan kinerja kepolisian, DPRD Sumut bangga dengan pihak kepolisian khususnya Polres Karo bersama timnya yang telah bergerak cepat berhasil mengungkap kasus ini.

Wilayah Kabupaten Karo, yang saat ini masih tinggi dengan adanya perjudian dan peredaran narkoba, dan daerah lain seperti Medan, Binjai yang masih marak dengan kasus yang sama, Hendro pun berharap kepada Kapolda yang baru ini untuk segera menyelesaikan permasalahan yang Ada di Sumut.

“Saya berharap kepada Kapolda, Kapolres dan Kapolsek untuk sesering mungkin memeriksa ponsel anggota, agar mencegah anggotanya terlibat judi online” ucapnya. (san/han)

Fatoni Pastikan Pemprovsu Sudah Realisasikan 100 Persen Dana Hibah Pilkada 2024

RAKOR: Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mendampingi Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta Plt Ketua KPU RI Afifuddin pada acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak se-Pulau Sumatera, di Regale Internasional Convention Centre, Jalan Adam Malik, Medan, Selasa (9/7). (IKHSAN/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Dirinya memastikan Pemprov Sumut telah merealisasikan 100 persen dana hibah untuk pesta demokrasi tersebut.

“Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita,” kata Fatoni saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Center, Medan, Sumut, Selasa (9/7/2024).

Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah tersebut, antara lain kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar dan TNI sebesar Rp22 miliar.

“Dan untuk Kabupaten/Kota di Sumut, secara keseluruhan rata-rata sudah merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji kinerja Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni. Dia juga memastikan bahwa NPHD Pemprov Sumut, baik itu KPU, Bawaslu, TNI dan Polri telah 100% terealisasi.

“Ini Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,” kata Mendagri.

Mendagri mengatakan, tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah (Pemda) dalam Pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran, agar Pilkada serentak terlaksana dengan sukses. Selain itu, Pemda juga diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor ataupun distribusi logistik.

Mendagri menyebut, bahwa Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Dirinya juga meminta Pemerintah Daerah setempat untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.

Senada dengan Mendagri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meminta kepala daerah se-Pulau Sumatera, TNI, Polri dan unsur masyarakat untuk bersinergi menyukseskan Pilkada serentak. Dia berharap stabilitas politik hukum dan keamanan perlu dijaga sebaik mungkin.

Menkopolhukam juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. Di antaranya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran, menjamin hal pilih masyarakat, serta membentuk badan adhoc dan fasilitasi lainnya.

Tak ketinggalan, Menkopolhukam juga meminta Pemda untuk menghindari tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda juga diminta untuk meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas hukum dan politik dan keamanan.

“Kita juga perlu melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antar-suku dan umat beragama,” kata Hadi.

Rakor ini turut dihadiri oleh, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.(san/han)

Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Tambah SPKLU di Kota Medan

PLN UID Sumatera Utara berhasil menambah satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) yang terletak di The Traders Restaurant, beralamat di jalan jalan Kapten Patimura No. 423 Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus mendorong ekosistem mobil listrik di Sumatera Utara dengan menambah infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kota Medan, pada Senin (8/7/2024).

Menurut Ricki Yakop, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan menyatakan saat ini PLN telah membangun 4 SPKLU di kota medan untuk memudahkan pengguna kendaraan listrik dalam melakukan pengisian daya.

“Ekosistem kendaraan listrik semakin masif di kota Medan. Untuk itu, PLN menggandeng pengusaha restoran untuk menambah satu SPKLU. SPKLU tersebut terletak di The Traders Restaurant beralamat di jalan Kapten Patimura No. 423 Medan,” ungkap Ricki.

Ricki merincikan, sebelumnya PLN telah membangun 4 SPKLU yang terletak di PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Kota di jalan Listrik No. 1, City View Polonia, SPKLU di jalan Amir Hamzah dan SPKLU di terminal Amplas Medan.

Selaras dengan hal tersebut, komisaris The Traders Restoran Kosasih, menyambut baik kerja sama kemitraan antara PLN dan PT Kelompok Empat Puluhan.

“Tentu ini sejalan dengan komitmen PT Kelompok Empat Puluhan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Kota Medan, Sumatera Utara. PLN juga dengan sigap merespon permohonan kerja sama yang kami ajukan. Semoga PLN dapat terus memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan listrik di kota Medan,”ucap Kosasih.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Saleh Siswanto mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik termasuk memasifkan pembangunan SPKLU demi mendukung program transisi energi. Dalam hal ini, PLN menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk semakin memudahkan penggunaan EV di Sumatera Utara.

”Kami sangat serius untuk mengakselerasi infrastruktur kendaraan listrik di Sumatera Utara di tengah animo masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik. Untuk itu, PLN menjawab kebutuhan itu dengan terus menambah penyediaan fasilitas SPKLU di berbagai lokasi strategis,” kata Saleh. (ila)

1...609610611...15,856Page 610 of 15,856