SUMUTPOS.CO – Pertunangan Justin Bieber dan Hailey Baldwin yang terjadi secara tiba-tiba memang sempat membuat dunia maya gempar. Hal ini juga sekaligus membuat banyak orang berspekulasi, mengenai alasan sebenarnya di balik pertunangan mereka, yang terjadi begitu cepat.
Meski banyak orang percaya Justin dan Hailey saling mencintai, dan berharap bisa menghabiskan sisa hidup mereka bersama, namun ada rumor beredar yang menyatakan Hailey tengah hamil 3 bulan.
Seorang wartawan yang penasaran pun menanyakan hal ini secara langsung kepada Justin, dan reaksinya terbilang cukup mengejutkan.
“Apakah Hailey sedang hamil sekarang? Kau mengatakan, kalian adalah keluarga, jadi semua orang berpikir, mungkin dia sedang hamil,” tanya sang wartawan, seperti dikutip dari Elle (23/7).
“Apa masalahmu? Kau terlihat terlalu normal untuk pekerjaan ini,” jawab Justin dengan ketus, sekaligus meminta sang paparazzi untuk mematikan kamera, yang segera dituruti oleh sang wartawan.
Tentu saja reaksi Justin ini sangatlah normal, mengingat pertanyaan yang diajukan kepada dirinya menyangkut perihal yang di luar batas wajar.
Sementara Justin dan Hailey dikabarkan segera menikah dengan menggelar upacara pernikahan sederhana. (dtc/saz)
SUMUTPOS.CO – Aktris senior Marini Zumarnis ikut merasakan imbas dari penangkapan Inneke Koesherawati oleh satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/7) lalu. Sedianya, ia melakukan promo buku berjudul Hi Darl, bersama Inneke, di Supermall Karawaci, Minggu (22/7).
“(sejak kabar penangkapan) Saya belum bisa menghubungi Inneke. Saya juga kaget dengar kabar itu,” tutur Marini.
Meski begitu, Marini mendoakan agar Inneke bisa melewati masalah yang tengah menjeratnya. “Sebagai sahabat, saya selalu mendoakan yang baik. Karena dari yang dulu, kami juga saling menguatkan. Dan saya yakin Inneke itu orangnya baik,” katanya.
Hingga saat ini, Marini mengaku belum mengetahui keadaan Inneke dan mendoakan yang terbaik. “Jujur, saya belum tahu keadaan Inneke sekarang, jadi mohon doanya ya,” jelasnya.
Seperti diketahui, Inneke ikut diamankan satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan penyuapan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen. (mg7/jpnn/saz)
BUKA: Pj Gubsu Eko Subowo membuka Popdasu 2018 di Stadion HM Nurdin Nasution Padangsidimpuan, Senin (23/7). (IST/Sumut Pos)
BUKA: Pj Gubsu Eko Subowo membuka Popdasu 2018 di Stadion HM Nurdin Nasution Padangsidimpuan, Senin (23/7). (IST/Sumut Pos)
SUMUTPOS.CO – Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera Utara (Popdasu) merupakan sebuah titik kulminasi dan evaluasi pembinaan atlet. Untuk itu, Popdasu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memberdayakan potensi pengembangan prestasi atlet sekaligus pemassalan olahraga.
HAL itu dikatakan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Drs Eko Subowo MBA saat membuka Popdasu XIII tahun 2018 di Stadion Naposo/HM Nurdin Nasution, Senin (23/7). Acara ini dihadiri Pj Walikota Padangsidimpuan Sarmadan Hasibuan, Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian SH MSi, Kadis Pendidikan Arsyad Lubis dan Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus.
“Event ini merupakan puncak pembinaan dan titik kulminasi, sekaligus sebagai evaluasi hasil pembinaan olahraga pelajar sejak usia dini oleh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut,” ujar Eko.
Dia berharap even ini dapat memacu perkembangan potensi pelajar Sumut. Dengan demikian lahir atlet-atlet remaja yang handal dan mampu berprestasi di tingkat nasional maupun regional. Dirinya pun menyebutkan bahwa pada Asian Games 2018, sejumlah atlet Sumut ikut mewakili Indonesia pada cabang olahraga karate, atletik, polo air serta wushu.
“Tetapi untuk menjadikan atlet berprestasi memerlukan waktu cukup panjang. Karena mereka tidak akan lahir tanpa pembinaan berjenjang, berkesinambungan dan sungguh-sungguh,” jelasnya.
Eko pun mengajak semua pihak agar melakukan pembinaan sejak usia dini dengan memberdayakan klub olahraga pelajar dan melakukan pemassalan (memasyarakatkan) olahraga di sekolah. Dengan begitu, pembibitan lebih terarah dan terbina.
“Agar regenerasi dapat terus berjalan dengan baik sebagai cikal bakal atlet Sumut yang handal pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan stakeholder antara lain dengan BUMN, BUMD, maupun perusahaan lainnya melalui CSR, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ajaknya.
Sementara Pj Wali Kota Padangsidimpuan Sarmadan Hasibuan menyampaikan terimakasih atas kehadiran Pj Gubsu, sekaligus membuka event Popdasu ini. Terpilihnya Kota Salak itu sebagai tuan rumah, menurutnya sebagai kehormatan dan penghargaan yang tinggi dalam memacu prestasi dan melahirkan bibit-bibit olahraga berprestasi.
“Kami bertekad bulat untuk mensukseskan Popda Sumut semaksimal mungkin. Sesuai tema, Berjayalah di Bumi Dalihan Natolu. Dengan olahraga pelajar, membangun prestasi yang berdaya saing dan menjadi tuan rumah yang baik,” sebutnya.
Sedangkan Kadispora Sumut Baharuddin Siagian melaporkan Popdasu ini berlangsung pada 22-28 Juli, dengan mempertandingkan delapan cabang olahraga yakni atletik, gulat, pencak silat, bulutangkis, sepak takraw, tenis meja, bola voli dan renang. Even ini diikuti 31 kabupaten/kota dengan peserta 2019 orang terdiri dari atlet pelajar, pelatih dan official. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan lahan sport center yang tidak tertampung dalam lahan eks HGU PTPN II yang sudah dibebaskan, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo. Dia pun meminta Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara menjalin komunikasi ke tingkat pusat.
Menurut Satrya, untuk persoalan lahan eks HGU PTPN II merupakan domain dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Sehingga jika memang pembangunan sport center itu dilaksanakan, jalannya adalah menyampaikan perihal ini kepada pemerintah pusat.
“Coba diseriusi lagi. Karena kan butuh waktu yang panjang untuk membangun. Bisa tidaknya fasilitas umum atau untuk pengembangan daerah tergantung bagaimana ketersediaannya. Ini satu diantaranya termasuk diperuntukkan ke sana (sarana olahraga),” ujar Satrya di Medan, kemarin.
Namun, Satrya khawatir ketersediaan lahan ratusan hektar bukan hanya di atas kertas. Sebab meskipun luas lahan eks HGU PTPN II mencapai 5.800 hektar, khususnya yang ada di Deliserdang, tidak sedikit yang telah mengklaim kepemilikan tanah tersebut di berbagai tempat.
“Saya khawatir justru lahan eks HGU PTPTN 2 di Sumut ini sudah habis sebenarnya secara bawah tangan. Di lapangan itu sudah ada namanya (klaim kepemilikan). Bahkan kita tidak tahu mungkin ada pihak-pihak lain seolah-olah berhak mendapatkannya,” sebut politisi PKS ini.
Pun begitu, dirinya melihat bahwa posisi Pj Gubernur Sumut Eko Subowo yang juga merupakan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, potensial untuk dapat menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk proses pembangunan pusat olahraga sendiri, membutuhkan waktu yang tidak singkat, hingga harus dianggarkan dalam tahun jamak.
“Itu harus didorong ke pusat agar bisa disampaikan. Pj Gubernur harusnya tidak sulit berkomunikasi ke kementerian itu, termasuk Kemenpora. Yang terpenting pesannya sampai, karena yang punya wewenang itu di pusat,” papaprnya.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang beredar, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/604/KPTS/2017 tanggal 2 November 2017, sedikitnya ada sekira atau lebih kurang 5.873,06 Ha lahan PTPN II yang terletak di Kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai dan Binjai yang tidak diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Dari jumlah lahan di atas, sekira 1.428,2688Ha di Kabupaten Deliserdang dan Binjai telah diusulkan untuk penghapusan buku.
Namun, dari jumlah lahan telah telah diusulkan untuk penghapusan buku tersebut, tidak tercantum untuk pembangunan sport center atau stadion utama.
Tidak masuknya atau tidak prioritasnya alokasi lahan untuk pembangunan sport center ini dikhawatirkan akan menghambat persiapan Sumut menjadi tuan rumah bersama PON XXI/2024 dengan Aceh. (bal)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Inneke Koesherawati, Selasa (24/7). Sebelumnya Inneke ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung pada pekan lalu.
Inneke sudah tiba di KPK pada pukul 10.00 tadi. Istri napi kasus suap Bakamla Fahmi Darmawansyah itu tiba di KPK dengan diantar mobil berwarna hitam.
Namun, Inneke pilih berlalu tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang mencecarnya. Dia tetap bungkam dan langsung memasuki lobi gedung KPK.
Raut wajahnya datar. Tak ada sedikit pun gurat senyum di wajah Inneke.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Inneke akan diperiksa sebagai saksi bagi napi Sukamiskin bernama Andri Rahmat yang juga terjaring OTT. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk AR,” ujar Febri.
Sebelumnya KPK menggelar OTT di Lapas Sukamiskin pada Jumat (20/7) hingga Sabtu (21/7) dini hari. OTT itu menjaring Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Fahmi Darmawansyah, Andi Rahmat dan dan seorang sipir bernama Hendri Saputra.(ipp/JPC)
SUMUTPOS.CO – Sriwijaya FC dilarang memakai Stadion Jakabaring Sport Center, pasca pengrusakan kursi stadion pada laga kontra Arema FC, Sabtu (21/7). Semakin dekatnya even Asian Games membuat Laskar Wong Kito harus mencari alternatif stadion lain.
Sekretaris Kemenpora Gatot Dewa Broto menyatakan semua pihak termasuk Kemenpora tentu merasa sedih dan prihatin. Apalagi, kejadiannya berlangsung kurang dari satu bulan penyelenggaraan Asian Games, 8 Agustus-2 September 2018, di Jakarta, Palembang, Jawa Barat dan Banten.
Di sisi lain, panitia penyelenggara (tuan rumah, dalam hal ini manajemen Sriwijaya FC) menyatakan akan bertanggung jawab dalam proses recovery di bawah supervisi Dinas PU PERA Sumatera Selatan.
Selain itu, aparat Kepolisian RI setempat telah mengamankan beberapa orang oknum suporter. “Mereka diduga terlibat langsung hingga terjadinya insiden tersebut,” terang Gatot.
Senada diungkap Sekretaris PT Jakabaring Sport City Mirza Z. Mursalin. Katanya, pengerjaan perbaikan dari kerusakan aksi lempar kursi oknum suporter sudah dilakukan. Untuk ke depan, pihaknya belum bisa memberikan izin penggunaan Gelora Sriwijaya Jakabaring untuk laga home berikutnya.
Apakah itu di Liga 1 maupun di Piala Indonesia 2018. Ini karena kewenangan pemakaian fasilitas Asian Games 2018 sudah menjadi kewenangan INASGOC setelah memasuki H-100.
Terkait masih bisanya Sriwijaya FC memakai Gelora Sriwijaya Jakabaring di H-35 Asian Games 2018 karena izin pemakaian stadion dari Sriwijaya FC masuk sebelum aturan pelarangan H-100 diumumkan.
“Setelah ini, Sriwijaya FC punya home pada 29 Juli. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. INASGOC yang punya kewenangan boleh tidaknya fasilitas Asian Games dipakai Sriwijaya FC. Kami sebagai pengelola mengikuti apa yang terlau diputuskan,” ungkap Mirza tadi malam.
Deputi I Bidang Games Operations INASGOC, Harry Warganegara menjelaskan, Sriwijaya FC sudah tidak bisa lagi memakai Gelora Sriwijaya Jakabaring. Pertandingan menjamu Arema FC pada 21 Juli adalah home terakhir Laskar Wong Kito di kandang.
Setelah ini, mereka dipastikan menjadi musafir karena Jakabaring fokus untuk gelar Asian Games. “Pertandingan melawan Arema terakhir bagi Sriwijaya FC pakai stadion. Tidak hanya di stadion, di semua venue Asian Games juga harus steril. Kawasan Jakabaring tidak boleh dipakai selain untuk Asian Games sampai H+3 atau H+5,” ungkapny (jpnn/don)
SUMUTPOS.CO – Timnas Indonesia mendapat dua bus anyar untuk mobilisasi semua kelompok umur. Kepastian itu jelang persiapan akhir Timnas U-23 menuju Asian Games 2018. PSSI mendapatkan dua unit bus sebagai bagian kerja sama PSSI dengan Supersoccer, salah satu sponsor. Dua bus tersebut dalam waktu dekat akan digunakan Timnas U-23 yang akan menjalani pemusatan latihan di Bali dan Timnas U-16 yang tampil pada Piala AFF 2018 di Sidoarjo.
Dua bus tersebut menjadi penanda program kerja sama kedua belah pihak yang disebutkan berdurasi 11 tahun. “Selanjutnya akan ada program yang lain yang akan kami kembangkan bareng PSSI,” sebut Martin Sofian, perwakilan Supersoccer.
Jawa Pos (grup Sumut Pos) dan awak media yang lain juga sempat merasakan kenyamanan bus anyar tersebut. Dengan kapasitas 36 kursi, bus dilengkapi toilet di bagian belakang dan dua kursi bundar persis di sebelah kanan toilet tersebut.
Sebenarnya, gambaran bus anyar Timnas tersebut sudah beredar Minggu pagi. Pihak Supersoccer rupanya bekerja sama dengan Safari Dharma Raya, vendor bus, dan penyedia jasa transportasi di kawasan Kebayoran Lama untuk menyediakan bus buat Timnas. “Jadi semua termasuk perawatan dan supir kami yang tangggung. Kami ada vendor yang menyediakan,” ujar Martin.
Bus tersebut bermerk Mercedes Benz dengan varian OH 1626 New Brasil. Semula bus ini berkapasitas 40 seat, sebelum dirombak untuk kebutuhan Timnas. Dari pengakuan supir yang enggan disebutkan namanya, bus ini sudah beredar tiga bulan yang lalu. “Ya kalau perjalanan jauh sudah sering,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, mengapresiasi dukungan para sponsornya. Termasuk dalam penyediaan bus bagi Timnas. Selanjutnya, bus ini dalam waktu dekat juga akan diperuntukkan bagi Timnas U-19 dan Timnas U-16 selama menggelar pemusatan latihan ataupun tampil di turnamen.
“Untuk sementara kami belum bisa sampaikan berapa nominal kerja sama ini, tetapi Supersoccer berkomitmen mendukung program PSSI,” ujar Jokdri – sapaan akrabnya. Selain itu, Pihak PPK GBK juga menyediakan parkir khusus bagi dua bus PSSI tersebut di kawasan SUGBK. (nap/jpnn/don)
Alexandro Tanidis dari Yunani, salah satu pemain asing pilihan pelatih baru PSMS.
Alexandro Tanidis dari Yunani, salah satu pemain asing pilihan pelatih baru PSMS.
SUMUTPOS.CO – Dua pemain asing rekomendasi pelatih PSMS, Peter Butler sudah tiba di Medan, Senin (23/7). Mereka adalah Filipe Dos Santos Martins asal Brasil dan Alexandro Tanidis dari Yunani.
Sekretaris PSMS, Julius Raja membenarkan hal itu. Ada satu pemain lain asal Afghanistan yang akan segera tiba dalam waktu dekat ini. “Dua pemain sudah sampai dari brasil Felipe dan dari Yunani posisinya stoper Tanidis. Sementara pemain Afgahnistan belum dibelikan tiketnya. Nanti konfirmasi ke pelatih dulu,” kata Raja.
Filipe Dos Santos sebelumnya berkiprah di Liga Portugal dan berposisi sebagai penyerang. Pemain kelahiran 28 tahun silam ini bermain bersama FC Vizela. Sementara itu Alexandros Tanidis sebelumnya pernah berkiprah di Liga Vietnam, Becamex Bình Duong FC.
Sementara pemain slot Asia untuk menggantikan Dilshod Sharofetdinov bernama Haroon Amiri dari Afganistan sebelumnya bermain di New Radiants SC klub Liga Mali. Raja membeberkan bahwa ketiga pemain adalah rekomendasi dari pelatih Peter Butler dan sudah mendapat restu dari Manajamen PSMS untuk dikontrak.
“Kita (manajemen) enggak kenal, dan dia (Butler) sudah ada komunikasi dengan semua pemain. Sudah deal semua sudah ada pembicaraa dengan kita melalui Peter, oke cocok cocok, datangkan datangkan. Kita yang beli tiket kok. Sudah ada surat-suratnya dan pra kontrak sudah bikin dengan dia,” katanya.
Sementara itu sebelumnya Pelatih PSMS,Peter Butler mengatakan para pemain tersebut memang merupakan hasil rekomendasinya. Selepas laga lawan PSM, Butler akan langsung fokus dalam perekrutan pemain untuk putaran kedua.
“Kita harus realistis. Saya memang sudah datangkan pemain dari Brasil, Yunani dan Afghanistan. Memang tak ada banyak duit di sini, tapi saya akan bawa pemain yang memberikan impact untuk PSMS,” katanya.
Eks pelatih Persipura itu mengatakan PSMS harus keluar dari krisis. Dia tak ingin PSMS terus menyesali hasil buruk di putaran pertama. “Kita tidak boleh terus duduk dan menangisi keadaan ini. Tapi kita harus berdiri dan menatap ke depan,” tambahnya.
Sebelumnya PSMS mendatangkan beberapa pemain asing trial seperti Andrei Cosmin (Rumania), Milos Krkotic (Montenegro), Gaston Castano (Argentina) dan Daniel Disubi (Inggris). Namun Butler belum memutuskan nasib mereka. Tapi jika benar semua pemain rekomendasi Butler yang dikontrak maka tak ada tempat untuk pemain tersebut.
Selain itu juga ada beberapa pemain lokal trial seperti Syaiful Ramadhan, dan Bobby Satria yang sudah mengikuti trial selama beberapa hari terakhir. (don)
Karyawan PLN sedang menyambung listrik di rumah masyarakat kurang mampu.
Karyawan PLN sedang menyambung listrik di rumah masyarakat kurang mampu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penduduk berstatus kurang mampu berkesempatan mendapatkan subsidi penyambungan listrik.
Saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan formula itu dan akan diusulkan Kementerian ESDM dalam RAPBN tahun depan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng mengatakan, saat ini subsidi listrik rumah tangga tidak mampu hanya diberikan bila ada selisih penggunaan antara biaya pokok penyediaan PLN dan harga yang ditetapkan pemerintah.
’’Melistriki rumah tangga itu tidak disubsidi, jadi dibebankan kepada masyarakat,’’ kata Andy akhir pekan kemarin.
Total pelanggan rumah tangga yang disubsidi pemerintah adalah 28 juta yang terdiri atas pelanggan listrik 450 volt ampere (VA) dan sebagian 900 VA.
Jika program itu terealisasi, anggaran subsidi listrik bakal membengkak mesti tidak signifikan.
’’Biaya penyambungan cuma Rp 400 ribu. Biaya instalasi, mulai kabel, titik-titik, sakelar, hingga meteran, total Rp 2 jutaan,’’ ujar Andy.
Sebagai gambaran, dalam setahun rata-rata ada penambahan sekitar satu juta sambungan rumah tangga miskin.
Jadi, diperlukan biaya Rp 400 miliar hingga Rp 2 triliun tambahan subsidi listrik per tahun.
Angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan proyeksi realisasi subsidi listrik tahun ini yang mencapai Rp 59,99 triliun.
Dalam RAPBN 2019, Kementerian ESDM menganggarkan dana subsidi listrik Rp 53,9 triliun sampai Rp 58,9 triliun.
Selain pemerintah, BUMN sebenarnya turut membantu melistriki masyarakat kurang mampu melalui program corporate social responsibility (CSR).
Pada Juni lalu, PT Pertamina memberikan bantuan penyambungan listrik gratis bagi 40 KK di Tasikmalaya.
’’Ada sekian ribu rumah tangga yang belum terlistriki karena dia levering. Levering itu sudah ada listrik, cuma dia tidak pakai meteran. Menyalur saja pakai tetangga punya tuh,’’ jelas Andu. (vir/rin/c14/oki)
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPP) PT Pertamina RU II Dumai menggelar aksi demo di Gate I Kilang Pertamina Jalan Putri Tujuh Dumai, Rabu (18/7).
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPP) PT Pertamina RU II Dumai menggelar aksi demo di Gate I Kilang Pertamina Jalan Putri Tujuh Dumai, Rabu (18/7).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy (SPPGE), Bagus Bramantio menegaskan pihaknya menolak akuisisi Pertagas oleh PGN karena PT Pertamina Gas (Pertagas) adalah anak perusahaan Pertamina yang kepemilikan sahamnya 100 persen milik pemerintah.
Hal ini berbeda dengan PT PGN yang 43 persen sahamnya miliki publik, dimana 82 persen dari saham publik tersebut sudah jatuh ke tangan investor asing. “Oleh karenanya 35 persen saham PGN milik asing!,” tegas Bagus dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Jumat (19/7).
Menurutnya, kondisi tersebut bakal mengancam kedaulatan energi nasional. “Jadi kami menolak akuisisi dan lebih memilih sinergi antar-kedua perusahaan yang bergerak di gas tersebut,” ujar Bagus.
Lebih jauh, dia mengatakan, saat ini tingkat kesehatan perusahaan, produktifitas dan profitabilitas Pertagas lebih baik dibanding PGN. Dengan demikian, sangat aneh ketika pemerintah justru melego kepemilikan 51persen saham Pertamina di Pertagas kepada perusahaan publik.
“Valuasi saham Pertagas juga sangat rentan terhadap permainan rekayasa oknum pemburu rente dan pihak swasta atau asing yang berkepentingan dalam mengeruk keuntungan bisnis nasional,” tukasnya.
“Selain itu, keputusan untuk mengambil langkah akuisisi dari 3 opsi aksi korporasi (merger, inbreng dan akuisisi) terkesan terburu-buru, tidak transparan dan tanpa kajian yang komprehensif,” tambah Bagus.
Menurut Bagus, akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik BUMN kepada perusahaan publik juga akan berdampak pada adanya transfer profit secara bottom line kepada asing. “Sehingga hak atas kepemilikan aset yang sebagian beralih kepada asing, dan dalam jangka panjang merupakan ancaman terhadap kedaulatan energi nasional. Jadi sekali lagi, SPPGE menolak adanya akuisisi Pertagas oleh PGN,” pungkasnya.
Sementara Sekjen SPPGE Indra Mantik Oentara mengatakan pihaknya juga keberatan terkait skema penjualan Pertagas kepada PGN yang disampaikan baik secara formal maupun informal oleh jajaran Direktur Pertamina.
Karena secara legal, proses akuisisi Pertagas saat ini bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perbuatan hukum dalam proses penggabungan atau pengambilalihan Perseroan wajib memperhatikan kepentingan karyawan (reff Pasal 126 ayat (1)).
