Home Blog Page 6127

Survei LSI: Tingkat Kepercayaan untuk DPR Terendah

Foto: Kompas/Wawan H Prabowo Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Foto: Kompas/Wawan H Prabowo
Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Danny JA mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) masih menjadi yang terendah di antara lembaga negara lainnya. Hal itu terungkap di dalam survei teranyar yang dilakukan oleh LSI Danny JA pada 18 Juni – 5 Juli 2018. Jumlah responden survei mencapai 1.200 orang diseluruh Indonesia.

“Di DPR masih ada yang korupsi, DPR juga dianggap tidak ada fungsinya,” Peneliti LSI Danny JA, Adrian Sopa di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Berdasarkan survei LSI Danny JA, hanya 65 persen responden yang percaya kepada DPR, sementara 25,5 persen tidak percaya dan 9,5 persen tidak menjawab. Adrian mengatakan, ada korelasi antara kepercayaan DPR dengan partai politik yang juga kerap dinilai sebagai organisasi yang tingkat kepercayaanya rendah.

“Misalnya buat legislasi, apakah selama ini target membuat legislasi UU itu tercapai atau tidak?. Lalu apakah kepentingan masyarakat itu diperjuangkan? Maka masyarakat belum percaya (kepada DPR dan parpol).”
Sementara itu tiga lembaga negara yang paling dipercaya yakni TNI dengan 90,4 persen, KPK sebesar 89 persen, dan Polri sebesar 87,8 persen. “Secara isu negatif ketiga lembaga ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang lain-lain,” kata dia. (kps/yg)

Berikut lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tetinggi hingga terendah:
1. TNI (90,4 persen)
2. KPK (89 persen)
3. Polri (87,8 persen)
4. BPK (79,6 persen)
5. MK (76,4 persen)
6. MA (75,8 persen)
7. Kejaksaan (72,6 persen)
8. Kehakiman atau pengadilan (71,9 persen)
9. MPR (70,9 persen)
10. DPD (68,7 persen)

Istri Irwandi Yusuf Bungkam Usai Diperiksa KPK

Istri Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Darwati A Gani, seusai diperiksa di KPK, Selasa (31/7/2018).
Istri Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Darwati A Gani, seusai diperiksa di KPK, Selasa (31/7/2018).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Istri Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Darwati A Gani, bungkam seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (31/7/2018). Darwati diperiksa sekitar enam jam sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh.

Saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Darwati tak banyak memberi keterangan. Dia langsung bergegas menyusuri jalan keluar, tanpa menjawab pertanyaan para wartawan. “Maaf ya,” kata Darwati yang mengenakan pakaian gamis dan membawa sebuah buku tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK hari ini dijadwalkan memeriksa Darwati untuk tersangka Teuku Saiful Bahri.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan empat tersangka, yaitu Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi, Hendri Yuzal yang merupakan staf khusus Irwandi Yusuf, dan Teuku Saiful Bahri dari pihak swasta. Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Proyek itu bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA. Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. (reza/kps)

Ini Alasan Matsunaga Mau Bergabung dengan PSMS

Shohei Matsunaga
Shohei Matsunaga

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Shohei Matsunaga resmi berseragam PSMS Medan usai meneken kontrak hingga akhir musim Liga 1 2018.

Pesepakbola asal Jepang ini memilih berlabuh ke PSMS karena Keberadaan Peter Butler sebagai pelatih kepala.

Hal tersebut dikatakan Matsunaga usai penandatangan kontrak dengan manajemen di Stadion Kebun Bunga, markas PSMS, Selasa (31/7/2018). Dia beralasan, dirinya kenal dengan Butler sejak 2012 lalu sat di Persiba.

“Saya percaya diri penuh (di PSMS), karena saya pernah kerjasama dengan Coach Peter Butler pada 2012,” ucap Matsunaga.

Selama paruh musim, eks Persela Lamongan ini ingin berkonsentrasi penuh untuk membawa PSMS keluar dari zona degradasi.

“Alasan main di Medan karena saya pernah kerja sama dengan coach (Peter Butler). Saya juga enak (kerja sama dengan Butler), makanya saya datang kesini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Matsunaga sudah ikut bergabung latihan bersama Legimin Cs di Stadion Teladan Medan. Dia mengaku sudah siap untuk bermain saat PSMS menghadapi Bhayangkara FC. “Saya fokus saja, saya tak usah pikir (lawan siapa). Kita ingin menang,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Matsunaga juga mengisahkan bagaimana sampai dia tak lagi di Persela Lamongan. “Lawan Madura, sehabis main di ruang ganti, manajemen bilang Coach Aji tidak mau saya,” kata Matsunaga.

Dia mengaku menerima keputusan tersebut. Namun, dia enggan merinci lebih jauh soal pemecatannya. Setelah itu, Matsunaga banyak menerima tawaran klub. Lagi-lagi, dia enggan membeberkan klub mana saja yang mengontaknya.

Setelah melakukan berbagai pertimbangan, Matsunaga akhirnya memilih PSMS Medan.

Di PSMS, Matsunaga diikat kontrak hingga akhir musim. Kedatangannya diharap mampu membawa PSMS keluar dari zona degradasi.

“Saya ingin PSMS bangkit. Saya yakin PSMS naik (di klasemen) dan keluar dari zona degradasi. Saya yakin bisa,” tukasnya. (cr2)

Kasihan, Guru di Pulo Aceh Belum Terima Tunjangan Khusus

ACEH, SUMUTPOS.CO – Guru yang mengajar di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, meradang. Pasalnya, kaum Oemar Bakrie yang bertugas di pulau terluar Aceh Besar ini belum menerima tunjangan khusus sejak tahun 2017 lalu.

Hal tersebut mencuat saat sejumlah perwakilan guru dari Pulo Nasi, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, membuat laporan terkait ketidakjelasan tunjangan daerah khusus mereka selama hampir 2 tahun, ke Kantor Ombudsman Perwakilan Aceh, Lamgugob, Banda Aceh, Senin (30/7).

Dede Kurniawan, salah seorang guru SMP Negeri 1 Pulo Aceh, mengatakan, sejak Januari 2017, pihaknya tidak pernah menerima lagi dana tersebut dan hingga saat ini belum mendapat kejelasan atas tunjangan tersebut.

“Terakhir kami terima pada Desember 2016. Tahun 2017 kami tidak dapat dan telah lama menunggu, tapi tidak dapat juga. Hingga 2018 ini, kami belum mendapat kabar dapat atau tidak,” kata Dede di sela-sela membuat laporan.

Ia bersama rekan-rekannya mengaku sudah pernah dijanjikan untuk pencairan dana tersebut, bahkan telah dikeluarkan SK (surat keputusan).

“Kalau dijanjikan sebelumnya sudah ada, SK-nya sudah ada, tetapi prosesnya itu yang belum ada sampai sekarang, juga belum ada titik terang,” ungkapnya.

Senada dengan Dede, hal sama juga diutarakan Bismi Aulia, guru SMA Negeri 1 Pulo Aceh. Kata dia, sebelumnya mereka pernah disampaikan mengenai alasan anggaran mereka tidak keluar.

Penyebabnya, kata dia, karena data dari desa tempat mereka mengajar tidak valid. Namun, hal itu sudah mereka selesaikan.

“Pernah diberikan alasan penyebab kendala pengiriman uang dikarenakan data kampung yang belum valid, tetapi kami sudah koordinasi sama kampung dan sudah beres,” ujar Aulia.

Menurut pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, Pulo Aceh masih dianggap dalam daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

“Pihak kami yang dari Guru Garis Depan (GGD) sudah pernah ke Kemendikbud yang ada di Jakarta, menjumpai Pak Tagor. Dia mengatakan kita memang berhak mendapatkan itu berdasakan data dari dinas, dan bukan dari Kemendes atau Kementerian Desa bahwa kita ini tertinggal,” jelas Aulia.

Dia menyebutkan jika Dinas Pendidikan Aceh menilai Pulo Aceh itu masih daerah 3T, maka diharapkan kondisi mereka dilaporkan ke Mendikbud.

“Namun, buktinya mereka lalai. Kemendikbud tidak melaporkan bahwa daerah ini merupakan daerah-daerah 3T. Berarti ada kelalaian di pihak Dinas Pendidikan Aceh,” jelasnya lagi.

“Hal ini yang menjadi alasan para guru membuat laporan adanya kelalaian dari pihak Dinas Pendidikan Aceh,” tambahnya.

Untuk itu, mereka mengharapkan Ombudsman RI Perwakilan Aceh membantu para guru di pulau terluar di Provinsi Aceh tersebut mendapatkan kembali tunjangan khusus daerah terpencil yang merupakan hak mereka.

“Kami merencanakan akan menyampaikan masalah ini kepada Bupati Aceh Besar. Jika tetap tidak ada respons, maka kami akan menghentikan kegiatan belajar mengajar,” tandasnya.

Saat ini, terdapat lebih kurang 150 orang tenaga pengajar atau guru di Kecamatan Pulo Aceh yang terdiri dari guru SD, SMP, dan SMA, serta Guru Garis Depan (GGD).(zal)

Korban Erupsi Sinabung Minta Pencairan Dana Tahap II

Foto: Sumut Pos Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada Rabu (27/12) sore, menyebabkan sebagian wilayah di Kabupaten Karo ditutupi debu vulkanik.
Foto: Sumut Pos
Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi beberapa waktu lalu.

KARO, SUMUTPOS.CO -Kemensos RI diminta segera menggelontorkan dana bantuan stimulan jaminan hidup dan isian Hunian Tetap (Huntap) tahap kedua,  bagi warga korban bencana Erupsi Gunung Sinabung.

Permintaan ini disampaikan  Bupati Karo, Terkelin Brahmana didampingi Kadis Sosial Benyamin Sukatendel, serta Joses Bangun, Usaha Purba (Kabid Dinsos) saat menyampaikan laporan ke Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Margowiyono di Kemensos RI, Jakarta, Jumat (26/7).

Dipaparkan Terkelin,  dalam pencairan gelombang I kemarin yang menerima dana hibah stimulan sebanyak 455 KK/1.506 jiwa, hampir sudah rampung. “Karena itu kami berharap pencairan dana stimulan gelombang II ini disegerakan. Kami juga sudah menyerahkan jumlah penerima gelombang II sebanyak 1.022 KK/3.039 jiwa , ” kata bupati.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Margowiyono mengaku sesuai laporan pihak Bank BNI, pencairan  dana tahap pertama sudah tuntas.”Penerima dana stimulan Jadup tahap pertama.sebanyak 455 KK /1.506 jiwa,  semuanya sudah beres, ” ujarmya.

Sementara itu, mengenai pencairan tahap kedua mengaku sudah menerima permintaan tersebut.  ” Kami akan cocokkan dulu administrasinya sesuai apa belum. Setelah itu, baru akan kita sampaikan ke pak menteri.  Dana stimulan gelombang kedua ini berkisar Rp5,8 M,” ucap Margowiyono.

Pada prinsipnya tambahnya,  Kemensos tidak akan berlama-lama mencairkan dana tersebut jika semua proses adminitrasinya sudah cocok. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini jika pak Menteri sudah masuk, akan secepatnya kita sampaikan. Jika dananya sudah disalurkan, kami akan sampaikan ke  bupati,” janjinya.

Sementara Kadis Sosial Karo, Benyamin Sukatendel mengatakan, data-data penerima dana gelombang kedua ini diverifikasi. Datanya sudah disesuaikan dengan pengajuan pihak BPBD Karo.

“Sisa yang belum dapat dana Jadup tersebut tadi sudah dijelaskan pak Bupati untuk gelombang ke II tinggal 1.022 KK /3.039 jiwa. Pencairan gelombang pertama sudah dicairkan dan tak ada masalah,” ucapnya.

Karena itu, Benyamin berharap pertemuan dengan Direktur Kemensos ini, pencairan dana tersebut segera terwujud. “Saat ini warga sangat menanti uang tersebut  untuk  mencukupi kebutuhan keluarga. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati,” tandasnya.

Seperti diketahui, penerima bantuan Relokasi Mandiri Tahap II ini berjumlah 455 KK/1.506 jiwa terdiri dari Desa Kuta Tonggal 88 KK/312 jiwa, Desa Gamber 121 KK/461 jiwa, Desa Berastepu 168 KK /504 jiwa dan Desa Gurukinayan 78 KK/229 jiwa.(deo/han)

Indonesia Butuh 16 Kapal Selam Lagi

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, Indonesia membutuhkan tambahan kapal selam. Sesuai dengan minimum essential force (MEF), setidaknya Indonesia harus memiliki 12 hingga 16 unit kapal selam.

“Saat ini kita baru punya 5 unit kapal selam. Ke depan harus segera ditambah, karena kapal selam ini akan menjalankan tugas-tugas intelijen serta tugas khusus di bawah laut,” terang Bamsoet, sapaan akrabnya, sesaat setelah menerima penyematan Brevet Hiu Kencana bersama 10 pejabat tinggi negara lainnya di Pangkalan Komando Lintas Laut Militer Tanjungpriok, Jakarta, Senin (30/7).

Kapal Selam KRI Ardadedali-404 yang digunakan pada proses penyematan Brevet Hiu Kencana ini, memiliki panjang 61,3 meter, bobot 1.280 ton, dan mampu mencapai 21 knot saat menyelam di bawah air.

Selain itu, kapal selam ini mempunyai 4 mesin diesel MTU12V493 dengan jarak mencapai 18.520 kilometer, dan dilengkapi peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 milimeter, serta peluru kendali antikapal.  “Sekali lagi, selamat kepada Pak Kasal (Kepala Staf TNI Angkatan Laut, red), inilah kapal selam baru yang kita beli dari Korea dengan kecanggihan yang luar biasa. Saya juga berpesan kepada Kepala Bappenas agar persenjataan ke depan untuk ditingkatkan. Kalau sekarang masih pakai torpedo, harus ditingkatkan dengan rudal,” tambah Bamsoet.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Siwi Sukma Adjie menjelaskan, sebagai satu alat utama sistem persenjataan (alutsista), kapal selam yang ada saat ini adalah milik bangsa dan rakyat Indonesia. TNI Angkatan Laut yang merawat serta siap untuk mengamankan kedaulatan dan keamanan NKRI. “Saat ini kita menunjukkan kepada rakyat dan bangsa bahwa saat ini TNI AL mendapatkan satu Alutsista yang siap dipakai untuk tugas-tugas mengamankan kedaulatan negara,” tambahnya.

Di lambung Kapal Selam KRI Ardadedali-404, Kasal Laksamana TNI Siwi Adjie memimpin upacara penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana kepada 10 orang pejabat negara lainnya.

Setelah terlebih dahulu dia juga menerima penyematan Brevet Hiu Kencana di ruang Pusat Informasi Tempur  (PIT).

Upacara penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI AL, khususnya Satuan Kapal Selam kepada seluruh tokoh, warga, serta jajaran TNI dan TNI Angkatan Laut yang berjasa, memberi perhatian, perjuangan maupun pengorbanan bagi kejayaan TNI Angkatan Laut serta kemajuan dan pengembagan kapal selam.

Brevet Hiu Kencana sendiri merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit kapal selam, dalam taktik dan teknik peperangan bawah permukaan laut, yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan jiwa korsa bagi para pemakainya.

Demikian juga personel pengawak di kapal selam, memerlukan berbagai kriteria khusus yang harus dipenuhi, baik dari aspek fisik, kesehatan kejiwaan dan kesehatan jasmani, serta mampu bekerjasama sebagai teamwork yang solid.

Tuntutan kriteria ini, menjadi pembeda antara prajurit kapal selam dengan prajurit yang berdinas di tempat lainnya. (jpnn/saz)

Pejabat dan Sipir Lapas Sukamiskin Dirotasi

Lapas Sukamiskin Bandung.
Lapas Sukamiskin Bandung.

BANDUNG, SUMUTPOS.CO -Pejabat Lapas Sukamiskin dirotasi. Sebanyak 16 pejabat dirotasi pasca kasus OTT Kalapas Sukamiskin, Bandung, sebelumnya. Kini Lapas Sukamiskin dijabat oleh Tedjo Harwanto, yang merupakan mantan Kalapas Tanjunggusta, Medan.

Kadivmin Kanwil Kemenkumham Jabar, Dodot Adikoeswanto menjelaskan, selain 16 pejabat, sipir lapas juga akan dirotasi.

“Petugas lain di luar struktural akan dilakukan assessment kembali, ini dilakukan untuk melihat yang bersangkutan apakah punya kompetensi,” tutur Dodot di depan Lapas Sukamiskin, seperti dilansir RMOl Jabar (Grup Sumut Pos), Senin (30/7).

Saat ini, menurut Dodot, ada sekitar 50 petugas yang nanti akan di-assessment. “Ya bertahap, minggu depan akan kami lakukan assessment,” ungkapnya.

Dodot berkomitmen penuh, untuk melakukan perubahan dan pembenahan secara menyeluruh. “Menyeluruh ya, tapi assessment bertahap kami rotasinya,” katanya.

Sementara Kepala Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, dijabat Tejo Herwanto, setelah dilakukan serah terima jabatan dari Plh Kalapas Kusnali di Lapas Sukamiskin, Bandung, Senin (30/7).

Pasca OTT terhadap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, Lapas Sukamiskin tengah menajdi sorotan publik. Bahkan nilai buruk oleh beberapa pihak, karena adanya dugaan kasus jual beli fasilitas dan perizinan para narapidana korupsi di sana.

Atas dugaan tersebut, dan dilakukannya serah terima jabatan, serta digantinya 16 struktural Lapas Sukamiskin, kini pejabat baru bertugas membenahi. Sebagai langkah awal, pihaknya akan berkonsolidasi dengan pejabat di bawahnya. “Saya harus konsolidasi dan rapat kerja antara pejabat lama dan baru. Kami akan lakukan pemetaan masalahnya. Kami buat laporan pada pimpinan,” ungkap Tejo di Lapas Sukamiskin, Bandung, Senin (30/7).

Mantan Kalapas Tanjunggusta Medan ini, mengatakan, akan menyelesaikan pemetaan terlebih dulu. Maka tidak bisa menyebutkan target dalam waktu dekat ini. Ke depannya ia akan melihat dan masuk kamar-kamar hunian warga binaan Lapas Sukamiskin. Dengan tujuan tahu persis keadaan di dalam.

Perihal fasilitas akan disamakan bagi setiap warga binaan. Namun infrastruktur secara menyeluruh harus lihat terlebih dulu, jika harus dirombak dan memiliki manfaat untuk seluruh warga binaan, maka akan dilakukan. “Namun tidak akan semua. Sebagimana diketahui, bagunan tersebut ternyata dulu peninggalan heritage Indoensia yang pernah dihuni Presiden Soekarno,” pungkas Tejo. (mam/ona/jpg/jpc/saz)

BPJS Batasi Pasien Terapi 2 Kali Sepekan

FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Seorang warga menunjukkan kartu BPJS di kantor BPJS Jalan Karya Medan,Jumat (03/01). Perubahan Askes ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimulai 1 Januari 2014 .
Seorang warga menunjukan kartu BPJS di kantor BPJS Jalan Karya Medan, belum lama ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membatasi layanan rehabilitasi medis atau fisioterapi. Dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018, tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan, diatur, tindakan fisioterapi dibatasi maksimal 2 kali dalam sepekan.

Hal ini mengundang Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) ikut berkomentar. IFI menolak penerapan peraturan tersebut, lantaran fisioterapi tidak bisa dibatasi seperti itu, sebab kebutuhan tiap pasien dalam mendapatkan terapi berbeda-beda. Jika disamaratakan maka hal ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menuturkan, jika seseorang butuh terapi 3 kali dalam sepekan misalnya, maka orang tersebut bisa menggeser terapi ketiga pada minggu depannya, atau menunda.

“Kesepakatannya hanya mampu melakukan maksimal 2. Ini berkembang pada saat penyusunan, jika seseorang butuh 3 kali, ia bisa geser minggu depannya,” tutur Budi di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (30/7).

Dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang harus digunakan adalah pengobatan atau rehabilitas yang diperlukan terus menerus serta gawat darurat. Ia mengatakan, pasien fisioterapi bukanlah pasien yang berada dalam keadaan darurat, sehingga tidak perlu tindakan medis secara cepat dan terus menerus. “Dalam KIS, kalau gawat darurat, atau diperlukan terus menerus, itulah yang harus digunakan,” tegas Budi.

Menanggapi aksi yang dilakukan oleh IFI, pihaknya sudah meminta tim BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi. Sebetulnya, dalam hal ini fisioterapis tidak disinggung dalam peraturan tersebut. “Sebenarnya teman-teman fisioterapis di dalam Perjamkes Fisioterapis tidak disinggung, karena apa? Fisioterapis itu adalah tenaga ahli yang ia bisa kerjakan pekerjaannya atas rekomendasi spesialis medis,” jelas Budi.

Budi lalu menerangkan, tidak adanya fasilitas rehabilitasi medis, seperti fisioterapi di setiap rumah sakit itu, memang berbeda-beda penyebabnya. Bisa jadi, hal itu karena memang rumah sakit tersebut tidak memiliki dokter spesialis rehabilitasi medis. “Ini pembelajaran buat kita, mudah-mudahan rumah sakit itu bisa hire, atau ada dokter yang sudah dapat sertifikat, jadi sebenarnya kami enggak menyetop. Tapi nanti kami minta untuk merapat (ke fisioterapi),” katanya lagi.

Dalam UU praktik kedokteran, lanjutnya, ada peraturan lain yang menyebutkan, apabila tidak ada dokter tersebut dalam satu kabupaten kota, maka pelayanan rehabilitasi medik bisa tetap dijamin BPJS Kesehatan dengan syarat-syarat tertentu. “Misal di daerah enggak ada dokter spesialis, ia bisa menunjuk dokter umum yang ditunjuk rumah sakit (dan tersertifikasi),” pungkas Budi. (uji/jpc/saz)

Deklarasi Dukungan pada Moeldoko Tuai Kritik

Foto: JAWA POS Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, namanya menjadi satu calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.
Foto: JAWA POS
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, namanya menjadi satu calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Deklarasi dari Aliansi Masyarakat NTB yang mendukung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi), dinilai tidak tepat, karena dilakukan di tengah suasana duka akibat gempa bumi.

Pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago, menilai, seharusnya akan lebih etis jika dukungan untuk Moeldoko dideklarasikan di waktu lain, baiknya setelah suasana duka masyarakat akibat gempa mereda.

“Sebetulnya, kurang tepat momentumnya. Karena masyarakat Indonesia, terutama rakyat Lombok, NTB, sedang berduka karena gempa,” ungkap Pangi di Jakarta, Senin (30/7).

Direktur Eksekutif Voxpol Center itu, melanjutkan, akan lebih baik jika masyarakat yang mendukung Moeldoko jadi bakal cawapres Jokowi mengalihkan aktivitasnya untuk lebih memperhatikan para korban gempa.

Diketahui, gempa yang mengguncang Lombok, NTB, berkekuatan 6,4 SR dan menewaskan belasan orang di Sumbawa Besar serta Lombok Timur, lebih dari 60 orang terluka, dan 1.000 lebih rumah rusak. “Gempa Lombok mesti jadi perhatian serius ketimbang deklarasi hal yang politis. Kita senasib dan sepenanggungan. Artinya harus empati dan peduli dengan nasib saudara sendiri,” jelas Pangi.

Sebagaimana diketahui, Aliansi Masyarakat NTB mendeklarasikan dukungan untuk Moeldoko menjadi cawapres Jokowi di Kota Mataram, Minggu (29/7).

Ketua Aliansi Masyarakat NTB, Lalu Fauzi Haryadi mengatakan, dukungan untuk Moeldoko menjadi cawapres Jokowi diberikan, karena Indonesia dinilai masih memerlukan kombinasi pemimpin sipil-militer. (gwn/jpc/saz)

 

 

Smartfren Smartrip “Explore More, Share More”

Regional Head North Sumatera Smartfren, Jefry Batubara berfoto bersama artis yang sekaligus bintang iklan Smartfren, Jessica Mila di Medan, Sabtu (28/7).
Regional Head North Sumatera Smartfren, Jefry Batubara berfoto bersama artis yang sekaligus bintang iklan Smartfren, Jessica Mila di Medan, Sabtu (28/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melihat tingginya animo generasi milenial untuk menjelajah objek wisata serta menguploadnya di media sosial. PT. Smartfren Telecom, Tbk sebagai perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE, mengadakan rangkaian kegiatan yang dinamakan Smartfren Smartrip dan mengambil tajuk “Explore More, Share More”.

“Kegiatan ini kami adakan agar para generasi millenials dapat merasakan kekuatan jaringan 4G LTE kami khususnya kali ini di kota Medan, adapun kegiatan ini menyasar para influencers di dunia media sosial seperti social media experts, youtuber, dan juga bloggers. Selain itu kami juga ingin menunjukkan bahwa Smartfren adalah perusahaan telekomunikasi yang menyediakan paket data serta jaringan terbaik bagi para millenials,” ujar Jefry Batubara, Regional Head North Sumatera Smartfren.

Melalui aktivitas yang melibatkan para influencer ini, diharapkan para peserta dapat mencoba dan menggunakan Paket Internet Super 4G Unlimited di tempat-tempat yang dikunjungi serta merasakan hemat dan murahnya menggunakan paket tersebut. Paket Internet Smartfren Super 4G Unlimited memberikan maksimum full speed tak terbatas 1GB per hari 24 jam.

Adapun rangkaian kegiatan serta objek wisata yang akan dikunjungi para blogger di Medan adalah, sebuah restaurant yang memiliki dekorasi dengan konsep lawas serta pemasakan menu makanan dengan menggunakan tungku kayu bakar sejak tahun 1930-an yaitu restaurant Tip Top di kawasan Kesawan. Kemudian rumah bersejarah peninggalan tokoh Tionghoa Medan yang terkenal, yaitu istana Tjong A Fie, kemudian para peserta diajak ke Ichi Dough restaurant untuk bersantap siang.

Setelah itu kegiatan dilanjutkan di plaza Millenium dalam bentuk meet and greet dengan Jessica Milla sebagai brand Ambassador Smartfren, dan terakhir peserta diajak menikmati sunset di restaurant kekinian yaitu Level Two. Kegiatan Smartrip diadakan tidak hanya di Medan, tetapi akan dilanjutkan ke kota kota lain yaitu Semarang, Yogyakarta, Makassar, Bandung, dan Surabaya.

Kelebihan dari data Smartfren

Seperti yang diketahui, saat ini, Smartfren memiliki promo yang sangat menguntungkan untuk semua pelanggannya. Yaitu, paket unlimited selama 1 bulan hanya Rp60 ribu. Setidaknya, dengan paket ini, generasi milenial yang terkenal tidak bisa lepas dari gadget dipastikan akan sangat terbantu dengan promo ini.

Paket promo ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Bahkan, ada kemungkinan diperpanjang karena antusias para anak muda dan palanggan Smartfren lama yang sangat terbantu dengan program yang sangat menguntungkan ini. (rel/ram)

 

1...6,1266,1276,128...15,894Page 6,127 of 15,894