Di tengah penelitian berkas bacaleg oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, para caleg yang bakal bertarung di Pileg 2019 saat ini tengah hitung-hitungan besar biaya untuk kampanye. Caleg yang ingin berebut kursi di DPRD Sumut, diperkirakan harus mengeluarkan kocek untuk cost politic hingga dua kali lipat dibanding Pileg 2014 lalu. Biaya itu demi merebut hati masyarakat dalam memilihnya.

ANGGOTA DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, dirinya sudah melakukan hitung-hitungan besar biaya yang ia keluarkan untuk kampanye di daerah pemilihannya, Sumut VII yang meliputi Kabupaten Padanglawas, Paluta, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Kota Padang Sidimpuan.

Strategi turun ke masyarakat secara langsung, dikatakannya sebagai cara utama untuk bisa meraih simpati pemilih pada pesta demokrasi mendatang. Hal sama ia lakukan pada pencalonan seperti di Pileg 2014 lalu. Menurutnya, kampanye yang ideal dan efektif adalah bertatap muka dengan calon pemilih.

“Idealnya memang seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa mengenal dan menerima pesan yang kita sampaikan Tentunya harus ada komitmen ke warga, apa yang akan kita lakukan jika duduk sebagai anggota dewan,” ujar Sutrisno yang akan maju lagi untuk periode berikutnya di Pileg 2019, Jumat (3/8).

Dikatakannya untuk sosialisasi, setidaknya waktunya sekitar tiga bulan masa efektif berkampanye pada Pileg 2014 lalu. Sekitar empat sampai lima titik lokasi untuk setiap kecamatan di kawasan Tabagsel menjadi targetnya. Biaya yang dikeluarkan pun berkisar Rp150 juta yang digunakan untuk keperluan biaya operasional serta selebaran dan spanduk.

“Perhitungan saya, biaya yang keluar selama kampanye Pileg 2014 itu berkisar Rp150 juta. Itu digunakan selama beberapa bulan kampanye. Ya caranya kita keliling di lima kabupaten/kota, menggunakan kendaraan operasional ada dua. Yang satu mobil sendiri, yang lain kendaraan rental selama dua bulan,” jelasnya.

Namun jumlah tersebut diakuinya akan meningkat dua kali lipat pada Pileg 2019 mendatang. Sebab selain kenaikan harga barang-barang logistik, target partai dan persaingan bacaleg menurutnya semakin ketat. Mengingat adanya kemunculan partai baru, wajah baru dan peningkatan jumlah perolehan kursi di DPRD Sumut dari dapil Tabagsel.

“Hitungannya ‘kan kalau dulu itu kita bisa mencakup beberapa kecamatan saja di satu kabupaten, kecuali Padangsidimpuan yang bisa kita datangi semuanya karena tidak begitu luas. Tetapi untuk kali ini, target cakupannya harus meningkat. Mana yang belum didatangi, kita akan susun untuk bisa turun ke konstituen lain,” sebut Politisi PDIP ini.

Dengan peningkatan target cakupan dan penambahan kursi dari dapil Sumut 7, Sutrisno juga mengakui apa yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai anggota DPRD Sumut sejak tahun lalu, dianggap dapat membantu dalam hal pembiayaan sosialisasi hingga kampanye. Sehingga, dana kampanye dirinya akan bertambah hingga dua kali lipat dari Pileg sebelumnya, kurang lebih sekitar Rp300-an juta.

“Kalau berdasarkan aturan yang baru (PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD) , memang seorang anggota DPRD Sumut itu bisa memperoleh hingga Rp80 juta lebih setiap bulannya. Tetapi kalau seperti kami, ada yang gotong royong yang harus dibayarkan ke partai. Jadi bisa saya terima sekitar Rp70 jutaan,” sebutnya.

Angka itu pula yang menurutnya bisa membantu pembiayaan kampanye. Meskipun sebagian besar, dana yang harus dikeluarkan seorang caleg, bisa lebih dari jumlah penghasilannya sebagai wakil rakyat. “Informasi yang saya terima memang seperti itu. Ada yang dana kampanyenya sampai Rp2 miliar, bahkan Rp4 miliar hingga Rp5 miliar, katanya.

Biaya Memperkenalkan Diri
Pengamat Politik dan Pemerintahan UMSU Rio Affandi Siregar mengatakan, biaya kampanye besar hingga miliaran biasanya dikeluarkan oleh caleg baru. Sebab, modal awal seseorang adalah popularitas atau dikenal masyarakat. Sehingga untuk bisa memperkenalkan diri, seorang bacaleg akan menggunakan banyak cara, salah satunya menggunakan media luar ruang seperti poster, spanduk hingga baliho.

“Secara pembiayaan, pasti semua ada biayanya. Karena bahan kampanye kan harus dibeli, termasuk operasional. Tetapi kalau calon incumbent sepertinya tidak begitu besar biaya yang harus keluar. Karena selama menjabat, mereka kan juga difasilitasi untuk menjaga konstituennya. Kalau pada periodesasinya efektif digunakan untuk turun ke basis, biasanya tidak banyak spanduknya beredar,” sebutnya.

Namun katanya, politik uang masih menjadi rahasia umum, khususnya masyarakat yang tingkat pendidikan serta kesadaran politiknya rendah. Hal tersebut juga bisa saja muncuk dari calon yang baru. Sebab, sekalipun secara finansial seorang caleg tergolong mampu, belum tentu menjadi pilihan karena beberapa hal, diantaranya seperti janji kampanye.

“Kalau politik uang, ini masih saja menjadi rahasia umum. Karena masih banyak masyarakat yang pragmatis dalam hal pilihan politik. Karena mereka belum sadar betapa ruginya kalau memilih caleg karena uang,” pungkasnya. (bal)